SERANG, KabarViral79.Com - Walaupun belum bisa bicara tentang masalah kerawanan daerah pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 Serentak di Kabupaten dan Kota di Banten, namun mengenai politik uang, kenetralan Aparatur Sipil Negeri (ASN), TNI dan Polri dan juga mengenai ujaran kebencian atau hoax itu yang akan tetap mendominasi dugaan pelanggaran pada Pilkada 2020.
Hal tersebut dikatakan Koordinator Divisi Hukum, Data, dan Informasi Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar usai acara Eximinasi Undang Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada, di salah satu Hotel di Kota Serang, Senin, 25 November 2019.
"Indek kerawanan Pilkada, Bawaslu akan Launching nanti pada Januari 2020. Untuk sekarang kita belum bisa bicara tentang daerah mana saja, karena indek kerawanan itu indek yang mana diatur dengan melihat data di daerah kita harus turun. Kita harus lakukan, harus melakukan pertemuan dengan steakholder, data-datanya harus dikompilasi, Pada indek kerawanan lain yang kita buat tetap ada pada mengenai politik uang, kenetralan ASN, TNI dan Polri, dan juga mengenai ujaran kebencian," ujarnya.
Namun, kata Fritz, dengan dilihat dari hasil Pemilu pada 2019 lalu, maka bisa dibilang proses Pemilu di Banten ini sudah sesuai dengan yang diharapkan.
"Dengan tidak adanya masalah atau proses yang ada di Mahkamah Kontitusi (MK) dan juga tidak ada proses yang diputuskan disana, maka bisa dibilang proses Pemilu di Banten ini sudah sesuai dengan yang kita harapkan," katanya.
Sementara itu ditempat yang sama, Ketua Bawaslu Banten, Didi M Sudih juga menegaskan, untuk indek kerawanan Pilkada, Bawaslu akan launching pada Januari 2020, dan itu nanti ada draf dari 270 daerah yang akan laksanakan Pilkada di seluruh Indonesia.
"Jadi tidak bisa bicara sekarang, nanti itu akan dilounching untuk daerah kerawanan, tapi kalau kita berkaca pada 2017, 2018 dan 2019 itu biasanya Banten itu fluktuatif," ungkapnya.
Didi melanjutkan, pada tahun 2017, Banten saat Pilkada Provinsi masuk dalam rangking lima besar, tapi masuk pada Pilkada 2018, semua daerah di Banten ini, baik Kota dan Kabupaten tidak ada daerah yang rawan.
"Kecuali Tangsel mungkin, dan itu versinya Kepolisian, tapi untuk kita Bawaslu tidak. Karena nanti, apapun hasilnya yang namanya indeks itu kan bentuknya antisipasi. Kita tidak berharap terjadi dan walapun itu hasilnya tinggi kita tentunya tidak berharap, itu antisipasi saja," tuturnya.
Guna meminimalisair kerawanan ASN dalam Pilkada 2020 yang akan datang, pihaknya dalam hal ini Bawaslu Banten akan melakukan rood show sosialisasi dengan melibatkan Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah.
"Guna pencegahan, kita akan lakukan sisialisasi dengan melibatkan unsur Pemda yang ada, karena biasanya ASN, dan Kepala Desa yang akan jadi perhatian. Walaupun indeksnya kita belum bisa sampaikan, tapi sosialisasi akan kita gencarkan, khususnya di daerah-daerah yang mempunyai masalah-masalah itu," pungkasnya. (Faiz)