-->

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Indonesian Journalist Wach [IJW) Kritik Menhan Syafrie Sjamsoeddin Diskriminasi Retret Wartawan PWI Jelang HPN

By On Rabu, Februari 04, 2026



Jakarta, KabarViral79.Com – Indonesian Journalist Watch (IJW) kritik Menteri Pertahanan (Menhan) Syafrie Sjamsoeddin yang telah melakukan diskriminasi dalam pelaksanaan Retret Wartawan yang hanya melibatkan organisasi PWI ( Persatuan Wartawan Indonesia) jelang Hari Pers Nasional (HPN). Itu menurutnya pelecehan terhadap organisasi kewartawanan lain.

“Indonesian Journalist Watch (IJW) menilai kebijakan yang hanya melakukan Retret untuk wartawan PWI, ibarat Menhan Syafrie Sjamsoeddin menganggap organisaai wartawan selain PWI tidak penting. Padahal banyak wartawan yang bukan anggota PWI ikut menulis kebijakan Kemenhan maupun pemerintah di pusat dan daerah,” tegas Ketua Umum Indonesian Journalist Watch (IJW) KRH.HM.Jusuf Rizal, SH kepada media di Jakarta.

Komentar tersebut disampaikan aktivis penggiat anti korupsi yang juga wartawan senior, Relawan Prabowo itu saat diminta komentarnya atas kegiatan Retret wartawan yang hanya melibatkan anggota organisasi PWI saja berkaitan dengan HPN. Bayangkan dari 200 orang wartawan, wartawan organisasi lain, tidak dilibatkan.

Menurut Jusuf Rizal, pria berdarah Madura-Batak itu, jika Menhan Syafrie Sjamsoeddin tidak melakukan diskriminasi, seyogyanya ada organisasi wartawan lain, baik yang tergabung di Dewan Pers maupun yang tidak tergabung.

Adapun yang tergabung anggota Dewan Pers antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (AJTI) Pewarta Foto Indonesia (PFI) dan Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI). Kemudian yang bukan anggota Dewan Pers, antara lain PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia).

“Sebagai Menham seyogyanya Syafrie Sjamsoeddin bijak, karena jika bicara entitas wartawan, ribuan wartawan yang perlu sentuhan pelatihan agar keberadaan mereka tidak kontraproduktif bagi pembangunan bangsa. Justru wartawan yang bukan anggota PWI itu yang lebih kritis konstruktif,” tambah Jusuf Rizal, Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu.

Apa yang disampaikan Jusuf Rizal ada benarnya, karena dialah yang berani membongkar kebobrokan Ketum Pusat PWI, Hendri Ch.Bangun cs sehingga tergusur sebagai Ketum, gegara dugaan korupsu Rp. 1 Milyar lebih dana pelatihan kompetensi wartawan. Para wartawan anggota PWI tidak berani bicara karena takut, Kartu Persnya dicabut.

Sebagaimana dalam UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, jika kekuatan Dewan Pers ada di Pasal 15 yang pembinaan maupun pendataan, maka Indonesian Journalist Watch (IJW) fungsinya ada di Pasal 17 sebagai Civil Society Organization (CSO) yang mengawasi pers.

“Dalam kontek Retret wartawan PWI, Indonesian Journalist Watch (IJW) menilai sarat adanya kepentingan politik Menhan Syafrie Sjamsoeddin. Bisa saja Retret merupakan upaya membonsai wartawan agar tidak kritis terhadap kebijakan Presiden Prabowo yang akhir-akhir ini, banyak dikririk masyarakat, misalnya pemberantasan korupsi yang melemah, MBG (Makan Bergizi Gratis) yang bermasalah dan BOP (Board of Piece),” tegas Jusuf Rizal.

Untuk itu Indonesian Journalist Watch (IJW) secara terbuka meminta Kemenhan menjelaskan ke publik, kenapa hanya Wartawan anggota PWI yang diakomodir Retret, padahal banyak organisasi kewartawanan, namun diabaikan. Seyogyanya Kemenhan bersikap netral. Sikap diskriminasi itu membuat wartawan non PWI di organisasi lain dianggap tidak penting dan tidak berharga.

Di Makam BM Diah dan Rosihan Anwar, AMKI Menyemai Ingatan Pers yang Berjuang

By On Selasa, Februari 03, 2026

 


JAKARTA, KabarViral79.Com - Selasa (3/2/2026) siang, Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) Kalibata terasa lebih hening dari biasanya. Di antara deretan pusara para tokoh bangsa, Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) menundukkan kepala, menabur bunga, dan merawat ingatan.

Ziarah tersebut digelar untuk memperingati Hari Pers Nasional (HPN) ke-40, sekaligus mengenang dua nama besar dalam sejarah jurnalistik Indonesia: BM Diah dan Rosihan Anwar.

Prosesi khidmat itu diikuti jajaran pengurus AMKI dari berbagai latar belakang media — cetak, elektronik, daring, hingga multimedia. Hadir Ketua Umum AMKI Pusat Tundra Meliala, Ketua Dewan Pengawas Marsekal Madya TNI (Purn.) Dede Rusamsi, Sekretaris Jenderal Dadang Rachmat, Bendahara Umum Umi Sjarifah, Ketua AMKI DKI Jakarta Heryanto, Ketua AMKI Jawa Barat Catur Aziyanto, serta para ketua bidang dan pengurus lainnya.

Ziarah dan tabur bunga itu bukan sekadar ritual tahunan. Bagi AMKI, kegiatan tersebut menjadi ruang refleksi atas perjalanan pers Indonesia — sebuah profesi yang lahir dari rahim perjuangan kemerdekaan dan terus diuji oleh perubahan zaman.

Tundra Meliala menyebut BM Diah dan Rosihan Anwar sebagai dua wartawan besar yang menautkan idealisme pers dengan kesadaran kebangsaan. Keduanya, kata Tundra, memperlihatkan bahwa jurnalisme Indonesia tidak dibangun semata oleh berita dan tajuk rencana, melainkan juga oleh keberanian sikap dan kesediaan memikul risiko sejarah.

BM Diah, yang lahir di Kutaraja, Aceh, pada 7 April 1917, dikenal sebagai jurnalis, diplomat, sekaligus pengusaha pers. Namanya tercatat dalam sejarah nasional karena perannya menyelamatkan naskah asli Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Ia juga pernah menjabat Menteri Penerangan pada periode transisi kepemimpinan nasional, 1966–1968.

Pada 1 Oktober 1945, BM Diah mendirikan harian Merdeka dan memimpinnya hingga akhir hayat. Melalui surat kabar itu, ia menegaskan komitmen pada kemerdekaan pers, profesionalisme wartawan, serta tanggung jawab informasi kepada publik.

“BM Diah adalah simbol pers yang berangkat dari perjuangan dan tidak pernah tercerabut dari kepentingan bangsa,” ujar Tundra.

Sementara itu, Rosihan Anwar — lahir di Sumatera Barat pada 10 Mei 1922 dan wafat di Jakarta pada 14 April 2011 — dikenal sebagai wartawan, penulis, dan penyair yang produktif. Ia pernah memimpin harian Pedoman, salah satu surat kabar paling berpengaruh pada masanya, yang dikenal kritis dan independen di tengah tekanan politik.

Rosihan tidak hanya meninggalkan ribuan artikel, tetapi juga sejumlah buku esai, karya sastra, dan refleksi politik. Ia aktif memperkuat organisasi pers, termasuk Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), serta mendorong peningkatan profesionalisme wartawan melalui diskusi dan pelatihan.

Sejarah mencatat, BM Diah dan Rosihan Anwar pernah berada di dua kutub pandangan berbeda.

Perbedaan sikap politik — BM Diah yang relatif dekat dengan pemerintahan Soekarno dan Rosihan Anwar yang lebih kritis — memicu ketegangan yang ikut membelah PWI pada kongres Palembang Oktober 1970.

Perseteruan itu mencerminkan kerasnya polarisasi politik nasional pada masa tersebut.

Namun, bagi Tundra, yang patut diwariskan justru pelajaran dari fase berikutnya: kedewasaan dan rekonsiliasi. Pada akhirnya, kedua tokoh itu memilih dialog, menempatkan kepentingan pers dan bangsa di atas perbedaan ideologis. PWI pun kembali dipersatukan pada tahun 1973.

“Perseteruan mereka mengajarkan bahwa perbedaan pandangan adalah keniscayaan. Tetapi persatuan, dialog, dan etika kebangsaan adalah fondasi keberlanjutan pers,” kata Tundra.

Kini, BM Diah dan Rosihan Anwar dimakamkan satu kompleks di TMPN Kalibata sebagai bentuk penghormatan negara atas jasa mereka.

Lebih dari sekadar tempat peristirahatan terakhir, keberadaan makam kedua wartawan itu dalam satu kompleks menjadi simbol perjalanan pers Indonesia — tumbuh melalui perbedaan, diuji oleh konflik, dan dimatangkan oleh rekonsiliasi.**

KNPI Tegaskan Dukungan Polri Tetap di Bawah Komando Presiden RI

By On Rabu, Januari 28, 2026

 


Jakarta, KabarViral79.Com – Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) dengan tegas menyatakan dukungannya terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) agar tetap berada di bawah komando Presiden Republik Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum DPP KNPI, DR. H. M. Ali Hanafiah, SE, SH, M.Si, menanggapi polemik yang berkembang di tengah masyarakat terkait isu reformasi Polri.

“Dengan adanya polemik yang terjadi terkait reformasi Polri, kami dari Komite Nasional Pemuda Indonesia dengan tegas menyatakan dukungan agar Kepolisian Republik Indonesia tetap berada di bawah komando Presiden Republik Indonesia,” tegas Ali Hanafiah dalam pernyataannya.

Menurutnya, keberadaan Polri di bawah komando Presiden merupakan amanat konstitusi yang harus dijaga demi stabilitas keamanan nasional serta keberlangsungan pemerintahan yang kuat dan berwibawa.

KNPI juga secara khusus menyatakan dukungan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam menjaga soliditas institusi Polri sebagai alat negara yang profesional, netral, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

“Oleh karena itu, kami berharap polemik ini dapat segera berakhir agar tidak menimbulkan kegaduhan berkepanjangan di tengah masyarakat,” tambahnya.

Ali Hanafiah menegaskan bahwa pemuda Indonesia melalui KNPI akan terus berdiri bersama pemerintah dalam menjaga persatuan, stabilitas nasional, serta mendukung institusi negara agar tetap berjalan sesuai koridor konstitusi.

Pernyataan sikap ini menjadi bentuk komitmen KNPI sebagai organisasi kepemudaan nasional untuk menjaga keutuhan bangsa dan mendukung kepemimpinan nasional dalam menghadapi berbagai dinamika politik dan keamanan.

KNPI Apresiasi Capaian Swasembada Pangan Nasional di Awal 2026

By On Rabu, Januari 07, 2026

 


Jakarta, KabarViral79.Com – Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) menyampaikan apresiasi tinggi terhadap pencapaian swasembada pangan yang diraih Indonesia pada awal tahun 2026. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum DPP KNPI, Dr. H. M. Ali Hanafiah, S.E., S.H., M.Si., bertepatan dengan kegiatan panen raya nasional di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu, (7/1/2026).

Dr. Ali Hanafiah menilai hari ini sebagai momen luar biasa, di mana panen raya di Karawang sekaligus menjadi simbol keberhasilan program ketahanan pangan nasional. “Kami dari DPP KNPI sangat mengapresiasi swasembada pangan yang telah tercapai lebih cepat dari target. Stok beras nasional di awal 2026 mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, dengan cadangan beras pemerintah (CBP) melampaui 3 juta ton dan stok nasional secara keseluruhan sekitar 12,5 juta ton,” ujarnya.

Menurutnya, pencapaian ini membuktikan visi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang kuat dan berorientasi pada rakyat. “Program-program pemerintah berjalan dengan baik, termasuk dukungan Polri dalam mendukung swasembada pangan melalui berbagai inovasi. Ini menjadikan Indonesia memiliki ketahanan pangan yang kokoh, tanpa impor beras sepanjang 2025 dan diproyeksikan berlanjut di 2026,” tambah Dr. Ali Hanafiah.

Kegiatan panen raya di Kecamatan Cilebar, Karawang, yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto, menjadi penegasan resmi atas swasembada beras nasional. DPP KNPI menegaskan komitmen pemuda Indonesia untuk terus mendukung program pemerintah guna mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan ke depan.

“Dengan capaian ini, Indonesia tampil sebagai negara kuat dan besar di mata dunia. Kami mengapresiasi sebesar-besarnya segala upaya pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto,” pungkas Ketua Umum DPP KNPI.

Indosiar, Soimah dan Dewi Persik Akan Dilaporkan Ke Pihak Berwajib Dalam Kasus DA7 di Indosiar

By On Rabu, Desember 31, 2025

 


Jakarta, KabarViral79.Com – Ormas Madas Nusantara akan melaporkan Pihak Indosiar, Host, Dewan Juri, antara lain Soimah dan Dewi Persik, serta KPI karena diduga melakukan persekongkolan dan pemufakatan jahat dalam Program Acara Dangdut Academy (DA) 7 di Indosiar dalam sistim penjurian karena melibatkan unsur gambling (lewat Virtual Gift). Kasus ini sebelumnya sudah dilaporkan ke KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) namun diabaikan.

“Karena KPI sudah mandul, buta, tuli dan diduga sudah masuk angin, karena itu Madas Nusantara tempuh proses hukum sebab program DA7 Indosiar menurut kami ada unsur perjudian (gambling). Selaim itu ada unsur kebohongan, kecurangan dan penipuan yang ditayangkan oleh Indosiar,” Ketum Madas Nusantara, KRH.HM.Jusuf Rizal,SH kepada media di Jakarta

Menurut pria berdarah Madura-Batak penggiat anti korupsi Relawan Prabowo Subianto itu, sebelumnya Madas Nusantara sudah mengkritisi langsung ke Indosiar, namun tidak digubris. Kemudian disampaikan ke KPI sebelum banyak yang menghujat, seperti Raja Dangdut Rhoma Irama, ex Dewan Juri, Saiful Jamil, Inul Daratista, dll, lagi-lagi tidak digubris.

Untuk itulah, lanjut Jusuf Rizal, Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) membawa masalah ini ke ranah hukum. Hal ini dudukung masyarakat sebab ajang pencarian bakat ini bukan lagi mencari penyanyi terbaik, tapi nasibnya tergantung siapa yang paling tinggi pasang Virtual Gift (uang). Bukan lagi sistim penilaian pada kualitas, tapi pada nasib pemberi VG.

Didalam pemberian VG diduga juga ada keterlibatan manajemen Indosiar maupun Dewan Juri. Karena itu, Madas Nusantara akan meminta penegak hukum melakukan digital forensik dalam proses VG. Biar transparan agar masyarakat tau kebohongan yang terjadi.

Pelaporan diagendakan awal Januari 2026 atas pelanggaran pasal berlapis yaitu UU ITE, Pasal Penipuan 378 dan Kecurangan, khususnya pemberian Virtual Gift (VG) yang ditengarai direkayasa menggunakan nama-nama fiktif. Kemungkinan dalam hal ini Raffi Ahmad yang disebut memberikan Virtual Gift

Sementara Direkrur Program Indosiar yang mengelola program DA7 Indosiar, Harsiwi Achmad saat diwawancarai media melalui WA tentang hal tersebut, hingga berita ini diturunkan tidak memberikan jawaban kecuali tentang Tasya, yang dibantahnya bukan keponakannya.

Rilis Akhir Tahun 2025: KNPI Apresiasi Polri, Komitmen Dukung Transformasi Keamanan

By On Rabu, Desember 31, 2025

 


Jakarta, KabarViral79.Com — Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), Dr. H. Ali Hanafiah, menyampaikan apresiasi terhadap penyampaian laporan akhir tahun yang dilakukan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam kegiatan Rilis Akhir Tahun 2025 yang digelar pada 30 Desember 2025.

Ali Hanafiah menilai kinerja Kapolri dan institusi Kepolisian Republik Indonesia sepanjang 2025 menunjukkan progres yang sangat baik, khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat. Ia menyebut Polri berhasil menghadirkan rasa aman melalui berbagai upaya menjaga kondusivitas di tengah dinamika situasi nasional.

“DPP KNPI menilai kinerja Kapolri dan seluruh jajaran Polri di tahun 2025 sangat bagus dan progresif. Mereka melayani masyarakat, mengayomi, serta memberikan rasa aman dengan menjaga kondusivitas,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Menurutnya, kemampuan Polri merespons situasi pada setiap puncak kekacauan di Indonesia, termasuk insiden yang terjadi pada Agustus lalu, menjadi bukti institusi tersebut mampu menjaga stabilitas keamanan nasional.

Lebih lanjut, Ali Hanafiah berharap Polri dapat terus melakukan transformasi sesuai tuntutan zaman dan meningkatkan kualitas kinerja pada tahun-tahun mendatang. Pihaknya menegaskan bahwa DPP KNPI siap untuk terus mendukung langkah strategis Polri, termasuk melalui kerja sama aktif dengan institusi kepolisian.

“Harapan kami, Polri dapat menjadi lebih baik ke depannya dan terus bertransformasi. Kami para pemuda sangat mendukung dan siap bekerja sama atas langkah-langkah Polri,” ucapnya.

Organisasi Media Online Indonesia (MOI) Bangun Ekosistem Pers Terbesar Tanpa Ketergantungan Pemerintah

By On Rabu, Desember 31, 2025

 


Jakarta, KabarViral79.Com – Organisasi Media Online Indonesia (MOI) kini kian diperhitungkan sebagai organisasi perusahaan pers terkuat di Indonesia.

Dengan struktur organisasi yang solid, kepemimpinan tokoh pers nasional, serta kemandirian finansial yang kuat, MOI menjelma menjadi kekuatan besar dalam ekosistem media nasional.

MOI dipimpin oleh dua tokoh pers nasional, Rudi Sembiring Meliala dan H.M. Jusuf Risal, yang dikenal memiliki rekam jejak panjang dalam dunia jurnalistik dan organisasi pers.

Di bawah kepemimpinan keduanya, MOI berkembang pesat dan mampu membangun jaringan media yang luas serta terintegrasi di berbagai daerah Indonesia.

Keunggulan MOI terletak pada kekuatan organisasinya yang tidak hanya terpusat di tingkat nasional, tetapi juga diperkuat oleh organisasi sayap seperti PWMOI (Pengurus Wilayah Media Online Indonesia) yang tersebar di berbagai provinsi.

Keberadaan PWMOI membuat MOI memiliki daya jangkau yang luas sekaligus memperkuat konsolidasi perusahaan pers di daerah.

Selain itu, MOI juga membentuk sejumlah lembaga strategis untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme anggotanya.

MOI Institute hadir sebagai lembaga pengembangan sumber daya manusia pers melalui pendidikan, pelatihan, dan riset media.

Sementara itu, Dewan Pers MOI berperan dalam menjaga etika, kualitas, serta marwah jurnalistik di lingkungan organisasi.

Keunikan lain MOI adalah kepemilikan media arus utama (mainstream) di dalam tubuh organisasinya.

Media-media tersebut dinilai memiliki kualitas, jangkauan, dan pengaruh yang tidak kalah dengan media mainstream di luar MOI, sehingga memperkuat posisi organisasi ini dalam peta pers nasional.

Berbeda dengan banyak organisasi pers lainnya, MOI disebut sebagai satu-satunya organisasi pers yang independen secara murni, karena mampu membangun dan menggerakkan kekuatan organisasinya dengan pendanaan mandiri, tanpa ketergantungan pada pemerintah maupun lembaga eksternal lainnya.

Kemandirian ini menjadi fondasi kuat bagi MOI dalam menjaga kebebasan pers dan independensi redaksional anggotanya.

Dengan struktur organisasi yang lengkap, kepemimpinan berpengalaman, media mainstream internal, serta kemandirian finansial, MOI dinilai sebagai lembaga pers dengan kekuatan terbesar di Indonesia saat ini.

Kehadiran MOI tidak hanya memperkuat posisi media online nasional, tetapi juga menjadi pilar penting dalam menjaga profesionalisme dan keberlanjutan pers Indonesia di tengah tantangan era digital.