-->

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Jelang Ramadhan, HRD dan PKB Peduli Kembali Salurkan Bantuan Sembako untuk Warga Terdampak Bencana di Bireuen

By On Kamis, Februari 12, 2026

Anggota DPR RI Fraksi PKB Dapil Aceh II, H. Ruslan Daud (HRD), kembali menyalurkan bantuan sembako kepada warga terdampak bencana di Kabupaten Bireuen, Kamis, 12 Februari 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Memasuki dua bulan pasca bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah daerah di Aceh, berbagai upaya pemulihan terus dilakukan untuk membantu masyarakat bangkit dari keterpurukan.

Salah satu dukungan datang dari Anggota DPR RI Fraksi PKB Dapil Aceh II, H. Ruslan Daud (HRD), yang kembali menyalurkan bantuan sembako kepada warga terdampak bencana di Kabupaten Bireuen, Kamis, 12 Februari 2026.

Memasuki bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah, HRD bersama program PKB Peduli mengirimkan berbagai kebutuhan pokok seperti beras, mie instan, minyak goreng, dan bahan kebutuhan lainnya.

Bantuan tersebut diantar langsung oleh tim relawan ke desa-desa yang sebelumnya terdampak banjir dan tanah longsor.

Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian HRD serta tindak lanjut arahan Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin), agar kader PKB di semua tingkatan aktif membantu meringankan beban masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang baru mengalami bencana.

Masyarakat penerima bantuan menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian HRD yang juga menjabat sebagai Ketua DPW PKB Aceh.

Mereka menilai, HRD konsisten hadir di tengah masyarakat sejak awal bencana hingga masa pemulihan.

Iswandi, salah seorang warga terdampak banjir di Kecamatan Peusangan mengatakan, kepedulian HRD terlihat tidak hanya dalam bentuk bantuan sembako, tetapi juga melalui dukungan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bireuen.

“Kepedulian Pak HRD kepada masyarakat Bireuen terus berlanjut. Selain membantu sembako, beliau juga telah mendukung berbagai program pembangunan, termasuk perbaikan infrastruktur,” ujar Iswandi.

Ia menyebut, kondisi wilayah terdampak kini mulai membaik. Akses jalan dan jembatan yang sempat putus sudah dapat dilalui, sementara rumah-rumah warga yang tertimbun lumpur telah banyak dibersihkan berkat kerja sama berbagai pihak, termasuk PKB dan mitra di tingkat pusat.

“Alhamdulillah, dengan bantuan dari Pak HRD, kami masyarakat terdampak banjir dan tanah longsor di Bireuen bisa tersenyum kembali menjelang bulan puasa tahun ini,” kata Iswandi.

Bantuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok selama Ramadhan sekaligus mempercepat pemulihan kehidupan warga setelah mengalami bencana. (Joniful Bahri)

Jelang Ramadhan, PMI Bireuen Kumpulkan 125 Kantong Darah dalam Aksi Donor di Alun-alun Kota Juang

By On Kamis, Februari 12, 2026

PMI Bireuen kembali menggelar kegiatan donor darah menjelang Bulan Suci Ramadhan di Alun-alun Kota Juang, Bireuen, Kamis, 12 Fabruari 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bireuen kembali menggelar kegiatan donor darah menjelang Bulan Suci Ramadhan di Alun-alun Kota Juang, Bireuen, Kamis, 12 Fabruari 2026.

Aksi kemanusiaan ini digelar sebagai upaya menambah stok darah yang mulai menipis di UPTD RSUD dr. Fauziah Bireuen.

Sejak pagi, masyarakat dari berbagai kecamatan tampak berdatangan dengan antusias. Suasana di area kegiatan terlihat ramai, dipenuhi warga yang secara sukarela ingin mendonorkan darah.

Petugas PMI dibantu relawan sibuk melayani proses pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, hingga pengambilan darah.

Dalam kegiatan tersebut, PMI Bireuen berhasil mengumpulkan sebanyak 125 kantong darah. Seluruh stok yang terkumpul akan disalurkan langsung ke UPTD RSUD dr. Fauziah Bireuen untuk memenuhi kebutuhan pasien, terutama menjelang Ramadhan yang biasanya mengalami peningkatan permintaan darah.

Ketua PMI Bireuen, Edi Saputra, SH menyampaikan rasa syukur atas suksesnya kegiatan ini.

Ketua PMI Bireuen, Edi Saputra, SH memberi samangat kepada seorang pendonor darah yang rutin yang digelar PMI setempat, Kamis, 12 Fabruari 2026. 

Ia mengapresiasi tingginya semangat dan partisipasi masyarakat yang dinilai sangat membantu menjaga ketersediaan darah di rumah sakit.

“Alhamdulillah, hari ini PMI Bireuen melaksanakan kegiatan donor darah dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan dan mengisi kembali stok darah yang mulai berkurang di UPTD RSUD dr. Fauziah Bireuen,” ujar Edi Saputra.

Ia berharap, kegiatan donor darah rutin dapat terus digalakkan karena manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh penerima, tetapi juga berdampak positif bagi kesehatan pendonor.

“Saya sangat bangga melihat antusiasme masyarakat hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah bagi kita semua,” ucapnya.

Edi juga mengimbau masyarakat untuk tidak ragu mengikuti donor darah secara berkala sebagai bentuk kepedulian sosial dan aksi nyata menyelamatkan nyawa.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, PMI Bireuen berharap kebutuhan darah menjelang Ramadhan dapat terpenuhi dengan baik sehingga pelayanan kesehatan di rumah sakit tetap optimal bagi pasien yang membutuhkan. (Joniful Bahri)

5.548 Honorer Bireuen Resmi Diangkat PPPK Paruh Waktu, Bupati Mukhlis: Ini Kepastian bagi Ribuan Keluarga

By On Kamis, Februari 12, 2026

Bupati Bireuen, H. Mukhlis, ST, saat menyerahkan SK pengangkatan PPPK Paruh Waktu Formasi 2025, di Lapangan RTH Cot Gapu, Kamis, 12 Februari 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Sebanyak 5.548 tenaga honorer di Kabupaten Bireuen resmi menerima SK pengangkatan sebagai PPPK Paruh Waktu Formasi 2025. Penyerahan dilakukan oleh Bupati Bireuen, H. Mukhlis, ST, di Lapangan RTH Cot Gapu, Kamis, 12 Februari 2026.

Mereka terdiri dari 1.364 tenaga teknis, 2.502 tenaga pendidikan, dan 1.682 tenaga kesehatan. Bupati Mukhlis menyebut pengangkatan ini bukan sekadar administrasi, tetapi simbol kepastian hukum bagi ribuan keluarga honorer.

“Ini adalah bentuk penghargaan atas pengabdian panjang para honorer. Status paruh waktu ini merupakan tahap awal menuju PPPK penuh waktu,” ujarnya.

Mukhlis meminta para PPPK meningkatkan etos kerja dan menerapkan nilai ASN Berakhlak.

Ia menegaskan, disiplin dan kinerja akan dievaluasi setiap bulan, dengan standar yang sama seperti PNS.

Ratusan tenaga PPPK Paruh Waktu Kabupaten Bireuen saat mengikuti upacara penerimaan SK pengangkatan, di Lapangan RTH Cot Gapu, Kamis, 12 Februari 2026. 

Ia juga menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yang ketat.

Pemkab Bireuen berharap kehadiran ribuan PPPK ini dapat mempercepat reformasi pelayanan publik dan meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat.

Pengangkatan 5.548 PPPK paruh waktu ini diharapkan menjadi energi baru bagi Pemkab Bireuen dalam mempercepat reformasi pelayanan publik.

Pemerintah menargetkan Bireuen mampu menjadi salah satu daerah dengan pelayanan publik paling cepat, ramah, dan transparan di Aceh.

Selain memberikan harapan bagi peningkatan kualitas pelayanan, kebijakan ini sekaligus memberi kepastian masa depan bagi ribuan tenaga honorer beserta keluarga mereka yang selama ini menanti perubahan status kepegawaian. (Joniful Bahri)

HRD: Huntara adalah Hak Mutlak Korban Banjir Bireuen, Bukan Kebijakan yang Boleh Ditunda

By On Selasa, Februari 10, 2026

HRD saat bersilaturahmi dengan wartawan di kediamannya, Meuligoe Residence Cot Gapu, Bireuen, Selasa, 10 Februari 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi korban bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bireuen kembali menjadi sorotan.

Anggota Komisi V DPR RI, H. Ruslan M. Daud (HRD) menegaskan, Huntara merupakan hak mutlak masyarakat terdampak, bukan sekadar kebijakan opsional yang bisa ditunda atau dinegosiasikan.

Menurut HRD, hingga kini masih banyak titik terdampak parah yang belum mendapatkan perhatian maksimal, termasuk Gampong Salah Sirong kawasan yang mengalami kerusakan terberat pasca banjir bandang dan longsor akhir tahun lalu.

Banyak warga masih tinggal di tenda-tenda darurat karena belum adanya Huntara maupun Hunian Tetap (Huntap).

“Huntara bukan hanya tempat tinggal sementara. Setelah masa darurat selesai, bangunan Huntara dapat menjadi aset desa dan dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ujar HRD saat bersilaturahmi dengan wartawan di kediamannya, Meuligoe Residence Cot Gapu, Bireuen, Selasa, 10 Februari 2026.

Komitmen Memperjuangkan Hak Warga

HRD menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi warga yang kehilangan rumah, lahan, serta harta benda akibat bencana.

Ia memastikan akan terus memperjuangkan hak-hak masyarakat di tingkat pusat agar bantuan perumahan dan infrastruktur dapat segera direalisasikan.

“Selaku wakil rakyat, saya akan memperjuangkan agar bantuan bagi korban banjir segera terealisasi. Masyarakat tidak boleh menunggu terlalu lama di tenda pengungsian,” tegasnya.

Dalam kunjungannya ke beberapa lokasi terdampak, HRD mendengar langsung keluhan masyarakat yang meminta hunian sederhana, walaupun hanya dari tepas atau bambu, asalkan layak sebagai tempat berteduh.

HRD menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bireuen masih memiliki kesempatan untuk mengusulkan pembangunan Huntara kepada pemerintah pusat.

Skema pembangunan melalui kementerian/lembaga terkait telah tersedia dan siap diakomodasi bagi daerah yang mengusulkan.

“Jika bupati mau mengusulkan Huntara, itu masih bisa dilakukan. Namun kalau diajukan sekarang, Huntara kemungkinan baru siap ditempati saat Hari Raya,” jelasnya.

Ia mempertanyakan alasan mengapa Bireuen belum mengusulkan, sementara daerah lain di Aceh sudah menerima dukungan pembangunan hunian dari pemerintah pusat.

“Bireuen ini milik kita semua, bukan milik individu. Jangan ada ego. Kita bukan Fir’aun. Kalau ada kekurangan, mari kita perbaiki bersama,” tegasnya.

HRD juga mengingatkan pentingnya peran media dalam menyampaikan fakta lapangan secara objektif.

Menurutnya, pemberitaan yang tepat akan mendorong pemerintah untuk lebih peka terhadap kondisi nyata masyarakat terdampak.

“Media adalah instrumen penting agar pemerintah melihat langsung apa yang terjadi di lapangan,” ujarnya.

Tidak Ada Alasan Menunda Hak Masyarakat

Menutup penyampaiannya, HRD menegaskan bahwa pembangunan Huntara adalah kewajiban moral dan konstitusional pemerintah terhadap warga yang kehilangan tempat tinggal.

“Tidak ada alasan apa pun untuk menunda, apalagi meniadakan Huntara. Pemerintah seharusnya meringankan beban masyarakat, bukan menambah beban mereka,” ujarnya.

HRD menekankan bahwa Bireuen memiliki hak yang sama dengan daerah lain di Aceh.

“Kalau daerah lain bisa, kenapa Bireuen tidak? Hak masyarakat jangan sampai terpangkas hanya karena kelalaian administrasi atau keterlambatan usulan,” pungkasnya. (Joniful Bahri)

Kejari Bireuen Musnahkan Ribuan Barang Bukti Berbagai Perkara, Termasuk 88 Kilogram Ganja dan 800 Gram Sabu

By On Selasa, Februari 10, 2026

Kejari Bireuen memusnahkan ribuan barang bukti dari berbagai perkara tindak pidana, pemusnahan tersebut berlangsung di halaman Kantor Kejari Bireuen, Selasa, 10 Februari 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen memusnahkan ribuan barang bukti dari berbagai perkara tindak pidana umum, mulai dari narkotika, kejahatan terhadap orang dan harta benda (Oharda), keamanan negara dan ketertiban umum (Kamnegtibum), hingga tindak pidana umum lainnya (TPUL).

Pemusnahan tersebut berlangsung di halaman Kantor Kejari Bireuen, Selasa, 10 Februari 2026.

Kegiatan ini dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bireuen, Yarnes, S.H., M.H., Kasat Reskrim Polres Bireuen, unsur Forkopimda, serta tamu undangan lainnya.

Kajari Bireuen, Yarnes menyampaikan, seluruh barang bukti yang dimusnahkan merupakan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) berdasarkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Bireuen.

“Pemusnahan ini merupakan pelaksanaan kewenangan Jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP, yaitu mengeksekusi putusan pengadilan serta melaksanakan penetapan hakim. Semua barang bukti dimusnahkan agar tidak disalahgunakan dan demi menjaga integritas proses penegakan hukum,” ujarnya.

Barang bukti yang dimusnahkan tesebut, di antaranya narkotika (10 perkara sabu, 4 perkara ganja, 1 perkara obat keras), Sabu (methamphetamine/amphetamine): 800,3 gram,  Ganja: 88.379,87 gram,  Obat keras: 1.050 butir.

Begitupun barang bukti pendukung, Handphone (3 unit), bong (3 buah), timbangan (4), kotak rokok (4), plastik (14 lembar), kaca pirex (1), gunting (4), pisau lipat (1), tas/dompet (6), pakaian (2), korek (2), sedotan/sendok sabu (4), penjepit bambu (2), keranjang (1), terpal (2), karung (2), kardus (3), ATM (1).

Selain itu, barang bukti OHARDA (Orang dan Harta Benda), parang (1 bilah), kunci (1), gunting (1), tang (1), tas selempang (1). Barang bukti Kamnegtibum/TPUL,  Pakaian (8 buah), kitab (983 buah). 

Barang bukti narkotika dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam air hingga tidak dapat digunakan kembali.

Barang bukti lain seperti senjata tajam, alat bantu, pakaian, dan barang OHARDA dihancurkan, sementara ribuan kitab serta barang tertentu dibakar atau direndam hingga rusak total.

Kejari Bireuen menegaskan bahwa seluruh proses—mulai dari pengumpulan, pendataan, hingga pemusnahan—dilakukan secara transparan dan terdokumentasi.

Hal ini untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta memastikan pemusnahan benar-benar dilakukan sesuai ketentuan hukum.

“Semua tahapan kami dokumentasikan sebagai bentuk akuntabilitas Kejaksaan. Ini untuk menghindari potensi penyalahgunaan barang bukti,” tegas Yarnes.

Dengan pemusnahan ini, Kejari Bireuen berharap masyarakat semakin percaya terhadap komitmen aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan, khususnya narkotika yang masih mengancam generasi muda di Kabupaten Bireuen dan sekitarnya. (Joniful Bahri)

Di Tengah Lumpur dan Ketidakpastian, Warga Bireuen Masih Menunggu Kepastian Nasib Jelang Ramadan

By On Selasa, Februari 10, 2026

Satu unit rumah warga Salah Sirong, Jeumpa, Bireuen, menyisakan kenangan pasca dihantam banjir bandang. Sejauh ini mereka masih bertahan di titik pengungsian. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Di antara tumpukan lumpur yang mulai mengering dan serpihan kayu yang berserakan di halaman rumah mereka yang hancur, warga Bireuen masih menatap hari-hari dengan perasaan cemas.

Banjir bandang dan tanah longsor yang meluluhlantakkan sejumlah kecamatan pada akhir 2025 itu memang telah berlalu. Namun bagi para penyintas, bencana itu meninggalkan jejak yang jauh lebih sulit: ketidakpastian.

Ramadan tinggal menghitung hari. Biasanya, desa-desa di Bireuen mulai dipenuhi suara orang membersihkan Meunasah, aroma kue boi yang dipanggang di dapur rumah, dan anak-anak yang berlatih azan menjelang tarawih pertama.

Tahun ini, pemandangannya lain. Meunasah menjadi tempat pengungsian, dapur berubah jadi tenda darurat, dan anak-anak mengingat suara hujan deras lebih sering daripada suara tadarus.

Mencari Nama di Daftar yang Terus Berubah

Di Meunasah Peusangan Selatan, warga berdiri memandangi selembar kertas lusuh yang ditempel di dinding. Daftar keluarga terdampak itu masih terus berubah—ada yang baru ditambahkan, ada yang hilang, ada yang dicoret.

“Kami cuma ingin tahu, apakah data ini sudah benar. Kalau data belum selesai, kami takut bantuan tak sampai,” ujarnya seorang warga dengan suara lelah setelah sudah dua minggu tidur di tikar tipis bersama istri dan dua anaknya.

Rumah mereka rusak parah, dinding roboh, dan sumur tertimbun lumpur. Setiap malam mereka berdoa agar daftar itu suatu hari benar-benar final karena di balik finalnya data, ada harapan untuk kembali bangkit.

Nek Ti: Menunggu Rumah yang Mungkin Tak Kembali

Di Gampong Salah Sirong, Jeumpa, seorang nenek berusia hampir 70 tahun duduk memeluk tas kecil berisi pakaian. Ia dikenal sebagai Nek Ti, sosok yang rumahnya hanyut diseret banjir bandang.

“Rumah saya hilang… semua ikut air,” ujarnya perlahan. Tangannya bergetar saat menyeka air mata.

Sejak itu, Nek Ti berpindah dari satu tenda ke tenda lain bersama beberapa keluarga lainnya. Ia hanya berharap satu hal: sebuah tempat tinggal yang bisa membuatnya beribadah dengan tenang di bulan Ramadan nanti. 

“Ramadan sebentar lagi. Saya tidak tahu harus tinggal di mana. Doa saya cuma satu: dapat rumah yang tidak bocor dan tidak takut kalau hujan turun,” katanya.

Warga Salah Sirong, Jeumpa, Bireuen, masih terpaku di titik pengungsian. Sejauh ini belum ada kepastian untuk tempat tinggal. 

Antara Bertahan dan Pasrah

Di beberapa titik pengungsian, para ibu menjemur pakaian anak yang masih berbau lumpur, sementara para ayah bekerja memecah tanah yang mengeras dengan cangkul, mencoba menyelamatkan sisa-sisa yang tertinggal.

Ada yang menemukan foto keluarga yang basah, ada yang menemukan mushaf Al-Qur’an yang masih utuh meski terendam air.

“Barang boleh hilang, tapi bukan semangat,” kata Zulfikar, seorang warga yang kini membangun dapur darurat dengan papan bekas jembatan.

Namun semangat saja tidak cukup. Warga masih mengharapkan kejelasan: bagaimana nasib rumah mereka, kapan bantuan datang, dan di mana mereka akan menjalani ibadah di bulan suci nanti.

Verifikasi Data yang Masih Berjalan

Sebelumnya, Plt. Kalak BPBD Bireuen, Doli Mardian menyampaikan, jumlah pengungsi saat ini tersisa 359 KK, namun pendataan masih berjalan karena ada warga yang berpindah, ada desa yang baru dilaporkan, dan ada rumah yang kerusakannya baru diketahui setelah air benar-benar surut.

“Kami terus perbarui data agar bantuan tepat sasaran. Kondisi di lapangan sangat dinamis,” ujarnya.

Bagi pemerintah, angka-angka itu mungkin sekadar data. Namun bagi warga, angka itu adalah penentu apakah mereka akan menerima bantuan pangan, renovasi rumah, atau hanya kembali bergantung pada belas kasih tetangga.

Ramadan Tanpa Kepastian

Di malam-malam yang semakin mendekati Ramadan, warga Bireuen tidak lagi membicarakan menu sahur atau rencana tarawih pertama. Mereka berbicara tentang cuaca, tentang tenda yang bocor, tentang daftar penerima bantuan yang masih berubah.

Di bawah lampu darurat Meunasah, ada anak-anak yang tetap tertawa, bermain lumpur di halaman, seakan bencana tidak pernah singgah. Namun di balik tawa mereka, para orang tua menyimpan kegelisahan—kegelisahan yang tidak bisa dihapus dalam hitungan hari.

“Kami ingin Ramadan yang tenang. Tapi entah bisa atau tidak,” kata Sulaiman Taeb sambil menatap reruntuhan rumahnya yang tersisa separuh.

Di tengah lumpur yang mulai mengering dan ketidakpastian yang belum usai, warga Bireuen tetap berharap satu hal: adanya kepastian nasib sebelum bulan suci tiba. Harapan itu sederhana, tapi bagi mereka—itu adalah satu-satunya pegangan untuk melanjutkan hidup. (Joniful Bahri)

HRD Tanggapi Isak Tangis Nek Ti, Desak Pemda Sediakan Hunian Sementara Jelang Ramadan

By On Senin, Februari 09, 2026

Nek Ti dengan isak tangis mengeluh saat bertemu Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H Ruslan M. Daud (HRD), dalam kunjungannya ke Desa Salah Sirong Jaya, Jeumpa, Bireuen, Sabtu, 07 Februari 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Harapan seorang lansia bernama Nek Ti (70) dari Gampong Salah Sirong, Kecamatan Jeumpa, Bireuen, mencuatkan kembali urgensi penanganan hunian bagi korban bencana di Aceh.

Rumah Nek Ti hancur dan hanyut dibawa arus sungai akibat banjir bandang pada 26 November 2025, membuatnya kini tinggal di tenda pengungsian yang jauh dari layak, terutama menjelang bulan suci Ramadan.

"Hanale rumoh loen, ka dicoek le Krueng (Rumah saya tidak ada lagi nak, sudah hanyut menjadi sungai),” ujar Nek Ti dengan isak tangis saat bertemu Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H Ruslan M. Daud (HRD), dalam kunjungannya ke Desa Salah Sirong Jaya, Sabtu, 07 Februari 2026.

Ia mengaku sangat berharap adanya tempat tinggal sementara yang dapat ditempati segera, bukan hunian tetap yang membutuhkan waktu lama untuk dibangun.

Hidup di tenda membuatnya kesulitan beristirahat, terlebih untuk mempersiapkan diri menjalani ibadah puasa.

Dalam suasana haru, Nek Ti menyampaikan langsung permohonannya kepada HRD.

Ketiadaan hunian membuatnya merasa cemas, baik untuk kebutuhan berteduh maupun ketenangan beribadah menjelang Ramadan.

Menanggapi hal tersebut, HRD menegaskan bahwa kondisi yang dialami Nek Ti adalah gambaran nyata dari banyak korban bencana lainnya, terutama kelompok rentan seperti lansia, perempuan, dan anak-anak, yang masih hidup tanpa kepastian hunian.

“Ketika seorang nenek menangis karena tidak memiliki tempat tinggal untuk menyambut Ramadan, itu bukan sekadar permintaan pribadi. Ini panggilan nurani bagi negara untuk hadir secara nyata,” ujar HRD.

Sebagai anggota Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur, perumahan rakyat, dan penanggulangan bencana, HRD menilai belum tersedianya hunian sementara (Huntara) merupakan indikasi lemahnya respons darurat di tingkat daerah.

Padahal, pemerintah pusat melalui BNPB serta Kementerian terkait telah menyediakan skema pendanaan dan asistensi teknis yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah.

HRD menegaskan, hunian sementara adalah solusi mendesak agar korban bencana tidak terlalu lama hidup dalam kondisi tidak layak. Tanpa Huntara, korban berisiko menghadapi masalah kesehatan, tekanan psikologis, hingga hambatan dalam menjalani aktivitas harian, terutama menjelang Ramadan.

Ia juga mengingatkan bahwa hak atas tempat tinggal yang layak dijamin oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 serta UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Karena itu, pemerintah daerah diminta segera bergerak memanfaatkan dukungan kebijakan pusat dan menerjemahkannya dalam tindakan nyata di lapangan.

HRD memastikan akan mengawal aspirasi warga terdampak melalui fungsi pengawasan DPR RI.

Ia menekankan bahwa suara korban bencana tidak boleh berhenti pada air mata, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan dan tindakan nyata yang berpihak pada kemanusiaan. (Joniful Bahri)