Cilegon, KabarViral79.Com – Aroma busuk dugaan korupsi kembali menyeruak dari tubuh birokrasi Kota Cilegon. Kali ini, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) jadi sorotan tajam. Berdasarkan hasil kajian KSRB (Koalisi Suara Rakyat Banten), ditemukan sederet indikasi penyimpangan anggaran pengadaan barang dan jasa tahun 2023–2024 yang diduga merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah.
Dalam surat pemberitahuan aksi yang dilayangkan kepada Kapolda Banten, KSRB menegaskan bakal menggelar unjuk rasa besar-besaran pada Jumat, 29 Agustus 2025, dengan titik aksi di DLH Kota Cilegon dan Kantor Walikota Cilegon. Aksi ini dipastikan panas: massa akan membawa toa, mobil komando, spanduk bernada pedas, hingga selebaran bukti dugaan korupsi.
Berdasarkan analisis KSRB, sejumlah paket pengadaan di DLH tercium kuat indikasi mark-up, pengadaan fiktif, hingga penggunaan metode pengadaan yang mencurigakan. Beberapa di antaranya:
Fasilitasi Kunjungan Tamu (UPTD TPSA) – Rp200 juta
Diduga tanpa transparansi, rawan mark-up harga.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik – Rp282,9 juta
Dilakukan dengan metode dikecualikan, rawan penyalahgunaan.
Pemeliharaan Kendaraan Operasional Persampahan (Truk & Motor R3) – Rp265,5 juta
Diduga ada penggelembungan biaya servis tanpa dasar teknis.
Belanja BBM Kendaraan Operasional – Rp1,4 miliar
Perhitungan konsumsi BBM dinilai tidak masuk akal, selisih hingga lebih dari 150% dari kebutuhan riil.
Honorarium KPA, PPTK, dan pegawai – Rp1,5 miliar lebih
Nilainya dianggap janggal, jauh melampaui standar normal.
“Anggaran yang seharusnya digunakan untuk peningkatan layanan publik justru terindikasi jadi bancakan oknum birokrat rakus. Mulai dari biaya seragam, sewa gedung, hingga bensin kendaraan, semua rawan mark-up,” tegas Adi Muhdi selaku ketua KSRB.
KSRB mendesak APH (Aparat Penegak Hukum) segera turun tangan melakukan audit menyeluruh, mengusut dugaan korupsi ini, dan menyeret pihak-pihak yang terlibat ke meja hijau. Mereka juga menuntut adanya transparansi harga, pengawasan independen, serta reformasi sistem pengadaan agar uang rakyat tidak terus digerogoti.
“Ini bukan sekadar angka, tapi kejahatan yang merampok hak masyarakat Cilegon. Setiap rupiah yang dikorupsi berarti mengkhianati rakyat. Jangan sampai DLH jadi sarang maling berkedok program lingkungan,” sindir KSRB.
Diperkirakan 100 massa akan memenuhi jalanan Kota Cilegon pada 29 Agustus nanti. Orasi pedas, selebaran bukti, hingga laporan dugaan pelanggaran hukum bakal digelontorkan langsung di hadapan DLH dan Walikota. “Kami akan terus kawal kasus ini sampai tuntas. Jika aparat tutup mata, rakyat sendiri yang akan membongkarnya,” pungkas Adi Muhdi. (*/red)