SERANG, KabarViral79.Com - Terkait kelangkaan gas elpiji 3 Kg, Komisi II DPRD Kabupaten Pandenglang melakukan rapat dengar pendapat (Hearing-red) dengan stakeholder terkait diantaranya Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Pandeglang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Hiswana Migas, Pertamina, dan salah satu agen, Kamis, 17 Desember 2020.
Dalam hearing tersebut, Komisi II DPRD Kabupaten Pandenglang menekankan kepada stakeholder terkait, terutama Pertamina dan agen Hiswana Migas bahwa kelangkaan ini butuh solusi bukan butuh kambing hitam.
"Kelangkaan ini butuh solusi, bukan butuh kambing hitam. Karena mereka bilang, kelangkaan ini terkait dengan Covid-19, Maulid Nabi, dan lain lain," kata Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Pandenglan, Rika Kartika Sari, kepada awak media, Kamis, 17 Desember 2020.
"Masyarakat ini butuh solusi dan mereka bilang bahwa ini akan diturunkan tambahan ekstra sekitaran enam persen dari total jatah dengan bertahap. Mungkin juga pembagiannya disesuaikan oleh mereka. Jadi bukan ranah Komisi II, tapi menanggapi banyaknya, selain kelangkaan juga banyaknya harga yang tidak sesuai dengan HET," pungkasnya.
Dalam aturan sebenarnya, kata Rika, agen sampai pangkalan, pengecer itu tidak ada dalam aturan. Nah karena banyaknya juga pengecer yang harganya lebih tinggi, bahkan melebihi harga subsidi, jadi kadang-kadang masyarakat menerima gas elpiji 3 kg itu bukan harga subsidi itu sebenarnya, dengan harga normal.
"Menanggapi ini saya mengusulkan kepada stakeholder terkait juga meminta rekan-rekan Komisi II agar melakukan operasi pasar," tuturnya.
Menurut Rika, Operasi paasar ini bukan tentang kelangkaan gas, entah di setiap agen, pangkalan, atau di setiap daerah, tetapi juga tentang harga pasar yang ada. Jadi gas 3 kg bersubsidi ini.
"Karena banyak masyarakat mengeluhkan bahwa harga ini melambung tinggi, tapi mereka tetap membeli karena hukum ekonomi, ada permintaan dan ada penawaran. Mereka butuh gas. Jadi walaupun penawaran yang diberikan oleh penjual tinggi, mereka akan tetap membeli. Jadi ini berkaitan dengan harga yang di pasar," pungkas politisi Partai Gerindra ini.
"Operasi pasar nanti diharapkan nanti dilakukan secara terintegrasi dari stakeholder terkait untuk melakukan kesetaraan agar harga ini tidak dimonopoli oleh seseorang, sebagian orang, kelompok atau pun merugikan masyarakat," anggota DPRD Kabupaten Pandeglang dari Dapil III ini. (Yockie)