HRD Tinjau Jalur Lintas Tengah Bireuen-Takengon, Tujuh Jembatan Kritis Mendesak Dibangun Ulang
On Senin, Desember 29, 2025
![]() |
| Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan M. Daud (HRD) meninjau langsung kondisi Jalur Lintas Tengah Bireuen-Takengon, Minggu, 28 Desember 2025. |
TAKENGON, KabarViral79.Com - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Ruslan M. Daud (HRD) meninjau langsung kondisi Jalur Lintas Tengah Bireuen-Takengon, Minggu, 28 Desember 2025.
Jalur nasional tersebut merupakan akses vital yang menghubungkan wilayah pantai utara Aceh dengan kawasan tengah dan Dataran Tinggi Gayo.
Dalam kunjungan lapangan itu, HRD menegaskan perlunya penanganan serius terhadap tujuh jembatan kritis yang kondisinya dinilai tidak lagi memadai dan berpotensi mengancam kelancaran konektivitas wilayah.
Ketujuh jembatan tersebut masing-masing berada di Teupin Mane KM 10, Wehni Kulus KM 47, Enang-Enang KM 50, Krueng Rongka KM 60, Tenge Besi KM 62, Timang Gajah KM 65, dan Jamur Ujung KM 80, serta satu box culvert di Lampahan KM 73.
Menurut HRD, jika tidak segera ditangani, kerusakan jembatan-jembatan tersebut berisiko memutus jalur lintas tengah yang selama ini menjadi tulang punggung transportasi orang dan barang.
Dampaknya, kata dia, bisa menyebabkan wilayah tengah Aceh terisolasi dan memicu lonjakan harga kebutuhan pokok akibat terganggunya distribusi logistik.
![]() |
| Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan M. Daud (HRD) meninjau langsung kondisi Jalur Lintas Tengah Bireuen-Takengon, Minggu, 28 Desember 2025. |
"Ini jalur utama nasional lintas tengah. Jika akses ini terganggu, dampaknya sangat luas, mulai dari terhambatnya mobilitas masyarakat hingga terganggunya roda perekonomian," ujar HRD di sela peninjauan.
HRD menekankan bahwa pembangunan ulang jembatan harus dilakukan melalui perencanaan teknis yang matang dan mempertimbangkan aspek keselamatan jangka panjang.
Salah satu opsi yang direkomendasikan adalah menggeser posisi jembatan dari titik lama, menyesuaikan dengan kondisi geografis, alur sungai, serta potensi bencana.
"Pembangunan tidak boleh asal jadi. Kajian struktur tanah, debit air, dan potensi longsor harus menjadi dasar utama. Jika lebih aman digeser, maka itu harus dilakukan," tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa wilayah tengah Aceh memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi, terutama longsor. Oleh karena itu, jenis jembatan yang dibangun ulang harus benar-benar dirancang untuk menghadapi risiko bencana agar tidak kembali rusak saat terjadi cuaca ekstrem.
Secara khusus, HRD menyoroti Jembatan Enang-Enang yang dinilai membutuhkan penanganan khusus.
Ia menyebutkan, berdasarkan kunjungan bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) ke Kabupaten Bener Meriah pada Oktober 2025 lalu, sempat direncanakan pemotongan kelok tajuk Enang-Enang demi efisiensi biaya.
Namun, melihat kondisi longsor yang semakin parah, opsi pembangunan jembatan layang dinilai lebih aman untuk jangka panjang.
"Walaupun biayanya lebih mahal, jembatan layang jauh lebih aman dan berkelanjutan. Ini investasi keselamatan masyarakat," ujarnya.
Sebagai mitra pemerintah di bidang infrastruktur, HRD memastikan Komisi V DPR RI akan mendorong Kementerian PU dan jajaran terkait untuk segera menindaklanjuti kondisi tersebut.
Ia juga berkomitmen mengawal agar pembangunan dan rehabilitasi jembatan masuk dalam prioritas rekonstruksi pasca bencana hidrometeorologi Aceh.
"Ini menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat dan denyut ekonomi daerah. Jalur lintas tengah harus aman, layak, dan segera berfungsi optimal," pungkas HRD.
Dalam peninjauan tersebut, HRD turut didampingi Direktur Jenderal Bina Marga Ir. Roy Rizali Anwar, Direktur Pembangunan Jembatan Rakhman Taufik, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Aceh Heri Yugiantoro, serta sejumlah pejabat dan tim teknis Kementerian Pekerjaan Umum, termasuk anggota Satuan Tugas Penanganan Bencana Sumatera.
HRD berharap, kunjungan lapangan bersama ini menjadi langkah awal percepatan pembangunan infrastruktur strategis di Aceh, khususnya di Jalur Lintas Tengah Bireuen-Takengon, guna menjaga konektivitas wilayah dan mendukung pemulihan ekonomi masyarakat. (Joniful Bahri)













