 |
| Wakil Walikota Serang, Subadri Usuludin. |
SERANG, KabarViral79.Com – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang tunggu realisasi hasil dari mediasi antara Pemkot Serang dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang serta Kopsepgah KPK yang dipasilitasi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, hingga saat ini.
Padahal, dari hasil mediasi tersebut disebutkan bahwa, terkait kelanjutan permasalahan aset tersebut akan menunggu 14 hari ke depan terhitung sejak tanggal mediasi yang dilakukan.
"Belum ada tindak lanjut lagi, kita belum dipanggil lagi, kabarnya kemarin memang waktunya 14 hari ke depan, dan saat ini, waktu 14 hari itu telah lewat," kata Wakil Walikota Serang, Subadri Usuludin kepada awak media di Pusat Pemerintahan Kota (Puspemkot) Serang, 31 Agustus 2020.
Meskipun belum ada kabar apa pun, dalam rentan waktu yang telah di berikan hingga saat ini, Subadri enggan menjawab jika Pemkot Serang Hanya di Berikan Harapan Palsu (PHP).
"Kita tidak bisa menjase itu PHP atau yang lain," jelasnya.
Ia juga menyayangkan saat ini adanya salah satu aset Kabupaten Serang yang diserahkan pada intansi vertikal bukan ke Pemkot Serang, dan terkait itu, Pemkot Serang menyesalkan itu terjadi, seyogyanya, aset Pemkab Serang yang berdomisili di Kota Serang itu seharusnya diserahkan ke Kota Serang terlebih dahulu, tinggal nanti bagaimana Pemkot, jadi tidak silang.
"Ko bisa yah, sementara Pemkot Serang sangat membutuhkan. Itu merupakan salah satu bukti bahwa Pemkab Serang niatannya tidak benar benar tulus, dibuktikan dengan kita mah ga diurusin, kita mah ga diserahkan, malah kementrian dikasih," ungkapnya.
Intinya, terang Subadri, saat ini kembali lagi sekarang niatan Kabupaten Serang mau seperti sebagaimana, ada niatan baik atau tidak, ada niatan menjalankan amanah undang undang atau tidak,tidak sebatas berkutan sebagian atau semuanya dan lain-lain, kaerna kalau mengacu dari kata sebagian itu semua tidak akan selesai selesai.
"Kalau memang susah juga masalah aset ini, dimediasi provinsi dan Kopsupgah KPK tetap juga susah, ya mungkin dengan sangat terpaksa Pemkot Serang akan melanjutkan masalah aset ini ke ranah jalur hukum," tegasnya.
Sementara itu, di tempat yang sama, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Serang, Wahyu Budi Kristiawan menerangkan, pihaknya dalam hal ini Pemkot Serang adalah pihak penerima, jika memang Pemkab Serang itu akan menyerahkan akan diterima. Namun, kalau tidak, dirinya tidak akan memibta minta.
"Tinggal Kabupaten Serang ke publik, ke pemerintah pusat bagaimana, kan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 kan itu pertangggung jawabannya, diserahkanya kita terima, kalau tidak di serahkan ngapain minta minta," terangnya.
Jadi, lanjut Wahyu, pertanggungjawabannya bukan kinerja Pemkot Serang, tapi Kabupaten Serang terkait sama undang undang dan pemerintah pusat, tapi kalaupun memang Pemkab Serang terap "ngeyel" dengan masalah aset ini pihaknya telah mempunyai langkah langkah ke depan terkait apa yang akan dilakukan.
"Tadikan Pak Wakil sudah ngomong langkah yang akan dilakukan Pemkot," tandasnya. (Faiz)