PPWI Ajukan Permohonan Bantuan ke Beberapa Kedubes untuk Korban Bencana Sumatera

PPWI Ajukan Permohonan Bantuan ke Beberapa Kedubes untuk Korban Bencana Sumatera

By Admin On Kamis, Desember 04, 2025

 

Jakarta, KabarViral79.Com – Merespon gelombang bencana alam yang baru-baru ini melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPN PPWI) telah mengambil langkah cepat untuk memobilisasi dukungan internasional. Pada hari Rabu, PPWI secara resmi mengajukan permohonan bantuan kemanusiaan kepada beberapa Kedutaan Besar negara sahabat di Jakarta, menyatakan keprihatinan atas memburuknya kondisi yang dihadapi oleh masyarakat pengungsi di wilayah terdampak.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, dalam pernyataan pers-nya kepada media ini, Rabu, 03 Desember 2025. “DPN PPWI menerima banyak sekali keluh-kesah dan permintaan bantuan dari rekan-rekan wartawan di daerah bencana, mereka bersama keluarganya berupaya bertahan hidup dalam situasi yang sangat sulit. Bahkan ada warga yang desanya hilang diterjang banjir bandang, kehilangan tempat tinggal dan semua yang mereka miliki selama ini. Untuk itu, PPWI berupaya menggugah kepedulian masyarakat internasional dengan mengirimkan surat permohonan bantuan ke beberapa Kedutaan Besar negara sahabat yang ada di Jakarta, antara lain ke Kedutaan Besar Rusia,” ungkap tokoh pers nasional itu.

Permohonan yang disampaikan kepada perwakilan negara sahabat tersebut merupakan bagian dari upaya diplomatik yang tidak sekadar membantu korban bencana, tapi juga dimaksudkan untuk memperkuat jalinan kerja sama dan soliditas antar bangsa. Selain kepada Dubes Rusia, PPWI juga telah mengirimkan permohonan serupa kepada Kedutaan Besar Maroko, Oman, Uni Emirat Arab, Kuwait, Mesir, dan Tunisia di Jakarta. PPWI berharap negara-negara mitra ini akan merespons dengan solidaritas dan dukungan nyata untuk membantu meringankan beban ribuan korban bencana.

Jenis bantuan yang diminta meliputi pasokan makanan darurat untuk menopang keluarga dan anak-anak yang tinggal di tempat penampungan sementara, serta pakaian dan perlengkapan kebersihan untuk mencegah penyakit dan penyebarannya di daerah rentan. PPWI juga menekankan kebutuhan mendesak akan materi pendidikan, seperti buku, alat tulis, dan ruang kelas sementara, untuk memastikan siswa yang terlantar dapat terus belajar di tengah krisis.

Selain bantuan materi, PPWI juga memohon dukungan personel berupa relawan medis, tenaga ahli logistik, dan tenaga kemanusiaan untuk memperkuat tim tanggap darurat setempat. Bantuan transportasi, termasuk kendaraan dan bahan bakar, juga penting untuk menjangkau masyarakat terpencil dan terisolasi di mana akses masih menjadi tantangan utama.

Ketum PPWI, Wilson Lalengke, menyatakan bahwa organisasinya berkomitmen untuk mengadvokasi kesejahteraan korban bencana dan memastikan bahwa mitra internasional mendapatkan informasi tentang kebutuhan mendesak di lapangan. “Kami percaya bahwa solidaritas global dapat memainkan peran penting dalam meringankan penderitaan dan memulihkan martabat mereka yang terdampak,” ujarnya.

Seiring upaya pemulihan yang terus berlanjut, PPWI berharap inisiatif diplomatiknya akan menginspirasi kerja sama yang lebih luas dan menegaskan kembali pentingnya diplomasi kemanusiaan di masa krisis. “PPWI berinisiatif meminta bantuan kedubes negara sahabat, terutama karena banyak di antara korban adalah anggota PPWI dan wartawan, yang dalam kondisi normal saja sangat sulit mendapatkan akses bantuan dari pemerintah daerahnya, apalagi dalam kondisi pemerintah juga sedang kesulitan,” tutup Wilson Lalengke yang dikenal sangat konsern membantu masyarakat susah di berbagai daerah selama ini. (TIM/Red)

Nasabah “Diam-diam Boikot” Bank yang Gunakan Jasa Debt Collector

Nasabah “Diam-diam Boikot” Bank yang Gunakan Jasa Debt Collector

By Admin On Selasa, Desember 02, 2025

 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Di tengah ketatnya tekanan ekonomi, muncul fenomena baru, sejumlah nasabah secara diam-diam mulai “boikot” bank yang menggunakan jasa penagih utang eksternal (debt collector).

Banyak dari mereka memilih menutup rekening atau memindahkan tabungan ke bank lain, bukan semata karena gagal bayar, tetapi karena trauma atas pengalaman penagihan yang dinilai mengintimidasi.

Tak sedikit, nasabah mengaku tidak nyaman ketika menghadapi penagihan dari pihak ketiga setelah mereka gagal bayar kartu kredit atau pinjaman.

Sebagian besar merasa bahwa metode penagihan mulai dari telepon berulang, kunjungan mendadak, hingga ancaman sudah melewati batas kewajaran.

Kondisi ekonomi yang sulit membuat banyak peminjam kesulitan untuk segera menyelesaikan kewajiban mereka.

Ketika kewajiban jatuh tempo, ketidakmampuan membayar bukan hanya masalah finansial, tetapi juga bisa berujung pada tekanan emosional karena cara penagihan yang terasa agresif.

Bagi sejumlah orang, rasa aman dan reputasi sosial menjadi lebih penting daripada mempertahankan rekening di bank yang “berisiko” memunculkan stres berkelanjutan.

Hal ini mendorong mereka memilih “pindah bank” agar terhindar dari potensi intimidasi di masa datang.

“Saya sudah beberapa kali mengajukan nego. Tapi tetap saja, karena tunggakan dianggap kolektibilitas 5 dianggap tidak ada itikad baik. Padahal saya sudah datang langsung, kirim email, bahkan mau datang ke kantor mereka,” ungkap salah seorang nasabah seperti dikutip dari Media Konsumen.

Keluhan seperti ini menunjukkan bahwa sebagian nasabah merasa tidak dipahami keadaan ekonominya meskipun mereka punya itikad melunasi utang.

Karena itu, mereka menilai bahwa ketidakmanusiawian praktik penagihan menjadi alasan kuat untuk berhenti menggunakan bank yang sama.

Sementara itu, perbankan umumnya menegaskan bahwa penggunaan jasa pihak ketiga untuk penagihan termasuk debt collector adalah bagian dari prosedur standar ketika kredit telah masuk status macet atau kolektibilitas buruk.

Alasan utama bank memakai debt collector untuk efisiensi penagihan ketika kredit macet atau gagal bayar.

Bank menilai bahwa tenaga internal sulit memantau semua debitur.

Debt collector diharapkan bisa via proses penagihan yang lebih “profesional”, sesuai dengan regulasi: membawa surat tugas resmi, mematuhi aturan jam kunjungan, dan menghindari tindakan kasar.

Bank mengklaim penggunaan pihak ketiga ini dilindungi oleh regulasi, misalnya dalam regulasi terkait kartu kredit dan kredit macet.

Meski begitu, kritik publik dan regulasi mengingatkan bahwa penggunaan jasa penagih eksternal tetap harus diiringi pengawasan ketat.

Menurut pengaduan dari lembaga konsumen, praktik premanisme dan teror oleh debt collector bukan hal baru.

Banyak nasabah melaporkan intimidasi verbal, penghubungan ke kontak darurat, atau bahkan kunjungan mendadak tanpa persetujuan.

Regulasi mewajibkan bahwa penagihan memakai jasa eksternal harus dilakukan sesuai standar dalam regulasi perbankan, dan bank tetap bertanggung jawab atas tindakan debt collector.

Walau aturan ada, pelanggaran tetap marak, mulai dari kekerasan, ancaman, sampai penagihan di tempat kerja. Hal ini memicu desakan agar regulasi diperketat atau praktik debt collector dikaji ulang.

Fenomena boikot diam-diam oleh nasabah terhadap bank yang menggunakan jasa debt collector mencerminkan kegelisahan sosial di massa ekonomi sulit.

Bukan hanya soal kredit macet, tetapi juga soal martabat, rasa aman, dan perlakuan manusiawi.

Jika pihak bank dan regulator gagal menjamin penagihan yang adil dan etis, potensi kehilangan kepercayaan dari nasabah bisa semakin besar dan migrasi ke bank lain bisa jadi tren yang terus tumbuh.

Pelantikan Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Jakarta

Pelantikan Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Jakarta

By Admin On Minggu, November 30, 2025

 

Jakarta, KabarViral79.Com - Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Jakarta menggelar pelantikan pengurus baru yang berlangsung di Hotel Grandhika, Jakarta. Pada acara tersebut, Heryanto resmi dilantik sebagai Ketua AMKI Jakarta untuk periode 2025-2030, Sabtu, 29 November 2025.

Pelantikan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dari berbagai sektor media, pejabat pemerintahan baik Kementerian PUPR maupun perwakilan Pemprov DKI Jakarta, Kabag Mitra Karopenmas Divisi Humas Polri dan anggota AMKI yang datang dari berbagai daerah di Jakarta.

Dalam acara yang dihadiri lebih dari 100 undangan, para peserta juga menyaksikan pelantikan pengurus baru yang bertujuan untuk memperkuat peran media dalam menghadapi tantangan perkembangan industri media yang semakin pesat.

Dalam pidatonya, Heryanto menyampaikan komitmennya untuk mengoptimalkan peran AMKI dalam menciptakan ekosistem media yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.

Sebagai Ketua AMKI Jakarta, dia menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak dalam menghadapi tantangan industri media yang terus berkembang, terutama dalam era konvergensi media.

“AMKI harus menjadi wadah yang tidak hanya menghubungkan media konvensional dan digital, tetapi juga memperkuat sinergi antar media, pemerintah, dan masyarakat. Dengan kolaborasi yang solid, kita bisa menghadapai tantangan besar yang ada di industri media dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa,” ujar Heryanto dalam sambutannya.

Sementara itu, Ketua Umum AMKI Pusat, Tundra Meliala yang hadir dalam acara pelantikan ini, mengungkapkan rasa optimisme atas terpilihnya Heryanto sebagai ketua baru AMKI Jakarta.

Dalam pesannya, ia mengingatkan, tentang pentingnya media konvergensi dalam mengintegrasikan berbagai platform komunikasi yang ada, termasuk televisi, radio, media cetak, dan digital, agar dapat memberikan informasi yang lebih cepat, akurat, dan bermanfaat bagi publik.

“Peran AMKI sangat penting dalam mendorong media untuk tetap relevan di tengah perubahan teknologi dan kebiasaan konsumen yang semakin dinamis. Kami berharap, Heryanto bersama jajaran pengurus AMKI Jakarta dapat menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab dan inovasi,” tambahnya.

Dengan dilantiknya pengurus baru AMKI Jakarta, banyak pihak berharap agar AMKI dapat terus berperan aktif dalam mengedukasi publik tentang pentingnya media yang berkualitas serta menjaga independensi dan etika jurnalistik.

Selain itu, diharapkan pula agar AMKI dapat memperkuat posisi media konvergensi sebagai garda terdepan dalam menyajikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, terutama di era digital yang serba cepat ini.

Sebagai ketua baru, Heryanto berjanji untuk terus memperjuangkan kepentingan anggota AMKI, memfasilitasi peningkatan kualitas media, serta membangun jaringan yang lebih luas dengan berbagai pemangku kepentingan dalam industri media.

Dalam acara pelantikan AMKI Jakarta beberapa sponsor ikut mendukung terlaksananya acara tersebut, diantaranya Pegadaian, J&T Cargo, Dharma Jaya, PUPR, SHARP, Sucofindo, Kokola, Frisian Flag, Dompet Dhuafa, Ancol dan beberapa pihak lainnya.

Pelantikan AMKI Jakarta ini diakhiri dengan ramah tamah dan diskusi tentang langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk meningkatkan peran media konvergensi di Indonesia. Dengan semangat baru yang dibawa oleh kepengurusan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Gerakan Pandeglang Bersih Gelar Aksi di Istana Negara dan KLHK RI, Desak Penanganan Dugaan Pencemaran Lingkungan

Gerakan Pandeglang Bersih Gelar Aksi di Istana Negara dan KLHK RI, Desak Penanganan Dugaan Pencemaran Lingkungan

By Admin On Sabtu, November 29, 2025

 

Jakarta, KabarViral79.Com – Puluhan mahasiswa, masyarakat, dan pemuda yang tergabung dalam Gerakan Pandeglang Bersih menggelar aksi demonstrasi di Istana Negara Republik Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, Jumat (28/11/2025). Aksi ini digelar sebagai bentuk keprihatinan atas dugaan pencemaran lingkungan hidup yang diduga dilakukan oleh CV. Gari Setiawan Makmur yang kini jadi (PT GSM) di Kecamatan Panimbang- sobang Kabupaten Pandeglang.

Massa aksi yang berasal dari unsur masyarakat Kecamatan Sobang–Panimbang, mahasiswa, dan pemuda Kabupaten Pandeglang ini datang ke ibu kota untuk menyampaikan aspirasi terkait aktivitas perusahaan yang mengelola karantina, penggemukan, peternakan, dan pemotongan sapi impor asal Australia. Lokasi perusahaan yang berada di kawasan padat penduduk serta dekat dengan lingkungan pendidikan menjadi sorotan utama para demonstran.

Sebelumnya, aspirasi serupa telah disampaikan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Pandeglang, DPRD Kabupaten Pandeglang, serta sejumlah instansi terkait, mulai dari DLH, DPUPR, DPMPTSP, DPKP, Satpol PP, hingga Satgas kabupaten. Namun, para peserta aksi menilai bahwa pemerintah daerah tidak memberikan langkah nyata untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Koordinator aksi, Entis Sumantri, menyampaikan bahwa aksi ini merupakan wujud kekecewaan masyarakat terhadap dugaan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak langsung terhadap warga Sobang–Panimbang.

“Masyarakat sudah lama merasakan dampak pencemaran lingkungan akibat ulah perusahaan yang tidak mengedepankan rasa kemanusiaan. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegas Entis.

Ia menambahkan, berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap perusahaan wajib memenuhi ketentuan dan memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Namun, pihaknya menduga bahwa PT GSM beroperasi tanpa mematuhi ketentuan perizinan yang berlaku.

“Kami menduga perusahaan ini ilegal dan tidak memenuhi kepatuhan perizinan,” ujar Entis.

Dalam tuntutannya, Gerakan Pandeglang Bersih meminta Presiden Republik Indonesia untuk mengevaluasi Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Pemerintah Provinsi Banten. Menurut mereka, pemerintah daerah telah mengabaikan kesehatan lingkungan masyarakat, termasuk lingkungan pendidikan seperti SDN, SMP, dan SMK yang berada sangat dekat dengan lokasi aktivitas perusahaan.

Presiden harus periksa Kementerian Lingkungan Hidup, pemerintah daerah, karena kami menduga ada gratifikasi dan pembiaran terhadap perusahaan yang telah meresahkan masyarakat serta mengancam kesehatan warga,” ungkap Entis.

Ia juga meminta aparat penegak hukum untuk tidak menjadi “backing” perusahaan serta segera menuntaskan dugaan pelanggaran lingkungan ini.

Korlap aksi lainnya, Ahmad S., menegaskan bahwa perjuangan ini tidak akan berhenti sampai pemerintah pusat mengambil langkah tegas.

“Ini bukan akhir perjuangan. Kami datang ke Jakarta untuk menuntut keadilan atas hak hidup sehat dan lingkungan yang layak. Kami akan terus bersuara hingga persoalan ini tuntas,” ujarnya.

Gerakan Pandeglang Bersih menyatakan akan terus menggelar Aksi Jumat Bersih di ibu kota hingga tuntutan mereka dipenuhi oleh Presiden dan KLHK.

HUT Ke-18 PPWI: Perwakilan Lebak Ambil Bagian dalam Seminar Nasional dan Rakernas

HUT Ke-18 PPWI: Perwakilan Lebak Ambil Bagian dalam Seminar Nasional dan Rakernas

By Admin On Sabtu, November 15, 2025

 

Jakarta, KabarViral79.Com - Dewan Pengurus Cabang (DPC) Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Kabupaten Lebak mengirimkan tiga orang perwakilan untuk menghadiri Seminar Nasional dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PPWI yang digelar di Hotel Sunlake Waterfront Resort & Convention, Jakarta, Selasa (11/11/2025). Kegiatan ini sekaligus menjadi rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun ke-18 PPWI.

Acara pembukaan berlangsung meriah dan dihadiri berbagai tokoh penting, termasuk Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia, YM Mr. Sergei Tolchenov, yang memberikan sambutan khusus. Kehadiran Dubes Rusia itu menjadi salah satu sorotan utama dalam agenda nasional PPWI tahun ini.

Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, mengucapkan apresiasi mendalam atas kehadiran tamu kehormatan tersebut.

“Thank you very much Your Excellency for attending our event,” ujar Wilson Lalengke dalam sambutannya.

Seminar Nasional dan Rakernas PPWI 2025 menjadi momentum konsolidasi organisasi dalam memperkuat peran jurnalisme warga di tengah tantangan era digital. Berbagai tema strategis dibahas, termasuk pengembangan kompetensi pewarta warga, penguatan jaringan, serta peningkatan peran PPWI dalam mendorong informasi yang akurat, edukatif, dan berimbang.

Ketua DPC PPWI Lebak: “Ini Motivasi Baru untuk Kami di Daerah”

Ketua DPC PPWI Kabupaten Lebak, Abdul Kabir Albantani, menyampaikan rasa bangga karena dapat mengikutsertakan perwakilan daerah dalam forum nasional bergengsi tersebut. Ia berharap momentum ini dapat menjadi pemicu semangat bagi para pewarta warga di Lebak.

“Kehadiran kami di Rakernas dan Seminar Nasional PPWI ini adalah bentuk komitmen DPC Lebak untuk terus belajar, berkembang, dan berkontribusi dalam dunia jurnalisme warga,” ujar Abdul Kabir.

Ia menambahkan, kehadiran Dubes Rusia menunjukkan bahwa PPWI memiliki posisi strategis dan dihargai di kancah internasional.

“Ini pengalaman berharga bagi kami. Melihat langsung bagaimana PPWI menjalin hubungan baik dengan berbagai pihak, termasuk diplomat asing, tentu menjadi motivasi baru agar PPWI di daerah juga dapat lebih aktif, profesional, dan bermanfaat bagi masyarakat Lebak,” katanya.

Abdul Kabir juga menegaskan bahwa usai kegiatan ini, DPC PPWI Lebak akan memperkuat program kerja daerah, termasuk peningkatan kapasitas anggota melalui pelatihan, diskusi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

“Insya Allah, sepulang dari kegiatan ini kami akan membawa banyak ilmu, jaringan, dan ide baru untuk pengembangan organisasi di Kabupaten Lebak. Kami ingin keberadaan PPWI semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutupnya. (Red)

Ketum KOPAJA Beri Sinyal Sufi Dasco Presiden 2029

Ketum KOPAJA Beri Sinyal Sufi Dasco Presiden 2029

By Admin On Jumat, November 07, 2025

 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Belakangan nama wakil ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad ramai disebut-sebut berpotensi menjadi kandidat potensial calon presiden (capres) untuk pemilu 2029. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Direktur Komite Pemantau Perilaku Jaksa (KOPAJA) Mukhsin Nasir.

“Saya melihat sinyal Sufmi Dasco Ahmad untuk maju Capres 2029 itu ada, terlihat dari beberapa peristiwa yang dia lalukan di pemerintahaan saat ini. Saya melihat banyak manuver positif yang dilakukan oleh pak Dasco,” kata Direktue KOPAJA, Mukhsin Nasir, Jum'at (7/11/2025).

Sinyal lain juga terlihat dengan beberapa relawan dan aktivis yang ikut bergabung dengan partai Gerindra salah satunya yaitu Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi. Mukhsin menilai bahwa dugaan kuat relawan sedang mempersiapkan Sufmi Dasco untuk ke depannya maju di pemilu 2029.

“Ya kita lihat dalam beberapa peristiwa yang terjadi ini, salah satunya dengan masuknya ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi ke Partai Gerindra,” ucap Mukhsin yang biasa disapa Daeng menjelaskan.

Selain itu, kata Daeng, Dasco saat ini memiliki peran strategis dalam mendukung stabilitas politik nasional dan memperkuat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dasco mampu menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan berbagai pihak.

“Dasco mampu membangun komunikasi dan mencairkan hubungan dengan pihak-pihak yang selama ini dianggap berseberangan dengan pemerintahan Prabowo Subianto,” tutur Daeng yang berbadan kecil tersebut.

Daeng menyebut beberapa peran Dasco dalam membuat situasi politik di Tanah Air menjadi teduh. Antara lain saat mengundang aktivis yang dikenal sebagai oposisi pemerintahan Presiden Prabowo.

“Seperti beberapa waktu lalu Dasco mampu membangun komunikasi yang baik dengan Rocky Gerung, aktivis Jumhur Hidayat, hingga Syahganda Nainggolan sehingga akan memberikan dampak yang baik kedepannya bagi pemerintahan Prabowo,” jelas Daeng.

Tak hanya aktivis, kata Daeng, Dasco juga mampu mempertemukan Presiden Prabowo dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri pada momen Idulfitri 2025. Dasco juga turun langsung ketika terjadi beberapa polemik yang dihasilkan oleh kebijakan beberapa anggota Kabinet Merah Putih, yakni polemik penyetopan pengecer gas LPG 3 kg.

“Seperti polemik kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengenai gas LPG 3 kg yang membuat kegaduhan di masyarakat. Akhirnya dengan turun tangannya Dasco membuat persoalan tersebut segera selesai,” beber Daeng.

Atas hal tersebut, Daeng menilai wajar jika Dasco begitu dipercaya oleh Presiden Prabowo baik di DPR ataupun di internal Partai Gerindra.

“Sangat wajar kalau Dasco begitu dipercaya oleh Prabowo di DPR dan di internal Partai Gerindra. Kemungkinan dia yang dipersiapkan Gerindra untiuk menjadi Presiden,” tutur Daeng.

Mapras Desak DPR dan KY Usut Dugaan Pelanggaran Etik Hakim Agung dalam Putusan PK Irfan Suryanagara

Mapras Desak DPR dan KY Usut Dugaan Pelanggaran Etik Hakim Agung dalam Putusan PK Irfan Suryanagara

By Admin On Selasa, September 30, 2025

 

Jakarta, KabarViral79.Com - Organisasi Mahasiswa Pengawas Pradilan Bersih (Mapras) menggelar aksi demonstrasi di depan Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY), Selasa (30/9/2025).

Mereka menuntut adanya penyelidikan serius atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam perkara Peninjauan Kembali (PK) Nomor 97 PK/Pid/2024.

Mapras menilai putusan majelis hakim yang dipimpin Ketua MA Prof. Sunarto bersama hakim anggota Yohanes Priyana dan Prim Haryadi penuh kejanggalan.

Dalam putusan itu, hukuman terpidana kasus penipuan dan pencucian uang SPBU, Irfan Suryanagara, dipangkas dari 10 tahun penjara menjadi hanya 3 tahun, tanpa mencantumkan unsur tindak pidana pencucian uang.

Ketua Umum Mapras, Rahbar Ayatullah Khomeini, menilai putusan tersebut menyimpang dari prinsip keadilan.

“Pasal 10 Pedoman Etika Hakim jelas mewajibkan hakim menghindari kekeliruan dan tidak boleh membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa. Namun, putusan PK ini justru sebaliknya,” kata Rahbar.

Selain itu, Mapras juga menyoroti dugaan konflik kepentingan. Adik kandung Irfan, Andhika Rahman, diketahui pernah menjabat sebagai pejabat struktural di lingkungan MA. Hal ini dikhawatirkan berpengaruh terhadap independensi majelis hakim.

Menurut Rahbar, keputusan tersebut merugikan korban dan memperburuk citra MA di mata masyarakat. Ia menyebut, hingga kini pihak korban masih mengalami kerugian besar, bahkan istri Irfan tengah mengajukan PK kedua.

Dalam aksinya, Mapras mendesak Komisi Yudisial untuk segera memeriksa para hakim yang menangani perkara itu.

Mereka juga meminta DPR RI, khususnya Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR bidang hukum Sufmi Dasco Ahmad, menggunakan kewenangannya untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran.

“DPR harus berani bersikap, termasuk mendesak agar putusan PK dibatalkan dan kembali diberlakukan putusan kasasi Nomor 565 K/Pid/2023 yang telah inkrah,” tegas Rahbar di tengah orasi massa.