-->

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Gebrakan KPK di Sejumlah OTT Menjadi Bukti KPK Sangat Kuat

By On Kamis, September 02, 2021

JAKARTA, KabarViral79.Com – Peran Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang adalah seperti trigger mechanism, yaitu mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga negara yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK senantiasa  berpedoman pada lima asas yaitu, kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, serta profesionalisme. 

Demikian seperti dikatakan Kordinator Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI), Azmi Hidzaqi dalam siaran persnya yang diterima media ini, Rabu, 01 September 2021.

Menurutnya, KPK adalah anak kandung reformasi yang diinginkan rakyat sebagai "Institusi Khusus" untuk memberantas korupsi dengan wewenang yang besar. Pemberantasan korupsi hanya bisa dilakukan dan dibuktikan di pengadilan, dengan cara yang luar biasa yang diberikan kewenangan yang besar kepada KPK seperti yang diatur dalam UU KPK.

Saat ini, kata Azmi, KPK telah membukukan prestasi mengungkap kasus-kasus korupsi besar yang tidak terbayangkan akan bisa terungkap pada KPK era sebelumnya. Tindak pidana korupsi mencakup pengadaan barang/jasa, perizinan, penyuapan, pungutan, penyalahgunaan anggaran, hingga pencucian uang yang diungkap KPK. 

“Salah satu mekanisme kerja KPK adalah saat KPK menetapkan pejabat negara atau tokoh penting sebagai tersangka korupsi. Saat itulah biasanya ditampilkan para pelaku korupsi yang tertangkap basah melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT), lengkap dengan tumpukan barang bukti berupa uang dan barang berharga lainnya,” pungkas Azmi.

Azmi juga menuturkan, kinerja KPK dibuktikan dengan peningkatan jumlah tangkapan seiring dengan pengembalian kerugian negara. KPK telah berhasil menyelamatkan keuangan negara dan daerah, mampu untuk  menyelamatkan potensi kerugian negara, dalam kurun 2020, melalui program-program pencegahan. Nilai tersebut berasal dari upaya pemulihan, penertiban dan optimalisasi aset. Total  sebesar Rp. 592,4 triliun selama 2020.

“KPK kami nilai sudah efektif dalam melakukan kerja pemberantasan korupsi. Bahkan, yang terbaru, KPK telah berhasil menangkap 10 orang dalam OTT di Probolinggo, Jawa Timur (Jatim), pada Minggu dini hari, 29 Agustus 2021,” pungkasnya. 

Diketahui, kata Azmi, para pihak yang diamankan KPK meliputi Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari berikut suaminya, Hasan Aminuddin yang menjabat sebagai anggota DPR, dua ajudan, lima Camat, dan satu Pelaksana Jabatan (Pj) Kepala Desa. Tim KPK melakukan tangkap tangan terhadap beberapa pihak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Jawa Timur. 

Selain itu, lanjut Azmi, KPK juga menetapkan Walikota nonaktif Tanjungbalai, M. Syahrial, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjung Balai, Yusmada sebagai tersangka pada Jumat, 27 Agustus 2021. 

“Mereka ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait lelang mutasi jabatan di Pemerintah Kota (Pemkot) Tanjung Balai Tahun 2019,” ujarnya.

Azmi juga menegaskan, peran KPK yang sudah terbukti dalam melakukan penindakan mempunyai efek positif dalam menjalankan kewenangannya dalam melakukan perbaikan sistem dan kebijakan pemerintah. 

“Kami sangat  mengapresiasi pengungkapan berbagai kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat daerah yang berhasil diungkap oleh KPK melalui OTT akhir-akhir ini. KPK telah membuktikan bahwa KPK masih sangat kuat dan efektif dalam melakukan tindakan OTT dalam pemberantasan korupsi dengan baik dan cepat,” kata Azmi.

Ia juga mengatakan, pihaknya mendukung kinerja KPK yang dalam beberapa hari terakhir telah gagah berani menangkap beberapa pejabat negara. Bahkan, selama dua tahun bekerja, KPK mulai menunjukan keberaniannya dan mulai menunjukkan kinerja yang memberikan trend positif. 

“Bahkan, melakukan OTT terhadap pejabat publik sekelas Menteri. Ini merupakan pembuktian awal KPK adalah lembaga yang mandiri dan tidak bisa didikte oleh berbagai kepentingan baik Presiden maupun partai politik,” tuturnya.

“KPK tetap menjadi harapan rakyat Indonesia, dan KPK harus menjaga harapan itu sampai tujuan Indonesia bebas dari korupsi tercapai,” sambungnya. 

“Rakyat tentu sangat berharap agar KPK yang selama ini dipimpin oleh Ketua KPK, Firli Bahuri tetap gagah perkasa untuk mengganyang korupsi. Siapa pun pelakunya dan berapa pun jumlahnya, rakyat percaya dengan kepemimpinan KPK saat ini. Komitmen pemberantasan korupsi dapat ditegakkan, dan rakyat menanti gebrakan Firli Bahuri selanjutnya,” tutupnya. (*/red)

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »