 |
| Mukhtar Effendi. |
SERANG, KabarViral79.Com – Hasil evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada 185 Pemerintah Daerah di Wilayah I, yang diserahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo pada Senin, 10 Februari 2020, di Kota Batam, Kota Serang mendapatkan nilai Cc atau terendah.
Hal tersebut bagi Pemerintah Kota Serang jelas menjadi cambuk Kepala Daerah untuk lebih serius lagi dalam memenuhi unsur-unsur formalitas atau pemenuhan dokumen dan ketentuan lainnya, implementasi SAKIP yang dilaksanakan setiap Pemerintah Daerah tidak hanya diperuntukkan bagi kepentingan daerah itu sendiri.
Akan tetapi, juga harus dapat langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Hal tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden pada berbagai kesempatan yang menyampaikan bahwa instansi pemerintah harus berorientasi pada outcome, bukan lagi output.
Artinya, pemerintah harus menjamin bahwa setiap rupiah yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, utamanya meningkatkan kesejahteraan.
"Ini merupakan satu peringatan, satu cambuk bahwasannya Pemkot Serang ini harus melakukan evaluasi semuanya. Masa Kota Serang sebagai Ibukota Provinsi mendapatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah rendah, ini menyakitkan," kata Mukhtar Effendi, Anggota Komisi I DPRD Kota Serang dari Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS), di kantornya, Rabu, 12 Februari 2020.
Seyogyanya, kata Mukhtar Effendi, sebagai Ibukota Provinsi itu yang memang harus lebih baik dari daerah daerah lainnya. Ini harus ditingkatkan, jangan sampai terulang lagi, terutama mental aparat birokrasinya harus bagus semua. Karena ketika mereka menjadi aparatur pemerintah itu bukan hanya biasa saja, harus ada targetan target merencanakan. Target akan direncanakan.
"Hasil Sakip yang rendah. Ini menyakitkan rasanya, mentalnya harus dibenahi semuanya, agar jadi semangat melayani, masa Ibukota Provinsi dapat nilai yang rendah seperti itu. Kami pun dari Komisi 1 akan meningkatkan lagi pengawasannya sebagai tupoksinya kami agar senantiasa Pemkot Serang lebih baik lagi ke depan. Pada intinya, ini jadi catatan dari Sakip itu. Otomatis ini harus diperbaiki, harus intropeksi diri, membenahi diri, jangan sampai nilai ini terulang lagi," katanya.
Lebih lanjut Mukhtar mengatakan, hasil ini pun seharusnya juga menjadi perhatian dan evaluasi Gubernur Banten, agar Kota Serang ini lebih mendapatkan perhatian ke depannya.
"Karena, sebagai Ibukota Provinsi, Kota Serang ini cerminan dari Pemerintah Provinsi juga, masa pusat Ibukota Provinsi dibiarkan," tandasnya. (Faiz)