 |
| Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan Daud (HRD) menghadiri acara buka puasa bersama masyarakat korban banjir dan longsor, di Desa Kuala Ceurape, Kecamatan Jangka, Bireuen, Aceh. |
BIREUEN, KabarViral79.Com - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan Daud menyesalkan sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen yang hingga kini belum memanfaatkan bantuan dana tanggap darurat sebesar Rp 4 miliar dari Presiden Prabowo Subianto untuk penanganan dampak banjir dan tanah longsor di daerah tersebut.
Hal itu disampaikan Ruslan Daud, yang akrab disapa HRD, saat menghadiri acara buka puasa bersama masyarakat korban banjir dan longsor di Desa Kuala Ceurape, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, Aceh, Kamis 12 Maret 2026.
Menurut HRD, bantuan dari Presiden tersebut seharusnya segera dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana, bukan dibiarkan tersimpan di rekening kas daerah.
“Dana itu diberikan Presiden untuk membantu masyarakat korban bencana, bukan untuk disimpan di rekening. Masyarakat masih kesulitan, bahkan masih ada yang tinggal di pengungsian,” kata Ruslan Daud.
Ia mengaku sering menerima keluhan dari warga saat turun langsung ke lapangan. Banyak korban banjir yang kehilangan rumah dan harta benda serta belum sepenuhnya pulih dari dampak bencana.
“Masyarakat Bireuen selalu mengadu kepada saya setiap turun ke lapangan. Harta benda sudah tidak ada lagi, rumah masih tertimbun, mereka masih di pengungsian. Kenapa uang yang diberikan Pak Presiden belum digunakan,” ujarnya.
Ruslan menilai, lambannya pemanfaatan dana bantuan tersebut menimbulkan sorotan publik, terutama di tengah kondisi masyarakat yang masih berjuang memulihkan diri pasca bencana.
Menurutnya, dana darurat semestinya dimanfaatkan secara cepat agar proses pemulihan masyarakat terdampak bisa berjalan lebih cepat.
“Kalau dana bantuan sudah tersedia tapi tidak segera digunakan, ini menunjukkan ada persoalan dalam respons kebijakan di tingkat daerah. Dalam situasi bencana, pemerintah seharusnya bergerak cepat agar masyarakat bisa segera pulih,” katanya.
 |
| Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan Daud (HRD) meninjau rumah yang ambruk pasca banjir bandang di Kuala Ceurape, Kecamatan Jangka, Bireuen, Aceh, sebelum buka puasa di desa tersebut. |
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar lebih proaktif mengidentifikasi kebutuhan masyarakat terdampak sehingga dana yang tersedia benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan publik.
“Bantuan Presiden itu diberikan karena ada kebutuhan mendesak di daerah. Kalau sampai tidak digunakan, tentu publik akan bertanya sejauh mana pemerintah daerah serius menangani dampak bencana,” kata Ruslan.
Sementara itu, Nisda, warga korban bencana di Desa Kuala Ceurape, juga mempertanyakan belum digunakannya bantuan tersebut. Ia mengaku hingga kini belum menerima bantuan untuk kebutuhan rumah tangga setelah bencana.
“Sudah tiga bulan bencana berlalu, kami belum mendapat bantuan apa-apa dari pemerintah. Kemana kami harus mengadu? Masa sudah dikasih uang sama Presiden tidak dipakai sampai sekarang,” ujar Nisda.
Ia berharap, Pemkab Bireuen segera menggunakan dana tersebut untuk membantu pemulihan warga yang terdampak banjir dan longsor.
Sebelumnya, Pemkab Bireuen menyatakan bantuan darurat Rp 4 miliar dari pemerintah pusat memang belum digunakan dan masih tersimpan di rekening kas daerah.
Penjabat Sekretaris Daerah Bireuen, Hanafiah mengatakan, dana tersebut belum dipakai karena belum ada kebutuhan mendesak yang memerlukan penggunaan anggaran tersebut.
“Uang tersebut bisa digunakan jika ada kebutuhan,” kata Hanafiah dalam audiensi dengan Gerakan Masyarakat Sipil, di ruang Badan Musyawarah DPRK Bireuen, Selasa, 10 Maret 2026.
Ia menambahkan, anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) tahun 2025 sebesar Rp 2 miliar juga belum habis digunakan.
“Jangankan yang Rp 4 miliar, yang Rp 2 miliar saja belum habis. Siapa yang perlu bisa dikeluarkan. Uang itu masih utuh di rekening daerah,” ujarnya. (Joniful Bahri)