SERANG, - Sejumlah element masyarakat menggelar aksi di lingkungan Kantor Bupati Serang, Selasa (29/9/2026), mempertanyakan tata kelola pengadaan barang/jasa pada DPUPR Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2025,2026.
Aksi berlangsung tertib massa aksi diterima oleh Sekretaris Dinas DPUPR, Kabid Bina Marga dan Kasubbag Umum DPUPR Kabupaten Serang.
Salah satu materi yang disampaikan adalah data paket pengadaan yang tercatat berstatus “PAYMENT OUTSIDE SYSTEM”.
Dalam data yang dibawa massa, terdapat sejumlah paket bernilai besar, di antaranya Conveyor Pemilah Sampah Rp814,5 juta, Backhoe Loader Rp1,043 miliar, dan Mesin Rotary Drying Sampah Organik Rp4,32 miliar.
Aliansi meminta DPUPR menjelaskan dasar penggunaan Payment Outside System, kronologi transaksi, pihak yang menyetujui, bukti pembayaran, SP2D, invoice, BAST, dasar harga serta kesesuaian barang yang diterima dengan pesanan.
Ketua LSM TIKAM sekaligus koordinator aksi, Danny Pratama, menegaskan pihaknya tidak ingin mengambil kesimpulan sebelum dokumen diperiksa.
> “Kami datang bukan untuk mencari kesalahan. Kami meminta penjelasan dan data agar dapat dikaji secara objektif. Kalau seluruh prosesnya sesuai aturan, silakan tunjukkan dokumennya.”
Pihak DPUPR melalui Sekretaris Dinas, Pa Toni, menyampaikan terima kasih atas masukan yang diberikan dan menyatakan persoalan yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi.
Namun, aliansi tetap meminta jawaban secara tertulis dan dokumen pendukung.
Dalam dokumen permintaan klarifikasi TIKAM, permintaan tersebut mencakup rekonsiliasi antara data Katalog Elektronik, dokumen PBJ, dokumen keuangan dan bukti pembayaran.
Danny menegaskan, status Payment Outside System diperlakukan sebagai indikator awal yang perlu diklarifikasi, bukan tuduhan telah terjadi pelanggaran.
> “Kami ingin memperbaiki sistem, bukan mencari kesalahan. Kami akan terus mengawal sampai data dan jawaban yang kami minta terpenuhi sebagai bahan kajian,” tegas Danny.