 |
| Massa demonstrasi di depan Mako Brimob Kwitang, Jakarta Pusat, Jumat, 29 Agustus 2025. |
Oleh: Ari Junaedi
TRAGEDI gugurnya pahlawan keluarga berjaket dan berhelm warna “hijau” akibat tindakan brutal aparat berseragam “coklat” harusnya tidak boleh terjadi.
Affan Kurniawan, pengemudi ojek daring terjebak dalam suasana chaos di Pejompongan, Jakarta, Kamis malam (28 Agustus 2025).
Tembakan gas air mata dari polisi yang membabi buta kearah perkampungan penduduk di Kawasan Pejompongan membuat warga dan pengunjuk rasa – termasuk Affan – terjebak dalam lautan massa.
Sebagai pengemudi ojek daring, Affan pasti merasakan betapa sulitnya mendapatkan penghasilan halal di atas jalanan. Mengantar penumpang dan barang adalah tugasnya sehari-hari demi mendapatkan uang untuk makan.
Bukan Rp 3 juta per hari yang didapatkan. Bukan pula bebas penghapusan pemotongan pajak penghasilan karena setiap orderan yang masuk, ada jatah untuk aplikator.
Affan tidak mendapatkan tunjangan beras, bantuan listrik dan telepon seperti anggota Dewan yang memiliki bakat berjoget dan bersilat lidah.
Siapapun yang melihat berbagai versi video yang beredar terkait terlindasnya Affan di jalanan, sepertinya sepakat ada kesalahan prosedur penanganan aksi unjuk rasa oleh aparat.
Pengalaman saya meliput berbagai aksi unjuk rasa di berbagai belahan Tanah Air sepanjang 1997 - 2000-an, aksi brutal pengemudi kendaraan taktis (Rantis) berjenis Barracuda memang di luar akal sehat.
Prosedur standar membubarkan aksi unjuk rasa yang melewati batas waktu, biasanya menggunakan kendaraan water cannon agar konsentrasi massa terurai.
Selama aksi unjuk rasa mahasiswa dan buruh di pekan-pekan terakhir Agustus 2025 ini, aparat kepolisian begitu represif dan “ringan tangan”.
Profiling polisi yang humanis usai pemisahan Polri dari TNI ternyata tidak mengubah tabiat buruk dari kepolisian.
Polisi pun tidak bisa membedakan lagi mana jurnalis, pengunjuk rasa dan warga sipil biasa yang tidak terlibat dalam aksi demonstrasi. Semuanya dianggap setara sehingga penanganan massa menjadi bias.
Tragedi seperti di Pejompongan semalam, terus berulang dan tidak bisa menyadarkan polisi dan pemerintah bahwa pola pendekatan kekerasan hanya akan melahirkan gelombang perlawanan baru.
Gugurnya Affan menjadi “trigger” bagi aksi unjuk rasa susulan. Mereka yang semula apatis kini ikut turun ke jalan.
Di tulisan kolom saya sebelumnya, “Pesan dari Pati untuk Indonesia” (Kompas.com, 14/08/2025), saya menulis: Bisa dibayangkan di saat rakyat tengah gunda gulana karena kesulitan mencari lapangan pekerjaan di tengah semakin maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK), semakin tingginya angka kriminalitas akibat pengangguran; timpangan penghasilan yang menimbulkan kecemburuan sosial; harga sembako yang semakin menggila dengan takaran yang rawan disalahgunakan; korupsi yang semakin merajalela setelah sebelumnya ramai dengan kejadian pemblokiran tabungan oleh PPATK dan kontroversi perampasan tanah, maka kenaikan pajak menjadi klimaks dari kejengahan rakyat terhadap kepengapan saat ini.
Belum lagi perisitiwa terkini: kepongahan sikap anggota DPR-RI yang nirempati terhadap penderitaan rakyat dan kasus penangkapan Immanuel Ebenezer alias Noel karena dugaan korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan, menjadi amunisi baru dari pengunjuk rasa.
Saya khawatir jika Presiden Prabowo Subianto dan para pembantunya tidak tepat dalam mengambil langkah antisipatif dan pengambilan keputusan, aksi demonstrasi besar di Pati akan berlanjut dan terus bermunculan di berbagai daerah lain.
Kejadian Pati, Jawa Tengah dan Bone, Sulawesi Selatan serta ditambah lagi aksi represif aparat dalam penanganan aksi mahasiswa dan buruh akhir -akhir ini, hingga meninggalnya pengemudi ojek Affan Kurniawan hampir mirip seperti awal terjadinya fenomena "Arab Spring".
Fenomena jatuhnya berbagai rezim pemerintahan yang kuat akibat Arab Spring seperti rangkaian peristiwa revolusi dan protes yang terjadi di negara-negara Arab pada awal tahun 2010-an.
Protes yang bermula dari aksi bakar diri Mohamed Bouazizi di Kamis pagi, 17 Desember 2010 di Tunisia, menjadi pemicu awal gelombang protes di seluruh wilayah Tunisia.
Bouazizi marah karena alat timbangan yang dijadikan modal kerjanya sebagai pedagang kaki lima, disita polisi. Polisi menganggap Bouazizi adalah pedagang kaki lima yang liar karena berjualan tanpa izin di pinggir jalan.
Pengaduan Bouazizi ke kantor Gubernur di Sidi Bouzid tidak digubris. Bouazizi kecewa karena aspirasinya dianggap angin lalu. Karena kadung frustasi, Bouazizi memilih membakar diri sebagai tanda protes.
Tewasnya pedagang kaki lima yang dianggap musuh negara oleh polisi memantik kerusahan di berbagai daerah di Tunisia.
Akibatnya, Presiden Tunisia Zine El Abidine Ben Ali berhasil ditumbangkan setelah berkuasa selama lebih dari dua dekade.
Dari Tunisia, gelombang protes terus menjalar ke negara-negara Arab lainnya menuntut perubahan politik dan sosial, termasuk demokrasi, hak asasi manusia, dan perbaikan ekonomi.
Beberapa pemerintahan seperti di Mesir, Libya, Yaman dan Suriah berhasil digulingkan sebagai akibat dari gelombang protes ini, sementara yang lain mengalami perubahan signifikan dalam sistem politik.
Tewasnya Affan harus jadi pelajaran Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi kepemimpinan Listyo Sigit Prabowo di Polri.
Tragedi tewasnya ratusan penonton yang memadati Stadion Kanjuruhan, Malang, adalah salah satu contoh bukti kegagalan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Matinya Suara Keadilan
Kelompok pengunjuk rasa dan komunitas pengemudi ojol yang kohesif ditandai dengan anggota yang saling solider, rasa memiliki yang kuat terhadap kelompok, dan bersedia bekerja sama secara efektif.
Massa yang marah usai melihat dan mendengar kejadian Rantis Brimob melindas Affan Kurniawan, sontak berkumpul tanpa komando mengepung Markas Komando Brimob di Kwitang, Kawasan Senen, Kamis dini hari hingga Jumat ini (28-29 Agustus 2025).
Tidak ada ketakutan menghadapi aparat bersenjata yang gemar menembakkan gas air mata ke arah massa.
Realitas sosial-politik yang terjadi sekarang ini merupakan cermin nyata dari dinamika yang terjadi sekarang ini.
Bagaimana rakyat tidak marah dan jengah jika ada anggota Dewan yang begitu mudah mengeluarkan kata “tolol” untuk para peneriak pembubaran DPR-RI.
Secara teoritis dan praksis, begitu muskil membubarkan DPR. Yang diminta rakyat adalah hargai perasaan dan pahami derita rakyat. Di saat rakyat seperti Affan Kurniawan kelimpungan mencari makan sehari-hari, anggota Dewan dan para pejabat pun masih tega berjoget.
Di saat rakyat membutuhkan keteladanan, masih ada pula Wakil Menteri yang bermental preman terminal.
Di saat rakyat butuh keteladanan, justru pemerintah malah mengobral penghargaan Bintang Mahaputra untuk sosok-sosok yang tidak memberikan keteladanan.
Di era kecanggihan teknologi seperti sekarang ini, ketika kelancaran sinyal seluler di sekitar Kawasan Senayan “diganggu” yang membuat sulit sejumlah stasiun televisi swasta menyiarkan secara live aksi-aksi unjuk rasa, publik masih mendapat asupan informasi dari media sosial. Netizen beralih rupa menjadi “DPR” yang sesungguhnya: Dewan Penyampai Realitas!
Pemerintahan represif di mana pun, selalu menganggap kritik adalah pembangkangan atau tindakan yang tidak cinta terhadap negara.
Pemerintah – apalagi aparat – tidak pernah mau mengerti kalau mengkritik pemerintah, termasuk kelakuan para anggota DPR yang memuakkan, adalah bentuk tertinggi dari rasa cinta dan kepedulian terhadap negara dengan semua instrumennya.
Andaikan negara adalah rumah kita bersama, apakah penghuni rumah tidak boleh menyampaikan keluh kesah adanya dinding rumah yang retak?
Apakah salah jika penghuni rumah mengingatkan adanya atap rumah yang bocor atau lantai rumah yang bocel?
Kita tidak mau rumah kita bersama runtuh dan hancur dimakan rayap korupsi yang menggerogoti seluruh kusen dan atap rumah.
Kita tidak ingin pengelola rumah kita bersama salah membelanjakan uang demi hal yang sia-sia.
Kepada Affan Kurniawan dan keluarga yang ditinggalkan, kami semua berhutang budi.
Dari Affan kita belajar arti kerasnya hidup di jalanan.
Dari Affan kami mengambil hikmah, keadilan harus terus disuarakan walau dilindas kepongahan aparat.
Penulis adalah Akademisi dan Konsultan Komunikasi.
Sumber: Kompas.com