-->

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Fraksi-fraksi DPR Sepakat Tunjangan Dievaluasi

By On Selasa, September 02, 2025

Massa demo DPR kembali padati gerbang utama DPR. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Sejumlah Fraksi akhirnya menghentikan hingga meminta evaluasi pemberian tunjangan fantastis anggota DPR, usai didemo ratusan ribu orang di sejumlah wilayah di Indonesia selama sepekan terakhir.

Tunjangan DPR yang menjadi sorotan publik tertuang dalam surat edaran Sekjen DPR RI No KU.00/9414/DPR/RI/XII/2010.

Dalam surat edaran itu, terdapat sejumlah komponen tunjangan anggota DPR mulai dari tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi intensif, hingga berbagai fasilitas seperti uang sidang, asisten anggota, listrik, telepon, dan tunjangan beras.

Sorotan publik makin tajam saat mengetahui tiap anggota DPR mendapatkan tunjangan rumah senilai Rp 50 juta per bulan.

Setelah mendapatkan kritik keras, Fraksi-fraksi partai di DPR lalu buka suara, menyetujui untuk mengevaluasi tunjangan bagi para anggota DPR.

Fraksi PDI-P setuju tunjangan hingga fasilitas yang tak patut diterima DPR dihentikan. PDI-P memandang hak-hak yang melekat untuk para anggota DPR memang sudah seharusnya memperhatikan nilai etik, empati, dan simpati.

Anggota DPR RI Fraksi PDI-P yang juga Ketua Banggar DPR, Said Abdullah mengatakan, PDI-P setuju untuk menghentikan anggaran tunjangan hingga fasilitas yang tidak patut untuk para anggota DPR RI.

Dia juga memastikan semua yang terjadi akan menjadi pelajaran bagi para legislator.

“Atas pertimbangan pertimbangan di atas, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI meminta untuk dihentikan tunjangan perumahan terhadap anggota DPR serta fasilitas lainnya yang di luar batas kepatutan, dan semua itu akan menjadi pelajaran buat kami ke depannya,” ujar Said kepada wartawan, Sabtu, 30 Agustsu 2025.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono juga buka suara terkait gelombang protes masyarakat terkait tunjangan DPR.

Menurutnya, Fraksi Gerindra sepakat tunjangan DPR dihentikan dan ditinjau ulang.

“Dalam hal ini, Fraksi Gerindra telah mendengar keluhan serta tuntutan masyarakat, terutama terkait tunjangan-tunjangan anggota Dewan yang mencederai perasaan dan kepercayaan rakyat. Untuk itu, kami siap untuk meninjau ulang serta menghentikan tunjangan-tunjangan tersebut,” ujar Budisatrio kepada wartawan, Sabtu, 30 Agustus 2025.

Budisatrio juga menginstruksikan seluruh anggota DPR Fraksi Partai Gerindra untuk tidak melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.

Ia memerintahkan agar seluruh anggota fraksi tetap berada di Indonesia serta turun langsung untuk berkomunikasi dan memahami keresahan masyarakat saat ini.

Ketua Fraksi Partai Golkar, Muhammad Sarmuji juga memastikan pihaknya siap jika tunjangan DPR RI dievaluasi.

Namun ia juga meminta semua anggota DPR mulai menjaga sikap ke depannya.

“Kita sudah menyatakan lebih dulu kemarin bahwa kami siap dievaluasi dan direvisi fasilitas kami jika dipandang berlebihan,” ujar Sarmuji.

Sarmuji juga meminta agar semua anggota DPR dan DPRD mulai menjaga sikap. Ia mengingatkan pentingnya mengukur kepatutan diri di depan publik.

Sekretaris Fraksi PKB, Jazilul Fawaid juga buka suara terkait tunjangan DPR disorot warga hingga menjadi salah satu pemicu demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia belakangan ini. Dia setuju tunjangan DPR dievaluasi.

“Kami setuju evaluasi tunjangan dengan tetap meningkatkan kinerja anggota,” kata Jazilul.

Jazilul juga memastikan akan terus mengevaluasi kinerja anggota DPR dari Fraksi PKB.

Ia memastikan anggota DPR dari fraksinya yang tidak perform akan diingatkan dan ditindak tegas.

Ketua Fraksi Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyampaikan permohonan maaf atas nama Fraksi Partai Demokrat terkait isu tunjangan anggota DPR.

Ia pun memastikan Fraksi Partai Demokrat siap mengevaluasi tunjangan anggota DPR RI.

“Kami siap dikritisi, siap dievaluasi, dan terus menjadi bagian dari aspirasi masyarakat,” ujar Ibas.

Ibas juga menekankan pentingnya introspeksi dan kontemplasi. Terkait isu tunjangan DPR, ia menyampaikan permohonan maaf atas nama Fraksi Partai Demokrat dan keseluruhan anggota DPR.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga menyampaikan pernyataan sikap atas situasi terkini yang terjadi.

PKS menyatakan mendukung ditiadakannya tunjangan rumah dinas anggota DPR RI.

“Pertama, mendukung keputusan DPR RI untuk meniadakan tunjangan rumah dinas anggota DPR RI,” kata Sekjen PKS, M Kholid.

Kholid mengatakan, sikap PKS yang mendukung ditiadakannya tunjangan rumah dinas anggota DPR RI selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan pengelolaan APBN yang efektif, efisien, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Menurutnya, sikap PKS ini merupakan arahan dari Presiden PKS dr Almuzzammil Yusuf untuk menanggapi aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Sekretaris Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni buka suara terkait tunjangan DPR RI yang belakangan disorot publik hingga jadi salah satu pemicu demonstrasi besar-besaran beberapa hari belakangan.

Dia setuju ada evaluasi total tunjangan yang diterima para anggota DPR.

“Saya dukung evaluasi tunjangan yang diterima anggota DPR RI, setuju evaluasi secara total,” kata Sahroni.

Sahroni juga memastikan segala tunjangan hingga gaji yang diterima akan diberikan kepada masyarakat jika nantinya dievaluasi.

Ia juga berharap para anggota DPR lain berlaku demikian.

“Untuk saya semua gaji dan tunjangan dari dulu selalu saya berikan kembali ke masyarakat itu wajib,” ujarnya.

Ketua Fraksi PAN DPR RI, Putri Zulkifli Hasan mengatakan, fraksinya siap mendukung evaluasi terhadap tunjangan ataupun fasilitas yang melekat pada anggota Dewan.

Menurutnya, langkah itu merupakan upaya perbaikan dan berkelanjutan.

“Fraksi PAN memandang evaluasi sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan. Kami siap mengikuti setiap prosesnya, selama dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip kepatutan,” ujar Putri.

Putri juga mengajak seluruh anggota fraksinya terus mengedepankan sikap sederhana dan berfokus pada kerja-kerja kerakyatan.

Dia menegaskan, kesederhanaan bukan hanya soal gaya hidup, tetapi mencerminkan kesadaran bahwa setiap fasilitas dan amanah yang diterima adalah titipan rakyat.

Pernyataan sikap dari seluruh Fraksi di DPR ini menjadi jawaban dari gelombang protes masyarakat yang terjadi dalam sepekan terakhir. Publik menunggu realisasi dari komitmen kedelapan fraksi DPR tersebut. (*/red)

Soal 17+8 Tuntutan Rakyat, DPR: Hapus Tunjangan Rumah dan Janji Perkuat Partisipasi Publik

By On Minggu, September 07, 2025

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad saat Konferensi Pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 05 September 2025. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Setelah desakan besar-besaran dari mahasiswa dan masyarakat, pimpinan DPR akhirnya angkat bicara.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan enam poin keputusan hasil rapat konsultasi pimpinan DPR dengan Fraksi-fraksi.

“Poin pertama, DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025,” kata Dasco saat konferensi pers, Jumat malam, 05 September 2025.

Kedua, kata dia, DPR melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri terhitung sejak 1 September 2025, kecuali menghadiri undangan kenegaraan.

Ketiga, lembaga legislatif itu akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi, meliputi biaya listrik, jasa telpon, komunikasi intensif, hingga tunjangan transportasi.

Selanjutnya, anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya.

“Lima, Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan, beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui mahkamah partai politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud,” tutur Dasco.

Terakhir, DPR akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya.

“Adapun sebagai bentuk transparansi apa yang kemudian sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan, serta hal-hal lain. Ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media,” ujarnya.

Diketahui sebelumnya, tuntutan rakyat ini disusun dan lahir dari sekelompok influencer seperti Andovi Da Lopez, Salsa Erwin, hingga Jerome Polin yang merangkum berbagai aspirasi rakyat.

Daftar 17+8 Tuntutan Rakyat ini lahir dari gabungan berbagai kanal aspirasi publik, seperti desakan 211 organisasi masyarakat sipil, siaran pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), pernyataan sikap Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan UI, dan pernyataan sikap Center for Environmental Law & Climate Justice Universitas Indonesia.

Sebanyak 17 tuntutan rakyat itu memiliki tenggang waktu hingga 5 September 2025 untuk direalisasikan oleh pihak eksekutif, legislatif, hingga aparat keamanan itu.

Berikut isi 17+8 Tuntutan Rakyat:

1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran. 

2. Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.

3. Bekukan kenaikan gaji tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun).

4. Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR).

5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah.

6. Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik

7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.

8. Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.

9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.

10. Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia

11. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM.

12. Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.

13. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.

14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi. 

15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia.

16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak. 

17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.

Selain 17 poin tersebut, terdapat delapan tuntutan jangka panjang dengan tenggang waktu untuk direalisasikan hingga 31 Agustus 2026, yakni:

1. Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran

2. Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif

3. Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil

4. Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor

5. Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian agar Profesional dan Humanis 

6. TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian 

7. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen

8. Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan.

(*/red)

Ini Daftar 102 Anggota DPR RI Terpilih Periode 2024-2029 Partai Golkar

By On Senin, Juli 01, 2024


JAKARTA, KabarViral79.Com – Partai Golkar memastikan raihan 102 kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Pemilu 2024.

Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengatakan, jumlah itu setara dengan 18 persen dari total 580 kursi DPR untuk periode 2024-2029.

“Angka ini fantastis karena perolehan kursi Golkar naik 17 kursi dibandingkan Pemilu 2019,” kata Doli, Minggu, 30 Juni 2024.

Menurut Doli, melejitnya perolehan kursi DPR dari partai berlambang pohon beringin itu karena dilengkapi kemenangan kader Golkar di sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dua kader Golkar yang menambah kursi partai adalah Caleg dari Dapil Jawa Barat 1, Nurul Arifin dan Caleg Dapil Papua Tengah, Soedeson Tandra.

“Kedua kader, Ibu Nurul dan Soedeson Tandra, menjadi kader yang gigih memperjuangkan kemenangan Golkar di PHPU MK. Keduanya putra-putri terbaik Partai Golkar yang telah melengkapi jumlah perolehan kursi menjadi 102,” ujar Doli.

Doli yang juga Plt. Ketua DPD Golkar Papua ini mengatakan, perolehan kursi Golkar di DPR menunjukkan bahwa masyarakat menerima dan menyetujui sikap serta kebijakan Partai Golkar selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Golkar, kata dia, juga menjadi partai terbanyak yang mendapatkan kursi DPRD Provinsi dengan naik 50 persen kursi menjadi 359 kursi dari sebelumnya hanya 309 kursi di Pemilu 2019.

Adapun untuk DPRD tingkat Kabupaten dan Kota, Golkar meraih 2.521 kursi. Jumlah ini setara dengan 14,4 persen dari total 17.510 kursi DPRD Kabupaten dan Kota se-Indonesia.

Merujuk hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum, Golkar meriah 23.208.654 suara. Jumlah ini setara dengan 15.29 persen total perolehan suara Pileg DPR. Golkar berada di urutan kedua di bawah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mendapat 110 kursi.

Siapa saja 102 anggota DPR yang berasal dari partai Golkar dari hasil pemilu 2024? Berikut rincian anggota DPR Golkar  berdasarkan provinsi dan daerah pemilihan.

Daftar Nama 102 Anggota DPR Golkar Periode 2024-2029

Merujuk daftar nama Caleg yang terpilih dan lolos menjadi anggota DPR Periode 2024-2029 yang dipublikasikan Golkar, sejumlah petahana terlihat kembali lolos pada pemilu 2024.

Deretan nama juga diisi oleh pengurus pusat partai dan pengurus Dewan Perwakilan Daerah di masing-masing provinsi.

Berikut daftar lengkap anggota DPR dari fraksi Golkar hasil pemilu 2024:

Angota DPR Golkar dari Provinsi Aceh:

Teuku Zulkarnaini (Dapil Aceh 1)

Ilham Pangestu (Dapil Aceh 2)

Samsul Bahri (Dapil Aceh 3)

Angota DPR Golkar dari Provinsi Bengkulu:

Derta Rohidin

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Jambi:

Cek Endra

Hasan Basri Agus

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Bangka Belitung:

Bambang Patijaya

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Kepulauan Riau:

Rizki Faisal

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Lampung:

Rycko Menoza (Dapil Lampung 1)

Hanan A. Rozak (Dapil Lampung 2)

Aprozi Alam (Dapil Lampung 2)

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Riau:

Karmila Sari (Dapil Riau 1)

Syamsuar (Dapil Riau 1)

Yulisman (Dapil Riau 2)

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Sumatera Barat:

Zigo Rolanda (Dapil Sumbar 1)

Benny Utama (Dapil Sumbar 2)

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Sumatera Selatan:

Yudha Novanza (Dapil Sumsel 1)

Kahar Muzakir (Dapil Sumsel 1)

Dewi Yustisiana (Dapil Sumsel 2)

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Sumatera Utara:

Musa Rajekshah (Dapil Sumut 1)

Meutya Hafid (Dapil Sumut 1)

Lamhot Sinaga (Dapil Sumut 2)

Andar Amin H. (Dapil Sumut 2)

Trinovi Kharini (Dapil Sumut 2)

Ahmad Doli Kurnia (Dapil Sumut 3)

Delia P. Sitepu (Dapil Sumut 3)

Mangihut Sinaga (Dapil Sumut 3)

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Banten:

Adde Rosi (Dapil Banten 1)

Tubagus Haerul (Dapil Banten 2)

Andi Achmad Dara (Dapil Banten 3)

Airin Rachmi (Dapil Banten 3)

Anggota DPR Golkar dari Provinsi DKI Jakarta:

Abraham Sridjaja (Dapil DKI Jakarta 2)

Erwin Aksa (Dapil DKI Jakarta 3)

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Jawa Barat:

Atalia Praratya (Dapil Jabar 1)

Nurul Arifin (Dapil Jabar 1)

Ace Hasan Syadzilu (Dapil Jabar 2)

Dadang Naser (Dapil Jabar 2)

Budhy Setiawan (Dapil Jabar 3)

Ilham Permana (Dapil Jabar 3)

Dewi Asmara (Dapil Jabar 4)

Ravinda Airlangga (Dapil Jabar 5)

Ranny Fahd Arafiq (Dapil Jabar 6)

Puteri Komarudin (Dapil Jabar 7)

Dave Laksono (Dapil Jabar 8)

Daniel Mutaqien (Dapil Jabar 8)

Galih Kartasasmita (Dapil Jabar 9)

Elita Budiati (Dapil Jabar 9)

Agun Gunandjar (Dapil Jabar 10)

Ferdiansyah (Dapil Jabar 11)

Ade Ginanjar (Dapil Jabar 11)

Anggota DPR Golkar dari Provinsi D. I. Yogyakarta:

Gandung Pardiman

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Jawa Tengah:

Firnando (Dapil Jateng 1)

Nusron Wahid (Dapil Jateng 2)

Jamaludin Malik (Dapil Jateng 2)

Firman Soebagyo (Dapil Jateng 3)

Juliyatmono (Dapil Jateng 4)

Singguh (Dapil Jateng 5)

Panggah Susanto (Dapil Jateng 6)

Bambang Soesatyo (Dapil Jateng 7)

Teti Rohatiningsih (Dapil Jateng 8)

Agung Widyantoro (Dapil Jateng 9)

Doni Akbar (Dapil Jateng 10)

Ashraff Abu (Dapil Jateng 10)

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Jawa Timur:

Adies Kadir (Dapil Jatim 1)

M. Misbakhun (Dapil Jatim 2)

Zulfikar Arse (Dapil Jatim 3)

Nur Purnamasidi (Dapil Jatim 4)

Ahmad Irawan (Dapil Jatim 5)

Heru Tjahjono (Dapil Jatim 6)

M. Sarmuji (Dapil Jatim 6)

Ali Mufthi (Dapil Jatim 7)

Yahya Zaini (Dapil Jatim 8)

Eko Wahyudi (Dapil Jatim 9)

Haeny Rini (Dapil Jatim 9)

Ahmad Labib (Dapil Jatim 10)

Eric Hermawan (Dapil Jatim 11)

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Gorontalo:

Rusli Habibe

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Kalimantan Barat:

Maman Abdurrahman (Dapil Kalbar 1)

Asia Sidot (Dapil Kalbar 2)

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Kalimantan Selatan:

Bambang Heri (Dapil Kalsel 1)

Sandi F. Noor (Dapil Kalsel 1)

Hasnuryadi (Dapil Kalsel 2)

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Kalimantan Tengah:

Mukhtarudin

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Kalimantan Timur:

Rudy Mas’ud

Hetifah Sjaifudian

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Sulawesi Selatan:

Hamka B. Kady (Dapil Sulawesi Selatan 1)

Nurdin Halid (Dapil Sulawesi Selatan 2)

Taufan Pawe (Dapil Sulawesi Selatan 2)

Muhammad Fauzi (Dapil Sulawesi Selatan 3)

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Sulawesi Tengah:

Beniyanto

Muhidin M. Said

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Sulawesi Tenggara:

Ridwan Bae

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Sulawesi Utara:

Christiany Paruntu

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Bali:

Sumarjaya Linggih

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Maluku Utara:

Alien Mus

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Nusa Tenggara Barat:

Sari Yuliati

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur:

Melchias Mekeng (Dapil NTT 1)

Melkiades Laka Lena (Dapil NTT 2)

Gavriel Novanto (Dapil NTT 2)

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Papua Barat:

Alfons Manibui

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Papua Barat Daya:

Robert Kardinal

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Papua Tengah:

Soedeson Tandra.


(*/red)

KPK Beberkan Peran Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto dalam Kasus Suap Harun Masiku

By On Kamis, Desember 26, 2024

Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dugaan suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan untuk proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR RI, Harun Masiku.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto menjelaskan, Hasto Kristiyanto bersama orang terdekatnya memberi suap kepada Wahyu Setiawan guna memuluskan langkah Harun Masiku menjadi Anggota DPR RI.

Menurutnya, Hasto adalah orang yang menempatkan Harun Masiku pada Dapil 1 Sumsel, padahal Harun Masiku berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan.

“Bahwa dalam proses Pemilihan Legislatif (Pileg) Tahun 2019, ternyata Harun Masiku hanya mendapatkan suara sebanyak 5.878. Sedangkan Caleg atas nama Riezky Aprilia mendapatkan suara sebanyak 44.402,” kata Setyo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa, 24 Desember 2024.

Setyo mengatakan, dalam proses Pemilihan Legislatif, suara dari almarhum Nazarudin Kiemas mestinya diberikan kepada Riezky Aprilia.

Namun, Hasto diduga berupaya agar suara itu diberikan ke Harun Masiku. Salah satunya dengan mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Agung (MA) pada 24 Juni 2019.

“Namun setelah ada putusan dari MA, KPU tidak mau melaksanakan putusan tersebut. Oleh sebab itu, Hasto meminta fatwa,” ujarnya.

Hasto juga diduga secara paralel meminta Riezky mengundurkan diri untuk diganti Harun Masiku.

“Namun upaya tersebut ditolak Riezky Aprilia,” ujarnya.

Hasto juga disebut pernah memerintahkan Saeful Bahri untuk menemui Riezky Aprilia di Singapura dan meminta mundur. Namun, Riezky tetap menolak.

“Bahkan surat undangan pelantikan sebagai anggota DPR RI atas nama Riezky Aprilia ditahan oleh Hasto dan meminta Riezky untuk mundur setelah pelantikan,” kata dia.

Hasto juga diduga bekerja sama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan Donny Tri Istiqomah untuk memberi suap ke Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan dan Agustinus Tio F.

“Bahkan pada 31 Agustus 2019, Hasto menemui Wahyu Setiawan dan meminta untuk memenuhi dua usulan yang diajukan oleh DPP, yaitu Maria Lestari Dapil 1 Kalbar dan Harun Masiku Dapil 1 Sumsel,” ucapnya.

Setyo mengatakan, dari pengembangan penyidikan, ditemukan bukti petunjuk bahwa sebagian uang yang digunakan untuk menyuap Wahyu berasal dari Hasto Kristiyanto.

Hasto disebut mengatur perencanaan hingga penyerahan uang kepada Wahyu dengan mengendalikan Saeful dan Donny Tri Istiqomah.

“HK mengatur dan mengendalikan Donny untuk melobi Anggota KPU, Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI terpilih dari Dapil I Sumsel,” ujarnya.

Hasto juga diduga mengatur dan mengendalikan Donny untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu melalui Tio.

Hasto bersama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan Donny Tri Istiqomah menyuap Wahyu Setiawan dan Agustina Tio Fridelina sebesar 19.000 Dollar Singapura dan 38.350 Dollar Singapura pada periode 16 Desember 2019 sampai dengan 23 Desember 2019 agar Harun Masiku ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Dapil I Sumsel.

“HK mengatur dan mengendalikan Donny untuk menyusun kajian hukum pelaksanaan putusan MA No. 57P/HUM/2019 tanggal 5 Agustus 2019 dan surat permohonan pelaksanaan permohonan fatwa MA ke KPU,” kata dia.

Berdasarkan perbuatan Hasto, KPK mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 pada 23 Desember 2024 dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka Hasto Kristiyanto bersama Harun Masiku dan kawan-kawan.

“Berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku Anggota KPU RI periode 2017-2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024,” ucapnya. (*/red)

Dampingi HRD, Mendes PDTT Lakukan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Objek Wisata di Bireuen

By On Sabtu, Agustus 05, 2023

Mendes PDTT, Dr. (H.C.) Drs. H. Abdul Halim Iskandar, M.Pd dampingi Anggota DPR RI Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H Ruslan M Daud SE, MAP saat meletakan batu pertama pembangunan Desa Wisata Bukit Cinta Santewan Indah, Desa Geulanggang Gampong, Kota Juang, Bireuen, Jumat, 4 Agustus 2023 sore. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Didampingi Anggota DPR RI Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan M Daud, SE, MAP, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Dr. (H.C.) Drs. H. Abdul Halim Iskandar, M.Pd, meletakkan batu pertama pembangunan Desa Wisata Bukit Cinta Santewan Indah, Desa Geulanggang Gampong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Jumat, 4 Agustus 2023 sore.

Peletakan batu pertama di objek wisata tersebut ditandai dengan dilakukan Peusijuk (tepung tawari) oleh Tgk H Muhammad Ishak (Abon Cot Tarom) dan penandatanganan batu prasasti.

Dalam pidatonya, Anggota DPR RI Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan M Daud SE, MAP menyebutkan, tercetusnya lokasi wisata ini setelah Kepala Desa Geulanggang Gampong menyampaikan ide untuk membangkitkan ekonomi masyarakat.

Awalnya, sambung Ruslan M Daud, lokasi ini waduk peninggalan, sempat dijadikan kandang babi dengan ditumbuhi semak belukar.

Dalam perjalan, dirinya berusaha menjumpai Menteri Desa, menyampaikan terkait program pengembangan desa wisata, terakhir ikut mendatangkan empat alat berat guna membersihkan lahan ini.

“Sejauh ini biaya pengerukan, dan pembersihan lahan yang begitu besar ini hanya terkuras anggaran Rp200 juta dari dana desa, ikut memanfaatkan sistim gotong royong dengan masyarakat setempat," ungkapnya.

Selanjutnya, mewujudkan program ini pihaknya akan melobi Kementerian Perhubungan agar nantinya disediakan lampu penerang jalan, disamping akan menggandeng Kementerian PUPR membangun saranan pendukung lainnya.

"Harapan kita, sarana ini dapat bermanfaat, terutama mendongkrak perekonomian warga masyarakat, baik warga desa serta akan menambah PAD daerah," sebutnya.

Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menyebutkan, gagasan serta program ini dicetus H. Ruslan M Daud (HRD) saat bertemu dengannya beberapa bulan lalu.

Mendes PDTT, Dr. (H.C.) Drs. H. Abdul Halim Iskandar, M.Pd dampingi Anggota DPR RI Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H Ruslan M Daud SE, MAP menerima cendramata dari Kepala Desa Geulanggang Gampong, Kota Juang, Bireuen, Jumat, 4 Agustus 2023 sore. 

Guna mewujudkan ini, pihaknya tetap mendukung penuh, tapi program ini bukan ramahnya, tapi lebih ke Menteri Pariwisata, Menteri PUPR dan Menteri Perhubungan.

Namun dilihat dari harapan Kepala Desa, dorongan HRD, diyakini program ini akan terlaksana, alasannya transparansi yang diciptakan Kepala Desa serta dukungan masyarakat.

"Saya tetap mendukung dan saya yakin lokasi ini akan bernilai apalagi diinisiasi HRD yang mempunyai keiinginan untuk membantu masyarakat di desa ini dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat," imbuhnya.

Di bagian lain, Abdul Halim juga menyebutkan, di Bireuen ini ada dua figur yang sangat bagus, pertama Pj Bupati yang punya pengalaman panjang di pemerintahan dan kehidupan, berangkat dari nol.

“Selanjutnya kita punya HRD, yang punya kemauan tidak bisa berhenti. Bahkan dengan baru bertemu sudah ngobrol panjang lebar, bahkan Ia menelpon lagi dan memastikan agar saya membantu. Yang herannya, kalau keinginan dan melobi, HRD ini tak mengenal lelah,” ungkapnya.

Menurut Gus Halim ini, untuk membangun desa wisata, tujuan utamanya harus tetap adanya pelestarian lingkungan serta membangun ekosistem.

"Saya akan mendukung dan membantu agar desa wisata ini bisa berkembang dan maju. Saya dengan Pak Ruslan Daud akan berupaya maksimal, akan membantu berkoordinasi dengan lintas Kementerian untuk percepatan pembangunan, harus ada progres bagus lagi. Tahun 2024 sebelum mengakhiri jabatan sebagai Menteri Desa, saya berusaha datang ke sini lagi untuk melihat perkembangan Bukit Cinta Santewan Indah,” paparnya.

Di tempat yang sama Pj Bupati Bireuen, Aulia Sofyan PhD ikut mengapresiasi kepada Menteri yang hadir ke lokasi dan melihat langsung keberadaan objek wisata.

"Kami sangat mendukung lahirnya gagasan ini dengan tujuan meningkatkan Pendapatan Asli Gampong (PAG) juga peningkatkan ekonomi masyarakat," sebutnya. (Joniful Bahri)

Ahmad Muzani: Prabowo Instruksikan Bantu Korban Banjir Kalteng

By On Senin, September 20, 2021

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Ahmad Muzani. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Ahmad Muzani mengatakan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menginstruksikan anggota Fraksi untuk membantu para korban banjir di wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng).

“Prabowo Subianto menginstruksikan kami dan jajaran Fraksi Gerindra di DPR RI agar berempati dan bersimpati dengan cara memberi bantuan yang diperlukan mereka. Karena itu kami melakukan pemotongan gaji seluruh anggota DPR RI Fraksi Gerindra,” kata Muzani dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, 19 September 2021.

Hal itu dikatakannya saat menyalurkan bantuan untuk masyarakat terdampak banjir di Provinsi Kalteng, Minggu. Bantuan itu berupa sembako dan kebutuhan pokok lainnya yang dibagikan ke lima wilayah terdampak banjir, yakni Kabupaten Katingan, Kotawaringin Timur, Kobar, Palangka Raya, dan Barito Selatan.

Muzani mengatakan, memotong gaji anggota Fraksi untuk membantu warga yang sedang mengalami musibah pernah beberapa kali dilakukannya, misalnya ketika membantu korban banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel), Sulawesi Barat (Sulbar), dan Nusa Tenggara Timut (NTT).

“Itu kami lakukan karena bagian dari tanggung jawab kami sebagai partai politik,” ujarnya.

Dia mengatakan, Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto turut prihatin dengan musibah banjir yang terjadi di wilayah Kalteng.

Hal itu, menurut dia, terutama karena hingga saat ini genangan akibat banjir masih terjadi di sejumlah wilayah di Kalteng dan kondisi itu sangat berdampak pada melemahnya perekonomian keluarga yang menjadi korban banjir tersebut, termasuk kesehatan.

Sekjen DPP Partai Gerindra itu berharap bantuan yang diberikan partainya dapat membantu kesulitan dan memupuk rasa optimisme masyarakat Kalteng pascabencana banjir.

“Sebagai partai politik, Gerindra memiliki tanggung jawab untuk membantu masyarakat yang terkena bencana di seluruh Indonesia, seperti yang terjadi di Kalteng. Dengan bantuan ini diharapkan dapat membantu kesulitan warga terdampak banjir di Kalteng selama di tempat pengungsian,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPD Gerindra Kalteng, Iwan Kurniawan mengatakan, bantuan berupa sembako dan kebutuhan pokok lainnya berasal dari pemotongan gaji seluruh anggota DPR RI Fraksi Gerindra.

Iwan yang juga anggota DPR RI itu menyerahkan bantuan tersebut kepada masyarakat yang berhak menerima mewakili pimpinan Fraksi DPR RI Gerindra.

“Bantuan sembako yang kita salurkan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian para anggota Fraksi Gerindra di DPR RI yang khusus disalurkan kepada para korban banjir di Kalteng,” ujarnya.

Dalam kegiatan Gerindra Peduli Banjir Kalteng, bantuan yang disalurkan terdiri atas beras 10 ton, minyak goreng 2 ribu liter, gula 2 ton, paket teh, dan kopi. (*/red)

HRD Tinjau Langsung Empat Pulau Sengketa di Aceh Singkil, Desak Pemerintah Kembalikan ke Aceh

By On Rabu, Juni 04, 2025

HRD saat meninjau pulau Singkil dengan pesawat kecil bersama anggota dewan lainnya dan senator asal Aceh yang tergabung dalam Forum Bersama (Forbes) DPR RI dan DPD RI. 

SINGKIL, KabarViral79.Com – Anggota Komisi V DPR RI, H. Ruslan Daud (HRD), turun langsung ke Aceh Singkil untuk meninjau empat pulau yang saat ini diklaim masuk wilayah Provinsi Sumatera Utara, Selasa, 03 Juni 2025.

Empat pulau yang menjadi objek sengketa tersebut, yakni Pulau Panjang, Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Lipan, yang terletak di Kecamatan Singkil Utara.

Kunjungan HRD ke pulau-pulau itu dilakukan bersama anggota dewan lainnya dan senator asal Aceh yang tergabung dalam Forum Bersama (Forbes) DPR RI dan DPD RI. Rombongan juga didampingi ratusan warga Aceh Singkil.

Keputusan untuk mengunjungi pulau-pulau tersebut disepakati dalam pertemuan bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Singkil dan Tokoh Masyarakat setempat di Pendopo Bupati Singkil, Pulo Sarok, Senin malam, 02 Juni 2025.

Turut hadir dalam rombongan, Ketua DPW PKB Aceh yang juga anggota Komisi V DPR RI H. Irmawan, serta anggota DPD RI Sudirman (H. Uma), Darwati A. Gani, Azhari Cage, sejumlah anggota DPRA, DPRK, dan Tokoh-tokoh Aceh lainnya.

“Alhamdulillah, hari ini kita sudah duduk bersama membahas persoalan empat pulau di Singkil yang telah diklaim menjadi wilayah Sumatera Utara. Kita akan perjuangkan agar statusnya dikembalikan ke Provinsi Aceh,” ujar HRD.

HRD saat meninjau pulau Singkil dengan pesawat kecil bersama anggota dewan lainnya dan senator asal Aceh yang tergabung dalam Forum Bersama (Forbes) DPR RI dan DPD RI. 

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan bahwa dirinya bersama tim akan berjuang secara lahir dan batin agar keempat pulau tersebut kembali ke pangkuan Aceh.

Ia menyatakan siap menempuh segala langkah yang diperlukan, termasuk menemui Menteri Dalam Negeri dan Presiden Prabowo dalam waktu dekat.

“Kami siap lahir dan batin mempertahankan empat pulau itu. Apapun caranya akan kita tempuh dengan langkah tepat dan cepat,” tegasnya.

Rombongan Forbes DPR RI dan DPD RI bersama jajaran Pemkab Aceh Singkil serta anggota DPRK setempat berangkat menggunakan dua kapal cepat. Sementara ratusan nelayan dan warga turut serta dengan lima kapal kayu dan tiga speedboat.

Setibanya di Pulau Panjang, rombongan menggelar aksi orasi di depan tugu dan gapura yang dibangun Pemerintah Aceh. Dalam orasi tersebut, massa menyatakan penolakan terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang menetapkan keempat pulau tersebut sebagai bagian dari Sumatera Utara.

Massa juga mendesak pemerintah pusat untuk mencabut keputusan tersebut dan mengembalikan keempat pulau ke wilayah administrasi Provinsi Aceh.

Di lokasi yang sama, Forbes DPR RI dan DPD RI bersama warga menggelar deklarasi menolak keputusan Mendagri. Deklarasi menegaskan bahwa Pulau Panjang, Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Lipan adalah bagian dari Aceh.

“Persoalan empat pulau itu adalah soal harga diri. Karena itu milik Aceh, maka harus diperjuangkan dengan segala cara,” tegas HRD. (Joniful Bahri)

Kunjungi Bupati Ratu Zakiyah, Anggota DPR RI Annisa Mahesa Serap Aspirasi Soal Keuangan

By On Rabu, Agustus 06, 2025


SERANG, KabarViral79.Com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Annisa Maharani Alzahra Mahesa melakukan kunjungan silaturahmi ke Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah di Pendopo Bupati, Rabu, 06 Agustus 2025.

Dalam kunjungannya, Anggota Fraksi Partai Gerindra itu juga menyerap aspirasi soal keuangan.

Diketahui, Annisa Mahesa merupakan Anggota Komisi XI DPR RI yang membidangi Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Moneter dan Sektor Jasa Keuangan.

Saat tiba di Pendopo Bupati, Annisa Mahesa disambut langsung Bupati Serang, Ratu Zakiyah beserta Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah  (Sekda) Ida Nuraida, Inspektur Rudy Suhartanto, dan para Pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Serang.

“Kunjungan hari ini adalah silahturahmi di periode pertama saya menjabat DPR RI. Ini silahturahmi dengan Ibu Bupati yang dua bulan lalu dilantik. Karena Dapil saya Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon,” ujarnya kepada wartawan.

Namun yang pasti, kata Annisa, keinginan kuat bersilaturahmi bersama Bupati Serang Ratu Zakiyah serta OPD di lingkungan Pemkab Serang sekaligus berdiskusi sesuai dengan yang dibidanginya sebagai Anggota Komisi XI, yakni Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Moneter dan Sektor Jasa Keuangan.

Ia mencontohkan, aspirasi mengenai Transfer Keuangan Daerah (TKD) dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH). 

“Disini kan kalau permasalahan eksekutif itu masalah teknis. Dimana kami anggota legislatif harus mempelajari dulu. Jadi ketika ada aspirasi ini, tadi pun mengenai masalah DAK, DAU dan DBH, para Kepala OPD yang ada di Kabupaten Serang ini sudah menjelaskan dengan sangat baik,” ujarnya.

Selain menyerap aspirasi secara lisan, Annisa Mahesa juga meminta aspirasi secara tertulis dalam bentuk surat tembusan sehingga membawa sebagai aspirasinya oleh DPR.

Misal, disampaikan kepada Badan Perencanaan Nasioan (Bappenas) dalam Forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau rapat kerja sehingga bisa memiliki data yang valid. 

“Atau misalnya bertanya kepada Kementerian Keuangan kita memiliki data yang valid dari Pemerintah Daerah Kabupaten Serang ini. Jadi intinya tadi aspirasinya lebih banyak di bidang ekonomi, keuangan, dan perencanaan pembangunan,” tuturnya.

Sementara itu, Bupati Serang, Ratu Zakiyah mengapresiasi kepada Anggota DPR RI Annisa Mahesa yang sudah melakukan kunjungan kerja sekaligus saling bersilaturahmi dan bisa berdiskusi ecara intens.

“Terima kasih, tentunya tadi juga kita sudah saling bertukar informasi, karena Bu Annisa Anggota DPR RI membidangi mitranya Bappenas dan Kemenkeu,” ujarnya. 

Atas dasar diskusi yang begitu akrab, kata Ratu Zakiyah, penyampaian aspirasi terkait DBH dan yang lainnya diharapkan bisa selesai yang ditindaklanjuti dengan melalui aspirasi berupa tertulis atau surat kepada Anggota DPR Annisa Mahesa.

“Tujuannya untuk disampaikan kepada Kementerian mengenai DBH, DAK, dan DAU yang menurut kami harus di dapatkan. Kalau dana bagi hasil itu mendapatkan sesuai dengan semestinya, Insya Allah itu menjadi pendapatan yang luar biasa bagi Pemkab Serang melalui peningkatan PAD,” ujarnya.

Dia menyebut, berkaitan dengan DBH sangat mendesak karena di wilayah Kabupaten Serang tersebar adanya ratusan perusahaan industri dan dari jumlah tersebut dana bagi hasil tidak masuk ke Pemkab  Serang, namun langsung ke Pemerintah Pusat.

"Maka jika itu didapatkan oleh kita, Insya Allah itu bisa mendapatkan pendapatan yang luar biasa bagi Kabupaten Serang untuk Pendapatan Asli Daerah. Jadi mohon doanya saya juga mohon dukungan dari Ibu Annisa, kita sama-sama perempuan, biasanya saling mendukung,” ucapnya.

“Saya juga mohon doa dari semuanya, semoga pertemuan ini, kita mendapatkan banyak manfaat. Mendapatkan banyak hasil dan berkah, sehingga ke depannya Kabupaten Serang bisa jadi lebih baik lagi, terutama dalam mendapatkan PAD,” tambahnya. (*/red)

NasDem Nonaktifkan Sahroni dan Nafa Urbach dari DPR!

By On Selasa, September 02, 2025

Sahroni dan Nafa Urbach. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Partai NasDem menonaktifkan dua Anggota DPR dari fraksinya, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach.

Keduanya dinonaktifkan gara-gara menyampaikan ucapan yang dianggap mencederai perasaan rakyat.

Keputusan itu diteken langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Hermawi Taslim pada Minggu, 31 Agustus 2025

Keduanya bakal tidak lagi aktif menjadi anggota DPR RI per 1 September 2025.

“Bahwa atas pertimbangan hal-hal tersebut di atas, dengan ini DPP Partai NasDem menyatakan terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025, DPP Partai NasDem menonaktifkan saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem,” kata Hermawi, dalam keterangan resminya.

Hermawi menuturkan, aspirasi masyarakat menjadi acuan utama Partai Nasdem.

Namun, kata Hermawi, dalam perjalanan mengawal aspirasi masyarakat itu terdapat kader Nasdem yang pernyataannya mencederai perasaan publik.

Menurutnya, tindakan mereka tidak selaras dengan wajah perjuangan Nasdem.

“Hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai NasDem,” ujarnya.

Diketahui sebelumnya, Sahroni dan Nafa Urbach sama-sama menyampaikan pernyataan yang memantik kemarahan publik. Sahroni sempat menyebutkan, usulan untuk membubarkan DPR RI disampaikan oleh orang tolol.

Ia juga menyatakan mendukung Polda Metro Jaya menangkap dan memenjarakan massa aksi yang bertindak anarkistis, sekalipun mereka masih anak-anak.

Sementara, Nafa Urbach membela kenaikan tunjangan anggota DPR RI. Ia menyebutkan, perjalanan dari kantornya di Kebayoran ke DPR RI macet. Diketahui, unjuk rasa yang memprotes kenaikan tunjangan anggota DPR RI dimulai pada 25 Agustus lalu.

Unjuk rasa kemudian berlanjut pada 28 Agustus, hari di mana driver ojek online (ojol) Affan Kurniawan meninggal setelah dilindas mobil Brimob.

Peristiwa itu membuat publik semakin marah, terutama kalangan driver ojol. Setelah itu, unjuk rasa meluas ke berbagai kota dan daerah, yaitu Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Tegal, Cilacap, Makassar, dan lainnya.

Unjuk rasa diwarnai bentrokan massa dengan aparat.

Sejumlah fasilitas umum, seperti halte bus hingga beberapa kantor kepolisian, dibakar. Bahkan, kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya dibakar pada Sabtu, 30 Agustus 2025. (*/red)

Didampingi Nasir Djamil, Anggota DPRA Purnama Setia Budi Serahkan Ambulance Ultrasonografi

By On Minggu, Februari 06, 2022

Anggota DPRA, dr. Purnama Setia Budi, SpOG Anggota DPR RI Komisi III, Nasir Djamil menyerahkan, melaunching bantuan mobil ambulance Ultrasonografi bagi masyarakat, di Desa Geudong-Geudong, Kota Juang, Bireuen, Minggu, 06 Februari 2022. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Anggota DPR RI Komisi III, Nasir Djamil didampingi Anggota DPRA, dr.Purnama Setia Budi, SpOG ikut menyerahkan bersamaan dengan melaunching bantuan mobil ambulance Ultrasonografi bagi masyarakat, di pelantaran parkir Mesjid,  Desa Geudong-Geudong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Minggu, 06 Februari 2022.

Kehadiran Anggota Legislatif Fraksi PKS disambut sejumlah tokoh pendiri Bireuen, Anggota DPRK Bireuen Fraksi PKS, Tokoh Masyarakat, kader PKS serta simpatisan juga masyarakat setempat.      

Di kesempatan itu, Anggota DPR RI Komisi III, Nasir Djamil dalam arahannya mengatakan, untuk saat ini dan ke depan PKS akan terus berlomba dan berpacu, berkaloborasi untuk terus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, salah satunya seperti yang kita lakukan hari ini, yaitu melauching ambulance USG bagi ibu hamil.

 Diakui Najir Djamil, belakangan mungkin kita sering dan salah menafsirkan politik, sehingga terkotak-kotak dan sejatinya tidak demikian. Sebab kehadiran dunia politik untuk saling  berkalobarasi bersama guna membantu masyarakat.

Anggota DPR RI, Nasir Djamil didampingi Anggota DPRA, dr. Purnama Setia Budi, SpOG serahkan bantuan pakaian olahraga sepakbola di Geudong-Gedong, Bireuen, Minggu, 06 Februari 2022. 

“Bahkan dalam ajaran Islam juga dianjurkan, agar kita saling tolong menolong dalam segala hal, berkaloborasi bersama, ikut memberikan yang terbaik untuk masyarakat secara luas. Pada intinya PKS tetap akan mengukhuwah basyariah, ikut membanguan ketahanan nasional dengan melibatkan seluruh umat,” katanya.

Nasir Djamil juga ikut menyinggung tentang kondisi Aceh saat ini, disamping menyebutkan kalau sekarang Aceh sedang darurat narkoba, dan belum berubah. Meksi demkian, kondisi itu tidak hanya Aceh dan ada beberapa daerah lain yang bernasib sama, darurat narkoba.

“Ini juga perlu kita sikapi bersama, sehingga kedepan putra-putri kita tidak terjerumus dengan kondisi itu, dan perlu pengawasan, juga perlu pendidikan ke arah yang lebih baik,” sebutnya.

Sementara itu, Anggota DPRA dr. Purnama Setia Budi, SpOG kepada media ini, Ambulance Ultrasonografi yang dilauching hari ini tidak hanya khusus di Bireuen, namun diperuntukan untuk masyarakat seluruh Aceh, khususnya Bireuen.

Apabila ada masyarakat dari Aceh Utara atau Takengon yang membutuhkan ambulance ini, maka kita akan diberitahukan ke tim kami, dan kami langsung menjemput. Tujuan utamanya Ambulance Ultrasonografi ini dapat memberi manfaat demi kepentingan masyarakat secara luas.

“Begitupun bila nantinya, PKS akan melaksanakan kegiatan di Takengon, nantinya kita akan membuka Ultrasonografi untuk pelayaan masyarakatnya,” ungkapnya. 

Dalam kesempatan itu, Anggota DPR RI Komisi III, Nasir Djamil didampingi Anggota DPRA, dr. Purnama Setia Budi, SpOG ikut menyerahkan bantuan pakaian olahraga sepakbola untuk dua tim dan diterima oleh Ketua Pemuda Geudong-Gedong, Bireuen. (Joniful)

Ini Sejumlah Nama yang Digadang Jadi Ketua Golkar Jatim

By On Selasa, Desember 31, 2024

Sekjen DPP Partai Golkar, M Sarmuji. 

SURABAYA, KabarViral79.Com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Timur (Jatim) akan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke-XI pada awal tahun 2025.

Musda tersebut akan menentukan Ketua DPD Partai Golkar Jatim Periode 2025-2030 menggantikan M Sarmuji yang kini didapuk sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

M Sarmuji mengatakan, pihaknya akan menggelar Musda pada akhir Januari 2025 atau awal Februari 2025.

“Rencananya akhir Januari 2025 atau awal Februari 2025,” kata Sarmuji kepada wartawan di Surabaya, Senin, 30 Desember 2024.

Sarmuji menyebut, Musda ini dilakukan karena DPP telah menggelar Munas. Musda ini akan jadi momen mencari nakhoda baru Golkar di Jatim.

“Ya kalau selentingan-selentingan kan teman-teman media sudah mendengar (nama yang berpotensi menjadi Ketua Golkar Jatim),” ujarnya.

“Ada dari Kepala Daerah, ada dari Anggota DPRD Jatim, ada juga dari Anggota DPR RI,” kata Sarmuji yang telah memimpin Golkar Jatim sejak Maret 2020.

Diketahui, ada sejumlah nama yang berpotensi akan mencalonkan diri sebagai Ketua Golkar Jatim Periode 2025-2030.

Nama-nama itu, di antaranya Blegur Prijanggono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jatim 2024-2029.

Blegur merupakan politikus berpengalaman yang dimiliki Golkar. Blegur merupakan Anggota DPRD Surabaya Periode 2009-2014 dari Golkar.

Kemudian Blegur menjadi Anggota DPRD Jatim sejak 2019 dari Golkar.

Kemudian, ada nama Kodrat Sunyoto. Politikus gaek yang dimiliki Golkar ini sudah menjabat sebagai Anggota DPRD Jatim Fraksi Golkar sejak 2009 alias empat periode.

Selanjutnya, ada nama Pranaya Yudha Mahardhika yang merupakan Anggota DPRD Jatim tiga periode sejak 2014. Yudha saat ini menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPRD Jatim.

Lalu, ada nama Walikota Pasuruan terpilih 2025-2030, yakni Adi Wibowo. Adi merupakan kader Golkar dan pernah menjabat sebagai Wakil Walikota Pasuruan hingga menggantikan Gus Ipul sebagai Walikota Pasuruan di sisa Periode 2021-2025.

Kemudian, ada nama kader Golkar asal Tuban, yakni Aditya Halindra (Lindra). Lindra merupakan Bupati Tuban 2021-2025 dan terpilih kembali pada periode 2025-2030.

Selanjutnya, ada nama Purnamasidi. Anggota DPR RI Golkar dari Dapil Jember-Lumajang.

Kemudian, ada nama Anggota DPR RI Golkar, yakni Ali Mufthi dari Dapil Jatim VII. Lalu ada nama Zulfikar Arse Sadikin yang merupakan Anggota DPR RI Golkar dari Dapil Jatim III.

Nama terakhir yang juga mencuat, yakni Heru 'Tcarik' Tjahjono. Sekdaprov Jatim 2018-2022 ini masuk bursa Ketua DPD Golkar Jatim.

Heru saat ini merupakan Anggota DPR RI Golkar dari Dapil Jatim VI. Kiprah Heru di dunia perpolitikan Jatim sudah teruji sebagai Bupati Tulungagung selama 10 tahun pada 2003-2013. (*/red)

Dana Aspirasi Dewan Jarang Dialokasi ke Binaan Olahraga, Ini Tanggapan Anwar Idris Melalui Athailah

By On Rabu, Desember 29, 2021

Anggota DPRK Bireuen, Athailah M. Saleh didampingi Anggota DPR RI, Drs. H. Anwar Idris saat pertemuan silaturahmi dan Komunikasi Anggota DPR RI, Drs. Anwar Idris dengan wartawan Bireuen, di Caffe HAI Matangglumpangdua, Peusangan, Bireuen. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Menanggapi kurangnya perhatian dan dukungan pihak anggota dewan, baik di DPR RI Dapil Bireuen dan DPRK setempat terhadap pembinaan olahraga serta belum terlihat adanya dana aspirasi yang ikut membantu pembinaan olahraga di daerah.

Anggota DPR RI, Drs. H. Anwar Idris melalui Anggota DPRK Bireuen, Athailah M. Saleh menyatakan, ikut prihatin dengan kondisi perjalanan olahraga di daerah selama ini seraya  berharap ada rekan-rekan di DPRK ikut andil mengalokasikan dana aspirasinya untuk pembinaan olahraga di daerah.

Begitupun juga ketika disinggung dukungan dana yang dianggarkan oleh Pemerintah Bireuen untuk Pekan Olahraga Aceh (PORA) di Pidie sebesar Rp5 miliar, dan sempat jadi polemik ikut dipertanyakan oleh anggota DPRK setempat.

“Kalau penggunaan dana pemerintah tentu dan tetap akan lahir dawa dawi, baik dengan DPRK maupun pihak pemerintah daerah,” sebutnya saat pertemuan silaturahmi dan Komunikasi Anggota DPR RI, Drs Anwar Idris dengan wartawan Bireuen, di Caffe HAI Matangglumpangdua, Peusangan, Kabupaten Bireuen.

Kata politisi PPP itu, saat ini di lembaga DPRK ada 49 orang dewan, dan berlatar belakang pendidikan yang berbeda-beda. 

“Kita juga berharap ada rekan-rekan di DPRK ikut andil untuk ikut memperhatikan olahraga,” pungkasnya.

“Apabila ada yang memprotes dan mempertanyakan terkait dana untuk PORA tersebut, artinya mereka ingin kejelasan penggunaannya. Saya pribadi, sah-sah saja dianggarkan sesuai dengan kebutuhan,” terangnya.

Bila dilihat konteksnya, kata dia, olahraga itu sangat penting, dan merupakan  strategis pembangunan daerah, disamping upaya dukungan semua kalangan.

“Olahraga selama ini juga pro aktif bagi masyarakat. Dulu kita sangat terkenal dengan olahraga, baik sepakbola, tinju, voli serta cabang-cabang lain. Sementara saat ini kita tertinggal, karena dukungan pemerintah dan rekan-rekan di DPRK masih sangat kurang,” tuturnya.

Kata Athailah, bila ada masyarakat yang tidak mengerti terhadap olahraga tentunya perlu diberikan pemahaman terhadap dunia olahraga.

“Saya di lembaga DPRK sangat mendukung, dan kita juga berharap adanya dukungan serius pemerintah daerah terhadap olahraga, tidak setengah-setengah,” pintanya.

“Begitupun rekan-rekan di DPRK, kita juga perlu kompak, baik dengan pemerintah, baik dari atas hingga ke bawah, ikut memahami olahraga, sebab atlet itu membela nama Bireuen bukan nama pribadinya,” sambungnya.

Sementara, lanjutnya, dana yang dianggarkan itu milik masyarakat, demi masyarakat juga baik olahraga, petani, serta lain tentunya perlu dibantu oleh pemerintah, tapi benar-benar tersentuh.

“Ke depan, anak-anak dan remaja di Bireuen perlu digalakkan olahraga. Ini juga bagian mencegah pengaruh narkoba. Makanya perlunya sentuhan pemerintah daerah, DPRK dan semua kalangan masyarakat, seperti daerah-daerah lain,” harapnya. (Joniful)

Ribuan Warga Padati Agenda Halal Bihalal Anggota DPR RI, H. Ruslan M Daud di Bireuen

By On Sabtu, Mei 07, 2022

Warga memadati lokasi agenda halal bihalal di kediaman Anggota DPR RI Dapil Aceh II, PKB, H. Ruslan M Daud, di kediamannya, Kompleks Meuligoe Residense, Cot Gapu, Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Aceh. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Agenda halal bihalal yang digelar Anggota DPR RI Dapil Aceh II, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Ruslan M Daud, SE di kediamannya, di Kompleks Meuligoe Residense, Cot Gapu, Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Aceh, dipadati ribuan warga, Sabtu, 07 Mei 2022.

Kegiatan tersebut tidak hanya dihadiri warga masyarakat, perangkat desa, pimpinan pasantren, tokoh Bireuen, pengurus PKB Kabupaten dan Kecamatan, Kader dan simpatisan juga ikut hadir.

Tak terkecuali, Sekdakab Bireuen, Ir. Ibrahim Ahmad M,Si serta sejumlah Kepala Dinas, Badan dan Kantor ikut juga di acara tersebut.

Hadir juga Ulama Aceh, Tgk H. Hasanoel Basri (Abu Mudi) Samalanga, Abu Daud Lueng Angen serta sejumlah Tokoh Agama lainnya di wilayah Bireuen.

Anggota DPR RI Dapil Aceh II, PKB, H. Ruslan M Daud (HRD) menyambut ulama Aceh, Tgk H. Hasanoel Basri (Abu Mudi) Samalanga, pada agenda halal bihalal, di kediamannya, Kompleks Meuligoe Residense, Cot Gapu, Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Aceh. 

Anggota DPR RI dari Komisi V, H. Ruslan M Daud atau sering disapa HRD, juga mantan Bupati Bireuen Periode 2012-2017 tersebut yang ditemani keluarganya menyambut bahagia kedatangan para tamu.

Bahkan di sela-sela penyambutan serta menjamu tamunya, H. Ruslan M Daud, SE tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan dari berbagai elemen yang telah memenuhi undangannya.

“Kami keluarga besar HRD dan segenap pengurus PKB sangat berterima kasih kepada para tamu undangan yang telah berhadir. Semoga silaturrahmi ini terus terjalin, apalagi masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri 1443 H,” sebutnya seraya berharap silaturahmi ini bisa terus terajut dengan baik ke depan. (Joniful)

HRD dan Menhub RI Tinjau Pembangunan Rel Kereta Api yang Lama Mangkrak di Bireuen

By On Minggu, April 02, 2023

Menhub RI, Budi Karya Sumadi dan Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-PKB), H Ruslan M Daud, SE, MAP serta rombongan menumpangi Kereta Api Aceh, Cut Meutia dari Stasiun Bungkah Krueng Mane, ke Kuta Blang, Bireuen. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Menteri Perhubungan (Menhub) Republik Indonesia (RI), Budi Karya Sumadi didampingi Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-PKB), H Ruslan M Daud, SE, MAP dan rombongan tinjau langsung Stasiun Kereta Api yang sempat mangkrak di  Kuta Blang, Kabupaten Bireuen, Sabtu, 01 April 2023.

Belakangan pembangunan Rel Kereta Api Jalur Krueng Mane, Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara hingga ke jalur ke Kuta Blang, Kabupaten Bireuen telah lama mangkrak pasca dibangun tahun 2014.

Tiba di Stasiun di Desa Paya Rangkuluh Kecamatan Kuta Blang, Bireuen, Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi dan rombongan disambut unsur Forkopimda Bireuen, para Camat Keuchik serta Tokoh dan Masyarakat.

Baca juga: Anggota DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan M Daud Gelar Khitanan Massal bagi Anak Yatim dan Kurang Mampu di Bireuen

Dalam arahannya, Budi Karya Sumadi menyebutkan, pihaknya sudah tiga kali ke Aceh, baik ke Kota Banda Aceh, Kabupaten Bener Meriah, Kota Lhokseumawe dan hari ini tiba di Kabupaten Bireuen.

“Kalau kunjungan hari ini merupakan perintah langsung Presiden Jokowi Widodo (Jokowi), karena menurut Bapak Presiden, Aceh harus dibangun sama seperti daerah lain, setuju ya,” ujar Budi Karya Sumadi.

Kata Menhub itu, dirinya bersama rombongan naik Kereta Api Aceh, Cut Meutia dari Stasiun Bungkah Krueng Mane, larinya masih lambat.

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-PKB), H Ruslan M Daud, SE, MAP saat menyampaikan penambahan jalur Kereta Api kepada Menhub RI, Budi Karya Sumadi dalam perjalan dari Stasiun Bungkah Krueng Mane, ke Kuta Blang, Bireuen. 

“Seandainya kecepatan kereta api 60 kilometer per jam, maka saya akan mengundang Bapak Presiden Jokowi untuk datang ke Bireuen naik kereta api. Kita minta tolong kepada bapak Dirjen, kecepatan kereta api ini bisa mencapai 60 kilometer per jam, sehingga memudahkan masyarakat,” ujarnya.

Ditambahkannya, soal pembangunan jalur Rel Kereta Api seperti harapan Bapak H Ruslan M Daud atau sering disapa HRD juga harapan masyarakat Aceh. Maka pembangunan jalur kereta api harus dilanjutkan kembali tahun 2024 mendatang.

“Sesuai harapan HRD, kita akan mengupayakan pembangunan Rel Kereta Api ini kembali dilanjutkan pada Tahun 2024 mendatang. Mohon dukungan semua pihak dan elemen masyarakat, agar rencana ini dapat terwujud segera,” imbuhnya seraya menambahkan, ke depan harus dibangun sekitar 20 kilometer lagi.

Di tempat yang sama, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-PKB), H Ruslan M Daud, SE, MAP mengucapkan terima kasih dan apresiasi dengan kehadiran Menteri Perhubungan ke Bireuen.

Baca juga: HRD Kecewa Pelaksana Proyek Bendungan Krueng Pasee Lamban Dikerjakan

Kata HRD, kehadiran Menteri Perhubungan dan Dirjen Perhubungan ke Bireuen ini khusus melihat secara langsung, guna mamastikan pembangunan jalur kereta api dari Krueng Mane hingga ke Bireuen.

Di bagian lain, mantan Bupati Bireuen periode 2012-2017 itu menaruh harapan besar kepada Menhub, agar membantu lanjutan pembangunan jalur Kereta Api Bireuen-Lhokseumawe yang dipastikan akan menyerap anggaran sebesar Rp 1 triliun lagi.

“Kalau persoalan areal tanah di jalur kereta api sudah dibebaskan dan tidak terjadi kendala dan sudah dibebaskan saat saya masih menjabat bupati Bireuen,” sebut HRD.

Di sisi pertemuan terakhir, rombongan Kemenhub dan HRD ikut dihadiri Pj Bupati Bireuen diwakili Asisten I Dailami, Kapolres Bireuen AKBP Mike Hardy Wirapraja, SIK MH, Dandim 0111/Bireuen Letkol Inf Ade Munandar SI Pem, Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen H Munawal Hadi SH MH, Kadis Perhubungan dan sejumlah Kepala SKPK Bireuen, Camat, Keuchik dan Tokoh Masyarakat setempat. (Joniful Bahri)

Soal Pemecatan Dua Caleg Terpilih DPR RI, PKB Nilai Bawaslu dan KPU Lampaui Batas

By On Senin, September 30, 2024

Sekjen PKB, Hasanuddin Wahid. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hasanuddin Wahid menyebut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melampaui batas karena ikut campur soal pemecatan dua kadernya yang menjadi Calon Legislatif (Caleg) terpilih DPR RI.

Mestinya, kata dia, KPU dan Bawaslu tidak mengambil keputusan lebih dulu karena tiga kader yang dipecat itu tengah melakukan langkah hukum melalui mahkamah partai dan pengadilan.

“Proses hukum tersebut sedang berlangsung, seharusnya semua pihak menghormati semua proses hukum dengan tidak menerbitkan keputusan dalam bentuk apapun sampai keputusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap,” kata Hasanuddin dalam keterangannya, Minggu, 29 September 2024.

Adapun ketiga Caleg terpilih DPR RI itu, di antaranya Ali Ahmad, Ghufron Sirodj, dan Mohammad Irsyad Yusuf. Awalnya, KPU sudah mengganti tiga nama itu karena telah dipecat oleh PKB melalui Keputusan KPU Nomor 1349 Tahun 2024 yang diteken oleh Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin.

Namun Bawaslu menyatakan, KPU melakukan pelanggaran tata cara prosedur penggantian calon anggota DPR RI terpilih. Kemudian, Bawaslu memerintahkan agar KPU tetap menyatakan tiga kader PKB itu sebagai anggota DPR RI Periode 2024-2029.

Hasanuddin pun mempertanyakan kewenangan Bawaslu dan KPU atas keputusan PKB.

“Bagaimana bisa KPU dan Bawaslu menganulir hak dan kewenangan Partai yang dilindungi oleh Undang-Undang dan AD/ART PKB soal pemberhentian anggotanya?,” ucapnya.

“Bagaimana mungkin dan apa dasarnya KPU menetapkan orang yang sudah diberhentikan dari PKB menjadi Caleg terpilih?,” sambungnya. 

Oleh sebab itu, pihaknya akan mengambil langkah hukum atas putusan KPU yang mengakomodasi perintah Bawaslu.

Ia menyebut, PKB tengah mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan ke PTUN terhadap SK KPU RI No: 1401 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan KPU No 1206 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR dalam Pemilu 2024.

“Semua itu kita lakukan untuk memastikan kewenangan dan tegaknya disiplin partai sebagaimana diatur dalam AD/ART PKB yang dijamin oleh Undang-Undang Partai Politik,” ucapnya. (*/red)