 |
| Kepala Posko Wilayah Satgas PRR Aceh, Safrizal ZA saat menyampaikan paparan terkait capaian pemulihan pascabencana di Provinsi Aceh, di Banda Aceh. |
BANDA ACEH, KabarViral79.Com – Pemerintah melaporkan progres pemulihan pascabencana di Provinsi Aceh terus menunjukkan perkembangan.
Berdasarkan data Posko Wilayah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) per 16 Oktober 2026, pembangunan hunian sementara (Huntara) telah mencapai 99 persen, sementara jumlah pengungsi yang masih tinggal di tenda darurat tercatat nihil.
Kepala Posko Wilayah Satgas PRR Aceh, Safrizal ZA mengatakan, kemajuan tersebut merupakan hasil kerja sama pemerintah pusat dan daerah, TNI-Polri, kementerian/lembaga, serta masyarakat dalam mempercepat pemulihan di berbagai sektor.
“Berbagai indikator utama pemulihan terus menunjukkan perkembangan positif. Layanan dasar masyarakat telah pulih, pengungsi di tenda sudah nihil, dan berbagai program rehabilitasi maupun rekonstruksi terus berjalan sesuai target,” kata Safrizal, Senin, 19 Oktober 2026.
Pada sektor kelistrikan, jaringan di seluruh wilayah terdampak dilaporkan telah pulih 100 persen dan beroperasi normal.
Distribusi energi juga kembali berjalan melalui 156 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), 11 stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE), dan 131 agen LPG.
Pemulihan jaringan telekomunikasi turut mencapai 100 persen setelah perbaikan terhadap 3.815 base transceiver station (BTS) terdampak diselesaikan.
Pembangunan Sumur Bor Masih Berlangsung
Meski sejumlah layanan dasar telah pulih, pembangunan sarana air bersih dan sanitasi masih berlanjut. Dari target 1.434 unit sumur bor, sebanyak 920 unit telah selesai dibangun, sedangkan 514 unit lainnya masih dalam pengerjaan.
Pembangunan tersebut melibatkan TNI AD, Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Polri, dan Satgas PRR. Sementara itu, fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) komunal telah mencapai 54 unit dari target 72 unit.
Operasi pembersihan lumpur dan material longsor di 650 lokasi sasaran dilaporkan telah rampung 100 persen.
Huntara Hampir Rampung
Di sektor perumahan, dari total rencana pembangunan 18.949 unit huntara, sebanyak 18.916 unit telah selesai dibangun dan siap dimanfaatkan masyarakat. Capaian tersebut setara dengan sekitar 99,8 persen dari target.
Penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) juga dilaporkan telah mencapai 100 persen kepada 18.422 kepala keluarga (KK) penerima manfaat.
Seiring dengan pelaksanaan program penyediaan hunian dan relokasi, data Posko Wilayah Satgas PRR mencatat tidak ada lagi keluarga yang tinggal di tenda darurat di Aceh.
Jembatan dan Sekolah Terus Dipulihkan
Pada sektor infrastruktur, pembangunan jembatan perintis dan jembatan gantung terus dilakukan untuk membuka akses wilayah terdampak. Salah satu proyek di Desa Sikundo dilaporkan telah mencapai progres fisik 41–50 persen.
Satgas Jembatan Polri juga telah menyelesaikan 21 jembatan perintis di sejumlah daerah, termasuk Gayo Lues, Aceh Singkil, Aceh Tengah, dan Bener Meriah. Satu jembatan lainnya di Desa Samarena, Kabupaten Bener Meriah, masih dalam pengerjaan dengan progres 60 persen.
Sementara itu, kegiatan belajar mengajar di seluruh 3.120 sekolah terdampak dilaporkan tetap berlangsung, baik di ruang kelas darurat maupun di fasilitas sekolah asal. Tidak ada lagi sekolah yang melaksanakan pembelajaran menggunakan tenda terbuka.
Untuk mendukung kegiatan belajar, pemerintah telah menyalurkan 292.319 paket perlengkapan sekolah (school kit), 198.294 unit mebel, serta 1.361.981 eksemplar buku teks dan nonteks.
Normalisasi Sungai dan Muara Berlanjut
Di sektor lingkungan, normalisasi terhadap 31 sungai sasaran masih berlangsung. Sebanyak 10 sungai telah selesai ditangani, sedangkan 21 sungai lainnya masih dalam pengerjaan.
Adapun normalisasi muara baru rampung di dua dari total 23 lokasi sasaran. Sebanyak 21 muara lainnya masih dalam tahap pengerjaan.
Safrizal menegaskan, Satgas PRR Aceh akan terus mengawal penyelesaian program rehabilitasi dan rekonstruksi yang masih berjalan melalui koordinasi lintas sektor.
"Keberhasilan pemulihan tidak hanya ditentukan oleh penyelesaian pembangunan fisik, tetapi juga oleh kembalinya aktivitas sosial dan ekonomi serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan," paparnya. (Joniful Bahri)