-->

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Video: Penampakan Duit Rp 2,6 Miliar Hasil Pemerasan Bupati Pati Sudewo Cs

By On Rabu, Januari 21, 2026


JAKARTA, KabarViral79.Com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menampilkan tumpukan uang tunai senilai Rp 2,6 miliar yang disita dari Bupati Pati Sudewo dan tiga tersangka lain dalam kasus dugaan pemerasan terkait jual beli jabatan Perangkat Desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Uang miliaran rupiah tersebut menjadi barang bukti utama dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK, pada Senin, 19 Januari 2026.

Tumpukan uang itu diamankan dari penguasaan empat tersangka, yakni Bupati Pati Sudewo (SDW), Kepala Desa Karangrowo Abdul Suyono (YON), Kepala Desa Arumanis Sumarjiono (JION), dan Kepala Desa Sukorukun Karjan (JAN).

KPK menduga uang tersebut merupakan hasil pemerasan terhadap para calon perangkat desa yang ingin mendapatkan jabatan. Dana itu dikumpulkan secara bertahap melalui para kepala desa, sebelum akhirnya mengalir ke Sudewo selaku Bupati Pati. (*/red)

KOPDA Bangun Dapur Gizi Gratis di Kasemen, Dukung Program Nasional Pemenuhan Gizi

By On Rabu, Januari 21, 2026

 


SERANG, KabarViral79.Com — Koperasi Santri Nusantara (KOPDA) memulai pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis di lingkungan Pondok Pesantren Ali Daud/Al-Hikmah, Kampung Cisantri, Kelurahan Kilasah, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten, Rabu (21/1/2026).

Pembangunan SPPG ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program Badan Gizi Nasional (BGN) dalam upaya pemenuhan gizi masyarakat, khususnya santri, pelajar, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Acara peletakan batu pertama di hadiri oleh Camat Kasemen, Lurah Kasemen, Kamtibmas Polsek Kasemen, Babinsa, perwakilan M3CB, RT/RW setempat tentunya Pimpinan Pondok pesantren Ali Daud/Al-Hikmah

Camat Kasemen Sugiri mengatakan, keberadaan dapur SPPG sangat penting untuk menekan angka gizi buruk dan stunting di wilayahnya yang selama ini tergolong tinggi.

“Kasemen ini termasuk wilayah dengan angka gizi buruk dan stunting tertinggi. Dengan adanya SPPG, kami berharap ke depan tidak ada lagi anak-anak yang mengalami gizi buruk maupun stunting,” ujar Sugiri usai peletakan batu pertama.

Sugiri menjelaskan, dapur gizi yang dibangun oleh Koperasi Santri Nusantara ini merupakan SPPG ke-19 di Kecamatan Kasemen, dengan 18 dapur sebelumnya sudah beroperasi. Namun, SPPG yang diinisiasi khusus oleh Koperasi Santri Nusantara ini disebut sebagai yang pertama berbasis santri di wilayah tersebut.

“Ini luar biasa, karena baru kali ini ada inisiatif dari Koperasi Santri Nusantara. Ini sangat membantu program pemerintah dalam pemenuhan gizi anak sekolah dan santri,” katanya.

Menurut Sugiri, satu dapur SPPG dapat melayani hingga 2.500–3.000 penerima manfaat, dengan tahap awal pelayanan dilakukan secara bertahap melalui proses verifikasi warga yang belum terjangkau.

Ketua RT 027 Lingkungan Cisantri, Sunario, menyambut baik pembangunan dapur tersebut. Ia berharap kehadiran SPPG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar.

“Kami sangat bersyukur. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki gizi warga dan santri, sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar,” ujar Sunario.

Pimpinan Pondok Pesantren Ali Daud/Al-Hikmah, Ustadz Bustomi, juga berharap pembangunan dapur santri ini berjalan lancar dan membawa kemaslahatan bagi seluruh santri dan tenaga pendidik.

“Kami berharap pembangunan ini diberi kelancaran dan benar-benar memberi manfaat besar bagi santri di Kecamatan Kasemen,” katanya.

Sementara itu, Bendahara Majelis Mudzakaroh Muhtadi Cidahu Banten (M3CB), Muntako, menyampaikan apresiasinya atas inisiatif tersebut.

“Kami dari M3CB sangat mengapresiasi adanya Dapur Santri Nusantara ini. Mudah-mudahan menjadi maslahat bagi santri, para kiai, dan masyarakat secara umum,” ujarnya.

Koordinator DSN Banten, Iif Arifianto, menambahkan bahwa secara program, setiap Kecamatan direncanakan memiliki maksimal dua Dapur Santri Nusantara, dengan jarak antar dapur maksimal tujuh kilometer. Ia juga memastikan bahwa seluruh titik dapur telah terdaftar secara resmi dan memiliki ID serta titik koordinat SPPG.

“Insya Allah, seluruh data dapur akan diperlihatkan secara resmi kepada lembaga terkait bersamaan dengan penyerahan kunci operasional,” kata Iif.

Pembangunan dapur gizi ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam mendukung program makan bergizi gratis sekaligus memperkuat peran pesantren dalam pembangunan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas.

Video: Bupati Pati Sudewo Tetapkan Tarif Rp 165-225 Juta untuk Calon Perangkat Desa

By On Rabu, Januari 21, 2026


JAKARTA, KabarViral79.Com – Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Asep Guntur Rahayu mengatakan, Bupati Pati Sudewo (SDW) menetapkan tarif Rp 165 juta hingga Rp 225 juta untuk calon Perangkat Desa.

Asep mengatakan, angka tersebut telah di-mark up dari Rp 125 juta hingga Rp 150 juta oleh dua Kades, yaitu YON dan JION yang menjadi tim sukses Sudewo saat maju Pilkada.

“Berdasarkan arahan SDW, YON dan JION kemudian menetapkan tarif sebesar Rp 165 juta sampai Rp 225 juta untuk setiap calon perangkat desa,” ujar Asep dalam Konferensi Pers perkara dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 20 Januari 2026.

“Jadi tiap Perangkat Desa itu diminta Rp 165 juta sampai dengan Rp 225 juta untuk mendaftar ya. Kemudian besaran tarif tersebut sudah di-mark up oleh YON dan JION dari sebelumnya Rp 125 Juta sampai dengan Rp 150 juta," imbuh Asep. 

Bukan hanya mematok tarif, kata Asep, dalam praktiknya, orang-orang kepercayaan Sudewo juga melakukan berbagai ancaman dalam proses pengumpulan uang tersebut. (*/red)

Video: Bupati Pati Sudewo Kena OTT KPK Terkait Kasus Dugaan Suap Jual Beli Jabatan

By On Rabu, Januari 21, 2026


JAKARTA, KabarViral79.Com – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pati Sudewo dan kawan-kawan berkaitan dengan dugaan suap jual beli jabatan.

"Terkait pengisian jabatan Kaur, Kasi, ataupun Sekdes (Sekretaris Desa)," kata Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa, 20 Januari 2026.

KPK membawa Sudewo bersama tujuh orang lainnya yang terjerat OTT ke Jakarta. Tiga di antara mereka merupakan koordinator kecamatan (pengepul). (*/red)

Video: KPK Ungkap Dugaan Pemerasan Pengisian Perangkat Desa di Pati

By On Rabu, Januari 21, 2026


JAKARTA, KabarViral79.Com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap secara rinci kronologi dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dalam pengisian jabatan Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah. 

Perkara ini terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK, pada Selasa, 20 Januari 2026.

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan, praktik tersebut bermula dari pengumuman Pemerintah Kabupaten Pati pada akhir 2025 terkait rencana pembukaan formasi perangkat desa pada Maret 2026. 

Dari total 21 Kecamatan dengan 401 Desa dan 5 Kelurahan, tercatat sekitar 601 jabatan Perangkat Desa dalam kondisi kosong.

"Informasi tersebut kemudian diduga dimanfaatkan oleh SDW selaku Bupati Pati Periode 2025-2030 bersama sejumlah orang kepercayaannya untuk meminta sejumlah uang kepada para calon Perangkat Desa,” kata Asep dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube KPK RI. (*/red)

Ketua PMI Bireuen Turun Langsung Layani Korban Banjir dan Longsor di Alue Limeng

By On Selasa, Januari 20, 2026

Tim Kesehatan PMI Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta didampingi Ketua PMI Bireuen memberi pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban banjir dan longsor di Alue Limeng, Jeumpa.  


BIREUEN, KabarViral79.Com - Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bireuen bersama relawan PMI setempat dan Tim Kesehatan PMI Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, melaksanakan kegiatan kemanusiaan bagi korban banjir bandang dan tanah longsor di Desa Alue Limeng, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, Selasa, 20 Januari 2026.

Kegiatan tersebut meliputi pengobatan gratis, pelayanan dukungan psikososial (Dukps), penyerahan bantuan logistik, serta perlengkapan sekolah bagi warga terdampak yang masih berada di lokasi pengungsian.

Ketua PMI Kabupaten Bireuen, Edi Saputra, turut hadir dan terlibat langsung dalam seluruh rangkaian kegiatan. Bahkan, ia ikut memasak bersama para korban bencana ekologis yang masih tinggal di tenda pengungsian serta makan bersama warga sebagai bentuk solidaritas dan empati.

Ketua PMI Bireuen, Edi Saputra menyerahkan bantuan kepada anak-anak korban banjir dan longsor di titik pengungsi Alue Limeng, Jeumpa. 


Edi Saputra menyampaikan, keterlibatan langsung pengurus PMI di lapangan merupakan bagian dari komitmen organisasi dalam memberikan pelayanan kemanusiaan tanpa jarak antara pengurus, staf, dan relawan.

“Di PMI Bireuen tidak ada sekat antara pengurus, staf, dan relawan. Kami selalu bersama-sama di lapangan, baik dalam penyaluran bantuan maupun pelayanan kemanusiaan lainnya,” ujarnya.

Menurutnya, kebersamaan tersebut menjadi kunci terjaganya semangat kerja kemanusiaan yang solid dan berkelanjutan dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana.

PMI Bireuen memastikan akan terus hadir mendampingi para korban bencana, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar, layanan kesehatan, serta pemulihan psikososial hingga kondisi masyarakat kembali pulih. (Joniful Bahri) 

Tawa Bocah Pengungsi di Alue Kuta Warnai Duka Banjir Bireuen saat Terima Baju Baru dari Istri HRD

By On Selasa, Januari 20, 2026

Hj Faridah Adam, istri H Ruslan Daud (HRD) saat menyerahkan dan mengenakan baju baru untuk seorang bocah pengungsi, di Alue Kuta, Kecamatan Jangka, Bireuen, Aceh.  


BIREUEN, KabarViral79.Com – Di tengah keterbatasan hidup di lokasi pengungsian akibat banjir dan tanah longsor, momen haru sekaligus menyejukkan hati terekam di Desa Alue Kuta, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, Aceh.

Sejumlah bocah pengungsi tampak ceria dan penuh rasa syukur saat menerima bantuan, terutama pakaian baru, dari Hj. Faridah Adam, istri H. Ruslan Daud (HRD), Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Senin sore, 19 Januari 2026.

Meski harus tinggal di pengungsian dan jauh dari rumah yang rusak akibat bencana, wajah-wajah polos anak-anak itu sama sekali tak menunjukkan kesedihan.

Sebaliknya, tawa dan kegembiraan mereka justru menjadi pusat perhatian para pengungsi lainnya.

Bantuan yang disalurkan meliputi kebutuhan pokok hingga pakaian baru. Saat pakaian dibagikan, para bocah dari desa pesisir Bireuen itu tak henti-hentinya tertawa, melompat kegirangan, dan memamerkan baju yang baru mereka terima.

“Makasih bu HRD, makasih Ibu Hajjah Faridah,” ucap Muhammad Farid, salah seorang bocah pengungsi yang menerima pakaian baru.

Hj Faridah Adam, istri H Ruslan Daud (HRD) saat menyalurkan berbagai bantuan untuk pengungsi di Desa Alue Kuta, Kecamatan Jangka, Bireuen. 


Muhammad Farid saat ini mengungsi bersama kedua orang tuanya di kompleks Dayah Istiqamatuddin Pasi, Desa Alue Kuta.

Rumah keluarganya hancur akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah tersebut pada 26 November 2025 lalu.

Puncak kebahagiaan anak-anak yang tinggal di desa pesisir yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka itu terlihat jelas ketika mereka menerima pakaian baru—sebuah hadiah sederhana namun sangat berarti di tengah kondisi darurat pasca bencana.

“Yee, yee dapat baju,” teriak para bocah dengan suara riang, disambut senyum lebar dan ucapan terima kasih yang berulang kali dilontarkan.

Momen tersebut menjadi pengingat bahwa di tengah duka dan penderitaan akibat bencana alam, kepolosan serta ketulusan anak-anak kerap menjadi sumber penguat dan pelipur lara bagi para pengungsi dewasa.

Tawa dan rasa syukur mereka seakan menyalurkan energi positif, menguatkan harapan agar para korban tetap tegar dan tabah menghadapi ujian dari Allah SWT. (Joniful Bahri)

GMAKS: Pemeliharaan Jalan diduga Disulap Jadi Bancakan Anggaran di Tanjakan Bangangah

By On Selasa, Januari 20, 2026



Serang, KabarViral79.Com — Aroma busuk dugaan korupsi kembali menyeruak dari proyek infrastruktur Pemerintah Provinsi Banten. Kali ini, proyek bertajuk Pemeliharaan Rutin Tanjakan Bangangah Tahun Anggaran 2025 disorot tajam oleh Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS) karena dinilai sarat rekayasa, mark-up, dan dugaan volume fiktif, Selasa, (20/1/2026).

Melalui laporan pengaduan resmi yang dilayangkan ke Polda Banten, Kejati Banten, hingga BPK RI Perwakilan Banten, GMAKS mengungkap dugaan penyimpangan serius dalam proyek bernilai Rp 644.593.500 yang dikelola UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pandeglang, Dinas PUPR Provinsi Banten, dengan pelaksana CV Pandeglang Raya Putri.

Alih-alih fokus pada fungsi keselamatan dan struktur jalan, proyek “pemeliharaan rutin” tersebut justru didominasi pengadaan tanaman rambat sintetis, yang dinilai tidak relevan dengan esensi pemeliharaan infrastruktur jalan.

Ketua GMAKS Provinsi Banten, Saeful Bahri, menyebut pola ini sebagai bentuk pengelabuan anggaran yang patut dicurigai.

“Ini pemeliharaan jalan atau proyek kosmetik? Uang rakyat hampir Rp 650 juta hanya dihabiskan untuk tanaman sintetis. Ini bukan sekadar keliru, tapi patut diduga sebagai akal-akalan anggaran,” tegas Saeful Bahri dalam keterangannya.

Lebih jauh, Saeful Bahri membeberkan hasil observasi lapangan yang menunjukkan selisih volume sangat mencolok antara kontrak dan realisasi fisik. Dari kontrak 31.120 unit tanaman sintetis, di lapangan hanya terpasang sekitar 8.400 unit. Artinya, terdapat dugaan 22.720 unit fiktif yang berpotensi merugikan negara hingga Rp 470.603.993, atau hampir 75 persen dari total nilai kontrak.

“Kalau hitung-hitungan di lapangan saja sudah jomplang sejauh ini, aparat penegak hukum jangan tutup mata. Ini bukan kesalahan teknis, ini indikasi kejahatan anggaran,” kata Saeful Bahri.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti dugaan pelanggaran prosedur pengadaan, termasuk kewajaran harga di E-Katalog serta spesifikasi yang diduga diarahkan untuk kepentingan pihak tertentu.

“Kami menduga kuat ada penyalahgunaan wewenang yang sistematis. Karena itu kami minta PPK, Pokja Pemilihan, hingga Kepala UPTD dipanggil dan diperiksa. Jangan biarkan uang negara dijadikan bancakan,” tambahnya.

Atas dasar temuan tersebut, GMAKS secara resmi meminta Dirreskrimsus Polda Banten untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh, demi menyelamatkan keuangan negara dan memutus mata rantai praktik korupsi di sektor infrastruktur Provinsi Banten. (*/red)

Ruas Jalan Cibarengkok – Gununggede Rusak Berat, Warga: Masyarakat Susah Sejahtera Kalau Kondisi Jalan Rusak

By On Selasa, Januari 20, 2026

 

Kondisi ruas jalan Cibarengkok-Gununggede Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak Provinsi Banten

LEBAK, KabarViral79.Com – Warga di Desa Gununggede, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Banten, mengeluhkan kondisi jalan Cibarengkok – Gununggede yang rusak berat. Jalan yang sudah bertahun – tahun tidak tersentuh perbaikan ini merupakan penghubung antara Desa Cibarengkok dengan Desa Gununggede. Ruas jalan ini merupakan akses utama dalam menunjang aktivitas warga.

Jalan sepanjang kurang lebih 10 kilometer ini, sekitar 7 kilometer berada di wilayah Desa Cibarengkok dan 3 kilometer masuk dalam wilayah Desa Gununggede, dimana badan jalan kondisinya didominasi berupa bebatuan bercampur dengan tanah merah. Dimusim penghujan, jalan sangat lincin dan susah dilintasi. Jangankan roda 4, roda 2 pun harus ekstra hati – hati untuk melintas di jalan ini.

Penuturan warga, tidak sedikit pengendara roda dua banyak yang mengalami kecelakaan, jatuh dan tergelincir, akibat jalan licin karena bebatuan bercampur tanah merah.

Sebagai akses utama, ruas jalan ini menjadi urat nadi yang sangat vital dalam menunjang aktifitas warga untuk mengangkut hasil bumi, anak-anak sekolah, tenaga pendidik dan aktivitas warga lainnya.

“Ruas jalan ini adalah akses utama kami dalam segala aktivitas. Jalan ini menjadi urat nadi penggerak perekonomian warga,” ujar Pandi, warga setempat, Selasa, 20/01/2026.

Pandi memaparkan, masyarakat pedesaan yang sebagian besar mata pencaharian utamanya adalah bertani dan berkebun, akibat jalan yang rusak tersebut menjadi penyebab kendala utama, susah menjual hasil pertaniannya. Karena kendaraan roda 4 sulit untuk bisa melintasi jalan ini.

“Apalagi disaat musim hujan, truk pengangkut hasil bumi tidak bisa lewat. Kalau dipaksakan melintas, resikonya mogok dijalan,” ujarnya.

Akibatnya lanjut Pandi, perekonomian masyarakat menjadi sulit dan kemiskinan semakin menjadi momok yang sangat mengerikan.

“Susah rasanya masyarakat Desa Gununggede untuk hidup sejahtera kalau kondisi jalan masih seperti sekarang ini,” ungkapnya.

Terpisah, Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lebak, Hamdan Soleh, mengatakan bahwa pada tahun 2026 ini Pemkab Lebak sudah menganggarkan untuk pembangunan ruas jalan tersebut.

“Untuk yang masuk wilayah Desa Cibarengkok nanti akan dibangun melalui APBD Lebak. Kontruksi Beton, panjangnya 500 meter dan untuk yang masuk wilayah Desa Gununggede diusulkan melalui Program Bangun Jalan Desa Sejahtera atau Bang Andra,” katanya.

(Cup/Red)

Video: Mantan Wamenaker Noel Hadiri Sidang Dakwaan, Akui Jadi Gembong Korupsi

By On Selasa, Januari 20, 2026


JAKARTA, KabarViral79.Com - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau Noel menyindir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan pemerasan penerbitan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Menurutnya KPK telah menarasikan dirinya seolah-olah sebagai gembong korupsi sehingga dia menyatakan sebagai gembong korupsi.

"Apalagi kita liat orkestrasi yang dinarasikan KPK sebagai gembong. Sekarang saya bilang saya gembong, ya saya gembong," ujarnya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin, 19 Januari 2026.

Dia bahkan memerintahkan agar semua Kementerian melakukan korupsi massal.

Dia tidak mengelak mengenai penyitaan 32 mobil dan siap bertanggung jawab untuk menghadapi proses hukum.

"Semoga orkestrasi yang basisnya kebohongan bisa kita hentikan. Kita tak mau penegak hukum basisnya kebohongan. Apalagi Presiden menyampaikan berkali-kali KPK telah melakukan kegagalan dalam penanganan kasus korupsi, karena KPK melakukan penanganan korupsi dengan penangkapan, padahal di UU KPK ada pencegahan," pungkasnya. (*/red)

Video: Bupati Pati Sudewo Dikabarkan Terjaring OTT KPK

By On Selasa, Januari 20, 2026


JAKARTA, KabarViral79.Com - Juru Bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo mengatakan, Operasi Tangkap Tangan (OTT) tidak hanya terjadi di Kota Madiun, melainkan juga di Kabupaten Pati.

Budi pun menkonfirmasi, salah satu pihak ditangkap saat OTT di Pati adalah Bupati Sudewo.

"Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangkap di Pati adalah saudara SDW," ujar Budi kepada awak media di Jakarta, Senin, 19 Januari 2026. 

Budi memastikan, Sudewo saat ini tengah diperiksa oleh penyidik. Namun lokasinya tidak diterbangkan ke Jakarta, malinkan di Polres Kudus.

"Saat ini, Ybs sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh tim di Polres Kudus," ujar Budi. (*/red)

Harga Minyakita di Konsumen Beragam, Pemerintah Sebut Produsen Menjual di Bawah HET

By On Senin, Januari 19, 2026

 


Serang, KabarViral79.Com – Harga Minyakita di tingkat konsumen beragam, ada yang dijual sesuai harga eceran tertinggi (HET) namun ada juga yang dijual di atas HET. Terkait hal itu, Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten Serang menyebutkan, bahwa produsen Minyakita telah menjual produknya sesuai dengan ketentuan pemerintah atau di bawah HET.

Adapun berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak menyebutkan, bahwa HET untuk Minyakita sebesar Rp15.700 per kilogram. Namun harga di tingkat pengecer ada yang mencapai Rp17.000 hingga 19.000 per kilogram.

Kepala Disperindag Provinsi Banten Babar Suharso mengatakan, untuk saat ini HET Minyakita Rp15.700 per kilogram.

“Kalau Wilmar, itu menjual ke D1 tentu di bawah HET, karena HET itu batas regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah,” ujarnya pada, Senin (20/1/2026).

Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian (Diskoumperindag) Kabupaten Serang Titi Purwitasari menjelaskan, adanya perbedaan harga minyak goreng di tingkat konsumen dikarenakan harga beli dari distributor sudah mulai mahal. “Saya dapat informasi ada yang beli di distributor Rp17.000 per kilogram,” katanya kepada para awak media , Senin (20/1/2026).

Ia memastikan, produsen seperti Wilmar dalam menjual Minyak kita ke Bulog dan Distributor di bawah HET.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Universitas Pamulang (UNPAM) Serang Nur Fahruki mengatakan, terjadinya perbedaan harga di tingkat eceran karena disebabkan lemahnya implementasi regulasi Permendag terbaru, sehingga beberapa pedagang masih menetapkan harga di atas HET.

“Saya melihat beberapa Produsen perusahaan swasta yang mengikuti regulasi, menunjukkan pihak swasta sdh mengikuti regulasi,” kata Fahruki.

Terpisah, Manajer Humas Kawasan Industri Terpadu Wilmar (KITW) Bambang Wisnumurthy saat dikonfirmasi menyampaikan, pihaknya dalam menjual Minyakita ke distributor dan Bulog mengikuti regulasi/ Peraturan yang dikeluarkan pemerintah dan dibawah harga HET.

Aktivis Lebak Selatan Deden Haditiya Menduga Menu MBG Berbau Korupsi

By On Senin, Januari 19, 2026

 

Aktivis Lebak Selatan, Deden Haditiya

LEBAK, KabarViral79.Com – Aktivis Lebak Selatan, Deden Haditiya, menyoroti perihal menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang didistribusikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia menduga menu MBG tersebut tidak sesuai dengan food cost sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis) MBG. Menurutnya, menu yang saat ini diberikan oleh SPPG kepada penerima manfaat dinilai tidak proporsional dari sisi harga.

Deden mengaku, berdasarkan hasil pengamatan yang ia lakukan, menu MBG yang disajikan dalam satu porsi terdapat indikasi penyimpangan anggaran dan diduga merupakan tindak pidana korupsi karena berpotensi merugikan keuangan negara.

“Kami mencium aroma korupsi dalam menu yang disajikan oleh beberapa SPPG di Lebak Selatan. Ini merugikan keuangan negara,” ujar Deden, Senin (19/01/2026).

Berdasarkan Juknis yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN), semestinya yayasan dan atau mitra pemilik SPPG tidak boleh mengambil keuntungan dengan cara mengurangi food cost, karena BGN telah mengalokasikan margin tersendiri bagi yayasan maupun mitra.

Dari anggaran yang digelontorkan tersebut, papar Deden, pemilik SPPG telah mendapatkan insentif sebesar enam juta rupiah per hari serta tiga ribu rupiah per porsi untuk operasional SPPG.

“Bayangkan saja, jika dalam satu penerima manfaat terdapat kebocoran food cost lima ratus rupiah saja, maka potensi kerugian negara dalam satu hari cukup fantastis, mengingat jumlah penerima manfaatnya sangat banyak,” katanya.

Ia juga menilai lemahnya pengawasan pemerintah di lapangan menjadi celah terjadinya praktik manipulatif yang dilakukan oleh SPPG dalam penggunaan anggaran MBG.

“Selama ini hampir tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh BGN. Kepala SPPG sebagai kepanjangan tangan BGN sepertinya tidak berdaya menghadapi kepentingan yayasan atau mitra pemilik SPPG,” ujarnya.

Atas persoalan tersebut, Deden menegaskan akan terus melakukan penelusuran terhadap SPPG dalam penyajian menu makan bagi penerima manfaat.

“Kami akan terus menggalang, mengumpulkan informasi serta fakta lapangan dalam penyaluran MBG di setiap sekolah di Kabupaten Lebak, terutama di wilayah Lebak Selatan,” pungkasnya.

(Tim/Red)

740 Mahasiswa Umuslim KKM Tahap II Diterjunkan ke 12 Kecamatan Terdampak Banjir dan Longsor di Bireuen

By On Senin, Januari 19, 2026

Rektor Universitas Almuslim, Dr. Marwan, M.Pd saat melakukan penyerahan mahasiswa KMM kepada Wakil Bupati Bireuen, Ir. H. Razuardi, MT di halaman Kantor  Bupati setempat.  


BIREUEN, KabarViral79.Com - Sebanyak 740 mahasiswa Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Universitas Almuslim (Umuslim) Peusangan, Kabupaten Bireuen, resmi diterjunkan ke 26 Gampong di 12 Kecamatan yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor.

KKM Tahap II Angkatan XXVIII Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 ini dilepas di halaman Kantor Bupati Bireuen, Senin, 19 Januari 2026.

Penyerahan mahasiswa KKM dilakukan oleh Rektor Universitas Almuslim, Dr. Marwan, M.Pd kepada Wakil Bupati Bireuen diwakili oleh mewakili Bupati Bireuen, Ir. H. Razuardi, MT.

Rektor Umuslim, Dr. Marwan, M.Pd menjelaskan, sebelumnya pada masa tanggap darurat bencana, sebanyak 183 mahasiswa telah lebih dahulu mengikuti KKM Tahap I di Kecamatan Peusangan, Peusangan Selatan, dan Jangka.

Dengan tambahan 740 mahasiswa pada Tahap II, total peserta KKM Umuslim tahun ini mencapai 923 orang dari berbagai program studi.

“Pada KKM tahap pertama, mahasiswa terlibat langsung membantu penyeberangan warga, penyaluran bantuan logistik, pendidikan darurat, layanan kesehatan, hingga dapur umum di gampong-gampong terdampak,” ujar Marwan.

Untuk KKM Tahap II, mahasiswa disebar ke 12 kecamatan, yakni Peusangan, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng, Jangka, Kutablang, Kota Juang, Jeumpa, Peulimbang, Peudada, Jeunieb, Simpang Mamplam, dan Samalanga.

Wakil Bupati Bireuen, Ir. H. Razuardi, MT didampingi Rektor Universitas Almuslim, Dr. Marwan, M.Pd ikut menyerahan  mahsiswa KKM. kepada para camat di halaman Kantor  Bupati setempat. 


Marwan berharap, kehadiran mahasiswa selama satu bulan di desa-desa dapat memberi dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan penguatan sosial pascabencana, sejalan dengan program “Mahasiswa Berdampak” dari Kemendikti Saintek.

“Mahasiswa kami diharapkan mampu membantu meringankan beban masyarakat, mengajar anak-anak, mendukung layanan kesehatan, serta mengaplikasikan ilmu pengetahuan sesuai bidang masing-masing,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Bireuen, Ir. H. Razuardi, MT menegaskan, pelaksanaan KKM tahun ini memiliki makna strategis karena berlangsung di tengah proses pemulihan pasca bencana.

“Mahasiswa tidak hanya menjalankan kewajiban akademik, tetapi juga misi kemanusiaan. Jadikan KKM sebagai ruang pengabdian nyata untuk membantu masyarakat bangkit,” ujar Razuardi.

Ia menambahkan, KKM merupakan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kontribusi konkret Universitas Almuslim dalam mendukung pembangunan daerah. Mahasiswa diharapkan mampu melakukan transfer pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman akademik kepada masyarakat.

“Jaga nama baik kampus, bangun komunikasi sosial yang baik, dan jadilah bagian dari solusi di tengah masyarakat,” harap Razuardi. 

Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran pimpinan Universitas Almuslim, para kepala SKPK Kabupaten Bireuen, para camat dari 12 kecamatan, dosen pembimbing, panitia KKM, serta seluruh mahasiswa peserta KKM. (Joniful Bahri)

Lantai Jembatan Bailey Krueng Tingkeum Patah Lagi, Kendaraan di Atas 30 Ton Dilarang Melintas

By On Senin, Januari 19, 2026

Jembatan Bailey Krueng Tingkeum merupakan satu-satunya akses utama di jalur nasional Medan–Banda Aceh kembali dibatasi muatannya. 


BIREUEN, KabarViral79.Com - Lantai Jembatan Bailey Krueng Tingkeum di Kecamatan Kutablang, Kabupaten Bireuen, kembali mengalami kerusakan.

Kondisi ini memicu kekhawatiran akan keselamatan pengguna jalan, mengingat jembatan tersebut merupakan jalur vital penghubung utama ruas nasional Medan–Banda Aceh.

Menyikapi hal tersebut, masyarakat berharap Dinas Perhubungan memperketat pengawasan terhadap kendaraan berat yang melintas, khususnya truk bermuatan lebih dari 30 ton.

Bahkan, pembangunan jembatan timbang dinilai mendesak agar beban kendaraan dapat terukur sebelum melintasi jembatan.

“Pembatasan muatan sangat penting demi menjaga daya tahan jembatan, sambil menunggu jembatan permanen selesai dibangun. Kami juga mengimbau pengguna jalan agar sama-sama menjaga fasilitas ini,” ujar salah seorang warga, Senin, 19 Januari 2026.

Sebelumnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bireuen telah mengeluarkan pengumuman resmi terkait pembatasan tonase kendaraan yang melintasi Jembatan Krueng Tingkeum. Pembatasan maksimal 30 ton tersebut mulai berlaku efektif sejak 18 Januari 2026.

Kepala Dinas PUPR Bireuen, Ir. Fadhli, mengatakan, kebijakan ini diambil karena kondisi jembatan Bailey mulai mengalami penurunan struktural.

Ia menegaskan, kendaraan jenis tronton (sumbu 1.2.2) ke atas secara tegas dilarang melintas dan akan dialihkan ke rute alternatif.

“Selain pembatasan tonase, kami juga menerapkan pengawasan ketat di lapangan serta sanksi tegas bagi kendaraan yang melanggar. Tidak ada toleransi bagi kendaraan yang melebihi ketentuan berat dan dimensi,” tegas Fadhli.

Berdasarkan hasil kesepakatan bersama, sejumlah kendaraan masih diperbolehkan melintas, di antaranya kendaraan pikap (sumbu 1.1), truk sedang (sumbu 1.1), truk engkel (sumbu 1.2), truk besar maksimal dua sumbu (tipe 1.2), bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) tiga sumbu, serta kendaraan pengangkut BBM dan gas milik Pertamina.

Total berat kendaraan (JBI) tetap dibatasi maksimal 30 ton dengan tinggi kendaraan tidak lebih dari empat meter.

Sementara itu, Juru Bicara Posko Penanganan Bencana Banjir dan Longsor Aceh, Murthalamuddin menyampaikan, pembatasan tersebut dilakukan berdasarkan hasil evaluasi teknis.

Selama ini, kata dia, jembatan kerap dilintasi kendaraan dengan muatan berlebih yang berpotensi memperparah kerusakan.

“Pembatasan ini untuk menghentikan kendaraan nakal yang memaksakan diri melintas. Jika dibiarkan, kerusakan jembatan bisa berdampak fatal,” ujarnya.

Ia menegaskan, Jembatan Bailey Krueng Tingkeum merupakan satu-satunya akses utama di jalur nasional Medan–Banda Aceh. Apabila jembatan tersebut mengalami kerusakan parah, maka mobilitas dan perekonomian masyarakat Aceh akan terganggu secara signifikan.

Kendaraan yang melanggar ketentuan akan langsung diputar balik, dan pengemudi diwajibkan memindahkan muatan ke kendaraan lain yang sesuai dengan aturan.

“Ini demi keselamatan bersama. Jika jembatan rusak lebih parah, akses transportasi warga bisa terputus total,” tegas Murthalamuddin. (Joniful Bahri) 

Dua Bulan Pasca Banjir Bandang Aceh Tengah, Empat Korban Masih Hilang dan 24 Desa Terisolir

By On Senin, Januari 19, 2026

Sebagian besar rumah warga di Desa Jongok Meluem Takengon, Aceh Tengah, ikut terimbun longsor pasca banjir bandang di kawasan itu. 

ACEH TENGAH, KabarViral79.Com – Hampir dua bulan pasca banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, hingga kini masih menyisakan duka mendalam.

Sebanyak empat korban jiwa dilaporkan belum ditemukan, sementara puluhan desa masih terisolir akibat kerusakan infrastruktur.

Empat korban banjir bandang yang belum ditemukan masing-masing Rajulul Irfan, warga Dusun Ayangan, Desa Jongok Meluem, Kecamatan Kebayakan.

Kemudian Aldia Rizkika dan Cintia Rizkika, warga Kampung Sadong, Kecamatan Bebesan, serta Rahmat Bon Musa, warga Pilar Wih Inikiri, Kecamatan Rusip Antara.

Berdasarkan informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Tengah, satu korban diduga tertimbun material longsor, sementara tiga korban lainnya terbawa arus banjir bandang Sungai Daerah Aliran Sungai (DAS) Peusangan.

BPBD Aceh Tengah mencatat, banjir bandang yang terjadi pada November 2025 lalu menyebabkan sebanyak 25 orang meninggal dunia. Selain itu, enam orang mengalami luka berat dan 52 orang lainnya luka ringan.

Sementara itu, dampak bencana juga masih dirasakan oleh masyarakat di wilayah pedalaman. Sebanyak 24 desa di Aceh Tengah hingga kini masih terisolir akibat rusaknya akses jalan dan putusnya sejumlah jembatan. Kondisi tersebut menghambat aktivitas warga serta distribusi logistik dan pelayanan dasar.

Hingga kini, pemerintah daerah bersama instansi terkait terus berupaya melakukan pemulihan infrastruktur dan pendampingan bagi warga terdampak, meski terkendala medan berat dan cuaca yang tidak menentu. (Joniful Bahri)

Diduga Langgar Izin dan Edarkan Miras, Cafe Resto Star Queen Dilaporkan GMAKS ke DPRD Kabupaten Serang

By On Senin, Januari 19, 2026



SERANG, KabarViral79.Com – Aroma pelanggaran hukum kembali mencuat di Kabupaten Serang. Sebuah tempat usaha yang mengatasnamakan diri sebagai Cafe & Resto Star Queen di kawasan Jalan Lingkar Selatan, Desa Harjatani, Kecamatan Kramatwatu, diduga kuat telah menyalahgunakan izin operasional dan secara terang-terangan mengedarkan minuman keras (miras).

Dugaan tersebut memicu reaksi keras dari Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS). Melalui surat resmi tertanggal 19 Januari 2026, GMAKS secara tegas melayangkan permohonan inspeksi mendadak (sidak) kepada Ketua DPRD Kabupaten Serang, dengan tembusan ke Bupati, Sekda, Satpol PP, hingga Camat Kramatwatu.

Dalam laporannya, GMAKS menyoroti praktik usaha Cafe Resto Star Queen yang dinilai melenceng jauh dari izin yang dikantongi. Tempat yang terdaftar sebagai cafe dan restoran tersebut diduga beroperasi layaknya tempat hiburan malam (THM), lengkap dengan fasilitas karaoke dan aktivitas hingga dini hari.

Tak hanya itu, peredaran minuman beralkohol di lokasi tersebut disebut telah mencederai komitmen Kabupaten Serang sebagai “Kabupaten Madani”, sekaligus berpotensi melanggar peraturan daerah tentang pengendalian dan pengawasan miras.

Ketua GMAKS, Saeful Bahri, dengan nada keras menegaskan bahwa pembiaran terhadap praktik semacam ini merupakan bentuk kegagalan pengawasan pemerintah daerah.

“Kami tidak akan tinggal diam ketika ada tempat usaha yang jelas-jelas menyalahgunakan izin dan merusak tatanan sosial masyarakat. Ini bukan lagi sekadar pelanggaran administratif, tapi sudah menyangkut moral, ketertiban umum, dan marwah Kabupaten Serang,” tegas Saeful Bahri.

Ia menilai, aktivitas yang berlangsung hingga larut malam tersebut telah menimbulkan keresahan warga sekitar, bahkan dinilai mencoreng lingkungan pendidikan di kawasan Pakupatan.

“Kalau aparat terus tutup mata, jangan salahkan masyarakat jika menilai ada pembiaran. DPRD dan Satpol PP harus berani turun langsung dan bertindak tegas. Jika terbukti melanggar, izin harus dicabut, bukan sekadar ditegur,” tambahnya.

Lebih lanjut, Saeful Bahri mendesak DPRD Kabupaten Serang agar menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal dan tidak ragu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menindak tempat usaha yang diduga bandel. (*/red)

Peduli Terdampak Longsor, Pemilik Cave CBR Berikan Bantuan Sembako Kepada Warga di Desa Bayah Timur

By On Minggu, Januari 18, 2026

 

Bunda Rosita saat membagikan sembako dan uang tunai kepada warga terdampak longsor di Kampung Tenjolaya, Desa Bayah Timur, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak

Lebak, KabarViral79.Com – Bentuk rasa kepedulian terhadap korban bencana longsor, Bunda Rosita bersama suami tercintanya, yaitu “Om Joy”, memberikan bantuan sembako dan uang tunai kepada sejumlah warga di Desa Bayah Timur, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Pemberian sembako dan uang tunai tersebut diberikan langsung oleh Bunda Rosita yang juga pemilik Cave Bunda Rose (CBR), didampingi suami tercinta “Om Joy”, kepada sejumlah warga terdampak longsor di dua titik, yaitu Kampung Sukajaya dan Kampung Tenjolaya, Desa Bayah Timur, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Warga setempat kembali dihantui rasa cemas pasca terjadinya bencana longsor tersebut. Kegiatan ini berlangsung pada Minggu, 18 Januari 2026.

“Kedatangan saya bersama suami merupakan bentuk rasa kepedulian terhadap warga terdampak longsor yang menimpa warga Kampung Sukajaya dan Kampung Tenjolaya. Semoga bantuan sembako ini dapat bermanfaat,” kata Bunda Rosita, Minggu, 18 Januari 2026.

Mimawati yang mewakili keluarga korban terdampak longsor menyampaikan terima kasih dan apresiasinya kepada Bunda Rose dan suami tercintanya yang telah peduli terhadap sesama di saat terjadi bencana.

“Terima kasih, Bunda, atas bantuan sembako dan uang tunainya. Kalian selalu ada di setiap momen suka dan duka. Rezeki yang berkah barokah, berbagi senyum kepada kami di sore hari yang cerah, secerah cahaya Bunda menerangi kami warga yang terdampak longsor maupun perubahan tanah,” kata Mimawati.

(Cup)

PDI Perjuangan Bersama REPDEM Temui Kepala Desa Idaman, Salurkan Bantuan Pascabencana

By On Minggu, Januari 18, 2026

 


Pandeglang, KabarViral79.Com – Wujud nyata kepedulian terhadap masyarakat terdampak banjir kembali ditunjukkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Relawan Perjuangan Demokrasi (DPN REPDEM) bersama Dewan Pimpinan Cabang Relawan Perjuangan Demokrasi (DPC REPDEM) Kabupaten Pandeglang dan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pandeglang, Minggu (18/01/2026).

Ketiga unsur tersebut turun langsung ke lokasi banjir di Kecamatan Patia, tepatnya di Desa Surianeun dan Desa Idaman, untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga terdampak.

Kegiatan sosial ini meliputi penyaluran bantuan kebutuhan pokok serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Kehadiran para relawan disambut antusias oleh warga yang masih berjuang memulihkan kondisi pascabanjir.

Di sela kegiatan, Arif Wahyudin yang akrab disapa Ekek menyampaikan bahwa aksi kemanusiaan ini merupakan bagian dari komitmen moral dan sosial REPDEM serta PDI Perjuangan untuk selalu hadir di tengah rakyat, khususnya saat masyarakat tertimpa musibah.

“Tim PDI Perjuangan bersama para relawan bertemu langsung dengan Kepala Desa Idaman dan berdialog dengan masyarakat. Kami hadir bukan hanya membawa bantuan logistik, tetapi juga memastikan kondisi kesehatan warga tetap terjaga. Ini adalah bentuk gotong royong dan kepedulian yang menjadi nilai perjuangan kami,” ujar Ekek di lokasi kegiatan.

Ia menambahkan, sinergi antara DPN REPDEM, DPC REPDEM Kabupaten Pandeglang, dan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pandeglang diharapkan dapat meringankan beban masyarakat serta mempercepat proses pemulihan pascabencana.

Layanan kesehatan gratis yang diberikan meliputi pemeriksaan tekanan darah, penanganan keluhan kesehatan ringan, serta pemberian vitamin dan obat-obatan dasar. Tim relawan medis juga memberikan edukasi singkat mengenai pencegahan penyakit pascabanjir, seperti diare, penyakit kulit, dan infeksi saluran pernapasan.

Kegiatan kemanusiaan ini menjadi bukti bahwa nilai solidaritas, gotong royong, dan keberpihakan kepada rakyat kecil terus dijaga dan diwujudkan oleh REPDEM dan PDI Perjuangan, khususnya di Kabupaten Pandeglang.

REPDEM dan PDI Perjuangan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan membantu masyarakat terdampak bencana, serta mendorong perhatian seluruh pihak agar pemulihan infrastruktur dan lingkungan dapat segera dilakukan secara berkelanjutan.

Video: Viral Biduan Joget saat Peringatan Isra Miraj di Banyuwangi, Panitia Minta Maaf

By On Minggu, Januari 18, 2026


BANYUWANGI, KabarViral79.Com - Panitia penyelenggara peringatan Isra Miraj di Desa Parangharjo, Banyuwangi, Jawa Timur (Jatim), memberikan penjelasan terkait video hiburan biduan di panggung acara itu viral dan menuai polemik.

Ketua Panitia Isra Miraj di Desa Parangharjo, Hadiyanto menyampaikan bahwa aksi biduan yang viral itu tidak berlangsung saat acara keagamaan sedang berjalan. Melainkan pada saat digelar secara spontan setelah tamu undangan meninggalkan lokasi.

"Hiburan tersebut digelar setelah acara usai dan seluruh undangan serta kiai sudah tidak ada di tempat," kata Hadiyanto kepada wartawan, Sabtu, 17 Januari 2026.

Video yang viral itu menampilkan aksi joget biduan di atas panggung peringatan Isra Miraj di Desa Parangharjo, Kecamatan Songgon, Banyuwangi, Jatim. 

Aksi itu memicu sorotan warganet karena busana dan tarian yang dinilai tidak sesuai dengan konteks acara keagamaan.

Menanggapi kegaduhan yang terjadi di media sosial akibat beredarnya video itu, panitia telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Banyuwangi.

Panitia telah membuat video klarifikasi yang dibuat di Polsek Songgon pada Jumat malam, 16 Januari 2026. (*/red)

Video: KPK Duga Ono Surono PDI-P Terima Aliran Uang dari Penyuap Ade Kuswara

By On Minggu, Januari 18, 2026


JAKARTA, KabarViral.Com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri aliran dana kasus dugaan suap ijon proyek di Pemkab Bekasi dari Ketua DPD PDI-P Jawa Barat, Ono Surono.

Diketahui sebelumnya, Ono telah diperiksa penyidik KPK.

Penyidik KPK menduga Ono menerima aliran dana dari penyuap Bupati Kabupaten Bekasi, Ade Kuswara Kunang, Sarjan.

“Ya, diduga ikut menerima aliran uang dari saudara SRJ (Sarjan),” kata Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 15 Januari 2026.

Namun Budi belum bisa menyampaikan nilai dana yang diterima Ono. Pasalnya, kata dia, penyidik KPK masih mendalami aliran dana tersebut.

“Untuk jumlah nanti kami akan update lagi karena memang ini masih akan terus didalami apakah penerimaannya ini saja atau juga ada penerimaan-penerimaan lainnya,” ujarnya. (*/red)