Harga Seragam SMAN 1 Serang Capai Rp995 Ribu,Gmaks Pertanyakan Dasar Penetapan Harga Seragam Koperasi Sekolah

Harga Seragam SMAN 1 Serang Capai Rp995 Ribu,Gmaks Pertanyakan Dasar Penetapan Harga Seragam Koperasi Sekolah

By Ady calvalera On Senin, Juli 20, 2026

SERANG, KabarViral79 - SMAN 1 Serang menjual seragam sekolah seperti pakaian olahraga, batik, dan baju muslim beserta atribut sekolah senilai Rp995 ribu. Harga tersebut diduga kuat kemahalan, karena memiliki selisih yang cukup besar dibanding harga pasar.

Diketahui, 

Harga Seragam Koperasi SMAN1 Serang

Harga Seragam di SMAN1 Serang, yanki : 

Seragam Olahraga, : 1 celana training dan dua kaos olahraga sebesar Rp300.000

Batik : dua baju batik sebesar Rp300.000

Kemudian Dua Pakaian Muslim sebesar Rp300.000

Survey Harga Pasar 

Seragam Olahraga SMA: 

a. Kaos olahraga Rp50.000 - Rp90.000 (tergantung bahan seperti Cotton PE atau Adidas).

b. Celana Training SMA (Joger/Lurus): Rp55.000 - Rp100.000.

c. Setelan Lengkap (Baju + Celana): Rp85.000 - Rp150.000.

Sedangkan untuk Batik, yakni berkisar antara Rp55.000 hingga Rp100.000 per potong.

Kemudian untuk baju muslim SMA, yakni : 

Baju Kurung Padang (Putih Lengan Panjang): Rp55.000 - Rp75.000 (sesuai ukuran).

Baju Koko Sekolah Putra: Rp55.000 - Rp65.000. 

Salah seorang Walimurid yang enggan disebutkan namanya mengatakan, ia diminta untuk membeli seragam seperti baju olahraga berupa satu celana training dan dua kaos olahraga sebesar Rp300 ribu, kemudian dua baju batik Rp300 ribu, dan dua baju Muslim Rp300 ribu. 

"Ditambah atribut jadi totalnya sekitar Rp995 ribu rupiah," jelasnya, Senin (20/07/2026).

Selain itu juga, katanya. Para Walimurid juga ditawarkan membeli buku paket oleh koperasi senilai Rp1,9 juta rupiah. Namun, hal itu tidak diwajibkan. 

"Kalau ga mau beli, nanti dikasih link nya untuk minjam ke perpustakaan," jelasnya. 

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Gerakan Moral Anti Kriminalitas (Gmaks) Saeful Bahri mengatakan, harga yang dipatok oleh koperasi sekolah tersebut sebagai bentuk eksploitasi di lingkungan pendidikan karena jauh melampaui harga pasar grosir konveksi seragam SMA pada umumnya.

"Jika mengacu ke hasil survey harga pasar yang beli satuan, yakni antara Rp135.000 hingga Rp240.000 untuk dua pakaian olahraga, dua baju batik Rp110.000 hingga Rp200.000, dan Rp110.000 hingga Rp150.000 untuk dua pakaian muslim. Totalnya hanya berkisar Rp335.000 - Rp590.000. Dari jumlah itu, terdapat selisih cukup besar, apalagi apapun yang dibeli dalam jumlah banyak, tentu harganya bisa lebih murah," ungkapnya.

Karena itu, kata Saeful Bahri. Pihaknya meminta penjelasan dasar penetapan harga yang diterapkan oleh koperasi SMAN1 Serang.

"Kami akan layangkan surat meminta dasar penetapan harga yang dipatok oleh koperasi SMAN1 Serang. Kita lihat nanti jawabanya seperti apa," ungkapnya. 

Meski begitu, Saeful Bahri menegaskan seharusnya pihak sekolah tidak memberatkan orang tua siswa. "Koperasi sekolah itu kan harusnya bisa lebih murah dari harga pasar. Jangan sampai harga yang ditetapkan justru memberatkan orang tua siswa," katanya. (red/tim)

Gelar Simulasi Bencana Tsunami, Kegiatan MPLS di SDN Sidamukti 2 Mengajak Siswa Sigap Terhadap Bencana

Gelar Simulasi Bencana Tsunami, Kegiatan MPLS di SDN Sidamukti 2 Mengajak Siswa Sigap Terhadap Bencana

By Ady calvalera On Jumat, Juli 17, 2026

Pandeglang - KabarViral79.com - Masa Pengenalan Lingkungan Sekola (MPLS) yaitu kegiatan wajib di awal tahun ajaran baru untuk membantu siswa baru beradaptasi

Sebagaimana yang dilakukan SDN Sidamukti 2, dihari kelima MPLS yang digelar oleh para dewan guru SDN Sidamukti 2 dan diikuti oleh para siswa siswi baru maupun lama, menggelar kegiatan Simulasi Bencana Tsunami di halaman Sekolah

Adapun tujuan dilakukan simulasi menghadapi bencana Tsunami, menurut Kepala Sekolah SDN Sidamukti 2, Saefullah, M.Pd, agar dapat memahami langkah dalam penyelamatan diri dan tetap tenang saat menghadapi keadaan darurat

Lebih lanjut, menurut Kepala Sekolah SDN Sidmukti 2 yang sekaligus Ketua PGRI Kecamatan Sukaresmi, bahwa dengan digelarnya kegiatan simulasi menghadapi bencana Tsunami karena wilayah Sidamukti Kecamatan Sukaresmi persis berdampingan dengan Pantai atau Laut, sehingga , bagi para siswa agar dapat menumbuhkan budaya siap siaga terhadap bencana sejak dini

"Alhamdulillah, kegiatan simulasi mitigasi bencana tsunami pada hari kelima MPLS di SDN Sidamukti 2 telah berjalan dengan baik. Harapan saya, seluruh peserta didik dapat memahami langkah-langkah penyelamatan diri, tetap tenang saat menghadapi keadaan darurat" Ucapnya

Kegiatan tersebut pun, diisi selain tata cara menghindari wilayah rawan bencana, kegiatan tersebutpun memberikan pelatihan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) yang merupakan bentuk tindakan medis darurat awal untuk menyelamatkan nyawa atau mencegah kondisi korban memburuk sebelum benar-benar ditangani oleh Tenaga Media, kegiatan pun berjalan dengan baik dan disambut antusias para siswa dari SDN Sidamukti 2 hingga kegiatan usai (Kie87)

Gubernur Andra Soni Tegaskan Program Sekolah Gratis Utamakan Mutu Pendidikan

Gubernur Andra Soni Tegaskan Program Sekolah Gratis Utamakan Mutu Pendidikan

By Redaksi On Selasa, Juli 14, 2026

Gubernur Banten, Andra Soni saat melakukan monitoring pelaksanaan MPLS sekaligus meninjau Program Sekolah Gratis di SMK Jaya Buana, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Selasa 14 Juli 2026.

TANGERANG, KabarViral79.Com - Gubernur Banten, Andra Soni menegaskan bahwa Program Sekolah Gratis yang dijalankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tidak hanya bertujuan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, tetapi juga harus mampu menghadirkan pendidikan yang berkualitas dan bermutu. 

Hal itu disampaikan Andra Soni usai melakukan monitoring pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) sekaligus meninjau Program Sekolah Gratis di SMK Jaya Buana, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Selasa, 14 Juli 2026. 

"Saya mengapresiasi seluruh sekolah yang melaksanakan Program Sekolah Gratis. Di sini kita melihat, bahwa ini bukan hanya sekadar gratis, tetapi juga berkualitas. Jadi bukan hanya sekadar gratis, tetapi juga memberikan kualitas," ujar Andra Soni. 

Menurut Andra Soni, SMK Jaya Buana telah memasuki tahun kedua sebagai penyelenggara Program Sekolah Gratis. Hampir dua ribu siswa mengikuti pendidikan di 10 program keahlian bidang teknik yang masuk dalam Program Sekolah Gratis baik untuk kelas X maupun kelas XI. 

Andra Soni juga mengapresiasi SMK Jaya Buana yang telah menjalin kerja sama dengan 130 perusahaan industri serta dua perguruan tinggi teknik di China. 

Kemitraan tersebut membuka peluang bagi para siswa untuk melanjutkan pendidikan maupun bekerja di luar negeri. 

"Tadi juga disampaikan ada sembilan siswa yang mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya di sana. Tidak hanya itu, dari sekolah ini juga ada siswa yang mewakili Provinsi Banten untuk Lomba Kompetensi Siswa (LKS) di tingkat nasional," tuturnya. 

Dikatakan Andra Soni, capaian tersebut menjadi bukti bahwa sekolah swasta yang tergabung dalam Program Sekolah Gratis mampu menghasilkan lulusan yang kompetitif dan memiliki daya saing. 

Andra Soni menegaskan, Pemprov Banten akan terus memperluas akses pendidikan melalui Program Sekolah Gratis bagi peserta didik yang belum tertampung di sekolah negeri. 

Bersamaan dengan itu, peningkatan mutu pendidikan di sekolah negeri maupun swasta akan terus dilakukan. 

"Program Sekolah Gratis, kita membuka akses seluas-luasnya agar anak-anak memiliki kesempatan mendapatkan pendidikan. Di sekolah negeri tidak tertampung, maka tertampung di sekolah-sekolah swasta," kata dia. 

"Kemudian, kita akan terus meningkatkan kualitas masing-masing sekolah dan peserta didik kita, termasuk sekolah negeri dan swasta," imbuh dia. 

Andra Soni berharap, seluruh masyarakat mendukung pelaksanaan Program Sekolah Gratis agar semakin banyak anak-anak Banten memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan terbaik. 

"Mohon dukungannya agar apa yang kita laksanakan ini bisa memberikan kesempatan yang terbuka kepada seluruh anak-anak Banten untuk mendapatkan pendidikan terbaik," ucapnya. 

Dalam kesempatan itu, Andra Soni juga berpesan kepada para peserta didik baru agar mampu beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan mengikuti proses pembelajaran dengan sungguh-sungguh. 

"Kita mendoakan agar mereka mampu cepat beradaptasi dengan lingkungan baru mereka. Kita berharap anak-anak bisa mengikuti proses belajar-mengajar di SMK Jaya Buana ini sebaik-baiknya," ujarnya. 

Sementara itu, Kepala SMK Jaya Buana, Aan Angsori menyampaikan bahwa Program Sekolah Gratis memberikan dampak positif terhadap meningkatnya akses pendidikan masyarakat. 

Dikatakannya, antusiasme masyarakat terhadap program tersebut sangat tinggi. Pada tahun ajaran 2026/2027, SMK Jaya Buana menerima sekitar seribu peserta didik baru melalui Program Sekolah Gratis. 

Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 912 siswa. 

"Peminatnya memang di kita Alhamdulillah sangat tinggi, mungkin kalau kita tidak tutup kemarin bisa di 1.800 sampai 2.000 pendaftar. Tapi karena kita batasi agar kita juga bisa lebih memaksimalkan fasilitas yang sudah ada," ujarnya. 

Aan menambahkan, sekolah terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri melalui kemitraan dengan 130 perusahaan serta dua perguruan tinggi di China. Kerja sama tersebut menjadi bagian dari program unggulan BMW Sakti (Bekerja, Melanjutkan, dan Wirausaha) serta dapat melanjutkan pendidikan dan dapat bekerja di luar negeri. 

"Tujuan kami itu sesuai dengan Nawacita berdirinya sekolah ini, yaitu memberikan kepastian di masa depan," ujarnya. 

Di tempat yang sama, Raisa, siswa kelas XI Teknik Komputer Jaringan (TKJ) SMK Jaya Buana mengatakan, dengan adanya Program Sekolah Gratis yang dilakukan Pemprov Banten sangat membantu, terutama dalam mengurangi biaya keluarga. 

"Kemarin satu tahun benar-benar gratis, dengan program ini rasanya senang dan beban yang ada memang benar-benar berkurang," ujar Raisa. 

Raisa juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Banten Andra Soni yang memberikan Program Sekolah Gratis dan diharapkan program tersebut dapat berlanjut sehingga memberikan akses pendidikan untuk anak-anak Provinsi Banten. 

"Jadi memungkinkan hampir sebagian anak Indonesia bisa sekolah," ucapnya. 

Hal senada disampaikan Siti Alfiah Sahnaz, siswi kelas XI Teknik Kimia Industri SMK Jaya Buana. 

Dia berharap, Program Sekolah Gratis dapat berlanjut. 

"Sudah pastinya terima kasih telah ada program sekolah gratis, semoga ke depannya program ini masih ada," pungkasnya. (Welfendry)

Biaya Pendidikan Anak yang Layak Capai Rp 18 Juta Per Tahun, tapi Dana BOS Cuma Rp 900 Ribu

Biaya Pendidikan Anak yang Layak Capai Rp 18 Juta Per Tahun, tapi Dana BOS Cuma Rp 900 Ribu

By Redaksi On Selasa, Juli 14, 2026

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Sarmuji. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Fraksi Partai Golkar DPR RI menilai, biaya pendidikan yang layak untuk satu siswa mencapai Rp 18 juta per tahun. 

Nilai itu didapat dari hasil kajian Fraksi Partai Golkar yang menghimpun data dari kajian resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (2024), Risalah Kebijakan Kemendikbud (2020), data Badan Pusat Statistik (BPS), serta berbagai regulasi yang berlaku. 

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M. Sarmuji mengatakan, kajian itu menemukan bahwa biaya mendidik satu anak bukan hanya soal dana operasional sekolah yang selama ini dicakup melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 

Setidaknya, kata dia, ada tiga lapis biaya yang harus dihitung bersama, yakni biaya operasional sekolah, biaya pendidik, dan biaya yang harus ditanggung langsung oleh keluarga. 

"Untuk jenjang SD, misalnya, kalau ketiga lapisan itu dijumlahkan, biaya yang sesungguhnya layak mencapai sekitar Rp 18 juta per anak per tahun. Sementara BOS yang diterima sekolah hanya Rp 900 ribu, kurang dari lima persen dari total kebutuhan," kata Sarmuji saat membuka Seminar Nasional Fraksi Golkar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 13 Juli 2026. 

Menurutnya, nilai ideal biaya pendidikan sebesar Rp 18 juta per tahun itu masih bisa diperdebatkan. Namun, ia menegaskan angka tersebut ditetapkan karena pendidikan merupakan sektor yang sangat penting. 

"Sehingga kita tidak memberi standar yang sekadarnya saja. Angka Rp 18 juta itu memang akan bisa menjadikan seorang siswa untuk lebih maju dan bisa bersaing dengan peradaban lain di dunia," tuturnya. 

Dengan angka tersebut, Sarmuji mempertanyakan kecukupan dana BOS dalam memenuhi kebutuhan siswa. 

Meski demikian, ia menyadari kebutuhan anggaran pendidikan yang layak tidak bisa seluruhnya dipenuhi oleh negara. 

"Tentu angka Rp 18 juta saat ini tidak bisa negara sampai bisa mencukupi Rp 18 juta. Tentu tetap akan ada biaya yang ditanggung oleh orang tua. Ada yang bisa jadi pendidik masih harus memberikan jasanya meskipun pembayarannya tidak optimal," kata Sarmuji. 

"Tetapi setidak-tidaknya kita ingin ada peningkatan secara gradual biaya operasional siswa, operasional sekolah yang selama ini diberikan oleh pemerintah. Kita review kembali, dan kita meng-endorse supaya terjadi hitung-hitungan yang lebih rasional, ada peningkatan, dan ada juga sisi keadilannya," imbuh dia. 

Menurut dia, besaran biaya pendidikan yang ideal di setiap daerah berbeda. Ia mencontohkan kebutuhan biaya pendidikan di Jakarta, Jawa Tengah, hingga Papua Pegunungan tentu tidak sama. 

Karena itu, Fraksi Golkar mendorong pemerintah untuk meningkatkan dana BOS agar lebih mampu memenuhi kebutuhan biaya pendidikan yang layak. 

"Hal-hal itu yang kita dorong supaya di satu sisi ada peningkatan dana BOS, kita review kembali, dan syukur-syukur bisa ditingkatkan. Di sisi yang lain kita juga mengusulkan supaya lebih berkeadilan dengan mempertimbangkan beban masing-masing daerah maupun jenis satuan pendidikannya," pungkasnya. (*/red)

Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun Depan Akan Tambah Rombel di SMPN 3 Solear

Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun Depan Akan Tambah Rombel di SMPN 3 Solear

By Redaksi On Senin, Juli 13, 2026

TANGERANG, KabarViral79.Com - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Tangerang berencana tahun depan akan menambah rombongan belajar (Rombel) di SMPN 3 Solear. 

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Tangerang melalui Sekdis H. Agus Supriyatna saat kunjungan di SMPN 3 Solear, Desa Munjul, Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang, Banten, Senin, 13 Juli 2026. 

"Rombel kelas yang sebelumya ada 9 akan kita tambah menjadi 10. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi membludaknya para siswa siswi yang ingin bersekolah di SMPN favorit sesuai keinginan dari siswa tersebut," ujarnya. 

"Kami juga akan menindaklanjuti terkait adanya aspirasi warga yang menginginkan adanya Kepala Sekolah defenitif di SMPN 3 Solear karena sudah cukup lama dijabat oleh Plh," imbuhnya. 

Sementara itu, Plh Kepala Sekolah SMPN 3 Solear, H. Asep Sarip Hidayat menyampaikan, pihaknya telah menjalankan SOP dengan baik sesuai apa yang dianjurkan oleh pihak Disdik Kabupaten Tangerang terkait SPPMB tahun 2026 di SMPN 3 Solear. (Reno)

Disdikbud Bireuen Latih 45 Kepala Sekolah dan Guru PAUD Perkuat Layanan Holistik Integratif

Disdikbud Bireuen Latih 45 Kepala Sekolah dan Guru PAUD Perkuat Layanan Holistik Integratif

By Redaksi On Senin, Juni 22, 2026

Kepala Disdikbud Bireuen, Dr. Muslim, M.Si membuka pelatihan Perkuat Layanan Holistik Integratif bagi Kepala Sekolah dan Guru PAUD Negeri dan Swasta, di Hotel Bireuen Jaya, Senin, 22 Juni 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Bireuen melatih 45 Kepala Sekolah dan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari satuan Negeri dan Swasta untuk memperkuat penerapan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI). 

Pelatihan yang berlangsung selama tiga hari, 22-24 Juni 2026, di Hotel Bireuen Jaya tersebut dibuka Kepala Disdikbud Bireuen, Dr. Muslim, M.Si, Senin 22 Juni 2026. 

Muslim mengatakan, PAUD HI merupakan layanan terpadu yang mencakup pendidikan, kesehatan dan gizi, pengasuhan, perlindungan, serta kesejahteraan anak guna mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. 

Menurutnya, keberhasilan program tersebut memerlukan kolaborasi antara satuan pendidikan, orang tua, masyarakat, dan berbagai instansi terkait. 

Pemateri memberi pemahaman terkait pelatihan Perkuat Layanan Holistik Integratif bagi Kepala Sekolah dan Guru PAUD Negeri dan Swasta, di Hotel Bireuen Jaya, Senin 22 Juni 2026. 

Ia juga mengingatkan para pendidik PAUD agar mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh karena memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan perkembangan anak sejak usia dini. 

Ketua Panitia, Bakhtiar, S.Sos menjelaskan pelatihan bertujuan memastikan kebutuhan esensial anak usia dini terpenuhi secara menyeluruh sehingga mampu tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. 

Kegiatan yang diikuti 45 peserta dari 45 satuan PAUD di Kabupaten Bireuen itu menghadirkan narasumber dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Aceh, yakni Drs. Johari Efendi, M.Pd dan Ita Warliani, M.Ed. Pelatihan dibiayai melalui Dana Alokasi Umum (DAU) Disdikbud Bireuen Tahun 2026. (Joniful Bahri)

Diduga Lakukan Pemborosan Dana BOS, 26 SMA/SMK Negeri di Pandeglang Dilaporkan ke Kejati

Diduga Lakukan Pemborosan Dana BOS, 26 SMA/SMK Negeri di Pandeglang Dilaporkan ke Kejati

By Ady calvalera On Selasa, Mei 26, 2026

 

Serang, KabarViral79.Com – Perkumpulan Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS) resmi melayangkan laporan pengaduan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang terkait dugaan penyimpangan berupa pemborosan Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2025. Dugaan pelanggaran ini menyasar 26 Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di wilayah Kabupaten Pandeglang, Banten.

Menurut surat laporan nomor 122/LPD/DPP-GMAKS/V/2026 tertanggal 18 Mei 2026, pemborosan tersebut terjadi akibat adanya "anggaran ganda" (dobel anggaran) untuk pembiayaan langganan akses internet sekolah.

Ketua Umum GMAKS mengungkapkan bahwa pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP) Provinsi Banten sebenarnya telah memfasilitasi bantuan jaringan internet gratis kepada 26 SMA/SMK Negeri di Pandeglang. Bantuan yang diberikan berupa akses internet dedicated berkapasitas 30 Mbps (1:1) dengan masa kontrak selama 10 bulan.

"Berdasarkan analisis teknis kebutuhan administrasi sekolah, kapasitas 30 Mbps dedicated dari Diskominfo tersebut sudah lebih dari cukup dan efisien karena sekolah tidak membuka akses internet bebas untuk siswa," tulis GMAKS dalam laporannya.

Namun di lapangan, 26 sekolah penerima manfaat diketahui tetap berlangganan internet dari penyedia layanan swasta lain (ISP Non-Diskominfo). Biaya langganan tambahan tersebut berkisar antara Rp3 juta hingga Rp14 juta per bulan untuk tiap sekolah, yang dibayarkan menggunakan dana BOS masing-masing instansi.

Akibat kebijakan dobel anggaran ini, keuangan negara/daerah diperkirakan mengalami potensi kerugian atau pemborosan kumulatif berkisar antara Rp780 juta hingga Rp3,64 miliar.

Beberapa sekolah yang tercantum dalam lampiran laporan pengaduan tersebut di antaranya meliputi:

• SMA Negeri CMBBS
• SMA Negeri 1 Pandeglang
• SMA Negeri 3 Pandeglang
• SMA Negeri 4 Pandeglang
• SMA Negeri 6 Pandeglang
• SMA Negeri 7 Pandeglang
• SMA Negeri 9 Pandeglang
• SMA Negeri 10 Pandeglang
• SMA Negeri 11 Pandeglang
• SMA Negeri 12 Pandeglang
• SMA Negeri 14 Pandeglang
• SMA Negeri 17 Pandeglang
• SMA Negeri 18 Pandeglang
• SMK Negeri 3 Pandeglang hingga SMK Negeri 15 Pandeglang

GMAKS mendesak aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk segera mengambil tindakan tegas. Terdapat tiga poin utama saran dan tuntutan yang diajukan:

1. Audit Dana BOS: Meminta pertanggungjawaban laporan penggunaan dana BOS Tahun 2025 kepada 24 s.d 26 Kepala Sekolah terkait untuk membuktikan ada tidaknya belanja internet ganda.
2. Uji Rasio Kebutuhan: Meminta kejelasan perhitungan riil kebutuhan bandwidth yang mendasari pihak sekolah nekat menggunakan penyedia internet di luar bantuan Pemprov.
3. Pengembalian Uang Negara: Meminta para Kepala Sekolah mengembalikan seluruh uang dana BOS yang dihamburkan untuk dobel anggaran tersebut ke Kas Daerah (Kasda) Pemprov Banten sebesar 10 bulan dikalikan nilai jasa internet swasta yang dibayarkan.

Selain ditujukan kepada KEJATI BANTEN, surat pengaduan ini juga ditembuskan ke sejumlah instansi tinggi seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten, serta Diskominfo SP Banten. (di/Red)