-->

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

BGN terdapat pelanggaran JMI dorong APH bertindak

By On Jumat, April 17, 2026

  







jakarta, Langkah berani diambil oleh Jaringan Muda Indonesia (JMI) dalam mengawal integritas lembaga negara. Melalui konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Jumat (17/4/2026), JMI secara terbuka mendesak aparat penegak hukum untuk mempercepat pengusutan dugaan pelanggaran di internal Badan Gizi Nasional (BGN) yang menyeret inisial SS dan DH.


Ketua Bidang Hukum Pengurus Pusat JMI, Fatur, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mendapatkan lampu hijau dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait laporan yang mereka layangkan sebelumnya.

"JMI sudah menerima tembusan surat dari KPK

bahwa laporan kami telah diregistrasi dan masuk tahap telaah," kata Fatur saat

memberikan keterangan di hadapan awak media.


Tidak hanya berhenti di lembaga antirasuah,

JMI juga bergerak secara paralel dengan

mengirimkan berkas pengaduan resmi kepada Inspektorat BGN serta Kepolisian Republik

Indonesia (Polri). Menurut Fatur, langkah administratif ini penting agar tidak ada celah bagi para terduga pelanggar untuk lolos dari pengawasan.

"Seluruh surat telah diterima dan tercatat di

masing-masing lembaga. Artinya, bola sekarang ada di aparat penegak hukum dan pengawas internal," ujarnya menambahkan.


JMI menekankan bahwa pengawalan terhadap

kasus ini adalah harga mati. Mengingat BGN merupakan institusi vital yang memegang mandat besar bagi kesejahteraan masyarakat, transparansi dalam penanganan kasus SS dan DH dianggap sebagai kunci utama menjaga marwah lembaga tersebut.

Dalam pernyataan sikap resminya, organisasi pemuda ini menuntut profesionalitas tanpa kompromi dari seluruh pihak yang berwenang.

"Prosesnya harus profesional, transparan, dan akuntabel demi kepastian hukum dan kepercayaan publik terhadap BGN," tegas JMI.

HIMAJA Minta Menkeu Purbaya dan KPK Investigasi Dugaan Keterlibatan Permianan Cukai CV Sumber Barokah Milik H. Samsul Huda

By On Kamis, April 16, 2026

  



Jakarta - Himpunan Mahasiswa Jawa Timur (HIMAJA) menyoroti kasus korupsi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan terkait permainan cukai yang melibatkan oknum pejabat internal.


HIMAJA meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersihkan oknum pejabat DJBC dan seluruh pengusaha rokok ilegal, khususnya di Jawa Timur, yang terlibat permainan cukai.


Hal itu disampaikan saat massa HIMAJA melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian Keuangan dan di depan Gedung KPK RI di Jakarta, pada hari Kamis (16/4/2026).


Massa HIMAJA awalnya melakukan orasi di depan Kantor Kementerian Keuangan, lalu bergerak ke Gedung KPK RI dengan tuntutan yang sama.


Koordinator lapangan aksi HIMAJA, Fathur Rizky, mengatakan bahwa sektor industri rokok yang juga harus menjadi perhatian Menkeu Purbaya dan KPK adalah CV Sumber Barokah yang diduga milik pengusaha bernama H. Samsul Huda dari Sidoarjo, Jawa Timur. 


CV Sumber Barokah diduga kuat produksi rokok dengan pita yang tidak sesuai peruntukannya dan diduga terlibat permainan pita cukai yang saat ini ramai diperbincangkan.


“CV Sumber Barokah yang ditengarai beroperasi di wilayah Sidoarjo. Perusahaan milik H. Sumsul Huda tersebut diduga terlibat dalam produksi rokok ilegal serta penyalahgunaan pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya,” kata Fathur seperti yang tersebar dalam rilis aksinya.


“Ini momentum baik untuk Menkeu Purbaya bersih-bersih bawahannya dan KPK RI menunjukkan bahwa hukum di atas segala-galanya,harus ditegakkan. H. Samusl Huda ini diduga licin dan terkesan kebal hukum, maka kami tantang KPK untuk tunjukkan taringnya,” tambahnya.


Fathur menyebut ada satu merek rokok Slava beredar luas di masyarakat dengan indikasi ilegal, ciri-cirinya meliputi tidak adanya pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, atau jumlah batang tidak sesuai dengan pita cukai. Merek ini diduga diproduksi CV Sumber Barokah milik H. Samsul Huda.


Lebih lanjut, Fathur menjelaskan bahwa CV Sumber Barokah diduga menggunakan pita cukai yang seharusnya diperuntukkan bagi rokok jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT), namun justru digunakan untuk produk Sigaret Kretek Mesin (SKM).


Praktik ini, jelas Fathur, tidak hanya melanggar ketentuan di bidang cukai, tetapi juga berpotensi besar merugikan keuangan negara.


“Ada dugaan kuat juga bahwa CV Sumber Barokah ini dengan mudahnya mendapatkan pita cukai rokok SKT dalam jumlah besar dan kemudian diduga ditempel untuk rokok SKM. Ini menunjukkan lemahnya pengawasan dari Kemenkeu, dan saatnya KPK mengungkap semuanya,” terang Fathur.


HIMAJA menuntuk investigasi menyeluruh dan transparan dari KPK dalam mengungkap fakta terkait dugaan permainan pita cukai oleh CV Sumber Barokah dan pejabat DJBC.


Berikut tuntutan lengkap aksi demonstrasi HIMAJA dalam rilisnya kepada media: 


1. Telusuri Adanya Indikasi Kongkalikong OknumDJBC dengan CV Sumber Barokah atas AksesMendapatkan Pita Cukai SKT yang Digunakanuntuk Produk SKM.

2. Meminta Menteri Keungan untuk Mencek secaraLangsung atas Produk Rokok CH SumberBarokah yang Diduga Menyalahi AturanPenggunaan Pita SKT untuk SKM.

3. Meminta Menteri Keuangan Menggandeng AparatPenegak Hukum untuk Melakukan Investigasi dan Audit atas Kerugian Negara yang Ditimbulkanoleh Praktek Penyalahgunaan Aturan oleh CV Sumber Barokah.

4. Meminta KPK untuk Memanggil dan MemeriksaPemilik CV Sumber Barokah, H. Samsul Huda,yang Beroperasi di Sidarjo atas DugaanMemprodukasi Rokok Ilegal dan MenggunakanPita tidak Sesuai Peruntukannya.

5. Meminta KPK Investigasi Dugaan Suap dan Kongkalikong Antara CV Sumber Barokah dg Oknum DJBC karena Bisa Mendapatkan BanyakPita Cukai SKT yang Digunakan untuk SKM.

Dugaan Manipulasi Klaim Asuransi Mengarah ke Korupsi, KPK Didesak Periksa PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk

By On Kamis, April 09, 2026

  



Jakarta, 9 April 2026 kabarviral79.com— Dugaan praktik manipulasi klaim asuransi kendaraan di tubuh PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk kini menjadi sorotan publik. Sejumlah massa yang tergabung dalam Masyarakat dan Mahasiswa Anti Korupsi Indonesia (MAKI Indonesia) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (9/4), mendesak lembaga antirasuah tersebut segera turun tangan.


Aksi ini dipicu oleh temuan investigasi lapangan yang mengindikasikan adanya pola manipulasi klaim asuransi yang tidak wajar dan diduga dilakukan secara sistematis. Dugaan tersebut mencakup penggelembungan nilai perbaikan kendaraan, klaim komponen yang tidak sesuai kondisi riil, hingga indikasi praktik permintaan imbalan kepada pihak bengkel rekanan.


Dalam orasinya, Koordinator Lapangan aksi, Anwar, menyampaikan bahwa temuan di lapangan menunjukkan adanya dugaan praktik yang melampaui batas pelanggaran administratif biasa.

“Ini bukan lagi sekadar kesalahan prosedur. Ada indikasi kuat praktik yang mengarah pada penyalahgunaan kewenangan dan potensi korupsi. Kami meminta KPK tidak tinggal diam,” tegasnya.


Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah dugaan adanya permintaan sejumlah uang bahkan satu unit kendaraan kepada bengkel rekanan, dalam hal ini PT Mitra Auto Indo, yang diduga berkaitan dengan proses pengondisian klaim asuransi.


Selain itu, ditemukan pula indikasi bahwa dalam sejumlah kasus, nilai klaim yang diajukan tidak sebanding dengan kondisi kerusakan kendaraan di lapangan. Bahkan, terdapat dugaan komponen atau sparepart yang secara fisik tidak tersedia, namun tetap dimasukkan dalam dokumen klaim.


Jika praktik tersebut terbukti, maka hal ini berpotensi tidak hanya merugikan perusahaan, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap industri asuransi nasional, terlebih karena perusahaan yang bersangkutan memiliki keterkaitan dengan entitas BUMN.


Dalam tuntutannya, massa aksi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan tersebut. Selain itu, mereka juga meminta agar KPK berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna melakukan audit investigatif secara menyeluruh.


Massa juga menuntut agar pihak manajemen serta oknum yang diduga terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara transparan dan tanpa pandang bulu.

Aksi ini menjadi sinyal meningkatnya tekanan publik terhadap aparat penegak hukum untuk tidak mengabaikan dugaan praktik penyimpangan di sektor jasa keuangan. Para peserta aksi menilai, pembiaran terhadap kasus semacam ini justru berpotensi membuka ruang praktik serupa yang lebih luas.


Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut.

Publik kini menunggu langkah konkret dari aparat penegak hukum. Sebab, di tengah meningkatnya tuntutan transparansi, penanganan kasus ini akan menjadi tolok ukur: apakah hukum benar-benar ditegakkan, atau kembali melemah di hadapan dugaan praktik yang melibatkan kepentingan besar.

Indonesian Journalist Wach [IJW) Kritik Menhan Syafrie Sjamsoeddin Diskriminasi Retret Wartawan PWI Jelang HPN

By On Rabu, Februari 04, 2026



Jakarta, KabarViral79.Com – Indonesian Journalist Watch (IJW) kritik Menteri Pertahanan (Menhan) Syafrie Sjamsoeddin yang telah melakukan diskriminasi dalam pelaksanaan Retret Wartawan yang hanya melibatkan organisasi PWI ( Persatuan Wartawan Indonesia) jelang Hari Pers Nasional (HPN). Itu menurutnya pelecehan terhadap organisasi kewartawanan lain.

“Indonesian Journalist Watch (IJW) menilai kebijakan yang hanya melakukan Retret untuk wartawan PWI, ibarat Menhan Syafrie Sjamsoeddin menganggap organisaai wartawan selain PWI tidak penting. Padahal banyak wartawan yang bukan anggota PWI ikut menulis kebijakan Kemenhan maupun pemerintah di pusat dan daerah,” tegas Ketua Umum Indonesian Journalist Watch (IJW) KRH.HM.Jusuf Rizal, SH kepada media di Jakarta.

Komentar tersebut disampaikan aktivis penggiat anti korupsi yang juga wartawan senior, Relawan Prabowo itu saat diminta komentarnya atas kegiatan Retret wartawan yang hanya melibatkan anggota organisasi PWI saja berkaitan dengan HPN. Bayangkan dari 200 orang wartawan, wartawan organisasi lain, tidak dilibatkan.

Menurut Jusuf Rizal, pria berdarah Madura-Batak itu, jika Menhan Syafrie Sjamsoeddin tidak melakukan diskriminasi, seyogyanya ada organisasi wartawan lain, baik yang tergabung di Dewan Pers maupun yang tidak tergabung.

Adapun yang tergabung anggota Dewan Pers antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (AJTI) Pewarta Foto Indonesia (PFI) dan Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI). Kemudian yang bukan anggota Dewan Pers, antara lain PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia).

“Sebagai Menham seyogyanya Syafrie Sjamsoeddin bijak, karena jika bicara entitas wartawan, ribuan wartawan yang perlu sentuhan pelatihan agar keberadaan mereka tidak kontraproduktif bagi pembangunan bangsa. Justru wartawan yang bukan anggota PWI itu yang lebih kritis konstruktif,” tambah Jusuf Rizal, Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu.

Apa yang disampaikan Jusuf Rizal ada benarnya, karena dialah yang berani membongkar kebobrokan Ketum Pusat PWI, Hendri Ch.Bangun cs sehingga tergusur sebagai Ketum, gegara dugaan korupsu Rp. 1 Milyar lebih dana pelatihan kompetensi wartawan. Para wartawan anggota PWI tidak berani bicara karena takut, Kartu Persnya dicabut.

Sebagaimana dalam UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, jika kekuatan Dewan Pers ada di Pasal 15 yang pembinaan maupun pendataan, maka Indonesian Journalist Watch (IJW) fungsinya ada di Pasal 17 sebagai Civil Society Organization (CSO) yang mengawasi pers.

“Dalam kontek Retret wartawan PWI, Indonesian Journalist Watch (IJW) menilai sarat adanya kepentingan politik Menhan Syafrie Sjamsoeddin. Bisa saja Retret merupakan upaya membonsai wartawan agar tidak kritis terhadap kebijakan Presiden Prabowo yang akhir-akhir ini, banyak dikririk masyarakat, misalnya pemberantasan korupsi yang melemah, MBG (Makan Bergizi Gratis) yang bermasalah dan BOP (Board of Piece),” tegas Jusuf Rizal.

Untuk itu Indonesian Journalist Watch (IJW) secara terbuka meminta Kemenhan menjelaskan ke publik, kenapa hanya Wartawan anggota PWI yang diakomodir Retret, padahal banyak organisasi kewartawanan, namun diabaikan. Seyogyanya Kemenhan bersikap netral. Sikap diskriminasi itu membuat wartawan non PWI di organisasi lain dianggap tidak penting dan tidak berharga.

Di Makam BM Diah dan Rosihan Anwar, AMKI Menyemai Ingatan Pers yang Berjuang

By On Selasa, Februari 03, 2026

 


JAKARTA, KabarViral79.Com - Selasa (3/2/2026) siang, Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) Kalibata terasa lebih hening dari biasanya. Di antara deretan pusara para tokoh bangsa, Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) menundukkan kepala, menabur bunga, dan merawat ingatan.

Ziarah tersebut digelar untuk memperingati Hari Pers Nasional (HPN) ke-40, sekaligus mengenang dua nama besar dalam sejarah jurnalistik Indonesia: BM Diah dan Rosihan Anwar.

Prosesi khidmat itu diikuti jajaran pengurus AMKI dari berbagai latar belakang media — cetak, elektronik, daring, hingga multimedia. Hadir Ketua Umum AMKI Pusat Tundra Meliala, Ketua Dewan Pengawas Marsekal Madya TNI (Purn.) Dede Rusamsi, Sekretaris Jenderal Dadang Rachmat, Bendahara Umum Umi Sjarifah, Ketua AMKI DKI Jakarta Heryanto, Ketua AMKI Jawa Barat Catur Aziyanto, serta para ketua bidang dan pengurus lainnya.

Ziarah dan tabur bunga itu bukan sekadar ritual tahunan. Bagi AMKI, kegiatan tersebut menjadi ruang refleksi atas perjalanan pers Indonesia — sebuah profesi yang lahir dari rahim perjuangan kemerdekaan dan terus diuji oleh perubahan zaman.

Tundra Meliala menyebut BM Diah dan Rosihan Anwar sebagai dua wartawan besar yang menautkan idealisme pers dengan kesadaran kebangsaan. Keduanya, kata Tundra, memperlihatkan bahwa jurnalisme Indonesia tidak dibangun semata oleh berita dan tajuk rencana, melainkan juga oleh keberanian sikap dan kesediaan memikul risiko sejarah.

BM Diah, yang lahir di Kutaraja, Aceh, pada 7 April 1917, dikenal sebagai jurnalis, diplomat, sekaligus pengusaha pers. Namanya tercatat dalam sejarah nasional karena perannya menyelamatkan naskah asli Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Ia juga pernah menjabat Menteri Penerangan pada periode transisi kepemimpinan nasional, 1966–1968.

Pada 1 Oktober 1945, BM Diah mendirikan harian Merdeka dan memimpinnya hingga akhir hayat. Melalui surat kabar itu, ia menegaskan komitmen pada kemerdekaan pers, profesionalisme wartawan, serta tanggung jawab informasi kepada publik.

“BM Diah adalah simbol pers yang berangkat dari perjuangan dan tidak pernah tercerabut dari kepentingan bangsa,” ujar Tundra.

Sementara itu, Rosihan Anwar — lahir di Sumatera Barat pada 10 Mei 1922 dan wafat di Jakarta pada 14 April 2011 — dikenal sebagai wartawan, penulis, dan penyair yang produktif. Ia pernah memimpin harian Pedoman, salah satu surat kabar paling berpengaruh pada masanya, yang dikenal kritis dan independen di tengah tekanan politik.

Rosihan tidak hanya meninggalkan ribuan artikel, tetapi juga sejumlah buku esai, karya sastra, dan refleksi politik. Ia aktif memperkuat organisasi pers, termasuk Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), serta mendorong peningkatan profesionalisme wartawan melalui diskusi dan pelatihan.

Sejarah mencatat, BM Diah dan Rosihan Anwar pernah berada di dua kutub pandangan berbeda.

Perbedaan sikap politik — BM Diah yang relatif dekat dengan pemerintahan Soekarno dan Rosihan Anwar yang lebih kritis — memicu ketegangan yang ikut membelah PWI pada kongres Palembang Oktober 1970.

Perseteruan itu mencerminkan kerasnya polarisasi politik nasional pada masa tersebut.

Namun, bagi Tundra, yang patut diwariskan justru pelajaran dari fase berikutnya: kedewasaan dan rekonsiliasi. Pada akhirnya, kedua tokoh itu memilih dialog, menempatkan kepentingan pers dan bangsa di atas perbedaan ideologis. PWI pun kembali dipersatukan pada tahun 1973.

“Perseteruan mereka mengajarkan bahwa perbedaan pandangan adalah keniscayaan. Tetapi persatuan, dialog, dan etika kebangsaan adalah fondasi keberlanjutan pers,” kata Tundra.

Kini, BM Diah dan Rosihan Anwar dimakamkan satu kompleks di TMPN Kalibata sebagai bentuk penghormatan negara atas jasa mereka.

Lebih dari sekadar tempat peristirahatan terakhir, keberadaan makam kedua wartawan itu dalam satu kompleks menjadi simbol perjalanan pers Indonesia — tumbuh melalui perbedaan, diuji oleh konflik, dan dimatangkan oleh rekonsiliasi.**

KNPI Tegaskan Dukungan Polri Tetap di Bawah Komando Presiden RI

By On Rabu, Januari 28, 2026

 


Jakarta, KabarViral79.ComDewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) dengan tegas menyatakan dukungannya terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) agar tetap berada di bawah komando Presiden Republik Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum DPP KNPI, DR. H. M. Ali Hanafiah, SE, SH, M.Si, menanggapi polemik yang berkembang di tengah masyarakat terkait isu reformasi Polri.

“Dengan adanya polemik yang terjadi terkait reformasi Polri, kami dari Komite Nasional Pemuda Indonesia dengan tegas menyatakan dukungan agar Kepolisian Republik Indonesia tetap berada di bawah komando Presiden Republik Indonesia,” tegas Ali Hanafiah dalam pernyataannya.

Menurutnya, keberadaan Polri di bawah komando Presiden merupakan amanat konstitusi yang harus dijaga demi stabilitas keamanan nasional serta keberlangsungan pemerintahan yang kuat dan berwibawa.

KNPI juga secara khusus menyatakan dukungan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam menjaga soliditas institusi Polri sebagai alat negara yang profesional, netral, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

“Oleh karena itu, kami berharap polemik ini dapat segera berakhir agar tidak menimbulkan kegaduhan berkepanjangan di tengah masyarakat,” tambahnya.

Ali Hanafiah menegaskan bahwa pemuda Indonesia melalui KNPI akan terus berdiri bersama pemerintah dalam menjaga persatuan, stabilitas nasional, serta mendukung institusi negara agar tetap berjalan sesuai koridor konstitusi.

Pernyataan sikap ini menjadi bentuk komitmen KNPI sebagai organisasi kepemudaan nasional untuk menjaga keutuhan bangsa dan mendukung kepemimpinan nasional dalam menghadapi berbagai dinamika politik dan keamanan.

KNPI Apresiasi Capaian Swasembada Pangan Nasional di Awal 2026

By On Rabu, Januari 07, 2026

 


Jakarta, KabarViral79.Com – Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) menyampaikan apresiasi tinggi terhadap pencapaian swasembada pangan yang diraih Indonesia pada awal tahun 2026. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum DPP KNPI, Dr. H. M. Ali Hanafiah, S.E., S.H., M.Si., bertepatan dengan kegiatan panen raya nasional di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu, (7/1/2026).

Dr. Ali Hanafiah menilai hari ini sebagai momen luar biasa, di mana panen raya di Karawang sekaligus menjadi simbol keberhasilan program ketahanan pangan nasional. “Kami dari DPP KNPI sangat mengapresiasi swasembada pangan yang telah tercapai lebih cepat dari target. Stok beras nasional di awal 2026 mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, dengan cadangan beras pemerintah (CBP) melampaui 3 juta ton dan stok nasional secara keseluruhan sekitar 12,5 juta ton,” ujarnya.

Menurutnya, pencapaian ini membuktikan visi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang kuat dan berorientasi pada rakyat. “Program-program pemerintah berjalan dengan baik, termasuk dukungan Polri dalam mendukung swasembada pangan melalui berbagai inovasi. Ini menjadikan Indonesia memiliki ketahanan pangan yang kokoh, tanpa impor beras sepanjang 2025 dan diproyeksikan berlanjut di 2026,” tambah Dr. Ali Hanafiah.

Kegiatan panen raya di Kecamatan Cilebar, Karawang, yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto, menjadi penegasan resmi atas swasembada beras nasional. DPP KNPI menegaskan komitmen pemuda Indonesia untuk terus mendukung program pemerintah guna mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan ke depan.

“Dengan capaian ini, Indonesia tampil sebagai negara kuat dan besar di mata dunia. Kami mengapresiasi sebesar-besarnya segala upaya pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto,” pungkas Ketua Umum DPP KNPI.