TANGERANG, KabarViral79.Com – Bantuan sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Tangerang, Banten, diduga penuh dengan kecurangan. Pasalnya, para Ketua RT dan RW tidak tahu jumlah warganya yang mendapatkan bantuan tersebut.
Seperti yang diungkapkan oleh salah satu Ketua RT di Perum Taman Kirana Surya, Desa Pasanggrahan, Kecamatan Solear, yang tidak mau disebutakan namanya ini.
“Terkait persoalan itu, kami selaku RT dibuat bingung oleh Pemerintah Desa (Pemdes). Karena sampai saat ini kami belum mendapatkan kejelasan terkait bantuan PKH. Sedangkan terkait dampak Covid-19 ini, warga kami sangat banyak yang terkena dampak tersebut. Saya selaku Ketua RT binggung dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang. Karena saya selaku RT disuruh mendata pertama 7 orang. Satu jam berikutnya diminta lagi 3 orang, sampai terakhir 22 orang,” ujarnya.
“Sedangkan warga kami ada 109 orang kepala keluarga (KK). Hampir semuanya kena dampak Covid-19, dikarenakan di Perumahan Taman Kirana Surya sebagaian besar mayoritas warganya sebagai perkerja swasta di sejumlah perusahaan yang sudah meliburkan para karyawannya, apalagi pedagang kaki lima yang sudah tidak diperbolehakan berjualan akibat pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Tangerang,” keluhnya.
Di tempat terpisah, salah satu aktivis yang tergabung di Forum Aliansi Aktivis Banten Bersatu (FAATB), Inuar Gumay yang juga selaku Ketua Umum LSM Gerhana Indonesia angkat bicara ketika dimintai tanggapannya terkait carut marutnya penyaluran bantuan sosial dari Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tangerang yang terkesan tidak tepat sasaran.
Ia menilai, program PKH di kabupaten Tangerang tidak transparan dikarenakan sampai saat ini para Ketua RT dan RW tidak tahu masyarakat yang mendapatkan bantuan PKH tersebut.
“Program ini nantinya tidak tepat sasaran, Dinsos Kabupaten Tangerang masih menggunakan data yang lama,” ujarnya.
Menurutnya, bantuan PKH ini sangat bagus dan mulia bila tepat sasaran. Sayangnya, masih banyak oknum-oknum pendamping PKH yang nakal, mulai dari menahan kartu para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hingga memotong bantuan secara kolektif.
“Dampak dari semua ini, masyarakat yang menjadi KPM dirugikan, sehingga mencuat beragam persoalan di berbagai wilayah di Kabupaten Tangerang,” pungkasnya.
Ia menilai, adanya carut marut persoalan Bansos ini, Dinsos harus segera melakukan evaluasi total, baik kepada pendamping PKH, TKSK, BSP, hingga para suplayer barang.
“Ini ga ada jalan lain. Kalau mau diusut tuntas sudah seperti benang kusut. Dimana-mana muncul persoalan bansos," ungkapnya.
“Untuk itu, kami dari FAATB akan segera menyurati Disos, dan meminta agar dilakukan evaluasi terhadap seluruh pendamping agar ke depannya bansos yang turun ke masyarakat benar-benar tepat sasaran ke penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya. (Reno)