SERANG, KabarViral79.Com – Walikota Serang Syafrudin dampingi Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Serang mengikuti rapat penanganan Covid-19 yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI) melalui vidcom di kantor Diskominfo Kota Serang.
Walikota Serang, Syafrudin yang juga merupakan Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kota Serang menyampaikan, bahwa rapat ini berkaitan dengan penanganan Covid-19 yang ada di kabupaten/kota masing-masing. Kemudian juga yang ditanya oleh Mendagri wilayahnya masuk dalam zona hitam.
“Kota Serang masih zona orange. Kemudian penangananya Pemkot Serang itu dari tanggal 13 Maret hingga saat ini regulasi yang dibuat sudah dijalankan. Mulai dari pembentukan Tim Gugus Tugas hingga penyemprotan disinfektan, rapid test, cek point dan lainnya,” kata Syafrudin kepada awak media.
Hingga saat ini, Kota Serang sudah membuat Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 18 Tahun 2020 berkaitan dengan transisi new normal. Karena, dirinya menganggap perlu Perwal ini dikarenakan penanganan Covid-19 di Kota Serang lebih bagus dari kabupaten/kota lainnya.
“Sampai hari ini kan yang positif hanya 21 orang. Kemudian dirawat sudah menurun hanya 11 orang yang lain sembuh, 2 orang meninggal. Saya kira tidak terlalu menonjol seperti kabupaten/kota lain,” jelasnya.
Namun untuk kendala, dikatakan Syafrudin, yang harus diperbaiki di Kota Serang ini antara lain pihaknya tidak memiliki alat untuk mempercepat swab.
“Jadi hasil swab ini ketika kita tracking yang PDP kemudian kita swab hasilnya lama tiga minggu. Kalau lebih cepat, saya kira satu atau dua hari kita tracking ke masyarakatnya juga cepat rapid testnya, dan ketika hasilnya positif atau tidak lebih cepat lebih baik,” katanya.
Sedangkan untuk pengadaan alat swab yang lebih cepat, kata Syafrudin, harga alatnya mahal, sehingga Kota Serang masih mengandalkan alat dari Provinsi Banten.
“Harga alatnya rata-rata satu unit diatas Rp1 miliar yang Polymerase Chain Reaction (PCR), kalau harganya hanya berkisar Rp1 miliar, itu kita mungkin bisa beli satu atau dua unit,” jelasnya.
“Tapi PCR itu alatnya tidak seperti alat yang di pusat, hanya kepastian positif itu masih 80 persen,” tambahnya.
Sedangkan untuk kendala lainnya, kata Syafrudin, adanya penolakan dari masyarakat. Akan tetapi, pihaknya sudah melakukan pendekatan persuasif karena mereka tidak mengerti tentang rapid test tersebut.
“Dikira disuntik vaksin, termasuk Pak Kiai juga kemarin dikira disuntik vaksin. Padahal kita hanya diambil darahnya saja. Kendala pemahaman saja, kemarin Ketua MUI juga sudah mendukung, dari masyarakat juga sudah,” jelasnya. (Wely)