 |
| Sekdakab Bireuen, Ir. Ibrahim Ahmad M.Si saat membuka Musrenbang di Aula Kecamatan Peudada, Selasa, 27 Februari 2024. |
BIREUEN, KabarViral79.Com - Tahun 2025, Kabupaten Bireuen ditarget benar-benar dapat menjadi Kabupaten ODF atau Kabupaten bebas buang air besar sembarangan.
Hal itu dikatakan Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Bireuen, Ir Ibrahim Ahmad MSi saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Aula Kecamatan Peudada, Kabupaten setempat, Selasa, 27 Februari 2024.
"Untuk tercapainya terget tersebut, maka kebutuhan anggaran untuk penanganan stunting ini bisa diusulkan dalam Musrenbang, dan tidak semua dianggarkan dengan APBK saja," katanya.
Tetapi, sambung Ibrahim Ahmad, kewenangan yang bertingkat baik, kewenangan tingkat Kabupaten, Provinsi bahkan Nasional.
"Kita usulkan nanti melalui kegiatan Musrenbang Provinsi atau Nasional," ujarnya.
Sementara program prioritas Pemerintah Kabupaten Bireuen, yakni penanganan stunting dan kemiskinan, disamping pembangunan insfrastruktur sesuai kebutuhan daerah.
Dikatakan Ibrahim Ahmad, irigasi dan PPI Peudada, meski itu kewenangan Provinsi, tetapi pihaknya tetap mengusulkan, seperti Irigasi Hagu Peudada yang rusak diterjang banjir beberapa bulan lalu, menjadi prioritas harus ditangani tahun depan.
"Desakan prioritas utama karena ini menyangkut hajat orang banyak, yakni kebutuhan petani di Peudada, sehingga memudahkan petani mengairi air ke sawahnya," bebernya.
Skala prioritas lain, menyangkut penanganan stunting di Peudada, dan telah ditetapkan 14 lokasi khusus (Lokus) stunting supaya lebih cepat teratasi.
"Syukur Alhamdulilah Kecamatan Peudada ini juga paling banyak desa ODF atau desa yang telah bebas buang air besar sembarangan. Ini tentu kerena gigihnya Camat setempat,," katanya.
Sementara Camat Peudada, Erry Seprinaldi mengatakan, ada beberapa catatan program usulan sesuai kondisi dan kebutuhan di Kecamatan Peudada, selain akan lahir out put bisa capai bagi perwakilan mengikuti pembahasan lanjut tingkat Kabupaten nantinya.
"Proritas utama bendungan irigasi Hagu di Desa Hagu yang ambruk pasca banjir beberapa bulan lalu. Ini sangat mendesak, karena melancarkan distribusi aliran air ke ribuan hektare sawah masyarakat di kawasan Peudada," urainya.
Selain Bendungan irigasi di Desa Hagu, lanjutan perampungan Bendungan Irigasi Aneuk Gajah Rheut yang masih kendala kesiapan lahan untuk jaringan irigasi perlu dilakukan pembebasan. Bendungan ini merupakan bendungan utama telah lama rusak membutuhkan rehab besar.
Di samping itu, menyangkut pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Gampong Blang Beururu juga perlu ada penanganan khusus, sehingga tidak berdampak ke masyarakat dan terjadi pencemaran lingkungan.
Persoalan lain, lahan di Kompleks Pusat Pelelangan Ikan (PPI) Peudada juga masih belum dibebaskan, diharapkan adanya kelanjutan pembangunan di TPI, yaitu kolam labuh, sehingga boat atau kapal nelayan dari luar daerah bisa mendarat ke Peudada.
"Lokasi bekas Kantor BPP di pinggir jalan Banda Aceh-Medan, yang di Simpang Ujong Seuke yang terbakar waktu konflik dulu, kita berharap agar dapat dibangunnya pos pemadam kebakaran Kecamatan Peudada, sehingga memudahkan, bila terjadi kebakaran," harap Camat Erry.
Kegiatan Musrenbang di Kecamatan Peudada ikut dihadiri pejabat Dinas, Badan, Kantor, Muspika, para perwakilan masing-masing Gampong di Peudada juga anggota DPRK setempat. (Joniful Bahri)