TANGERANG, KabarViral79.Com – Proyek betonisasi Perumahan Jayanti Residen di RW 009 Desa Jayanti, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, menjadi pusat perhatian publik bagi masyarakat setempat dan pengguna jalan.
Pasalnya, diduga pada papan proyek tidak tertulis adanya volume panjang dan ketebalan seperti di papan proyek yang sedang berjalan, Rabu, 16 September 2020.
Salah seorang aktivis LSM Geram, Heri mengatakan, pihak pengawas proyek tersebut harus segara meninjau kegiatan tersebut.
“Kepada Bapak pengawas kegiatan ini saya minta agar meninjau dan mengkroscek kagiatan ini. Karena bagaimana pun, kegiatan tersebut didanai dari hasil pajak masayarakat setempat," pungkasnya.
"Jangan dikerjakan asal-asalan begini, supaya kami sebagai masyarakat dapat merasakan dan memanfaatkan bangunan ini lebih lama. Ini mau transparan bagaimana, di papan proyek saja hanya tertera itu Pelaksana CV, berapa volume panjangnya dan ketebalan. Ini anggaran bukan Rp100 sampe Rp200 juta, tapi hampir Rp1 milyar atau Rp.904 Juta sekian loh. Kalau nanti tiba-tiba anggaran katanya sudah habis tapi gak sampe kelar bagaimana," jelasnya.
"Sedangkan jelas di sana ada papan proyek, saya gak mau di kemudian hari jika proyek ini anggaran yang dipakai kalo tidak ada kejelasan volumenya lalu kerjaan gak tuntas, nanti saya takutkan ada pungutan-pungutan dikemudian hari yang dibebankan oleh masyarakat di sekitar Jayanti Residen,” tutupnya.
Mustofa selaku pengawa saat dikonfirmasi oleh LSM dan awak media di lokasi mengatakan, di papan Proyek tersebut memang tidak ada volume, itu hanya ada diperjanjian MiU antara pemborong dan pemerintah.
"Kalau tidak salah, saya tadi barusan ukur ulang 448 meter, lalu saat dikonfirmasi kembali, Mustofa selaku pengawas dari Dinas PU meninggalkan LSM dan awak media dengan mengatakan bahwa saya ada urusan silakan tanya langsung ke pelaksana aja ya," kata Heri.
Lalu LSM dan awak media ditinggalkan oleh pelaksana dan tidak ada yang mau dikonfirmasi terkait hal ini.
Sampai pemberitaan ini tayang, baik pihak pemborong dan pelaksana belum mau dikonfirmasi dan diklarifikasi oleh LSM dan awak media. Begitu juga Kepala Dinas PU pun belum bisa dikonfirmasi. (EK)