Juru bicara Koalisi Aktivis Banten Bangkit (KABB) Ucu Nur Arief Jauhar menyatakan masih menunggu tindak lanjut Kemendagri soal Nikah Siri Gubernur. KABB meyakini Kemendagri memerlukan waktu untuk mengumpulkan bukti dan keterangan persoalan ini.
"Kita paham lah gaya kerja birokrat. Kalau bisa lambat, kenapa mesti cepat. Tidak ada juga aturan yang mempercepat hal ini. Mau tidak mau, yaaa harus kita hormati. Lagian sebulan saja belum. Kita tunggu saja," kata Ucu Nur Arief Jauhar di Basecamp Gerakan Kawan.
Tidak enaknya, menurut Ucu, selama menunggu tindak lanjut dari Kemendagri ini, berbagai rumor dan isu tak sedap berkembang. Nada isunya pembunuhan karakter.
"Inti isunya, kami sudah diselesaikan oleh pejabat tertentu. Diisukan transaksional proyek Rp10 miliar, Rp20 miliar dan Rp25 miliar. Ada juga yang bilang transaksional Rp300 juta. Terakhir dibilang transaksional Rp20 juta per orang," ungkap Ucu.
Menurut Ucu, diduga isu ini dilontarkan oknum pejabat Pemprov Banten. Tujuannya untuk memberikan stigma negatif terhadap gerakan KABB, terutama soal Nikah Siri Gubernur.
Koordinator KABB Kamaludin menyatakan, maraknya isu negatif terhadap gerakan KABB soal Nikah Siri Gubernur Banten menandakan ketidakmampuan Sekretaris Daerah (Sekda) dalam menangani kasus ini.
"Seharusnya Sekda sebagai ujung tombak pemerintahan bisa memberikan penjelasan ke masyarakat terkait isu Nikah Siri Gubernur. Tapi tidak ada sepatah kata pun yang keluar. Yang ada adalah indikasi-indikasi pembungkaman," kata Kamaludin.
Dalam ingatan Kamal, paska aksi unjuk rasa KABB di Kemendagri soal Nikah Siri Gubernur, media-media online yang memberitakan aksi itu dihubungi seseorang berinisial A Mengaku dari Agency Iklan Jakarta. A menawarkan kerjasama iklan dari Pemprov Banten. Syaratnya men-take down berita aksi KABB di Kemendagri. Jasa take down berita dihargai Rp1 juta per berita.
Lima media online yang selalu memberitakan gerakan Nikah Siri Gubernur diserang dDos sehingga websitenya lumpuh.
Lalu ada penyebaran berita yang mengkaitkan demo di Kemendagri dengan seleksi berbagai jabatan di BUMD milik Pemprov Banten. Hasil investigasi menunjukan asal berita diduga dari oknum Tenaga Ahli (TA) di Setda Provinsi Banten. Distribusi berita diduga dari oknum wartawan yang diketahui dekat dengan Biro Adpim, yaitu A dan J.
"Media-media online yang memuat berita itu, kami ketahui memang media-media yang mendapatkan iklan/advertorial dari Pemprov Banten. Motor medianya, kami ketahui akrab dengan Sekda dan Kabiro Adpim," ungkap Kamal.
Menurut Kamal, KABB tidak akan terpancing untuk menanggapi rumor dan isu yang mencoba membunuh karakter KABB.
"Ngapain kami tanggapi. Itu kan kepengen penguasa agar kami sibuk menangkisi isu dan rumor yang tidak jelas. Kami lebih baik duduk diam menunggu tidak lanjut dari Kemendagri. Lambat, betul sekali. Soal lambat sudah kami duga. Kita lihat saja akhir Agustus ini," cerita Kamal.
Akhir Agustus 2026, KABB berencana turun aksi unjuk rasa kembali di Kemendagri. Selain Kemendagri, KABB juga sedang menimbang untuk turun di Istana Presiden.
"Saat ini kami fokus menelaah dugaan ada pejabat Pemprov Banten yang menderita gangguan mental Narsistik. Kalau pakai istilah UU Kesehatan, ada pejabat ODGJ. Kalau pakai istilah aturan kolonial, ada orang gila jadi pejabat di Pemprov Banten," ujar Kamal. (G)