 |
| Bupati Bireuen, H. Mukhlis, ST saat menyampaikan sejumlah persolaan Musrenbang RKPK Tahun 2026 empat kecamatan, di Aula Setdakab Lama, Jumat, 14 Maret 2025. |
BIREUEN, KabarViral79.Com – Sejumlah program yang belum tuntas dari periode sebelumnya, maka akan diselesaikan, sehingga Bireuen terlihat ada perubahan, disamping pembangunan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan penertiban.
Hal itu disampaikan Bupati Bireuen, H. Mukhlis, ST pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Tahun 2026 empat kecamatan, di Aula Setdakab Lama, Jumat, 14 Maret 2025.
Disamping menyangkut persoalan pasar kering di eks pasar ikan lama yang sudah lama mangkrak, pihaknya juga akan segera menertibkan operasional mobil odong-odong dalam kota Bireuen.
“Bila tak mematuhi aturan daerah, maka odong-odong akan kita cabut izinnya apabila masih menggunakan musik disko yang dinilai tidak mendidik bagi anak-anak kita,” katanya.
Sejatinya musiknya diubah, kata Bupati, apalagi daerah Bireuen bersyariat, setidaknya musik religi dan mendidik. Namun yang anehnya, lanjutnya, Ibu-ibu yang ikut naik odong-odong pun sudah berlebihan, ikut berjoget ria saat naik odong-odong.
“Jadi kita segera menertibkannya, karena selama ini ada istilah ‘peuburong’ atau sering ditakut-takuti. Nanti akan kita lihat apakah masih ada yang namanya ‘peuburong’, masalah odong-odong tersebut,” tegas Muhklis.
Di bagiannya lain, Bupati Bireuen juga menyahuti sejumlah masukan dan pertanyaan masyarakat terkait bangunan toko dan bangunan kios liat di atas bantalan saluran irigasi dan saluran pembuangan, sehingga kerap banjir akibat sampah yang menumpuk di saluran tersebut.
“Ke depan ini kita akan melakukan penertiban, terutama saluran yang kerap banjir, dan ini juga bermasalah dengan penataan wajah Kota Bireuen,” ungkapnya.
Sebelumnya, Wakil Bupati, Ir. Razuardi, MT saat membuka kegiatan itu ikut membahas masalah banjir di Pulo Praden. Ia menekankan, perlunya dua tambahan saluran pembuang yang mengarah ke Peusangan dan Jeumpa, serta pemeliharaan terhadap dua saluran yang telah ada.
Menanggapi hal itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah merancang jaringan saluran pembuang dengan estimasi anggaran sekitar Rp300 miliar. Upaya itu diharapkan dapat mengurangi risiko banjir yang kerap terjadi di wilayah tersebut. (Joniful Bahri)