KabarViral79.Com: Hasil penelusuran untuk anggota dpr ri

Ini Daftar 102 Anggota DPR RI Terpilih Periode 2024-2029 Partai Golkar

By Kabar Viral79 On Senin, Juli 01, 2024

JAKARTA, KabarViral79.Com – Partai Golkar memastikan raihan 102 kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Pemilu 2024.

Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengatakan, jumlah itu setara dengan 18 persen dari total 580 kursi DPR untuk periode 2024-2029.

“Angka ini fantastis karena perolehan kursi Golkar naik 17 kursi dibandingkan Pemilu 2019,” kata Doli, Minggu, 30 Juni 2024.

Menurut Doli, melejitnya perolehan kursi DPR dari partai berlambang pohon beringin itu karena dilengkapi kemenangan kader Golkar di sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dua kader Golkar yang menambah kursi partai adalah Caleg dari Dapil Jawa Barat 1, Nurul Arifin dan Caleg Dapil Papua Tengah, Soedeson Tandra.

“Kedua kader, Ibu Nurul dan Soedeson Tandra, menjadi kader yang gigih memperjuangkan kemenangan Golkar di PHPU MK. Keduanya putra-putri terbaik Partai Golkar yang telah melengkapi jumlah perolehan kursi menjadi 102,” ujar Doli.

Doli yang juga Plt. Ketua DPD Golkar Papua ini mengatakan, perolehan kursi Golkar di DPR menunjukkan bahwa masyarakat menerima dan menyetujui sikap serta kebijakan Partai Golkar selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Golkar, kata dia, juga menjadi partai terbanyak yang mendapatkan kursi DPRD Provinsi dengan naik 50 persen kursi menjadi 359 kursi dari sebelumnya hanya 309 kursi di Pemilu 2019.

Adapun untuk DPRD tingkat Kabupaten dan Kota, Golkar meraih 2.521 kursi. Jumlah ini setara dengan 14,4 persen dari total 17.510 kursi DPRD Kabupaten dan Kota se-Indonesia.

Merujuk hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum, Golkar meriah 23.208.654 suara. Jumlah ini setara dengan 15.29 persen total perolehan suara Pileg DPR. Golkar berada di urutan kedua di bawah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mendapat 110 kursi.

Siapa saja 102 anggota DPR yang berasal dari partai Golkar dari hasil pemilu 2024? Berikut rincian anggota DPR Golkar berdasarkan provinsi dan daerah pemilihan.

Daftar Nama 102 Anggota DPR Golkar Periode 2024-2029

Merujuk daftar nama Caleg yang terpilih dan lolos menjadi anggota DPR Periode 2024-2029 yang dipublikasikan Golkar, sejumlah petahana terlihat kembali lolos pada pemilu 2024.

Deretan nama juga diisi oleh pengurus pusat partai dan pengurus Dewan Perwakilan Daerah di masing-masing provinsi.

Berikut daftar lengkap anggota DPR dari fraksi Golkar hasil pemilu 2024:

Angota DPR Golkar dari Provinsi Aceh:

Teuku Zulkarnaini (Dapil Aceh 1)

Ilham Pangestu (Dapil Aceh 2)

Samsul Bahri (Dapil Aceh 3)

Angota DPR Golkar dari Provinsi Bengkulu:

Derta Rohidin

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Jambi:

Cek Endra

Hasan Basri Agus

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Bangka Belitung:

Bambang Patijaya

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Kepulauan Riau:

Rizki Faisal

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Lampung:

Rycko Menoza (Dapil Lampung 1)

Hanan A. Rozak (Dapil Lampung 2)

Aprozi Alam (Dapil Lampung 2)

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Riau:

Karmila Sari (Dapil Riau 1)

Syamsuar (Dapil Riau 1)

Yulisman (Dapil Riau 2)

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Sumatera Barat:

Zigo Rolanda (Dapil Sumbar 1)

Benny Utama (Dapil Sumbar 2)

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Sumatera Selatan:

Yudha Novanza (Dapil Sumsel 1)

Kahar Muzakir (Dapil Sumsel 1)

Dewi Yustisiana (Dapil Sumsel 2)

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Sumatera Utara:

Musa Rajekshah (Dapil Sumut 1)

Meutya Hafid (Dapil Sumut 1)

Lamhot Sinaga (Dapil Sumut 2)

Andar Amin H. (Dapil Sumut 2)

Trinovi Kharini (Dapil Sumut 2)

Ahmad Doli Kurnia (Dapil Sumut 3)

Delia P. Sitepu (Dapil Sumut 3)

Mangihut Sinaga (Dapil Sumut 3)

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Banten:

Adde Rosi (Dapil Banten 1)

Tubagus Haerul (Dapil Banten 2)

Andi Achmad Dara (Dapil Banten 3)

Airin Rachmi (Dapil Banten 3)

Anggota DPR Golkar dari Provinsi DKI Jakarta:

Abraham Sridjaja (Dapil DKI Jakarta 2)

Erwin Aksa (Dapil DKI Jakarta 3)

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Jawa Barat:

Atalia Praratya (Dapil Jabar 1)

Nurul Arifin (Dapil Jabar 1)

Ace Hasan Syadzilu (Dapil Jabar 2)

Dadang Naser (Dapil Jabar 2)

Budhy Setiawan (Dapil Jabar 3)

Ilham Permana (Dapil Jabar 3)

Dewi Asmara (Dapil Jabar 4)

Ravinda Airlangga (Dapil Jabar 5)

Ranny Fahd Arafiq (Dapil Jabar 6)

Puteri Komarudin (Dapil Jabar 7)

Dave Laksono (Dapil Jabar 8)

Daniel Mutaqien (Dapil Jabar 8)

Galih Kartasasmita (Dapil Jabar 9)

Elita Budiati (Dapil Jabar 9)

Agun Gunandjar (Dapil Jabar 10)

Ferdiansyah (Dapil Jabar 11)

Ade Ginanjar (Dapil Jabar 11)

Anggota DPR Golkar dari Provinsi D. I. Yogyakarta:

Gandung Pardiman

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Jawa Tengah:

Firnando (Dapil Jateng 1)

Nusron Wahid (Dapil Jateng 2)

Jamaludin Malik (Dapil Jateng 2)

Firman Soebagyo (Dapil Jateng 3)

Juliyatmono (Dapil Jateng 4)

Singguh (Dapil Jateng 5)

Panggah Susanto (Dapil Jateng 6)

Bambang Soesatyo (Dapil Jateng 7)

Teti Rohatiningsih (Dapil Jateng 8)

Agung Widyantoro (Dapil Jateng 9)

Doni Akbar (Dapil Jateng 10)

Ashraff Abu (Dapil Jateng 10)

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Jawa Timur:

Adies Kadir (Dapil Jatim 1)

M. Misbakhun (Dapil Jatim 2)

Zulfikar Arse (Dapil Jatim 3)

Nur Purnamasidi (Dapil Jatim 4)

Ahmad Irawan (Dapil Jatim 5)

Heru Tjahjono (Dapil Jatim 6)

M. Sarmuji (Dapil Jatim 6)

Ali Mufthi (Dapil Jatim 7)

Yahya Zaini (Dapil Jatim 8)

Eko Wahyudi (Dapil Jatim 9)

Haeny Rini (Dapil Jatim 9)

Ahmad Labib (Dapil Jatim 10)

Eric Hermawan (Dapil Jatim 11)

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Gorontalo:

Rusli Habibe

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Kalimantan Barat:

Maman Abdurrahman (Dapil Kalbar 1)

Asia Sidot (Dapil Kalbar 2)

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Kalimantan Selatan:

Bambang Heri (Dapil Kalsel 1)

Sandi F. Noor (Dapil Kalsel 1)

Hasnuryadi (Dapil Kalsel 2)

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Kalimantan Tengah:

Mukhtarudin

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Kalimantan Timur:

Rudy Mas’ud

Hetifah Sjaifudian

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Sulawesi Selatan:

Hamka B. Kady (Dapil Sulawesi Selatan 1)

Nurdin Halid (Dapil Sulawesi Selatan 2)

Taufan Pawe (Dapil Sulawesi Selatan 2)

Muhammad Fauzi (Dapil Sulawesi Selatan 3)

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Sulawesi Tengah:

Beniyanto

Muhidin M. Said

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Sulawesi Tenggara:

Ridwan Bae

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Sulawesi Utara:

Christiany Paruntu

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Bali:

Sumarjaya Linggih

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Maluku Utara:

Alien Mus

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Nusa Tenggara Barat:

Sari Yuliati

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur:

Melchias Mekeng (Dapil NTT 1)

Melkiades Laka Lena (Dapil NTT 2)

Gavriel Novanto (Dapil NTT 2)

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Papua Barat:

Alfons Manibui

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Papua Barat Daya:

Robert Kardinal

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Papua Tengah:

Soedeson Tandra.

(*/red)

KPK Beberkan Peran Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto dalam Kasus Suap Harun Masiku

By Admin On Kamis, Desember 26, 2024

Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto.

JAKARTA, KabarViral79.Com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dugaan suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan untuk proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR RI, Harun Masiku.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto menjelaskan, Hasto Kristiyanto bersama orang terdekatnya memberi suap kepada Wahyu Setiawan guna memuluskan langkah Harun Masiku menjadi Anggota DPR RI.

Menurutnya, Hasto adalah orang yang menempatkan Harun Masiku pada Dapil 1 Sumsel, padahal Harun Masiku berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan.

“Bahwa dalam proses Pemilihan Legislatif (Pileg) Tahun 2019, ternyata Harun Masiku hanya mendapatkan suara sebanyak 5.878. Sedangkan Caleg atas nama Riezky Aprilia mendapatkan suara sebanyak 44.402,” kata Setyo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa, 24 Desember 2024.

Setyo mengatakan, dalam proses Pemilihan Legislatif, suara dari almarhum Nazarudin Kiemas mestinya diberikan kepada Riezky Aprilia.

Namun, Hasto diduga berupaya agar suara itu diberikan ke Harun Masiku. Salah satunya dengan mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Agung (MA) pada 24 Juni 2019.

“Namun setelah ada putusan dari MA, KPU tidak mau melaksanakan putusan tersebut. Oleh sebab itu, Hasto meminta fatwa,” ujarnya.

Hasto juga diduga secara paralel meminta Riezky mengundurkan diri untuk diganti Harun Masiku.

“Namun upaya tersebut ditolak Riezky Aprilia,” ujarnya.

Hasto juga disebut pernah memerintahkan Saeful Bahri untuk menemui Riezky Aprilia di Singapura dan meminta mundur. Namun, Riezky tetap menolak.

“Bahkan surat undangan pelantikan sebagai anggota DPR RI atas nama Riezky Aprilia ditahan oleh Hasto dan meminta Riezky untuk mundur setelah pelantikan,” kata dia.

Hasto juga diduga bekerja sama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan Donny Tri Istiqomah untuk memberi suap ke Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan dan Agustinus Tio F.

“Bahkan pada 31 Agustus 2019, Hasto menemui Wahyu Setiawan dan meminta untuk memenuhi dua usulan yang diajukan oleh DPP, yaitu Maria Lestari Dapil 1 Kalbar dan Harun Masiku Dapil 1 Sumsel,” ucapnya.

Setyo mengatakan, dari pengembangan penyidikan, ditemukan bukti petunjuk bahwa sebagian uang yang digunakan untuk menyuap Wahyu berasal dari Hasto Kristiyanto.

Hasto disebut mengatur perencanaan hingga penyerahan uang kepada Wahyu dengan mengendalikan Saeful dan Donny Tri Istiqomah.

“HK mengatur dan mengendalikan Donny untuk melobi Anggota KPU, Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI terpilih dari Dapil I Sumsel,” ujarnya.

Hasto juga diduga mengatur dan mengendalikan Donny untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu melalui Tio.

Hasto bersama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan Donny Tri Istiqomah menyuap Wahyu Setiawan dan Agustina Tio Fridelina sebesar 19.000 Dollar Singapura dan 38.350 Dollar Singapura pada periode 16 Desember 2019 sampai dengan 23 Desember 2019 agar Harun Masiku ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Dapil I Sumsel.

“HK mengatur dan mengendalikan Donny untuk menyusun kajian hukum pelaksanaan putusan MA No. 57P/HUM/2019 tanggal 5 Agustus 2019 dan surat permohonan pelaksanaan permohonan fatwa MA ke KPU,” kata dia.

Berdasarkan perbuatan Hasto, KPK mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 pada 23 Desember 2024 dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka Hasto Kristiyanto bersama Harun Masiku dan kawan-kawan.

“Berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku Anggota KPU RI periode 2017-2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024,” ucapnya. (*/red)

Dampingi HRD, Mendes PDTT Lakukan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Objek Wisata di Bireuen

By Kabar Viral79 On Sabtu, Agustus 05, 2023

Mendes PDTT, Dr. (H.C.) Drs. H. Abdul Halim Iskandar, M.Pd dampingi Anggota DPR RI Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H Ruslan M Daud SE, MAP saat meletakan batu pertama pembangunan Desa Wisata Bukit Cinta Santewan Indah, Desa Geulanggang Gampong, Kota Juang, Bireuen, Jumat, 4 Agustus 2023 sore.

BIREUEN, KabarViral79.Com - Didampingi Anggota DPR RI Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan M Daud, SE, MAP, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Dr. (H.C.) Drs. H. Abdul Halim Iskandar, M.Pd, meletakkan batu pertama pembangunan Desa Wisata Bukit Cinta Santewan Indah, Desa Geulanggang Gampong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Jumat, 4 Agustus 2023 sore.

Peletakan batu pertama di objek wisata tersebut ditandai dengan dilakukan Peusijuk (tepung tawari) oleh Tgk H Muhammad Ishak (Abon Cot Tarom) dan penandatanganan batu prasasti.

Dalam pidatonya, Anggota DPR RI Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan M Daud SE, MAP menyebutkan, tercetusnya lokasi wisata ini setelah Kepala Desa Geulanggang Gampong menyampaikan ide untuk membangkitkan ekonomi masyarakat.

Awalnya, sambung Ruslan M Daud, lokasi ini waduk peninggalan, sempat dijadikan kandang babi dengan ditumbuhi semak belukar.

Dalam perjalan, dirinya berusaha menjumpai Menteri Desa, menyampaikan terkait program pengembangan desa wisata, terakhir ikut mendatangkan empat alat berat guna membersihkan lahan ini.

“Sejauh ini biaya pengerukan, dan pembersihan lahan yang begitu besar ini hanya terkuras anggaran Rp200 juta dari dana desa, ikut memanfaatkan sistim gotong royong dengan masyarakat setempat," ungkapnya.

Selanjutnya, mewujudkan program ini pihaknya akan melobi Kementerian Perhubungan agar nantinya disediakan lampu penerang jalan, disamping akan menggandeng Kementerian PUPR membangun saranan pendukung lainnya.

"Harapan kita, sarana ini dapat bermanfaat, terutama mendongkrak perekonomian warga masyarakat, baik warga desa serta akan menambah PAD daerah," sebutnya.

Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menyebutkan, gagasan serta program ini dicetus H. Ruslan M Daud (HRD) saat bertemu dengannya beberapa bulan lalu.

Mendes PDTT, Dr. (H.C.) Drs. H. Abdul Halim Iskandar, M.Pd dampingi Anggota DPR RI Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H Ruslan M Daud SE, MAP menerima cendramata dari Kepala Desa Geulanggang Gampong, Kota Juang, Bireuen, Jumat, 4 Agustus 2023 sore.

Guna mewujudkan ini, pihaknya tetap mendukung penuh, tapi program ini bukan ramahnya, tapi lebih ke Menteri Pariwisata, Menteri PUPR dan Menteri Perhubungan.

Namun dilihat dari harapan Kepala Desa, dorongan HRD, diyakini program ini akan terlaksana, alasannya transparansi yang diciptakan Kepala Desa serta dukungan masyarakat.

"Saya tetap mendukung dan saya yakin lokasi ini akan bernilai apalagi diinisiasi HRD yang mempunyai keiinginan untuk membantu masyarakat di desa ini dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat," imbuhnya.

Di bagian lain, Abdul Halim juga menyebutkan, di Bireuen ini ada dua figur yang sangat bagus, pertama Pj Bupati yang punya pengalaman panjang di pemerintahan dan kehidupan, berangkat dari nol.

“Selanjutnya kita punya HRD, yang punya kemauan tidak bisa berhenti. Bahkan dengan baru bertemu sudah ngobrol panjang lebar, bahkan Ia menelpon lagi dan memastikan agar saya membantu. Yang herannya, kalau keinginan dan melobi, HRD ini tak mengenal lelah,” ungkapnya.

Menurut Gus Halim ini, untuk membangun desa wisata, tujuan utamanya harus tetap adanya pelestarian lingkungan serta membangun ekosistem.

"Saya akan mendukung dan membantu agar desa wisata ini bisa berkembang dan maju. Saya dengan Pak Ruslan Daud akan berupaya maksimal, akan membantu berkoordinasi dengan lintas Kementerian untuk percepatan pembangunan, harus ada progres bagus lagi. Tahun 2024 sebelum mengakhiri jabatan sebagai Menteri Desa, saya berusaha datang ke sini lagi untuk melihat perkembangan Bukit Cinta Santewan Indah,” paparnya.

Di tempat yang sama Pj Bupati Bireuen, Aulia Sofyan PhD ikut mengapresiasi kepada Menteri yang hadir ke lokasi dan melihat langsung keberadaan objek wisata.

"Kami sangat mendukung lahirnya gagasan ini dengan tujuan meningkatkan Pendapatan Asli Gampong (PAG) juga peningkatkan ekonomi masyarakat," sebutnya. (Joniful Bahri)

Ahmad Muzani: Prabowo Instruksikan Bantu Korban Banjir Kalteng

By Kabar Viral79 On Senin, September 20, 2021

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Ahmad Muzani.

JAKARTA, KabarViral79.Com – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Ahmad Muzani mengatakan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menginstruksikan anggota Fraksi untuk membantu para korban banjir di wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng).

“Prabowo Subianto menginstruksikan kami dan jajaran Fraksi Gerindra di DPR RI agar berempati dan bersimpati dengan cara memberi bantuan yang diperlukan mereka. Karena itu kami melakukan pemotongan gaji seluruh anggota DPR RI Fraksi Gerindra,” kata Muzani dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, 19 September 2021.

Hal itu dikatakannya saat menyalurkan bantuan untuk masyarakat terdampak banjir di Provinsi Kalteng, Minggu. Bantuan itu berupa sembako dan kebutuhan pokok lainnya yang dibagikan ke lima wilayah terdampak banjir, yakni Kabupaten Katingan, Kotawaringin Timur, Kobar, Palangka Raya, dan Barito Selatan.

Muzani mengatakan, memotong gaji anggota Fraksi untuk membantu warga yang sedang mengalami musibah pernah beberapa kali dilakukannya, misalnya ketika membantu korban banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel), Sulawesi Barat (Sulbar), dan Nusa Tenggara Timut (NTT).

“Itu kami lakukan karena bagian dari tanggung jawab kami sebagai partai politik,” ujarnya.

Dia mengatakan, Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto turut prihatin dengan musibah banjir yang terjadi di wilayah Kalteng.

Hal itu, menurut dia, terutama karena hingga saat ini genangan akibat banjir masih terjadi di sejumlah wilayah di Kalteng dan kondisi itu sangat berdampak pada melemahnya perekonomian keluarga yang menjadi korban banjir tersebut, termasuk kesehatan.

Sekjen DPP Partai Gerindra itu berharap bantuan yang diberikan partainya dapat membantu kesulitan dan memupuk rasa optimisme masyarakat Kalteng pascabencana banjir.

“Sebagai partai politik, Gerindra memiliki tanggung jawab untuk membantu masyarakat yang terkena bencana di seluruh Indonesia, seperti yang terjadi di Kalteng. Dengan bantuan ini diharapkan dapat membantu kesulitan warga terdampak banjir di Kalteng selama di tempat pengungsian,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPD Gerindra Kalteng, Iwan Kurniawan mengatakan, bantuan berupa sembako dan kebutuhan pokok lainnya berasal dari pemotongan gaji seluruh anggota DPR RI Fraksi Gerindra.

Iwan yang juga anggota DPR RI itu menyerahkan bantuan tersebut kepada masyarakat yang berhak menerima mewakili pimpinan Fraksi DPR RI Gerindra.

“Bantuan sembako yang kita salurkan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian para anggota Fraksi Gerindra di DPR RI yang khusus disalurkan kepada para korban banjir di Kalteng,” ujarnya.

Dalam kegiatan Gerindra Peduli Banjir Kalteng, bantuan yang disalurkan terdiri atas beras 10 ton, minyak goreng 2 ribu liter, gula 2 ton, paket teh, dan kopi. (*/red)

Puan Maharani Minta Anggota Fraksi PDI Perjuangan Jaga Amanah Rakyat

By Kabar Viral79 On Senin, Februari 10, 2020

JAKARTA, KabarViral79.Com – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menjadikan perayaan HUT ke-47 Partai sebagai momentum untuk menguatkan tekad untuk solid bergerak menjaga kepercayaan rakyat dalam menjalankan fungsi Dewan.

Didampingi Nasir Djamil, Anggota DPRA Purnama Setia Budi Serahkan Ambulance Ultrasonografi

By Kabar Viral79 On Minggu, Februari 06, 2022

Anggota DPRA, dr. Purnama Setia Budi, SpOG Anggota DPR RI Komisi III, Nasir Djamil menyerahkan, melaunching bantuan mobil ambulance Ultrasonografi bagi masyarakat, di Desa Geudong-Geudong, Kota Juang, Bireuen, Minggu, 06 Februari 2022.

BIREUEN, KabarViral79.Com – Anggota DPR RI Komisi III, Nasir Djamil didampingi Anggota DPRA, dr.Purnama Setia Budi, SpOG ikut menyerahkan bersamaan dengan melaunching bantuan mobil ambulance Ultrasonografi bagi masyarakat, di pelantaran parkir Mesjid, Desa Geudong-Geudong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Minggu, 06 Februari 2022.

Kehadiran Anggota Legislatif Fraksi PKS disambut sejumlah tokoh pendiri Bireuen, Anggota DPRK Bireuen Fraksi PKS, Tokoh Masyarakat, kader PKS serta simpatisan juga masyarakat setempat.

Di kesempatan itu, Anggota DPR RI Komisi III, Nasir Djamil dalam arahannya mengatakan, untuk saat ini dan ke depan PKS akan terus berlomba dan berpacu, berkaloborasi untuk terus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, salah satunya seperti yang kita lakukan hari ini, yaitu melauching ambulance USG bagi ibu hamil.

Diakui Najir Djamil, belakangan mungkin kita sering dan salah menafsirkan politik, sehingga terkotak-kotak dan sejatinya tidak demikian. Sebab kehadiran dunia politik untuk saling berkalobarasi bersama guna membantu masyarakat.

Anggota DPR RI, Nasir Djamil didampingi Anggota DPRA, dr. Purnama Setia Budi, SpOG serahkan bantuan pakaian olahraga sepakbola di Geudong-Gedong, Bireuen, Minggu, 06 Februari 2022.

“Bahkan dalam ajaran Islam juga dianjurkan, agar kita saling tolong menolong dalam segala hal, berkaloborasi bersama, ikut memberikan yang terbaik untuk masyarakat secara luas. Pada intinya PKS tetap akan mengukhuwah basyariah, ikut membanguan ketahanan nasional dengan melibatkan seluruh umat,” katanya.

Nasir Djamil juga ikut menyinggung tentang kondisi Aceh saat ini, disamping menyebutkan kalau sekarang Aceh sedang darurat narkoba, dan belum berubah. Meksi demkian, kondisi itu tidak hanya Aceh dan ada beberapa daerah lain yang bernasib sama, darurat narkoba.

“Ini juga perlu kita sikapi bersama, sehingga kedepan putra-putri kita tidak terjerumus dengan kondisi itu, dan perlu pengawasan, juga perlu pendidikan ke arah yang lebih baik,” sebutnya.

Sementara itu, Anggota DPRA dr. Purnama Setia Budi, SpOG kepada media ini, Ambulance Ultrasonografi yang dilauching hari ini tidak hanya khusus di Bireuen, namun diperuntukan untuk masyarakat seluruh Aceh, khususnya Bireuen.

Apabila ada masyarakat dari Aceh Utara atau Takengon yang membutuhkan ambulance ini, maka kita akan diberitahukan ke tim kami, dan kami langsung menjemput. Tujuan utamanya Ambulance Ultrasonografi ini dapat memberi manfaat demi kepentingan masyarakat secara luas.

“Begitupun bila nantinya, PKS akan melaksanakan kegiatan di Takengon, nantinya kita akan membuka Ultrasonografi untuk pelayaan masyarakatnya,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Anggota DPR RI Komisi III, Nasir Djamil didampingi Anggota DPRA, dr. Purnama Setia Budi, SpOG ikut menyerahkan bantuan pakaian olahraga sepakbola untuk dua tim dan diterima oleh Ketua Pemuda Geudong-Gedong, Bireuen. (Joniful)

Ini Sejumlah Nama yang Digadang Jadi Ketua Golkar Jatim

By Admin On Selasa, Desember 31, 2024

Sekjen DPP Partai Golkar, M Sarmuji.

SURABAYA, KabarViral79.Com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Timur (Jatim) akan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke-XI pada awal tahun 2025.

Musda tersebut akan menentukan Ketua DPD Partai Golkar Jatim Periode 2025-2030 menggantikan M Sarmuji yang kini didapuk sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

M Sarmuji mengatakan, pihaknya akan menggelar Musda pada akhir Januari 2025 atau awal Februari 2025.

“Rencananya akhir Januari 2025 atau awal Februari 2025,” kata Sarmuji kepada wartawan di Surabaya, Senin, 30 Desember 2024.

Sarmuji menyebut, Musda ini dilakukan karena DPP telah menggelar Munas. Musda ini akan jadi momen mencari nakhoda baru Golkar di Jatim.

“Ya kalau selentingan-selentingan kan teman-teman media sudah mendengar (nama yang berpotensi menjadi Ketua Golkar Jatim),” ujarnya.

“Ada dari Kepala Daerah, ada dari Anggota DPRD Jatim, ada juga dari Anggota DPR RI,” kata Sarmuji yang telah memimpin Golkar Jatim sejak Maret 2020.

Diketahui, ada sejumlah nama yang berpotensi akan mencalonkan diri sebagai Ketua Golkar Jatim Periode 2025-2030.

Nama-nama itu, di antaranya Blegur Prijanggono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jatim 2024-2029.

Blegur merupakan politikus berpengalaman yang dimiliki Golkar. Blegur merupakan Anggota DPRD Surabaya Periode 2009-2014 dari Golkar.

Kemudian Blegur menjadi Anggota DPRD Jatim sejak 2019 dari Golkar.

Kemudian, ada nama Kodrat Sunyoto. Politikus gaek yang dimiliki Golkar ini sudah menjabat sebagai Anggota DPRD Jatim Fraksi Golkar sejak 2009 alias empat periode.

Selanjutnya, ada nama Pranaya Yudha Mahardhika yang merupakan Anggota DPRD Jatim tiga periode sejak 2014. Yudha saat ini menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPRD Jatim.

Lalu, ada nama Walikota Pasuruan terpilih 2025-2030, yakni Adi Wibowo. Adi merupakan kader Golkar dan pernah menjabat sebagai Wakil Walikota Pasuruan hingga menggantikan Gus Ipul sebagai Walikota Pasuruan di sisa Periode 2021-2025.

Kemudian, ada nama kader Golkar asal Tuban, yakni Aditya Halindra (Lindra). Lindra merupakan Bupati Tuban 2021-2025 dan terpilih kembali pada periode 2025-2030.

Selanjutnya, ada nama Purnamasidi. Anggota DPR RI Golkar dari Dapil Jember-Lumajang.

Kemudian, ada nama Anggota DPR RI Golkar, yakni Ali Mufthi dari Dapil Jatim VII. Lalu ada nama Zulfikar Arse Sadikin yang merupakan Anggota DPR RI Golkar dari Dapil Jatim III.

Nama terakhir yang juga mencuat, yakni Heru 'Tcarik' Tjahjono. Sekdaprov Jatim 2018-2022 ini masuk bursa Ketua DPD Golkar Jatim.

Heru saat ini merupakan Anggota DPR RI Golkar dari Dapil Jatim VI. Kiprah Heru di dunia perpolitikan Jatim sudah teruji sebagai Bupati Tulungagung selama 10 tahun pada 2003-2013. (*/red)

Dana Aspirasi Dewan Jarang Dialokasi ke Binaan Olahraga, Ini Tanggapan Anwar Idris Melalui Athailah

By Kabar Viral79 On Rabu, Desember 29, 2021

Anggota DPRK Bireuen, Athailah M. Saleh didampingi Anggota DPR RI, Drs. H. Anwar Idris saat pertemuan silaturahmi dan Komunikasi Anggota DPR RI, Drs. Anwar Idris dengan wartawan Bireuen, di Caffe HAI Matangglumpangdua, Peusangan, Bireuen.

BIREUEN, KabarViral79.Com – Menanggapi kurangnya perhatian dan dukungan pihak anggota dewan, baik di DPR RI Dapil Bireuen dan DPRK setempat terhadap pembinaan olahraga serta belum terlihat adanya dana aspirasi yang ikut membantu pembinaan olahraga di daerah.

Anggota DPR RI, Drs. H. Anwar Idris melalui Anggota DPRK Bireuen, Athailah M. Saleh menyatakan, ikut prihatin dengan kondisi perjalanan olahraga di daerah selama ini seraya berharap ada rekan-rekan di DPRK ikut andil mengalokasikan dana aspirasinya untuk pembinaan olahraga di daerah.

Begitupun juga ketika disinggung dukungan dana yang dianggarkan oleh Pemerintah Bireuen untuk Pekan Olahraga Aceh (PORA) di Pidie sebesar Rp5 miliar, dan sempat jadi polemik ikut dipertanyakan oleh anggota DPRK setempat.

“Kalau penggunaan dana pemerintah tentu dan tetap akan lahir dawa dawi, baik dengan DPRK maupun pihak pemerintah daerah,” sebutnya saat pertemuan silaturahmi dan Komunikasi Anggota DPR RI, Drs Anwar Idris dengan wartawan Bireuen, di Caffe HAI Matangglumpangdua, Peusangan, Kabupaten Bireuen.

Kata politisi PPP itu, saat ini di lembaga DPRK ada 49 orang dewan, dan berlatar belakang pendidikan yang berbeda-beda.

“Kita juga berharap ada rekan-rekan di DPRK ikut andil untuk ikut memperhatikan olahraga,” pungkasnya.

“Apabila ada yang memprotes dan mempertanyakan terkait dana untuk PORA tersebut, artinya mereka ingin kejelasan penggunaannya. Saya pribadi, sah-sah saja dianggarkan sesuai dengan kebutuhan,” terangnya.

Bila dilihat konteksnya, kata dia, olahraga itu sangat penting, dan merupakan strategis pembangunan daerah, disamping upaya dukungan semua kalangan.

“Olahraga selama ini juga pro aktif bagi masyarakat. Dulu kita sangat terkenal dengan olahraga, baik sepakbola, tinju, voli serta cabang-cabang lain. Sementara saat ini kita tertinggal, karena dukungan pemerintah dan rekan-rekan di DPRK masih sangat kurang,” tuturnya.

Kata Athailah, bila ada masyarakat yang tidak mengerti terhadap olahraga tentunya perlu diberikan pemahaman terhadap dunia olahraga.

“Saya di lembaga DPRK sangat mendukung, dan kita juga berharap adanya dukungan serius pemerintah daerah terhadap olahraga, tidak setengah-setengah,” pintanya.

“Begitupun rekan-rekan di DPRK, kita juga perlu kompak, baik dengan pemerintah, baik dari atas hingga ke bawah, ikut memahami olahraga, sebab atlet itu membela nama Bireuen bukan nama pribadinya,” sambungnya.

Sementara, lanjutnya, dana yang dianggarkan itu milik masyarakat, demi masyarakat juga baik olahraga, petani, serta lain tentunya perlu dibantu oleh pemerintah, tapi benar-benar tersentuh.

“Ke depan, anak-anak dan remaja di Bireuen perlu digalakkan olahraga. Ini juga bagian mencegah pengaruh narkoba. Makanya perlunya sentuhan pemerintah daerah, DPRK dan semua kalangan masyarakat, seperti daerah-daerah lain,” harapnya. (Joniful)

Ribuan Warga Padati Agenda Halal Bihalal Anggota DPR RI, H. Ruslan M Daud di Bireuen

By Kabar Viral79 On Sabtu, Mei 07, 2022

Warga memadati lokasi agenda halal bihalal di kediaman Anggota DPR RI Dapil Aceh II, PKB, H. Ruslan M Daud, di kediamannya, Kompleks Meuligoe Residense, Cot Gapu, Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Aceh.

BIREUEN, KabarViral79.Com – Agenda halal bihalal yang digelar Anggota DPR RI Dapil Aceh II, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Ruslan M Daud, SE di kediamannya, di Kompleks Meuligoe Residense, Cot Gapu, Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Aceh, dipadati ribuan warga, Sabtu, 07 Mei 2022.

Kegiatan tersebut tidak hanya dihadiri warga masyarakat, perangkat desa, pimpinan pasantren, tokoh Bireuen, pengurus PKB Kabupaten dan Kecamatan, Kader dan simpatisan juga ikut hadir.

Tak terkecuali, Sekdakab Bireuen, Ir. Ibrahim Ahmad M,Si serta sejumlah Kepala Dinas, Badan dan Kantor ikut juga di acara tersebut.

Hadir juga Ulama Aceh, Tgk H. Hasanoel Basri (Abu Mudi) Samalanga, Abu Daud Lueng Angen serta sejumlah Tokoh Agama lainnya di wilayah Bireuen.

Anggota DPR RI Dapil Aceh II, PKB, H. Ruslan M Daud (HRD) menyambut ulama Aceh, Tgk H. Hasanoel Basri (Abu Mudi) Samalanga, pada agenda halal bihalal, di kediamannya, Kompleks Meuligoe Residense, Cot Gapu, Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Aceh.

Anggota DPR RI dari Komisi V, H. Ruslan M Daud atau sering disapa HRD, juga mantan Bupati Bireuen Periode 2012-2017 tersebut yang ditemani keluarganya menyambut bahagia kedatangan para tamu.

Bahkan di sela-sela penyambutan serta menjamu tamunya, H. Ruslan M Daud, SE tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan dari berbagai elemen yang telah memenuhi undangannya.

“Kami keluarga besar HRD dan segenap pengurus PKB sangat berterima kasih kepada para tamu undangan yang telah berhadir. Semoga silaturrahmi ini terus terjalin, apalagi masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri 1443 H,” sebutnya seraya berharap silaturahmi ini bisa terus terajut dengan baik ke depan. (Joniful)

HRD dan Menhub RI Tinjau Pembangunan Rel Kereta Api yang Lama Mangkrak di Bireuen

By Kabar Viral79 On Minggu, April 02, 2023

Menhub RI, Budi Karya Sumadi dan Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-PKB), H Ruslan M Daud, SE, MAP serta rombongan menumpangi Kereta Api Aceh, Cut Meutia dari Stasiun Bungkah Krueng Mane, ke Kuta Blang, Bireuen.

BIREUEN, KabarViral79.Com – Menteri Perhubungan (Menhub) Republik Indonesia (RI), Budi Karya Sumadi didampingi Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-PKB), H Ruslan M Daud, SE, MAP dan rombongan tinjau langsung Stasiun Kereta Api yang sempat mangkrak di Kuta Blang, Kabupaten Bireuen, Sabtu, 01 April 2023.

Belakangan pembangunan Rel Kereta Api Jalur Krueng Mane, Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara hingga ke jalur ke Kuta Blang, Kabupaten Bireuen telah lama mangkrak pasca dibangun tahun 2014.

Tiba di Stasiun di Desa Paya Rangkuluh Kecamatan Kuta Blang, Bireuen, Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi dan rombongan disambut unsur Forkopimda Bireuen, para Camat Keuchik serta Tokoh dan Masyarakat.

Dalam arahannya, Budi Karya Sumadi menyebutkan, pihaknya sudah tiga kali ke Aceh, baik ke Kota Banda Aceh, Kabupaten Bener Meriah, Kota Lhokseumawe dan hari ini tiba di Kabupaten Bireuen.

“Kalau kunjungan hari ini merupakan perintah langsung Presiden Jokowi Widodo (Jokowi), karena menurut Bapak Presiden, Aceh harus dibangun sama seperti daerah lain, setuju ya,” ujar Budi Karya Sumadi.

Kata Menhub itu, dirinya bersama rombongan naik Kereta Api Aceh, Cut Meutia dari Stasiun Bungkah Krueng Mane, larinya masih lambat.

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-PKB), H Ruslan M Daud, SE, MAP saat menyampaikan penambahan jalur Kereta Api kepada Menhub RI, Budi Karya Sumadi dalam perjalan dari Stasiun Bungkah Krueng Mane, ke Kuta Blang, Bireuen.

“Seandainya kecepatan kereta api 60 kilometer per jam, maka saya akan mengundang Bapak Presiden Jokowi untuk datang ke Bireuen naik kereta api. Kita minta tolong kepada bapak Dirjen, kecepatan kereta api ini bisa mencapai 60 kilometer per jam, sehingga memudahkan masyarakat,” ujarnya.

Ditambahkannya, soal pembangunan jalur Rel Kereta Api seperti harapan Bapak H Ruslan M Daud atau sering disapa HRD juga harapan masyarakat Aceh. Maka pembangunan jalur kereta api harus dilanjutkan kembali tahun 2024 mendatang.

“Sesuai harapan HRD, kita akan mengupayakan pembangunan Rel Kereta Api ini kembali dilanjutkan pada Tahun 2024 mendatang. Mohon dukungan semua pihak dan elemen masyarakat, agar rencana ini dapat terwujud segera,” imbuhnya seraya menambahkan, ke depan harus dibangun sekitar 20 kilometer lagi.

Di tempat yang sama, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-PKB), H Ruslan M Daud, SE, MAP mengucapkan terima kasih dan apresiasi dengan kehadiran Menteri Perhubungan ke Bireuen.

Kata HRD, kehadiran Menteri Perhubungan dan Dirjen Perhubungan ke Bireuen ini khusus melihat secara langsung, guna mamastikan pembangunan jalur kereta api dari Krueng Mane hingga ke Bireuen.

Di bagian lain, mantan Bupati Bireuen periode 2012-2017 itu menaruh harapan besar kepada Menhub, agar membantu lanjutan pembangunan jalur Kereta Api Bireuen-Lhokseumawe yang dipastikan akan menyerap anggaran sebesar Rp 1 triliun lagi.

“Kalau persoalan areal tanah di jalur kereta api sudah dibebaskan dan tidak terjadi kendala dan sudah dibebaskan saat saya masih menjabat bupati Bireuen,” sebut HRD.

Di sisi pertemuan terakhir, rombongan Kemenhub dan HRD ikut dihadiri Pj Bupati Bireuen diwakili Asisten I Dailami, Kapolres Bireuen AKBP Mike Hardy Wirapraja, SIK MH, Dandim 0111/Bireuen Letkol Inf Ade Munandar SI Pem, Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen H Munawal Hadi SH MH, Kadis Perhubungan dan sejumlah Kepala SKPK Bireuen, Camat, Keuchik dan Tokoh Masyarakat setempat. (Joniful Bahri)

Soal Pemecatan Dua Caleg Terpilih DPR RI, PKB Nilai Bawaslu dan KPU Lampaui Batas

By Kabar Viral79 On Senin, September 30, 2024

Sekjen PKB, Hasanuddin Wahid.

JAKARTA, KabarViral79.Com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hasanuddin Wahid menyebut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melampaui batas karena ikut campur soal pemecatan dua kadernya yang menjadi Calon Legislatif (Caleg) terpilih DPR RI.

Mestinya, kata dia, KPU dan Bawaslu tidak mengambil keputusan lebih dulu karena tiga kader yang dipecat itu tengah melakukan langkah hukum melalui mahkamah partai dan pengadilan.

“Proses hukum tersebut sedang berlangsung, seharusnya semua pihak menghormati semua proses hukum dengan tidak menerbitkan keputusan dalam bentuk apapun sampai keputusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap,” kata Hasanuddin dalam keterangannya, Minggu, 29 September 2024.

Adapun ketiga Caleg terpilih DPR RI itu, di antaranya Ali Ahmad, Ghufron Sirodj, dan Mohammad Irsyad Yusuf. Awalnya, KPU sudah mengganti tiga nama itu karena telah dipecat oleh PKB melalui Keputusan KPU Nomor 1349 Tahun 2024 yang diteken oleh Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin.

Namun Bawaslu menyatakan, KPU melakukan pelanggaran tata cara prosedur penggantian calon anggota DPR RI terpilih. Kemudian, Bawaslu memerintahkan agar KPU tetap menyatakan tiga kader PKB itu sebagai anggota DPR RI Periode 2024-2029.

Hasanuddin pun mempertanyakan kewenangan Bawaslu dan KPU atas keputusan PKB.

“Bagaimana bisa KPU dan Bawaslu menganulir hak dan kewenangan Partai yang dilindungi oleh Undang-Undang dan AD/ART PKB soal pemberhentian anggotanya?,” ucapnya.

“Bagaimana mungkin dan apa dasarnya KPU menetapkan orang yang sudah diberhentikan dari PKB menjadi Caleg terpilih?,” sambungnya.

Oleh sebab itu, pihaknya akan mengambil langkah hukum atas putusan KPU yang mengakomodasi perintah Bawaslu.

Ia menyebut, PKB tengah mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan ke PTUN terhadap SK KPU RI No: 1401 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan KPU No 1206 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR dalam Pemilu 2024.

“Semua itu kita lakukan untuk memastikan kewenangan dan tegaknya disiplin partai sebagaimana diatur dalam AD/ART PKB yang dijamin oleh Undang-Undang Partai Politik,” ucapnya. (*/red)

Ormas PP Pandeglang Gelar Unjuk Rasa, Minta PDIP Pecat Junimart Girsang

By Kabar Viral79 On Senin, November 29, 2021

PANDEGLANG, KabarViral79.Com – Organisasi Masyarakat (Ormas) Pemuda Pancasila (PP) Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Kabupaten Pandeglang menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Pandeglang, Senin, 29 November 2021.

Ratusan anggota Ormas PP di bawah kepimpinan Ketua MPC, Drs Aap Aptadi tersebut menuntut politikus PDIP, Junimart Girsang, agar dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI atas pernyataannya yang menyinggung anggota PP.

Koordinator Aksi sekaligus Pengurus MPC, Adit Sama mengatakan, kedatangan ratusan anggota Ormas PP ke Gedung DPRD tersebut untuk menyampaikan aspirasi terkait pernyataan Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Junimart Girsang, yang menyakiti seluruh anggota Pemuda Pancasila se-Indonesia.

“Atas pernyataan tersebut, kami menuntut secara hukum dan meminta agar Junimart Girsang segera melakukan permohonan maaf kepada kader PP melalui media massa, elektronik, cetak dan langsung kepada Ketua Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila,” pungkas Adit di atas Mobil Komando Aksi Unjuk Rasa.

Adit menambahkan, kalau sebatas meminta maaf, dirinya menilai itu sangat mudah, namun semua Kader PP meminta agar Ketua Umum PDI Perjuangan segera memberhentikan Junimart dari keanggotaannya sebagai Wakil Rakyat di Senayan.

“Kalau minta maaf itu gampang. Namun kami meminta kepada saudara Junimart Girsang, agar segera mengundurkan diri sebagai Anggota DPR RI. Jika tidak mengundurkan diri, maka kami juga meminta kepada Ketua Partai PDIP Pusat agar memberhentikan saudara Junimart Girsang sebagai anggota DPR RI secepatnya,” lanjut Adit dalam orasinya.

Hal senada disampaikan orator kedua, Ilma Fatwa. Ia sangat menyayangkan atas pernyataan dari Junimart Girsang, yang meminta kepada pemerintah untuk membubarkan Ormas PP.

“Hanya kaum Komunislah yang meminta Ormas PP bubar. Jika pernyataan tersebut benar diucapkan oleah Junimart, maka kami meminta agar pengurus PDIP segera memberhentikan dari keanggotaannya sebagai Wakil Rakyat di DPR RI. (Yockhie)

Dukung Pilkada Aceh 2022, Fraksi Demokrat DPR RI Terima Kunjungan Komisi I DPR Aceh

By Kabar Viral79 On Rabu, Februari 10, 2021

Komisi I DPRA dipimpin oleh Tgk Muhammad Yunus melakukan audiensi dengan Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI terkait tindak lanjut RUU Pemilu 2022 di ruang Fraksi Partai Demokrat, Gedung Nusantara I, Jakarta.

BIREUEN, KabarViral79.Com – Komisi I DPRA dipimpin oleh Tgk Muhammad Yunus melakukan audiensi dengan Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI terkait tindak lanjut RUU Pemilu dan masyarakat Aceh tetap menginginkan Pilkada dapat terlaksana di tahun 2022.

Dalam kunjungan itu, rombongan tersebut diterima oleh anggota FPD, Muslim, Wahyu Sanjaya, dan Rezka Oktoberia di ruang Fraksi Partai Demokrat, Gedung Nusantara I, Jakarta.

Sementara itu, Anggota DPR RI FPD Dapil Aceh, Muslim dalam sambutanya menyampaikan apresiasi kepada Komisi I DPRA agar tetap teguh memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Ditegaskan Muslim, Partai Demokrat sesuai arahan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) serta Sekjen Teuku Rifky Harsya (TRH) dengan dukungan Penuh Ketua Fraksi Demokrat, Edi Baskoro Yudhoyono (EBY) tetap konsisten menjaga dan mengawal kekhususan Aceh terkait Pilkada 2022.

“Kita tetap konsisten mengawal kekhususan Aceh sesuai dengan amanah MoU Helsinki. Ketentuan ini sesuai dengan arahan Ketua Umum AHY,” ungkapnya.

Di sesi pertemuan itu, Tgk M. Yunus juga ikut menyampaikan apresiasi kepada Partai Demokrat selama kunjungan itu.

Menurutnya, kehadiran mereka ini telah mendapatkan dukungan dari seluruh Ketua Komisi I, di 23 Kabupaten/Kota.

Ia juga tetap berharap Partai Demokrat harus konsisten mengawal kekhususan dan stabilitas Aceh saat ini.

“Kita tahu kalau Bapak SBY merupakan Inisiator Perdamaian Aceh, dan Partai Demokrat memiliki semangat yang sama untuk mengawal persoalan ini,” sebutnya.

Di tempat yang sama, Komisi I DPRA, Wahyu Sanjaya yang mewakili Fraksi Partai Demokrat memberikan gambaran terkait pembahasan RUU Pemilu di parlemen berjalan.

Kata dia, pasang surutnya pembahasan yang akhir-akhir ini tidak terlepas dari pemerintah yang bersikukuh terkait Pilkada dilaksanakan Tahun 2024.

Anggota Komisi II dari Fraksi Demokrat ini menegaskan, bahwa ‘Standing’ Partai Demokrat sangat jelas, menginginkan Pilkada sesuai dengan jangka waktu masing-masing daerah.

“Khusus untuk Aceh sesuai arahan Ketua Umum dan Sekjen yang juga didukung penuh oleh Ketua Fraksi, tahapan Pilkada harus merujuk pada UUPA sebagai amanah MoU Helsinki,” tegasnya.

Wahyu yang juga Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini mengaku siap menampung aspirasi ini, selanjutnya akan dibahas di Komisi. Hingga saat ini, lima anggota FPD di Komisi II pun tetap berkomitmen penuh memberikan dukungan kepada kawan-kawan dari Aceh dan siapa mengawal proses ini.

“Kendati diminta atau tidak, kami akan tetap terus memperjuangkan kepentingan masyarakat Aceh, dan ini merupakan aspirasi masyatakat yang harus sahuti,” pungkas Anggota DPRI asal Sumatera Selatan itu.

Dalam pertemuan dan audensi itu dihadiri oleh delapan Anggota Komisi I DPRA, diantaranya, Tgk. Muhammad Yunus, Saiful Bahri, Darwati A. Gani, Ridwan Yunus, Edi Kamal, Tgk. H. Attarmizi Hamid, Fuadri, Bardan Sahidi.

Sementara dari FPD itu diwakili oleh Muslim, Wahyu Sanjaya, dan Rezka Oktoberia, selanjutnya rombongan kembali melanjutkan pertemuan dengan Komisi II DPR RI. (Joniful)

Anggota DPR RI, Ruslan M Daud: Program Bantuan Rumah Rehab untuk Warga Miskin di Bireuen Ada 6.000

By Kabar Viral79 On Senin, Juli 26, 2021

Anggota DPR RI, H. Ruslan M Daud (HRD), politisi PKB asal Bireuen saat menghadiri panen jagung Hibrida Betras 7, di Batee Raya, Juli, Bireuen, Minggu, 25 Juli 2021 kemarin.

BIREUEN, KabarViral79.Com – Bila tak ada halang melintang, program bantuan rumah rehab untuk warga miskin dan kurang mampu di Kabupaten Bireuen dapat segera terealisasi sebanyak 6.000 unit.

Hal itu dikatakan Anggota DPR RI, H. Ruslan M Daud (HRD), politisi PKB asal Bireuen dan merupakan program yang dilakukan, bermitra kerja dengan Kementerian PUPR pusat, guna membantu masyarakat Bireuen dan beberapa Kabupaten lainnya di wilayah pemilihannya.

“Target seluruhya 10 ribu unit. Sedangkan untuk Kabupaten Bireuen ada sekitar 6.000 unit bantuan rumah rehab untuk masyarakat kurang mampu, serta untuk beberapa daerah lain,” kata H. Ruslan M Daud saat menghadiri kegiatan panen jagung Hibrida Betras 7, di Batee Raya, Kecamatan Juli, Bireuen, Minggu, 25 Juli 2021 kemarin.

Kata mantan Bupati Bireuen 2012 - 2017 itu, bantuan ini murni untuk membantu warga yang miskin, agar warga yang selama ini tinggal di rumah tak layak huni dapat terbantu, dan mereka akan didata langung oleh tim ke lapangan, didampingi perangkat desa.

Diakuinya, seluruhnya ada 10 ribu unit rumah yang ditargetkan, dari jumlah itu akan dibagi tiga daerah, baik di Aceh Utara, Aceh Tengah dan Bener Meriah dan Kabupaten Bireuen. Tapi untuk Bireuen ada 6.000 unit.

“Bantuan rumah rehab ini sendiri diberikan kepada warga Bireuen yang benar-benar kurang mampu, dan diberikan tidak ada istilah adanya perbedaan politik, antara bendera partai ini atau partai itu. Siapa pun berhak mendapatkan, mekanismenya didata oleh perangkat desa, namun dengan catatan warga tersebut rumahnya memang tak layak huni,” terang mantan Bupati Bireuen itu.

Belakangan dirinya terus memperjuangkan berbagai program, termasuk dengan Kementerian perumahan rakyat di pusat, agar dapat membantu rumah rehab layak huni bagi warga kurang mampu.

Di samping itu, bagi penerima rumah rehab tersebut agar tidak dikenakan biaya apapun, dan pendataannya langsung ke titik pemilik rumah dengan melibatkan perangkat gampong, didampingi tim sehingga akan tansparan.

“Bantuan ini murni untuk membantu warga yang miskin, agar warga dapat tinggal di rumah layak huni bersama keluarganya,” sebut Ruslan M Daud yang kini menduduki di Komisi V DPR RI, bermitra kerja dengan Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, BNPB dan Basarnas. (Joniful)

Dukung Gerakan BISA, Rano Karno Datangi Taman Religius Kramat Solear

By Kabar Viral79 On Minggu, Maret 20, 2022

TANGERANG, KabarViral79.Com – Bintang film era 80-an, H. Rano Karno yang pernah menjabat Wakil Gubernur Banten dan kini Anggota DPR RI Komisi 10 Bidang Pariwisata, menghadiri kegiatan Bersih, Indah, Sehat, dan Aman (BISA) di Taman Religius Kramat Solear, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu, 20 Maret 2022.

Hadir dalam kegiatan itu, perwakilan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Anggota DPR RI Komisi 10 (Fraksi PDIP) H. Rano Karno, Sekdis Disporabudpar Drs. H. Karnadi, Camat Solear H. Soni Karsan, Kapolsek Cisoka AKP Nurrohman Triamtono, Kades Solear Madromi, Didi Rosadi (Sahabat Rano), dan Kelompok Sadar Wisata serta Karang Taruna setempat.

Rano Karno dalam sambutanya menyampaikan, dirinya sangat mendukung dengan adanya gerakan BISA di Objek Wisata Religius Taman Kramat Solear.

“Mari kita semua, mulai saat ini, kita tanamkan bersih-bersih di lingkungan sekitar Taman Kramat Solear ini agar nantinya para wisatawan yang berkunjung di sini bisa menikmati keindahan Taman Kramat Solear dan masyarakat sekitar dapat penghasilan dengan semakin banyaknya para wisatawan yang berkunjung,” ucapnya.

Lebih lanjut H. Rano Karno mengatakan, dirinya siap membantu mencari dana ke pusat untuk kemajuan Taman Wisata Religius Kramat Solear ini.

Menurutnya, bila tempat ini rapi, bersih, nyaman, nantinya semakin banyak para wisatawan yang datang serta tentunya akan semakin menambah penghasilan warga sekitar.

“Mari, dengan adanya gerakan BISA, kita jaga bersama kebersihan Taman Religius Kramat ini, bukan hari ini saja, tapi untuk selamanya,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekdis Disporabudpar Kabupaten Tangerang, H. Karnadi menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI dan Anggota DPR RI Komisi 10 Bidang Pariwisata yang telah menyelenggarakan Gerakan Bersih Indah, Sehat dan Aman (BISA) di Taman Kramat Religius Solear.

“Di Kabupaten Tangerang banyak destinasi wisata religius, Salah satunya Taman Reigius Kramat Solear ini, yakni Makam Syeh Mas’ad yang merupakan salah satu keturunan Sultan Banten,” ucapnya.

Menurutnya, tempat wisata religius sejak jaman Belanda sudah ada, seperti di Tigaraksa ada Makam Kramat Syeh Mubarok, di Kresek ada Makam Kramat Syeh Astariq dan masih banyak lagi.

“Semoga dengan adanya gerakan BISA ini bisa menjadi contoh agar ke depanya destinasi wisata regius kramat yang ada di Kabupaten Tangerang menjadi bersih dan nyaman,” pungkasnya.

Ia mengimbau masyaraakat Kabupaten Tangerang agar tetap memperhatikan prokes Covid-19 serta menerapkan 5M saat mengunjungi tempat wisata religius.

“Karena kita masih berada dalam masa pandemi Covid- 19, dan kini saatnya kita harus bangkit dalam berbagai hal guna untuk meningkatkan perekonomian kita,” tutupnya.

Terpisah, Kepala Desa (Kades) Solear, Madromi mengucapkan terima kasih kepada Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Anggota DPR RI Komisi 10 Bidang Pariwisata, H. Rano Karno serta pihak terkait lainya yang telah datang ke Desa Solear dalam rangka pelaksanaan gerakan BISA di Taman Religius Kramat Solear.

“Semoga ke depanya tempat wisata Kramat Solear ini menjadi lebih tertata rapi dan nyaman, serta nantinya bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Solear,” tuturnya. (Reno)

Anggota DPR RI, HRD Minta Penegak Hukum Mengusut Kasus Meninggalnya Putra Asal Bireuen di Jakarta

By Kabar Viral79 On Senin, Agustus 28, 2023

Anggota DPR RI, H. Ruslan Daud (HRD).

BIREUEN, KabarViral79.Com - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Ruslan Daud (HRD) meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) agar dapat mengusut kasus pembunuhan terhadap, Imam Masykur (25), warga Desa Mon Kelayu, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh yang meninggal, diduga disiksa oknum anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

“Dengan kejadian ini, kami mengecam aksi keji yang dilakukan terhadap Imam Masykur, warga Bireuen. Aksi kriminal ini harus diusut tuntas dan transparan, jangan ada yang ditutupi sehingga masyarakat puas dalam rangka jalannya penegakan hukum atas kelakuan pelaku yang biadab tersebut,” tegas HRD dalam siaran persnya, Senin, 28 Agustus 2023.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga putra asli Bireuen itu juga ikut menyampaikan belasungkawa yang sangat mendalam kepada keluarga korban Imam Masykur.

“Kami berharap semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kesabaran atas kejadian ini, dan kita doakan almarhum ditempatkan di surganya Allah SWT,” ucap HRD.

Di samping itu, HRD juga meminta Panglima TNI agar dapat mengambil tindakan tegas kepada oknum Paspampres yang diduga telah menyebabkan nyawa putra asal Bireuen, Aceh, hilang setelah diduga disiksa oknum anggota TNI tersebut.

“Kejadian yang dilakukan oknum anggota Paspampres tersebut dapat mencoreng nama baik institusinya, sehingga harus ditindak tegas sesuai dengan Undang-Undang,” harap Anggota DPR RI, H. Ruslan Daud (HRD) itu.

Diberitakan sejumlah media, Imam Masykur (25), pemuda asal Mon Keulayu, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen, Aceh meninggal dunia di Jakarta.

Sebelumnya, korban diduga diculik dan disiksa oleh oknum TNI (anggota Paspampres) dan jenazah korban, Imam Masykur dikebumikan di kampung halamannya, Desa Mon Kelayu, Gandapura, Bireuen, Sabtu, 26 Agustus 2023.

Menurut seorang kerabat korban yang menghubungi media ini dari Jakarta menyebutkan, Imam Masykur diculik dari sebuah Toko Kosmetik pada, Sabtu 12 Agustus 2023. Terakhir tidak diketahui secara pasti motif penculikan tersebut.

Menurut sumber ini, Imam Masykur sempat mengubungi keluarganya meminta dikirimkan uang Rp50 juta.

“Dia membutuhkan kiriman uang secepatnya. Kalau tidak, Imam terancam akan dibunuh,” paparnya. (Joniful Bahri)

KPU Tetapkan Hasil Rekapitulasi Ulang Pileg DPR RI Dapil Banten II, PDI-P Masih di Atas Demokrat

By Kabar Viral79 On Senin, Juli 29, 2024

Jajaran Pimpinan KPU RI saat rapat pleno rekapitulasi nasional Pemilu serentak 2024 pasca pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Minggu, 28 Juli 2024.

JAKARTA, KabarViral79.Com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang Pemilu Legislatif (Pileg) DPR RI 2024 untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Banten II, Minggu, 28 Juli 2024.

Penetapan ini dilakukan setelah KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan Partai Demokrat untuk hasil Pileg 2024 Dapil Banten II. Berdasarkan hasil rekapitulasi yang dibacakan jajaran KPU Provinsi Banten, PAN masih menduduki posisi teratas dengan memperoleh 244.974 suara. Jumlah ini adalah gabungan suara partai dan Calon Anggota Legislatif (Caleg) yang diusung.

Posisi kedua diduduki Nasdem dengan perolehan 208.801 suara. Sedangkan posisi ketiga ditempati oleh Gerindra yang mendapatkan 197.424 suara. Urutan berikutnya adalah Golkar dengan perolehan 174.570 suara, PKS 165.424 suara, dan PDI-P 142.154 suara. Demokrat selaku pihak penggugat berada di posisi ketujuh dengan perolehan 142.129 suara.

Setelah mendengarkan paparan KPU Banten, saksi Partai Demokrat, PDI-P hingga PPP memberikan tanggapan atas hasil rekapitulasi tersebut. Demokrat selaku pihak penggugat hasil Pileg 2024 untuk Dapil Banten II menyatakan keberatan dengan hasil tersebut. Pihak PPP juga turut menyatakan menolak hasil rekapitulasi itu.

Setelah mendengar tanggapan pihak partai politik dan juga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), KPU RI pun resmi menetapkan rekapitulasi hasil Pileg 2024 untuk Dapil Banten II.

“Jika tidak ada lagi, dengan demikian hasil tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi atas PHPU Pemilu Anggota DPR RI dapil Banten II kami akan tetapkan, setuju?” ucap Komisioner KPU RI Idham Holik sambil mengetuk palu sidang.

Dikabarkan sebelumnya, MK mengabulkan gugatan Perselisihan Hasil Pemilu Umum (PHPU) untuk Pileg 2024 DPR Dapil Banten II yang diajukan oleh Demokrat. Dalam perkara Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 itu, MK memerintahkan KPU menyandingkan perolehan suara PDI-P di dalam formulir C Hasil untuk DPR dengan formulir D Hasil Kecamatan.

“Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat sepanjang Dapil Banten II harus dilakukan penyandingan perolehan saura mengenai suara Pihak Terkait (PDIP) antara C. Hasil-DPR dengan D. Hasil Kecamatan-DPR,” ujar Ketua MK, Suhartoyo dalam sidang pengucapan putusan pada Kamis, 6 Juni 2024.

MK memerintahkan KPU untuk menyandingan suara di 120 TPS yang berada di wilayah Kota Serang dan Kabupaten Serang. Adapun gugatan itu dilayangkan Demokrat karena menduga terjadi penggelembungan suara terhadap Caleg DPR RI Dapil Banten II dari PDI-P.

Untuk diketahui, KPU menggelar Rapat Pleno Rekapitulasi Nasional Pileg 2024 pada Minggu, 28 Juli 2024. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas putusan MK yang mengabutkan 44 sengketa Pileg 2024.

Diketahui, MK mengabulkan 44 dari 297 gugatan sengketa Pileg 2024 dengan beragam putusan, mulai dari pemungutan suara ulang, penghitungan suara ulang, rekapitulasi suara ulang, atau penetapan hasil pileg berdasarkan temuan MK. (*/red)

Minta Hitung Ulang Kerugian Negara Akibat Korupsi Bansos Covid-19 Tahun 2020, PP HIMMAH Sambangi BPKP

By Kabar Viral79 On Senin, Oktober 24, 2022

JAKARTA, KabarViral79.Com - Menindaklanjuti kasus dugaan korupsi Bansos Jabodetabek 2020 yang diduga merugikan negara trilyunan rupiah, PP HIMMAH mendatangi Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia di Jl. Pramuka No.33, Jakarta Timur, Senin, 24 Oktober 2022.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH), Abdul Razak Nasution didampingi Sekretaris Jenderal, Saibal Putra mengatakan, Laporan PP HIMMAH Bernomor : 153/PP HMH/B/LP/X/X/2022 diterima oleh Ibu Ade.

“Hari ini kami mendatangi BPKP dalam rangka meminta BPKP untuk menghitung ulang kerugian negara akibat korupsi Bansos Jabodetabek Tahun 2020. Karena berdasarkan temuan kami bukan hanya melibatkan mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara melainkan diduga melibatkan beberapa anggota DPR RI, di antaranya Herman Hery dan Ihsan Yunus turut serta diduga melibatkan Pimpinan-pimpinan perusahaan yang disinyalir berafiliasi dengan kedua anggota DPR RI tersebut,” ungkap Razak.

Menurutnya, pada Senin lalu (17/10), pihaknya sudah melakukan aksi demonstrasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) sekaligus menyampaikan laporan secara resmi ke KPK.

“Kami telah melaporkan temuan baru ini ke KPK. Hari ini kami ke BPKP. Kami telah berkomunikasi langsung dan menyampaikan ini ke Ketua KPK RI, Bapak Firli Bahuri," terang Razak.

Ia menjelaskan, banyak temuan-temuan baru mengenai dugaan korupsi Bansos, baik oknum, perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki kualifikasi/ keahlian/pengalaman, pungli dan proses menang tender dan keterlibatan dua anggota DPR RI.

“Dari temuan kami, selain dugaan pungli yang menjerat seluruh pimpinan-pimpinan perusahaan tersebut, juga perusahaan-perusahaan tersebut tidak memiliki kualifikasi/keahlian di bidang pengadaan Sembilan Bahan Pokok (Sembako) melainkan ada yang di bidang, konstruksi, kelistrikan, meuble, perawatan kendaraaan bermotor, IO, periklanan dan lain sebagainya. Ini jelas melanggar keputusan LKPP," tambah Razak.

Ia masih meyakini, lembaga penegak hukum KPK masih objektif, tidak tebang pilih dalam menegakkan supremasi hukum, demikian juga BPKP RI.

"PP HIMMAH akan konsisten mengawal kasus ini agar diusut tuntas sampai ke akar-akarnya sehingga Sdr Herman Hery dan Ihsan Yunus juga para pimpina perusahaan-perusahaan terkait dapat diperiksa dan apabila terbukti KPK langsung menetapkan tersangka baru," pungkasnya.

Ia menambahkan, berdasarkan rilis Kompas 22 April 2021, Sejumlah Fakta di Balik Persidangan Eks Mensos Juliari Batubara:

1. Ambil Rp 10 ribu pada setiap paket Bansos.

2. Sewa jet pribadi hingga bayar Cita Citata.

3. Dinikmati pejabat Kemensos yang lain

4. Bantah dakwaan

"Sebagai wujud konsistensi, HIMMAH dalam mengawal kasus ini, pengurus dan jajaran, para kader juga simpatisan tiap pekan akan diinstruksikan melakukan demonstrasi di kantor penegak hukum KPK di Jaksel sampai ada tersangka baru, Kejaksaan RI dan lembaga-lembaga terkait seperti BPK dan BPKP RI dan kalau perlu akan demo di Istana Negara," tutupnya. (*/red)

Bamsoet Dorong Optimalisasi Penyerapan Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional

By Kabar Viral79 On Rabu, Juli 28, 2021

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet).

JAKARTA, KabarViral79.Com – Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengungkapkan, adanya dua kali refocusing (pemotongan) anggaran MPR RI dari Kementerian Keuangan, tidak menghalangi tugas dan kewajiban 711 anggota MPR RI dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam menjadikan MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat.

Pada tahun 2020, anggaran MPR RI dipotong dari Rp 603,67 miliar menjadi Rp 576,129 miliar. Menurun kembali dari semula Rp 750.871.684.000 pada tahun 2021 menjadi Rp 695.704.258.000 pada tahun 2022.

“MPR RI tetap fokus menjalan tugasnya sebagaimana ketentuan Pasal 5 UU No.17/2014 yang kemudian diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa MPR RI memiliki tugas memasyarakatkan Ketetapan MPR RI; memasyarakatkan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika; mengkaji sistem ketatanegaraan, UUD NRI Tahun 1945, serta pelaksanaannya; dan menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945. MPR RI kini juga sedang menyelesaikan pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai bintang penunjuk arah pembangunan,” ujar Bamsoet usai memimpin Rapat Pimpinan MPR RI dengan Kementerian Keuangan, di Komplek Majelis, Jakarta, Selasa, 27 Juli 2021.

Turut serta para Wakil Ketua MPR RI yang hadir secara luring dan daring, diantaranya Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Syarifuddin Hasan, Hidayat Nur Wahid, Zulkifli Hasan, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad.

Hadir pula Ketua Badan Penganggaran MPR RI, Idris Laena dan Neng Eem Marhamah, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata serta Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenkeu Purwanto.

Ketua DPR RI ke-20 ini menekankan, penanggulangan pandemi Covid-19 tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan dan aspek perekonomian saja. Melainkan juga harus turut menyertakan aspek penguatan kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengingat di tengah kondisi keprihatinan akibat pandemi Covid-19, kohesi sosial dan soliditas kebangsaan justru menjadi titik rawan dan krusial.

Maka penguatan dan pembangunan karakter bangsa harus terus diperjuangkan, agar menjadi semangat kolektif di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

“Sebagai upaya penguatan kehidupan berbangsa dan bernegara, 711 anggota MPR RI yang terdiri dari 575 anggota DPR RI dan 136 anggota DPD RI yang dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum, menjabarkan tugas dan kewenangannya sesuai UU Nomor 17 Tahun 2014 yang kemudian diubah terakhir dengan UU Nomor13 Tahun 2019 dalam berbagai program kegiatan. Sehingga pandemi Covid-19 tidak menjadi pintu masuk bagi radikalisme, ekstrimisme, anarkisme hingga intoleransi yang mengganggu kedaulatan, persatuan, dan kesatuan bangsa,” tandas Bamsoet.

Menurut Bamsoet, hal terpenting saat ini adalah selain fokus pada upaya vaksinisasi untuk memperkuat kesehatan masyarakat, juga penting untuk tidak mengabaikan vaksinisasi ideologi guna memperkuat nilai-nilai kebangsaan agar tekanan ekonomi tidak dijadikan pintu masuk bagi gerakan radikalisme, ekstrimisme, anarkisme hingga intoleransi yang mengganggu kedaulatan, persatuan, dan kesatuan bangsa.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menjelaskan, besarnya dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai Rp 699,43 triliun, yang salah satu sumbernya tidak lepas dari adanya refocusing (pemotongan) anggaran di berbagai Kementerian/Lembaga, harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk menanggulangi berbagai dampak pandemi Covid-19.

Sebanyak Rp 193,93 triliun dianggarkan untuk anggaran kesehatan, perlindungan sosial Rp 153,86 triliun, program prioritas Rp 117,04 triliun, dukungan UMKM Rp 171,77 triliun dan insentif usaha di Rp 62,83 triliun.

“Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, realisasi dana PEN Tahun 2020 mencapai Rp 575,8 triliun atau sekitar 82,83 persen dari alokasi sebesar Rp 695,2 triliun. Sementara realisasi dana PEN tahun 2021, hingga 25 Juni 2021 tercatat mencapai Rp 237,54 triliun atau sekitar 34 persen dari pagu anggaran Rp 699,43 triliun. Penyerapannya di tahun 2021 ini harus maksimal, jangan sampai karena masalah teknis dan birokrasi menjadi terkendala, apalagi sampai uangnya tidak terpakai,” pungkas Bamsoet. (*/red)

Puluhan Bacaleg PKB di Bireuen Dipeusijuek Oleh Ulama Kharismatik Aceh

By Kabar Viral79 On Sabtu, Mei 13, 2023

Ulama Kharismatik Aceh, Tgk H Hasanoel Basary (Abu Mudi), Tgk H Nuruzzahri (Waled Nu) Samalanga, Tgk H Muhammad Ishak atau Abon Muhammad Cot Tarom, Tgk H Faisal Hadi melakukan tepung tawari Bacaleg PKB Bireuen, di Komplek Meuligoe Residen, Cot Gapu, Kota Juang, Bireuen, Aceh, Sabtu, 13 Mei 2023.

BIREUEN, KabarViral79.Com – Sebanyak 53 Bakal Calon Anggota Legeslatif (Bacaleg) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bireuen, dipeusijeuk (tepung tawar) sejumlah ulama Kharismatik Aceh, di Komplek Meuligoe Residen, Cot Gapu Kota Juang, Bireuen, Aceh, Sabtu, 13 Mei 2023.

Para Ulama Kharismatik Aceh yang ikut melakukan tepung tawari puluhan Bacaleg PKB Kabupaten Bireuen, yakni Tgk H Hasanoel Basary atau lebih akrab disapa Abu Mudi Samalanga, Tgk H Nuruzzahri (Waled Nu) Samalanga, Tgk H Muhammad Ishak atau Abon Muhammad Cot Tarom, Tgk H Faisal Hadi, serta beberapa ulama Aceh lainnya.

Sementara 53 Bacaleg dari PKB asal Kabupaten Bireuen yang ditepung tawari (Peusijuk), 40 orang Bacaleg untuk Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen, sedangkan tujuh orang Bacaleg DPR Aceh, dan enam Bacaleg DPR RI.

Turut hadir pada acara Peusijeuk Bacaleg tersebut, anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB H. Ruslan M Daud SE, MAP atau lebih akrab disapa HRD. Politisi nasional terbaik Aceh ini juga ikut dialkukan prosesi peusijuek.

H. Ruslan M Daud memastikan akan maju kembali atau akan mencalonkan diri lagi sebagai Bacaleg DPR RI Tahun 2024 mendatang.

HRD yang dijuluki tokoh penggerak pembangunan infrastruktur Aceh ini sudah banyak membawa pulang program pembangunan ke Aceh selama duduk di Senayan, Jakarta selama tiga tahun terakhir ini.

Di kesempatan itu, HRD mengatakan, dirinya akan terus membangun Aceh, khususnya Kabupaten Bireuen, tentunya harus banyak anggota dewan dari PKB, yaitu mulai dari tingkat pusat, provinsi hingga Kabupaten.

Kata HRD, dirinya sangat mengharapkan ada temannya di DPR RI, DPRA dan DPRK. Karena ada program pembangunan yang tidak bisa dibangun dengan dana APBN, tetapi harus dibangun dengan dana APBA dan APBK.

“Membangun daerah dengan dana APBA, tentunya kita butuh anggota DPRA. Begitu juga untuk membangun pembangunan dengan dana APBK, kita juga butuh anggota DPRK dari PKB,” terang HRD.

Mantan Bupati Bireuen periode 2012-2017 itu menambahkan, kepada para Bacaleg yang sudah dipeusijeuk tersebut, untuk terus bekerja merangkul masyarakat agar bisa terpilih pada Pileg Tahun 2024, baik tingkat DPRK, DPRA maupun Bacaleg DPR RI.

Sementara Ulama Kharismatik Aceh, Waled Nu Samalanga berharap kepada seluruh Bacaleg PKB, agar selalu dekat dan bersilaturrahmi serta berkomunikasi dengan semua lini dan semua elemen masyarakat.

Ulama yang terkenal dekat sebagai tokoh NU tingkat nasional itu menambahkan, dirinya hari ini ada undangan ke Semarang, Jawa Tengah untuk menghadiri pesta perkawinan anak adik Menteri Agama RI dan acara NU se-Indonesia.

“Namun karena ada Peusijuek Bacaleg PKB di Bireuen yang merupakan bagian dari NU, maka saya tidak terbang ke sana dan saya wakilkan,” kata Waled Nu.

Ia juga mengakui, dirinya mendukung penuh semua Bacaleg PKB untuk maju dan untuk memenangkan Pileg pada tahun 2024 mendatang.

“Untuk itu mari kita merangkul semua elemen masyarakat agar dapat memenangkan PKB pada Pemilihan Anggota Legeslatif pada Tahun 2024 mendatang,” ujar Waled Nu. (Joniful Bahri)

Berita Terbaru

Subscribe Here!