-->

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Demi Aceh Lebih Baik dan Berkeadilan, Mantan Panglima GAM dan HRD Bergandengan

By On Senin, Agustus 12, 2024

HRD melakukan foto bersama dengan Ketum DPP PKB, Gus Abdul Muhaimin Iskandar dan Ketua Partai Gerindra Aceh, Fadhlullah (Dek Fad), di Kantor DPP PKB di Jakarta, Jumat malam, 09 Agustus 2024. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2024 di Provinsi Aceh, belakangan ini muncul sejumlah Bakal Calon (Bacalon) Kepala Daerah, baik Bupati, Walikota serta Gubernur Aceh. 

Kondisi itu terlihat dari sejumlah baliho beberapa Bacalon Gubernur Aceh yang diusung partai nasional maupun partai lokal yang terpasang hampir di seluruh Kabupaten dan Kota di Aceh.

Sebelumnya beredar isu kalau Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), H Ruslan M Daud S.E., M.A.P atau akrab disapa HRD komit maju untuk Aceh 1. 

Informasi yang beredar baru baru ini, H. Muzakir Manaf atau sering disapa, Mualem yang juga Bacalon Gubernur Aceh ikut bergadengan dengan kubu HRD.

Dipastikan salah satu dari mereka urung mencalonkan diri sebagai Gubernur Aceh Periode 2024-2029 mendatang. Atau sebaliknya keduanya menjadi pasangan Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Aceh mendatang. 

Sempat beredar, Mualem sebagai Ketua DPP Partai Aceh dan politisi terbaik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Aceh HRD ikut melakukan foto bersama dengan Ketum DPP PKB, Gus Abdul Muhaimin Iskandar dan Ketua Partai Gerindra Aceh, Fadhlullah (Dek Fad), di Kantor DPP PKB di Jakarta, Jumat malam, 09 Agustus 2024.

Sementara HRD yang dihubungi Wartawan, Senin, 11 Agustus 2024 ikut membenarkan, kalau  foto tersebut memang foto dirinya dan Mualem juga Gus Muhaimin serta Dek Fad  beserta tim berada di Jakarta. 

“Syukur Alhamdulillah, malam ini kami bisa saling bersilaturrahmi di Jakarta,” tutur HRD.

HRD yang juga tokoh penggerak pembangunan Aceh menambahkan, dirinya dan Mualem memiliki hubungan emosional dan ideologis yang baik sejak sebelum konflik Aceh hingga sekarang ini. 

Berlatarbelakang keduanya mantan kombatan GAM dan ingin sama-sama ingin membangun Aceh ke arah yang lebih baik, berkeadilan, dan berkelanjutan serta saling melengkapi.

Mereka tidak ingin ada pihak-pihak yang ingin menghancurkan Aceh. Jika saling sikut-menyikut, dikhawatirkan ada pihak ketiga yang ingin memanfaatkan situasi Aceh menjelang Pilkada ini. Padahal pesta demokrasi hanya sesaat.

“Jangan ada yang memprovokasi atau mengadu domba masyarakat Aceh. Kalau bisa kita saling merangkul, bukan untuk saling bermusuhan,” imbuhnya. 

Menurut HRD, apabila masih bisa saling mengajak untuk apa saling menginjak, kalau bisa saling menerima kenapa harus saling menolak. 

“Untuk itu mari sama-sama kita merangkul dan bersatu demi untuk Aceh yang lebih baik ke depan,” tegas HRD tanpa merinci kompensasi politis apa yang akan ia peroleh dari pihak Mualem jika berkeinginan mengurungkan niatnya untuk maju pada Pilkada Aceh tahun ini. (Joniful Bahri)

HRD Nyatakan Siap Maju sebagai Balon Gebernur Aceh untuk Memajukan dan Sejahterakan Warga Aceh

By On Kamis, Juli 18, 2024

Anggota Komisi V DPR RI, H. Ruslan M Daud S.E, M.A.P. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Anggota Komisi V DPR RI, H. Ruslan M Daud SE, M.A.P atau akrab disapa HRD, menyatakan siap maju sebagai Bakal Calon (Bacalon) Gubernur Aceh Periode 2024-2029.

Pernyataan ini dikatakan HRD menjawab Wartawan di sela-sela waktu luangnya sembari bersilaturrahmi dengan beberapa Tokoh Aceh, di Jakarta, Selasa malam, 16 Juli 2024.

“Syukur Alhamdulillah, hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT, sehingga masih bisa bersilaturrahmi dengan beberapa Tokoh Aceh di Jakarta, sambil membahas kondisi Aceh saat ini, kita berharap ke depan Aceh lebih maju dan terus berkembang,” kata HRD.

Disinggung terkait Bakal Calon Gubernur Aceh, HRD tetap komit untuk maju dan dirinya telah memantapkan diri serta mengungkapkan secara terbuka ke publik serta berkomitmen untuk maju sebagai Calon Gubernur Aceh pada Pilkada serentak tahun ini.

Menurut kader terbaik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Aceh itu, Aceh bukan milik kelompok atau golongan, tapi milik bersama, sehingga siapapun boleh mencalonkan diri maju Gubernur Aceh.

“Tentunya yang memiliki track record atau rekam jejak yang baik dan peduli untuk kepentingan rakyat Aceh,” paparnya. 

Dikatakan HRD, meskipun dirinya sudah sangat nyaman duduk di kursi DPR RI, dan telah banyak membawa pulang program pembangunan skala besar maupun kecil yang pro rakyat, sehingga bisa membantu masyarakat Aceh, dan umumnya Indonesia serta terpilih lagi untuk Periode 2024-2029.

Namun tokoh penggerak pembangunan di Aceh ini ingin membangun Aceh ke arah yang lebih baik, berkeadilan dan sejahtera juga merata. 

“Tujuan utama saya ingin bangun Aceh di berbagai aspek juga di sektor pembangunan, baik infrastruktur berkelanjutan, pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, budaya, serta yang tak kalah penting membangun Sumber Daya Manusia (SDM),” imbuhnya. 

Diakui HRD, harapan terbesar ke depan, tidak muncul lagi julukan Aceh sebagai Provinsi termiskin di Sumatera, dan ingin Aceh ada perbaikan dan perubahan yang signifikan. 

“Kita harus kembali mengurai benang kusut, akar masalah pembangunan dan menawarkan solusi terbaik untuk kemajuan Aceh. Sehingga untuk mewujudkan hal tersebut tentu membutuhkan dukungan masyarakat dan semua pihak di Kabupaten atau Kota di Aceh,” harap HRD.

Menurut HRD, dalam kontek kebersamaan membangun Aceh itu tidak sulit, asalkan mau merangkul dan melibatkan semua pihak sebagai stakeholder pembangunan. Dengan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, bisa digali dan dikelola bersama untuk sama-sama membangun Aceh. 

"Keterbukaan antara Pemerintah Pusat dan Aceh, tidak muncul pandangan negatif dan kecurigaan. Karena kita sudah komit dengan perdamaian. Kita isi perdamaian yang berguna bagi agama, masyarakat, bangsa dan negara,” pungkasnya.

Di samping itu, sambung HRD, perlunya memangkas birokrasi, jangan berbelit-belit, agar investor lokal maupun investor asing, dapat membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi masyarakat Aceh itu sendiri. 

“Namun yang sangat utama adalah keamanan dan kenyamanan, agar masyarakat, pengusaha atau investor dapat menjalankan aktivitasnya dengan aman dan nyaman, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat seluruh Kabupaten dan Kota di Aceh,” paparnya. (Joniful Bahri)

PD FSPTSI Aceh Bergabung Kembali ke FSPTSI ALL INDUSTRIAL-KSPSI Pimpinan Jusuf Rizal

By On Senin, Agustus 21, 2023



Aceh, KabarViral79.Com — Pengurus Daerah (PD) FSPTSI (Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia) Provinsi Aceh menyatakan bergabung kembali di organisasi FSPTSI ALL INDUSTRIAL-KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) di bawah kepemimpinan HM. Jusuf Rizal. Senin 21 Agustus 2023.

Kesiapan bergabung tersebut disampaikan secara tertulis dalam surat yang ditandatangani Ketua PD.FSPTSI Aceh, Yusri Tambunan dan Sekretaris Abdullah Hanafiah. Surat pernyataan tersebut ditembuskan ke DPP KSPSI, Gubernur Aceh, DPRA Aceh, Disnaker Aceh serta Polda Aceh.

Secara substansial bergabungnya PD FSPTSI Pimpinan Karmen Siregar kepada FSPTSI Pimpinan Jusuf Rizal, selain karena adanya himbauan untuk melakukan rekonsiliasi dari DPP KSPSI guna menghilangkan dualisme kepengurusan, juga dalam upaya menciptakan suasana kondusif bagi para pekerja.

Yusri Tambunan menyampaikan bahwa bergabungnya PD FSPTSI Aceh ke FSPTSI Pimpinan Jusuf Rizal tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Keputusan tersebut didasari kesadaran bersama untuk memajukan organisasi, serta merupakan keputusan bersama.

Secara terpisah melalui saluran telepon, Ketum FSPTSI, Jusuf Rizal kepada media di Jakarta menyebutkan, siapapun yang ingin bergabung ikut membesarkan organisasi FSPTSI, pihaknya selalu terbuka dengan catatan harus patuh pada konstitusi.

“Sekarang ini yang sudah menyatakan kesiapan bergabung adalah PD FSPTSI Provinsi Aceh. Nanti bisa bertambah dari daerah lain, Misalnya Sumatera Utara, Jawa Barat, dan lainnya,” tegas Jusuf Rizal pria berdarah Madura-Batak itu.

Jusuf Rizal yang juga Ketua Harian DPP KSPSI itu menyatakan tidak menyalahkan sikap mereka sebelumnya, karena mereka hanya ikut-ikutan. Masak, kumpul-kumpul, terus diklaim acara Munaslub. Pijakan konstitusinya juga tidak jelas, tapi Jusuf Rizal tak ambil pusing.

Jusuf Rizal terus melakukan konsolidasi senyap, sehingga saat ini FSPTSI telah hadir di 13 Provinsi, antara lain DKI Jakarta, Jawa Timur, Kepri, Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Jambi, Aceh, Nusa Tenggara Barat (NTT), Sumatera Selatan, Papua, Papua Barat dan Kalimantan Barat.

Pria Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu, juga melebarkan sayap FSPTSI menjadi FSPTSI All Industrial mengantisipasi revolusi industri. Ada DBOKC (Driver, Biker, Ojek Kaktibmas Community)-FSPTSI yang mewadahi driver dan ojek seluruh Indonesia. Kemudian membentuk Komtri (Koperasi Masyarakat Transport Indonesia), Perisai Hukum, IWI (Institute Workers Indonesia), dan lainnya.

(*)

Viral Pelakor di Aceh Dihukum Cambuk di Depan Warga

By On Sabtu, Januari 07, 2023


ACEH, KabarViral79.Com – Viral di media sosial video yang memperlihatkan seorang wanita di Aceh dihukum cambuk di hadapan warga lantaran terbukti merebut suami orang atau kerap disebut dengan istilah pelakor.

Dalam video itu, tampak seorang wanita mengenakan jilbab berwarna ungu tengah duduk bersimpuh di atas panggung besar.

Sejumlah aparat penegak hukum, baik dari Kepolisian maupun Kejaksaan dan aparatur pemerintah juga terlihat di atas panggung tersebut.

Sementara di hadapan wanita berhijab itu, nampak banyak warga menyaksikan dan merekam peristiwa tersebut dengan kamera ponsel mereka.

Seorang petugas dari Kejaksaan setempat kemudian meminta kepada para pengawas dan algojo yang akan mengeksekusi hukuman bagi wanita itu agar bersiap.

Petugas pun menyebut bahwa eksekusi hukuman cambuk bagi wanita pelakor itu akan dilakukan pihak algojo sebanyak 24 kali.


“Pengawas siap, algojo siap, eksekusi cambuk ini akan kita laksanakan sebanyak 24 kali,” ujar seorang petugas dengan menggunakan mic pengeras suara.

Menurut petugas, seharusnya hukuman cambuk yang diterima oleh perempuan itu sebanyak 30 kali. Namun, pelaku sudah menjalani hukuman penjara selama enam bulan. Oleh karenanya, hukuman cambuk yang bersangkutan dikurangi enam kali cambukan.

“Seharusnya 30 kali. Karena terpidana sudah menjalani hukuman enam bulan penjara, maka dikurangkan enam kali cambuk,” ucap petugas.

Ia pun memerintahkan algojo untuk melaksanakan eksekusi hukuman cambuk sebanyak 24 kali terhadap wanita yang diketahui telah merebut suami orang itu alias pelakor.

“Algojo siap. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh…,” kata petugas menghitung jumlah hukuman cambukan wanita itu.

Untuk diketahui, hukuman cambuk di Aceh merupakan hukuman yang telah ditetapkan oleh pemerintahan Aceh sebagai wilayah di Indonesia dengan keistimewaan atau otonomi khusus.

Pemerintah Aceh menerapkan hukuman cambuk bagi warga Aceh yang telah melanggar syariat Islam, terutama pelaku perzinaan. Hukuman cambuk itu tercantum dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. (*/red)

Tinjau Vaksinasi di Aceh, Kapolri Minta Forkopimda Lakukan Upaya Maksimal Cegah Peningkatan Positivity Rate

By On Sabtu, Februari 26, 2022

ACEH, KabarViral79.Com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Aceh untuk melakukan upaya maksimal dan strategi pengendalian pandemi Covid-19. 

Sigit menjelaskan, upaya dan strategi itu harus dilakukan semaksimal mungkin untuk menekan potensi terjadinya lonjakan angka positivity rate di wilayah Serambi Mekkah tersebut.

“Kemudian, dari perkembangan positivity rate yang ada saat ini wilayah Aceh masih di bawah rata-rata nasional. Namun tentunya ada peningkatan menjadi delapan persen. Sementara rata-rata nasional 18 persen. Jadi dalam kesempatan ini saya minta tentunya untuk rekan-rekan seluruhnya agar lakukan langkah-langkah,” kata Sigit saat meninjau langsung akselerasi vaksinasi di Gedung LPMP Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Jumat, 25 Februari 2022.

Menurut Sigit, upaya dan strategi yang dilakukan harus maksimal, dengan terus melakukan percepatan akselerasi vaksinasi bagi masyarakat, baik dosis I, dosis II hingga dosis III atau Booster. 

Percepatan vaksinasi itu, kata Sigit, juga harus dibarengi dengan penguatan sosialisasi pentingnya penerapan Protokol Kesehatan (Prokes) kepada masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari.

“Tentunya kunci dari ini semua adalah kerja dari seluruh pihak. Bagaimana soliditas yang sudah ada, sudah terbangun antara seluruh stakeholder, Pemda, TNI-Polri, seluruh tenaga kesehatan yang ada, betul-betul bisa bekerja dengan baik. Tentunya ini harus kita dorong dan kita pertahankan,” ujar mantan Kabareskrim Polri itu.

Mantan Kapolda Banten itu juga mengingatkan untuk Forkopimda Aceh memperhatikan jangka waktu masyarakat yang sudah memasuki pelaksanaan vaksinasi booster. Pasalnya, dengan penyuntikan dosis ketiga itu, masyarakat akan memiliki imunitas lebih baik dan mengurangi tingkat fatalitas akibat paparan virus corona.

“Karena memang, apabila kemudian melewati batas waktu yang ada, tentunya tingkat efektivitasnya akan sedikit menurun. Jadi, saya ingatkan untuk waktu yang sesuai. Sehingga kemudian manfaat dari vaksinasi betul-betul bisa optimal,” ucap Sigit.

Sigit juga mengapresiasi seluruh stakeholder yang telah bekerja keras melakukan akselerasi vaksinasi di Aceh. Ia meyakini target vaksinasi di wilayah tersebut akan terus meningkat ke depannya.

Dengan terbentuk kekebalan komunal, kata Sigit, hal itu akan berdampak pada terjaganya pertumbuhan perekonomian masyarakat di tengah lonjakan pertumbuhan Covid-19, khususnya varian Omicron. 

“Kita dorong akselerasi vaksinasi di wilayah Aceh dalam rangka menghadapi varian baru Omicron yang sudah mulai masuk. Saya yakin, dengan semangat yang ada, kita semua bisa melewati dan menghadapi varian baru tersebut. Tentunya, kita ingin bahwa pertumbuhan ekonomi Aceh tetap bisa bertahan dan terus meningkat tanpa terganggu varian yang ada,” papar Sigit. (*/red)