-->

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Menteri PU Resmikan Pembangunan Jembatan Krueng Tingkeum, Pemulihan Akses Vital Bireuen Dimulai

By On Rabu, Januari 21, 2026

Kementerian Pekerjaan Umum (PU)  membangun kembali Jembatan Krueng Tingkeum di Kecamatan Kutablang, Kabupaten Bireuen. 


BIREUEN, KabarViral79.Com - Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mulai membangun kembali Jembatan Krueng Tingkeum di Kecamatan Kutablang, Kabupaten Bireuen.

Pembangunan ini menjadi bagian dari upaya percepatan pemulihan infrastruktur pasca bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh.

Peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan jembatan tersebut dilakukan langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Dody Hanggodo, pada Rabu, 21 Januari 2026.

Proyek ini ditargetkan selesai dalam waktu enam hingga delapan bulan.

Menteri Dody menjelaskan, bencana hidrometeorologi yang terjadi beberapa waktu lalu menyebabkan kerusakan parah pada berbagai infrastruktur publik, termasuk jembatan yang menjadi penghubung utama aktivitas masyarakat.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada terganggunya mobilitas warga dan distribusi logistik.

“Kerusakan infrastruktur membuat aktivitas masyarakat tidak berjalan optimal. Oleh karena itu, pemerintah bergerak cepat untuk memulihkan kembali konektivitas wilayah,” kata Dody di sela-sela kegiatan.

Ia menegaskan, pembangunan jembatan menjadi prioritas karena memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian daerah, pelayanan publik, serta kelancaran transportasi antar wilayah.

Menurutnya, terputusnya akses jalan dan jembatan dapat menghambat pergerakan ekonomi masyarakat secara luas.

Setelah jembatan permanen Krueng Tingkeum selesai dibangun, jembatan tersebut akan dioperasikan bersamaan dengan jembatan Bailey yang selama ini digunakan sebagai jalur darurat, guna meningkatkan kapasitas dan kelancaran arus lalu lintas.

Lebih lanjut, Menteri Dody memastikan komitmen pemerintah pusat untuk memulihkan seluruh jembatan yang rusak akibat bencana.

Penanganan tahap awal difokuskan pada jembatan di jalur nasional, sementara jembatan di tingkat kecamatan akan dibangun secara bertahap sesuai skala prioritas.

“Kami memastikan seluruh wilayah terdampak akan mendapatkan penanganan. Tidak ada daerah yang diabaikan dalam proses pemulihan ini,” ujarnya.

Groundbreaking pembangunan Jembatan Krueng Tingkeum turut dihadiri Anggota DPR RI H. Ruslan Daud, SE, MAP, Wakil Ketua DPRK Bireuen Surya Dharma, SH, anggota DPRK Bireuen, perwakilan PT Adhi Karya sebagai kontraktor pelaksana, serta pejabat dari Kementerian Pekerjaan Umum.

Pembangunan jembatan ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan mobilitas masyarakat Bireuen, sekaligus memperkuat ketahanan infrastruktur daerah terhadap potensi bencana di masa mendatang. (Joniful Bahri) 

HRD Apresiasi Respons Cepat Kementerian PU Tangani Jembatan Rusak di Aceh

By On Rabu, Januari 21, 2026

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H Ruslan Daud (HRD) bersama Menteri PU, Dody Hanggodo meninjau dimulainya pembangunan jembatan baru Kutablang, di lintas nasional Medan-Banda Aceh, Bireuen.  


BIREUEN, KabarViral79.Com – Anggota Komisi V DPR RI Daerah Pemilihan Aceh II, H. Ruslan M. Daud (HRD) menyampaikan apresiasi tinggi kepada Menteri Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia (RI), Direktur Jenderal Bina Marga, serta seluruh jajaran Kementerian PU atas langkah cepat dan sigap dalam menangani kerusakan jembatan akibat banjir dan bencana alam di berbagai wilayah Provinsi Aceh.

Menurut HRD, respons cepat tersebut sangat krusial dalam memulihkan konektivitas wilayah serta mendukung kelancaran aktivitas dan perekonomian masyarakat yang terdampak bencana.

Ia menjelaskan, Kementerian PU tidak hanya melakukan penanganan darurat, tetapi juga telah menyiapkan program pembangunan permanen yang komprehensif.

Program tersebut mencakup pembangunan 20 jembatan permanen di seluruh Aceh serta penanganan 68 titik longsoran yang tersebar di jalur lintas timur, tengah, barat, selatan, dan sejumlah jalur penghubung antar wilayah lainnya.

“Program ini akan dilaksanakan secara bertahap mulai Januari hingga Juni 2026, disesuaikan dengan tingkat urgensi dan kondisi lapangan di masing-masing daerah,” ujar HRD Rabu, 21 Januari 2026.

Ia menilai, langkah tersebut merupakan bukti nyata kehadiran pemerintah pusat dalam menjawab kebutuhan infrastruktur masyarakat Aceh.

Menurutnya, skala pekerjaan yang dilakukan tidaklah kecil dan dirancang sebagai solusi jangka panjang.

HRD juga menyampaikan, jembatan-jembatan sementara jenis Bailey yang saat ini masih difungsikan sebagai akses darurat akan dibangun ulang menjadi jembatan permanen.

Dalam perencanaannya, kata dia, jembatan tersebut akan dibuat dalam bentuk duplikasi atau jembatan kembar guna meningkatkan kapasitas lalu lintas serta menjamin keselamatan pengguna jalan.

Konsep jembatan duplikasi ini, lanjut HRD, akan diterapkan pada sejumlah jembatan di ruas jalan nasional, di antaranya Jembatan Kutablang (Krueng Tingkeum) dan Jembatan Teupin Mane di Kabupaten Bireuen, yang selama ini menjadi jalur vital transportasi dan distribusi logistik.

HRD secara khusus mengapresiasi pelaksanaan groundbreaking pembangunan jembatan permanen yang dipusatkan di Kabupaten Bireuen, tepatnya di Kecamatan Kutablang.

Ia menilai lokasi tersebut memiliki nilai strategis karena berada di jalur lintas timur Aceh yang menghubungkan Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara.

“Groundbreaking di Kutablang menjadi catatan penting dan menunjukkan keseriusan pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di Aceh,” ungkapnya.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga mencerminkan kuatnya sinergi antara DPR RI, khususnya Komisi V, dengan Kementerian PU sebagai mitra kerja, sehingga kebijakan dan penganggaran dapat sejalan dengan kebutuhan riil di lapangan.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum RI, Dody Hanggodo, menegaskan, seluruh pembangunan jembatan permanen dirancang dengan standar ketahanan tinggi terhadap banjir dan bencana alam.

Pembangunan tersebut diharapkan mampu memperlancar arus transportasi, mempercepat pemulihan ekonomi daerah, meningkatkan akses layanan publik, serta menjadi fondasi bagi pembangunan Aceh yang berkelanjutan. (Joniful Bahri)

Menuntut Transparansi Kuota Haji 2024 Dan 2025: KPK Tetapkan Eks Menag Yaqut Tersangka, Kanwil Kemenag Banten Harus Diusut Tuntas

By On Rabu, Januari 21, 2026

 


Serang, KabarViral79.Com – Koalisi lembaga yang terdiri dari Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS) dan Kesatuan Komando Pembela Merah Putih (KKPMP) Markas Daerah Kota Serang menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan kantor Kanwil Kemenag Provinsi Banten. Aksi ini diikuti oleh kurang lebih 300 peserta dengan titik kumpul di Tugu Alun-alun Serang, Rabu, 21 Januari 2026.

Aksi ini merupakan bentuk respon tegas terhadap dugaan ketidakberesan dalam pengelolaan kuota haji tahun 2024. Hal ini diperkuat dengan fakta hukum terbaru di mana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah resmi menetapkan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Penetapan tersangka ini menjadi bukti nyata adanya penyimpangan dalam pembagian kuota haji yang seharusnya diperuntukkan bagi jemaah reguler namun diduga disalahgunakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, GMAKS dan KKPMP menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut:

Menuntut Transparansi: Mempertanyakan dan menuntut keterbukaan informasi publik secara menyeluruh terkait pembagian Kuota Haji Tahun 2024 di wilayah Provinsi Banten.

Dukung Langkah KPK: Mendesak Aparat Penegak Hukum, baik Kepolisian maupun Kejaksaan, untuk segera melakukan penyelidikan mendalam di Kanwil Kemenag Provinsi Banten guna memastikan tidak ada aliran atau praktik serupa yang melibatkan pejabat di tingkat daerah pasca penetapan tersangka eks Menag oleh KPK.

Reformasi Birokrasi: Meminta Kepala Kanwil Kemenag Banten untuk bertanggung jawab atas segala bentuk kebijakan kuota haji yang telah dijalankan agar memenuhi rasa keadilan bagi calon jemaah haji.

Aksi unjuk rasa ini dilaksanakan mulai pukul 10.00 WIB hingga 17.00 WIB dengan mengerahkan armada mobil komando serta kendaraan roda dua dan roda empat sebagai bentuk protes atas matinya transparansi di lingkungan Kemenag.

“Kami tidak akan diam melihat hak-hak jemaah haji dipermainkan. Dengan ditetapkannya eks Menag sebagai tersangka oleh KPK, ini adalah pintu masuk untuk membongkar tuntas praktik korupsi kuota haji hingga ke daerah-daerah, termasuk di Provinsi Banten,” tegas perwakilan koalisi aksi.


Kejari Bireuen Tahan Bendahara DPMGP-KB Terkait Dugaan Korupsi Dana KB, Kerugian Negara Rp 1,1 Miliar

By On Rabu, Januari 21, 2026

Tim Penyidik Kejari Bireuen menetapkan dan menahan tersangka berinisial A M, kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Biaya Operasional KB dan kegiatan nonfisik pada DPMGP-KB Bireuen. 


BIREUEN, KabarViral79.Com – Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen menetapkan dan menahan satu orang tersangka berinisial A M dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Biaya Operasional Keluarga Berencana (KB) dan kegiatan nonfisik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMGP-KB) Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024.

Penetapan tersangka dan penahanan dilakukan pada Rabu, 21 Januari 2026.

A M diketahui menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran DPMGP-KB Kabupaten Bireuen sejak tahun 2024 hingga 2025.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bireuen, Yarnes, SH, MH, melalui Tim Penyidik menyebutkan, penetapan tersangka dilakukan setelah ditemukan dua alat bukti yang sah serta didukung Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Bireuen tertanggal 13 Januari 2026.

Dalam laporan tersebut, dugaan perbuatan tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.112.738.901 (satu miliar seratus dua belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus satu rupiah).

Atas perbuatannya, tersangka A M disangkakan melanggar:

Primair: Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Subsidair: Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, serta berdasarkan pertimbangan subjektif dan objektif, Tim Penyidik Kejari Bireuen melakukan penahanan terhadap tersangka di Lapas Kelas II B Bireuen selama 20 hari, terhitung sejak 21 Januari 2026 hingga 9 Februari 2026.

Pihak Kejaksaan menegaskan, penyidikan masih terus berlangsung, dan tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang akan dimintai pertanggungjawaban hukum dalam perkara tersebut. (Joniful Bahri)

Lapas Serang Peringati Isra Miraj dengan Ceramah dan Doa Bersama

By On Rabu, Januari 21, 2026

 


Serang, KabarViral79.Com – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Serang memperingati Isra Miraj dengan kegiatan yang dilaksanakan di Masjid At-Tawwabin, Rabu (21/1/2026). Kegiatan ini menghadirkan Ustad Arin Albantany, kyai kondang dari Pondok Pesantren di Tangerang, sebagai pembicara utama.

Dalam ceramahnya, Ustad Arin Albantany menekankan makna Isra Miraj sebagai perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW yang luar biasa, mengingatkan umat Islam akan pentingnya meningkatkan keimanan dan ketakwaan. “Isra Miraj bukan hanya sekedar peristiwa sejarah, tapi juga pelajaran bagi kita untuk mempererat hubungan dengan Allah SWT,” ujarnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Lapas Serang, Riko Stiven, pejabat struktural, petugas, dan warga binaan Lapas Serang. Mereka mengikuti ceramah dengan khidmat dan antusias, serta melakukan sholawat dan doa bersama.

“Kami berharap perayaan Isra Miraj ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semua, serta memperkuat semangat untuk menjadi lebih baik,” kata Kepala Lapas Serang, Riko Stiven. Acara diakhiri dengan doa bersama dan pengucapan syukur kepada Allah SWT.

Sikat Peredaran Narkoba di Warkuk Ranau Selatan, Satres Narkoba Polres OKU Selatan Amankan Dua Pengedar dan Puluhan Gram BB

By On Rabu, Januari 21, 2026

 


MUARADUA, KabarViral79.Com – Komitmen Satuan Reserse Narkoba (Satres Narkoba) Polres OKU Selatan dalam memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya kembali membuahkan hasil. Dalam sebuah operasi penyergapan yang dilakukan di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, petugas berhasil meringkus dua orang tersangka beserta barang bukti sabu seberat 20,48 gram dan puluhan butir pil ekstasi berbagai logo.

Kapolres OKU Selatan melalui Kasat Narkoba, Iptu Roby Fachrian, S.H., didampingi Kanit I, Ipda Yusup Tri Wibowo MR, S.H., M.H., menjelaskan bahwa pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat pada Selasa (13/01/2026). Warga melaporkan adanya aktivitas transaksi narkotika yang meresahkan di Desa Kota Batu.

Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Satres Narkoba Polres OKU Selatan langsung bergerak melakukan pengintaian intensif di wilayah Danau Ranau. Setelah melakukan observasi mendalam, pada Selasa (20/01/2026) sekira pukul 18.05 WIB, petugas melakukan penggerebekan di sebuah rumah kontrakan yang berlokasi di Dusun Pantai Lama, Desa Kota Batu.

Dalam operasi tersebut, dua orang tersangka berhasil diamankan tanpa perlawanan, yakni:

BENI (46), seorang petani, warga Desa Tanjung Baru, OKU Selatan, EDO S. (29), warga Kelurahan Patih Galung, Kota Prabumulih.



Saat dilakukan penggeledahan di tempat kejadian perkara (TKP), petugas menemukan sebuah tas hitam merek Highmore milik tersangka BN yang sengaja disembunyikan di dalam kamar mandi. Setelah diperiksa, tas tersebut berisi paket narkotika dalam jumlah besar dengan rincian sebagai berikut:

Barang Bukti Narkotika:

Sabu-sabu: 8 paket plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat bruto 20,48 gram.

Ekstasi:

13 paket pil kuning logo Doraemon (6,11 gram), 2 butir pil hijau logo Whatsapp (0,75 gram), 1 butir pil merah muda logo LV (0,50 gram), 2 butir pil merah muda logo Granat (0,78 gram), Serta pecahan pil ekstasi seberat 0,34 gram.

Peralatan dan Uang Tunai:

1 unit timbangan digital, 1 bal plastik klip kosong, Uang tunai senilai Rp1.600.000,-.

Dari hasil interogasi, kedua tersangka mengakui bahwa barang haram tersebut diperoleh dari seorang pria berinisial ARI (40), warga Desa Serang Gas, Kabupaten Lampung Barat. Saat ini, identitas pemasok tersebut telah dikantongi dan tengah dalam pengejaran intensif oleh petugas (DPO).

Atas perbuatannya, kedua tersangka kini mendekam di sel tahanan Mapolres OKU Selatan dan dijerat dengan pasal berlapis, yakni:

Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terkait pengedaran narkotika golongan I dengan berat melebihi 5 gram.

Pasal 609 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 01 Tahun 2023 (KUHP Baru), terkait kepemilikan dan penguasaan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram.

Polres OKU Selatan menegaskan tidak akan memberikan toleransi sedikit pun bagi para pelaku kejahatan narkotika, guna menciptakan wilayah yang aman dan bersih dari narkoba. (Red/Udin)

Perihal Wali Murid Tidak Boleh Unggah Menu MBG di Medsos, Ini Kata Aktivis Lebak Selatan Deden Haditiya

By On Rabu, Januari 21, 2026

 

Aktivis Lebak Selatan, Deden Haditiya

Lebak, KabarViral79.Com – Aroma tidak sedap berkembang di kalangan masyarakat perihal wali murid yang tidak boleh berkomentar terkait menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diterima oleh anaknya.

Bahkan, beredar rumor bahwa wali murid harus menandatangani surat pernyataan yang berisi larangan untuk berkomentar, mengambil foto, serta memposting di media sosial terkait menu MBG.

Hal tersebut diungkapkan oleh Aktivis Lebak Selatan, Deden Haditiya, setelah dirinya melakukan wawancara dengan beberapa orang tua murid yang berhasil ia temui.

Menurut Deden, diketahui terdapat salah satu Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kecamatan Malingping yang mengumpulkan wali murid untuk menandatangani surat pernyataan. Surat tersebut berisi ketentuan agar wali murid tidak mengomentari, tidak mengambil gambar, serta tidak membawa pulang sisa makanan MBG.

“Ini luar biasa, kepala satuan pendidikan sampai berani melakukan upaya memaksa wali murid untuk diam dan tidak boleh mengemukakan pendapat dan aspirasi. Sehingga kami menduga ada unsur kepentingan di dalamnya, entah itu fee komisi atau transaksi haram di dalamnya yang didapat dari pengurangan mutu atau spesifikasi anggaran di dalamnya,” ungkap Deden.

(Cup/Tim)

Video: Penampakan Duit Rp 2,6 Miliar Hasil Pemerasan Bupati Pati Sudewo Cs

By On Rabu, Januari 21, 2026


JAKARTA, KabarViral79.Com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menampilkan tumpukan uang tunai senilai Rp 2,6 miliar yang disita dari Bupati Pati Sudewo dan tiga tersangka lain dalam kasus dugaan pemerasan terkait jual beli jabatan Perangkat Desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Uang miliaran rupiah tersebut menjadi barang bukti utama dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK, pada Senin, 19 Januari 2026.

Tumpukan uang itu diamankan dari penguasaan empat tersangka, yakni Bupati Pati Sudewo (SDW), Kepala Desa Karangrowo Abdul Suyono (YON), Kepala Desa Arumanis Sumarjiono (JION), dan Kepala Desa Sukorukun Karjan (JAN).

KPK menduga uang tersebut merupakan hasil pemerasan terhadap para calon perangkat desa yang ingin mendapatkan jabatan. Dana itu dikumpulkan secara bertahap melalui para kepala desa, sebelum akhirnya mengalir ke Sudewo selaku Bupati Pati. (*/red)

KOPDA Bangun Dapur Gizi Gratis di Kasemen, Dukung Program Nasional Pemenuhan Gizi

By On Rabu, Januari 21, 2026

 


SERANG, KabarViral79.Com — Koperasi Santri Nusantara (KOPDA) memulai pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis di lingkungan Pondok Pesantren Ali Daud/Al-Hikmah, Kampung Cisantri, Kelurahan Kilasah, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten, Rabu (21/1/2026).

Pembangunan SPPG ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program Badan Gizi Nasional (BGN) dalam upaya pemenuhan gizi masyarakat, khususnya santri, pelajar, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Acara peletakan batu pertama di hadiri oleh Camat Kasemen, Lurah Kasemen, Kamtibmas Polsek Kasemen, Babinsa, perwakilan M3CB, RT/RW setempat tentunya Pimpinan Pondok pesantren Ali Daud/Al-Hikmah

Camat Kasemen Sugiri mengatakan, keberadaan dapur SPPG sangat penting untuk menekan angka gizi buruk dan stunting di wilayahnya yang selama ini tergolong tinggi.

“Kasemen ini termasuk wilayah dengan angka gizi buruk dan stunting tertinggi. Dengan adanya SPPG, kami berharap ke depan tidak ada lagi anak-anak yang mengalami gizi buruk maupun stunting,” ujar Sugiri usai peletakan batu pertama.

Sugiri menjelaskan, dapur gizi yang dibangun oleh Koperasi Santri Nusantara ini merupakan SPPG ke-19 di Kecamatan Kasemen, dengan 18 dapur sebelumnya sudah beroperasi. Namun, SPPG yang diinisiasi khusus oleh Koperasi Santri Nusantara ini disebut sebagai yang pertama berbasis santri di wilayah tersebut.

“Ini luar biasa, karena baru kali ini ada inisiatif dari Koperasi Santri Nusantara. Ini sangat membantu program pemerintah dalam pemenuhan gizi anak sekolah dan santri,” katanya.

Menurut Sugiri, satu dapur SPPG dapat melayani hingga 2.500–3.000 penerima manfaat, dengan tahap awal pelayanan dilakukan secara bertahap melalui proses verifikasi warga yang belum terjangkau.

Ketua RT 027 Lingkungan Cisantri, Sunario, menyambut baik pembangunan dapur tersebut. Ia berharap kehadiran SPPG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar.

“Kami sangat bersyukur. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki gizi warga dan santri, sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar,” ujar Sunario.

Pimpinan Pondok Pesantren Ali Daud/Al-Hikmah, Ustadz Bustomi, juga berharap pembangunan dapur santri ini berjalan lancar dan membawa kemaslahatan bagi seluruh santri dan tenaga pendidik.

“Kami berharap pembangunan ini diberi kelancaran dan benar-benar memberi manfaat besar bagi santri di Kecamatan Kasemen,” katanya.

Sementara itu, Bendahara Majelis Mudzakaroh Muhtadi Cidahu Banten (M3CB), Muntako, menyampaikan apresiasinya atas inisiatif tersebut.

“Kami dari M3CB sangat mengapresiasi adanya Dapur Santri Nusantara ini. Mudah-mudahan menjadi maslahat bagi santri, para kiai, dan masyarakat secara umum,” ujarnya.

Koordinator DSN Banten, Iif Arifianto, menambahkan bahwa secara program, setiap Kecamatan direncanakan memiliki maksimal dua Dapur Santri Nusantara, dengan jarak antar dapur maksimal tujuh kilometer. Ia juga memastikan bahwa seluruh titik dapur telah terdaftar secara resmi dan memiliki ID serta titik koordinat SPPG.

“Insya Allah, seluruh data dapur akan diperlihatkan secara resmi kepada lembaga terkait bersamaan dengan penyerahan kunci operasional,” kata Iif.

Pembangunan dapur gizi ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam mendukung program makan bergizi gratis sekaligus memperkuat peran pesantren dalam pembangunan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas.

Video: Bupati Pati Sudewo Tetapkan Tarif Rp 165-225 Juta untuk Calon Perangkat Desa

By On Rabu, Januari 21, 2026


JAKARTA, KabarViral79.Com – Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Asep Guntur Rahayu mengatakan, Bupati Pati Sudewo (SDW) menetapkan tarif Rp 165 juta hingga Rp 225 juta untuk calon Perangkat Desa.

Asep mengatakan, angka tersebut telah di-mark up dari Rp 125 juta hingga Rp 150 juta oleh dua Kades, yaitu YON dan JION yang menjadi tim sukses Sudewo saat maju Pilkada.

“Berdasarkan arahan SDW, YON dan JION kemudian menetapkan tarif sebesar Rp 165 juta sampai Rp 225 juta untuk setiap calon perangkat desa,” ujar Asep dalam Konferensi Pers perkara dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 20 Januari 2026.

“Jadi tiap Perangkat Desa itu diminta Rp 165 juta sampai dengan Rp 225 juta untuk mendaftar ya. Kemudian besaran tarif tersebut sudah di-mark up oleh YON dan JION dari sebelumnya Rp 125 Juta sampai dengan Rp 150 juta," imbuh Asep. 

Bukan hanya mematok tarif, kata Asep, dalam praktiknya, orang-orang kepercayaan Sudewo juga melakukan berbagai ancaman dalam proses pengumpulan uang tersebut. (*/red)

Video: Bupati Pati Sudewo Kena OTT KPK Terkait Kasus Dugaan Suap Jual Beli Jabatan

By On Rabu, Januari 21, 2026


JAKARTA, KabarViral79.Com – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pati Sudewo dan kawan-kawan berkaitan dengan dugaan suap jual beli jabatan.

"Terkait pengisian jabatan Kaur, Kasi, ataupun Sekdes (Sekretaris Desa)," kata Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa, 20 Januari 2026.

KPK membawa Sudewo bersama tujuh orang lainnya yang terjerat OTT ke Jakarta. Tiga di antara mereka merupakan koordinator kecamatan (pengepul). (*/red)

Video: KPK Ungkap Dugaan Pemerasan Pengisian Perangkat Desa di Pati

By On Rabu, Januari 21, 2026


JAKARTA, KabarViral79.Com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap secara rinci kronologi dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dalam pengisian jabatan Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah. 

Perkara ini terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK, pada Selasa, 20 Januari 2026.

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan, praktik tersebut bermula dari pengumuman Pemerintah Kabupaten Pati pada akhir 2025 terkait rencana pembukaan formasi perangkat desa pada Maret 2026. 

Dari total 21 Kecamatan dengan 401 Desa dan 5 Kelurahan, tercatat sekitar 601 jabatan Perangkat Desa dalam kondisi kosong.

"Informasi tersebut kemudian diduga dimanfaatkan oleh SDW selaku Bupati Pati Periode 2025-2030 bersama sejumlah orang kepercayaannya untuk meminta sejumlah uang kepada para calon Perangkat Desa,” kata Asep dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube KPK RI. (*/red)

Ketua PMI Bireuen Turun Langsung Layani Korban Banjir dan Longsor di Alue Limeng

By On Selasa, Januari 20, 2026

Tim Kesehatan PMI Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta didampingi Ketua PMI Bireuen memberi pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban banjir dan longsor di Alue Limeng, Jeumpa.  


BIREUEN, KabarViral79.Com - Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bireuen bersama relawan PMI setempat dan Tim Kesehatan PMI Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, melaksanakan kegiatan kemanusiaan bagi korban banjir bandang dan tanah longsor di Desa Alue Limeng, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, Selasa, 20 Januari 2026.

Kegiatan tersebut meliputi pengobatan gratis, pelayanan dukungan psikososial (Dukps), penyerahan bantuan logistik, serta perlengkapan sekolah bagi warga terdampak yang masih berada di lokasi pengungsian.

Ketua PMI Kabupaten Bireuen, Edi Saputra, turut hadir dan terlibat langsung dalam seluruh rangkaian kegiatan. Bahkan, ia ikut memasak bersama para korban bencana ekologis yang masih tinggal di tenda pengungsian serta makan bersama warga sebagai bentuk solidaritas dan empati.

Ketua PMI Bireuen, Edi Saputra menyerahkan bantuan kepada anak-anak korban banjir dan longsor di titik pengungsi Alue Limeng, Jeumpa. 


Edi Saputra menyampaikan, keterlibatan langsung pengurus PMI di lapangan merupakan bagian dari komitmen organisasi dalam memberikan pelayanan kemanusiaan tanpa jarak antara pengurus, staf, dan relawan.

“Di PMI Bireuen tidak ada sekat antara pengurus, staf, dan relawan. Kami selalu bersama-sama di lapangan, baik dalam penyaluran bantuan maupun pelayanan kemanusiaan lainnya,” ujarnya.

Menurutnya, kebersamaan tersebut menjadi kunci terjaganya semangat kerja kemanusiaan yang solid dan berkelanjutan dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana.

PMI Bireuen memastikan akan terus hadir mendampingi para korban bencana, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar, layanan kesehatan, serta pemulihan psikososial hingga kondisi masyarakat kembali pulih. (Joniful Bahri) 

Tawa Bocah Pengungsi di Alue Kuta Warnai Duka Banjir Bireuen saat Terima Baju Baru dari Istri HRD

By On Selasa, Januari 20, 2026

Hj Faridah Adam, istri H Ruslan Daud (HRD) saat menyerahkan dan mengenakan baju baru untuk seorang bocah pengungsi, di Alue Kuta, Kecamatan Jangka, Bireuen, Aceh.  


BIREUEN, KabarViral79.Com – Di tengah keterbatasan hidup di lokasi pengungsian akibat banjir dan tanah longsor, momen haru sekaligus menyejukkan hati terekam di Desa Alue Kuta, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, Aceh.

Sejumlah bocah pengungsi tampak ceria dan penuh rasa syukur saat menerima bantuan, terutama pakaian baru, dari Hj. Faridah Adam, istri H. Ruslan Daud (HRD), Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Senin sore, 19 Januari 2026.

Meski harus tinggal di pengungsian dan jauh dari rumah yang rusak akibat bencana, wajah-wajah polos anak-anak itu sama sekali tak menunjukkan kesedihan.

Sebaliknya, tawa dan kegembiraan mereka justru menjadi pusat perhatian para pengungsi lainnya.

Bantuan yang disalurkan meliputi kebutuhan pokok hingga pakaian baru. Saat pakaian dibagikan, para bocah dari desa pesisir Bireuen itu tak henti-hentinya tertawa, melompat kegirangan, dan memamerkan baju yang baru mereka terima.

“Makasih bu HRD, makasih Ibu Hajjah Faridah,” ucap Muhammad Farid, salah seorang bocah pengungsi yang menerima pakaian baru.

Hj Faridah Adam, istri H Ruslan Daud (HRD) saat menyalurkan berbagai bantuan untuk pengungsi di Desa Alue Kuta, Kecamatan Jangka, Bireuen. 


Muhammad Farid saat ini mengungsi bersama kedua orang tuanya di kompleks Dayah Istiqamatuddin Pasi, Desa Alue Kuta.

Rumah keluarganya hancur akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah tersebut pada 26 November 2025 lalu.

Puncak kebahagiaan anak-anak yang tinggal di desa pesisir yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka itu terlihat jelas ketika mereka menerima pakaian baru—sebuah hadiah sederhana namun sangat berarti di tengah kondisi darurat pasca bencana.

“Yee, yee dapat baju,” teriak para bocah dengan suara riang, disambut senyum lebar dan ucapan terima kasih yang berulang kali dilontarkan.

Momen tersebut menjadi pengingat bahwa di tengah duka dan penderitaan akibat bencana alam, kepolosan serta ketulusan anak-anak kerap menjadi sumber penguat dan pelipur lara bagi para pengungsi dewasa.

Tawa dan rasa syukur mereka seakan menyalurkan energi positif, menguatkan harapan agar para korban tetap tegar dan tabah menghadapi ujian dari Allah SWT. (Joniful Bahri)

GMAKS: Pemeliharaan Jalan diduga Disulap Jadi Bancakan Anggaran di Tanjakan Bangangah

By On Selasa, Januari 20, 2026



Serang, KabarViral79.Com — Aroma busuk dugaan korupsi kembali menyeruak dari proyek infrastruktur Pemerintah Provinsi Banten. Kali ini, proyek bertajuk Pemeliharaan Rutin Tanjakan Bangangah Tahun Anggaran 2025 disorot tajam oleh Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS) karena dinilai sarat rekayasa, mark-up, dan dugaan volume fiktif, Selasa, (20/1/2026).

Melalui laporan pengaduan resmi yang dilayangkan ke Polda Banten, Kejati Banten, hingga BPK RI Perwakilan Banten, GMAKS mengungkap dugaan penyimpangan serius dalam proyek bernilai Rp 644.593.500 yang dikelola UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pandeglang, Dinas PUPR Provinsi Banten, dengan pelaksana CV Pandeglang Raya Putri.

Alih-alih fokus pada fungsi keselamatan dan struktur jalan, proyek “pemeliharaan rutin” tersebut justru didominasi pengadaan tanaman rambat sintetis, yang dinilai tidak relevan dengan esensi pemeliharaan infrastruktur jalan.

Ketua GMAKS Provinsi Banten, Saeful Bahri, menyebut pola ini sebagai bentuk pengelabuan anggaran yang patut dicurigai.

“Ini pemeliharaan jalan atau proyek kosmetik? Uang rakyat hampir Rp 650 juta hanya dihabiskan untuk tanaman sintetis. Ini bukan sekadar keliru, tapi patut diduga sebagai akal-akalan anggaran,” tegas Saeful Bahri dalam keterangannya.

Lebih jauh, Saeful Bahri membeberkan hasil observasi lapangan yang menunjukkan selisih volume sangat mencolok antara kontrak dan realisasi fisik. Dari kontrak 31.120 unit tanaman sintetis, di lapangan hanya terpasang sekitar 8.400 unit. Artinya, terdapat dugaan 22.720 unit fiktif yang berpotensi merugikan negara hingga Rp 470.603.993, atau hampir 75 persen dari total nilai kontrak.

“Kalau hitung-hitungan di lapangan saja sudah jomplang sejauh ini, aparat penegak hukum jangan tutup mata. Ini bukan kesalahan teknis, ini indikasi kejahatan anggaran,” kata Saeful Bahri.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti dugaan pelanggaran prosedur pengadaan, termasuk kewajaran harga di E-Katalog serta spesifikasi yang diduga diarahkan untuk kepentingan pihak tertentu.

“Kami menduga kuat ada penyalahgunaan wewenang yang sistematis. Karena itu kami minta PPK, Pokja Pemilihan, hingga Kepala UPTD dipanggil dan diperiksa. Jangan biarkan uang negara dijadikan bancakan,” tambahnya.

Atas dasar temuan tersebut, GMAKS secara resmi meminta Dirreskrimsus Polda Banten untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh, demi menyelamatkan keuangan negara dan memutus mata rantai praktik korupsi di sektor infrastruktur Provinsi Banten. (*/red)

Ruas Jalan Cibarengkok – Gununggede Rusak Berat, Warga: Masyarakat Susah Sejahtera Kalau Kondisi Jalan Rusak

By On Selasa, Januari 20, 2026

 

Kondisi ruas jalan Cibarengkok-Gununggede Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak Provinsi Banten

LEBAK, KabarViral79.Com – Warga di Desa Gununggede, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Banten, mengeluhkan kondisi jalan Cibarengkok – Gununggede yang rusak berat. Jalan yang sudah bertahun – tahun tidak tersentuh perbaikan ini merupakan penghubung antara Desa Cibarengkok dengan Desa Gununggede. Ruas jalan ini merupakan akses utama dalam menunjang aktivitas warga.

Jalan sepanjang kurang lebih 10 kilometer ini, sekitar 7 kilometer berada di wilayah Desa Cibarengkok dan 3 kilometer masuk dalam wilayah Desa Gununggede, dimana badan jalan kondisinya didominasi berupa bebatuan bercampur dengan tanah merah. Dimusim penghujan, jalan sangat lincin dan susah dilintasi. Jangankan roda 4, roda 2 pun harus ekstra hati – hati untuk melintas di jalan ini.

Penuturan warga, tidak sedikit pengendara roda dua banyak yang mengalami kecelakaan, jatuh dan tergelincir, akibat jalan licin karena bebatuan bercampur tanah merah.

Sebagai akses utama, ruas jalan ini menjadi urat nadi yang sangat vital dalam menunjang aktifitas warga untuk mengangkut hasil bumi, anak-anak sekolah, tenaga pendidik dan aktivitas warga lainnya.

“Ruas jalan ini adalah akses utama kami dalam segala aktivitas. Jalan ini menjadi urat nadi penggerak perekonomian warga,” ujar Pandi, warga setempat, Selasa, 20/01/2026.

Pandi memaparkan, masyarakat pedesaan yang sebagian besar mata pencaharian utamanya adalah bertani dan berkebun, akibat jalan yang rusak tersebut menjadi penyebab kendala utama, susah menjual hasil pertaniannya. Karena kendaraan roda 4 sulit untuk bisa melintasi jalan ini.

“Apalagi disaat musim hujan, truk pengangkut hasil bumi tidak bisa lewat. Kalau dipaksakan melintas, resikonya mogok dijalan,” ujarnya.

Akibatnya lanjut Pandi, perekonomian masyarakat menjadi sulit dan kemiskinan semakin menjadi momok yang sangat mengerikan.

“Susah rasanya masyarakat Desa Gununggede untuk hidup sejahtera kalau kondisi jalan masih seperti sekarang ini,” ungkapnya.

Terpisah, Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lebak, Hamdan Soleh, mengatakan bahwa pada tahun 2026 ini Pemkab Lebak sudah menganggarkan untuk pembangunan ruas jalan tersebut.

“Untuk yang masuk wilayah Desa Cibarengkok nanti akan dibangun melalui APBD Lebak. Kontruksi Beton, panjangnya 500 meter dan untuk yang masuk wilayah Desa Gununggede diusulkan melalui Program Bangun Jalan Desa Sejahtera atau Bang Andra,” katanya.

(Cup/Red)

Video: Mantan Wamenaker Noel Hadiri Sidang Dakwaan, Akui Jadi Gembong Korupsi

By On Selasa, Januari 20, 2026


JAKARTA, KabarViral79.Com - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau Noel menyindir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan pemerasan penerbitan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Menurutnya KPK telah menarasikan dirinya seolah-olah sebagai gembong korupsi sehingga dia menyatakan sebagai gembong korupsi.

"Apalagi kita liat orkestrasi yang dinarasikan KPK sebagai gembong. Sekarang saya bilang saya gembong, ya saya gembong," ujarnya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin, 19 Januari 2026.

Dia bahkan memerintahkan agar semua Kementerian melakukan korupsi massal.

Dia tidak mengelak mengenai penyitaan 32 mobil dan siap bertanggung jawab untuk menghadapi proses hukum.

"Semoga orkestrasi yang basisnya kebohongan bisa kita hentikan. Kita tak mau penegak hukum basisnya kebohongan. Apalagi Presiden menyampaikan berkali-kali KPK telah melakukan kegagalan dalam penanganan kasus korupsi, karena KPK melakukan penanganan korupsi dengan penangkapan, padahal di UU KPK ada pencegahan," pungkasnya. (*/red)

Video: Bupati Pati Sudewo Dikabarkan Terjaring OTT KPK

By On Selasa, Januari 20, 2026


JAKARTA, KabarViral79.Com - Juru Bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo mengatakan, Operasi Tangkap Tangan (OTT) tidak hanya terjadi di Kota Madiun, melainkan juga di Kabupaten Pati.

Budi pun menkonfirmasi, salah satu pihak ditangkap saat OTT di Pati adalah Bupati Sudewo.

"Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangkap di Pati adalah saudara SDW," ujar Budi kepada awak media di Jakarta, Senin, 19 Januari 2026. 

Budi memastikan, Sudewo saat ini tengah diperiksa oleh penyidik. Namun lokasinya tidak diterbangkan ke Jakarta, malinkan di Polres Kudus.

"Saat ini, Ybs sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh tim di Polres Kudus," ujar Budi. (*/red)

Harga Minyakita di Konsumen Beragam, Pemerintah Sebut Produsen Menjual di Bawah HET

By On Senin, Januari 19, 2026

 


Serang, KabarViral79.Com – Harga Minyakita di tingkat konsumen beragam, ada yang dijual sesuai harga eceran tertinggi (HET) namun ada juga yang dijual di atas HET. Terkait hal itu, Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten Serang menyebutkan, bahwa produsen Minyakita telah menjual produknya sesuai dengan ketentuan pemerintah atau di bawah HET.

Adapun berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak menyebutkan, bahwa HET untuk Minyakita sebesar Rp15.700 per kilogram. Namun harga di tingkat pengecer ada yang mencapai Rp17.000 hingga 19.000 per kilogram.

Kepala Disperindag Provinsi Banten Babar Suharso mengatakan, untuk saat ini HET Minyakita Rp15.700 per kilogram.

“Kalau Wilmar, itu menjual ke D1 tentu di bawah HET, karena HET itu batas regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah,” ujarnya pada, Senin (20/1/2026).

Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian (Diskoumperindag) Kabupaten Serang Titi Purwitasari menjelaskan, adanya perbedaan harga minyak goreng di tingkat konsumen dikarenakan harga beli dari distributor sudah mulai mahal. “Saya dapat informasi ada yang beli di distributor Rp17.000 per kilogram,” katanya kepada para awak media , Senin (20/1/2026).

Ia memastikan, produsen seperti Wilmar dalam menjual Minyak kita ke Bulog dan Distributor di bawah HET.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Universitas Pamulang (UNPAM) Serang Nur Fahruki mengatakan, terjadinya perbedaan harga di tingkat eceran karena disebabkan lemahnya implementasi regulasi Permendag terbaru, sehingga beberapa pedagang masih menetapkan harga di atas HET.

“Saya melihat beberapa Produsen perusahaan swasta yang mengikuti regulasi, menunjukkan pihak swasta sdh mengikuti regulasi,” kata Fahruki.

Terpisah, Manajer Humas Kawasan Industri Terpadu Wilmar (KITW) Bambang Wisnumurthy saat dikonfirmasi menyampaikan, pihaknya dalam menjual Minyakita ke distributor dan Bulog mengikuti regulasi/ Peraturan yang dikeluarkan pemerintah dan dibawah harga HET.

Aktivis Lebak Selatan Deden Haditiya Menduga Menu MBG Berbau Korupsi

By On Senin, Januari 19, 2026

 

Aktivis Lebak Selatan, Deden Haditiya

LEBAK, KabarViral79.Com – Aktivis Lebak Selatan, Deden Haditiya, menyoroti perihal menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang didistribusikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia menduga menu MBG tersebut tidak sesuai dengan food cost sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis) MBG. Menurutnya, menu yang saat ini diberikan oleh SPPG kepada penerima manfaat dinilai tidak proporsional dari sisi harga.

Deden mengaku, berdasarkan hasil pengamatan yang ia lakukan, menu MBG yang disajikan dalam satu porsi terdapat indikasi penyimpangan anggaran dan diduga merupakan tindak pidana korupsi karena berpotensi merugikan keuangan negara.

“Kami mencium aroma korupsi dalam menu yang disajikan oleh beberapa SPPG di Lebak Selatan. Ini merugikan keuangan negara,” ujar Deden, Senin (19/01/2026).

Berdasarkan Juknis yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN), semestinya yayasan dan atau mitra pemilik SPPG tidak boleh mengambil keuntungan dengan cara mengurangi food cost, karena BGN telah mengalokasikan margin tersendiri bagi yayasan maupun mitra.

Dari anggaran yang digelontorkan tersebut, papar Deden, pemilik SPPG telah mendapatkan insentif sebesar enam juta rupiah per hari serta tiga ribu rupiah per porsi untuk operasional SPPG.

“Bayangkan saja, jika dalam satu penerima manfaat terdapat kebocoran food cost lima ratus rupiah saja, maka potensi kerugian negara dalam satu hari cukup fantastis, mengingat jumlah penerima manfaatnya sangat banyak,” katanya.

Ia juga menilai lemahnya pengawasan pemerintah di lapangan menjadi celah terjadinya praktik manipulatif yang dilakukan oleh SPPG dalam penggunaan anggaran MBG.

“Selama ini hampir tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh BGN. Kepala SPPG sebagai kepanjangan tangan BGN sepertinya tidak berdaya menghadapi kepentingan yayasan atau mitra pemilik SPPG,” ujarnya.

Atas persoalan tersebut, Deden menegaskan akan terus melakukan penelusuran terhadap SPPG dalam penyajian menu makan bagi penerima manfaat.

“Kami akan terus menggalang, mengumpulkan informasi serta fakta lapangan dalam penyaluran MBG di setiap sekolah di Kabupaten Lebak, terutama di wilayah Lebak Selatan,” pungkasnya.

(Tim/Red)

740 Mahasiswa Umuslim KKM Tahap II Diterjunkan ke 12 Kecamatan Terdampak Banjir dan Longsor di Bireuen

By On Senin, Januari 19, 2026

Rektor Universitas Almuslim, Dr. Marwan, M.Pd saat melakukan penyerahan mahasiswa KMM kepada Wakil Bupati Bireuen, Ir. H. Razuardi, MT di halaman Kantor  Bupati setempat.  


BIREUEN, KabarViral79.Com - Sebanyak 740 mahasiswa Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Universitas Almuslim (Umuslim) Peusangan, Kabupaten Bireuen, resmi diterjunkan ke 26 Gampong di 12 Kecamatan yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor.

KKM Tahap II Angkatan XXVIII Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 ini dilepas di halaman Kantor Bupati Bireuen, Senin, 19 Januari 2026.

Penyerahan mahasiswa KKM dilakukan oleh Rektor Universitas Almuslim, Dr. Marwan, M.Pd kepada Wakil Bupati Bireuen diwakili oleh mewakili Bupati Bireuen, Ir. H. Razuardi, MT.

Rektor Umuslim, Dr. Marwan, M.Pd menjelaskan, sebelumnya pada masa tanggap darurat bencana, sebanyak 183 mahasiswa telah lebih dahulu mengikuti KKM Tahap I di Kecamatan Peusangan, Peusangan Selatan, dan Jangka.

Dengan tambahan 740 mahasiswa pada Tahap II, total peserta KKM Umuslim tahun ini mencapai 923 orang dari berbagai program studi.

“Pada KKM tahap pertama, mahasiswa terlibat langsung membantu penyeberangan warga, penyaluran bantuan logistik, pendidikan darurat, layanan kesehatan, hingga dapur umum di gampong-gampong terdampak,” ujar Marwan.

Untuk KKM Tahap II, mahasiswa disebar ke 12 kecamatan, yakni Peusangan, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng, Jangka, Kutablang, Kota Juang, Jeumpa, Peulimbang, Peudada, Jeunieb, Simpang Mamplam, dan Samalanga.

Wakil Bupati Bireuen, Ir. H. Razuardi, MT didampingi Rektor Universitas Almuslim, Dr. Marwan, M.Pd ikut menyerahan  mahsiswa KKM. kepada para camat di halaman Kantor  Bupati setempat. 


Marwan berharap, kehadiran mahasiswa selama satu bulan di desa-desa dapat memberi dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan penguatan sosial pascabencana, sejalan dengan program “Mahasiswa Berdampak” dari Kemendikti Saintek.

“Mahasiswa kami diharapkan mampu membantu meringankan beban masyarakat, mengajar anak-anak, mendukung layanan kesehatan, serta mengaplikasikan ilmu pengetahuan sesuai bidang masing-masing,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Bireuen, Ir. H. Razuardi, MT menegaskan, pelaksanaan KKM tahun ini memiliki makna strategis karena berlangsung di tengah proses pemulihan pasca bencana.

“Mahasiswa tidak hanya menjalankan kewajiban akademik, tetapi juga misi kemanusiaan. Jadikan KKM sebagai ruang pengabdian nyata untuk membantu masyarakat bangkit,” ujar Razuardi.

Ia menambahkan, KKM merupakan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kontribusi konkret Universitas Almuslim dalam mendukung pembangunan daerah. Mahasiswa diharapkan mampu melakukan transfer pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman akademik kepada masyarakat.

“Jaga nama baik kampus, bangun komunikasi sosial yang baik, dan jadilah bagian dari solusi di tengah masyarakat,” harap Razuardi. 

Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran pimpinan Universitas Almuslim, para kepala SKPK Kabupaten Bireuen, para camat dari 12 kecamatan, dosen pembimbing, panitia KKM, serta seluruh mahasiswa peserta KKM. (Joniful Bahri)