 |
| Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H Ruslan Daud (HRD) memboyong pejabat dari Kementerian PU dan Kementerian PKP RI untuk meninjau sejumlah infrastruktur dan fasilitas umum yang rusak di Bireuen, Kamis, 18 Desember 2025. |
BIREUEN, KabarViral79.Com - Upaya percepatan pemulihan pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh pada 26 November 2025 terus dilakukan.
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H Ruslan Daud (HRD), kembali membawa pejabat dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI untuk meninjau langsung sejumlah infrastruktur dan fasilitas umum yang rusak di Kabupaten Bireuen dan sekitarnya, Kamis, 18 Desember 2025.
Rombongan pejabat dari Jakarta yang turut hadir di antaranya Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Dr. Imran, Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Ditjen SDA Kementerian PU A. Adi Umar Dani, perwakilan Ditjen Cipta Karya Widjayanto, perwakilan Ditjen Prasarana Strategis Nurdin, Kepala BPJN Aceh Heri Yugiantoro, Kepala BWS Sumatera I Ir. Asyari, serta Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh Iswanto. Turut mendampingi Kepala Bappeda Kabupaten Bireuen.
Kunjungan lapangan diawali dengan sarapan pagi di kediaman HRD di Komplek Meuligoe Residen Cot Gapu, Kota Juang, Bireuen. Selanjutnya, rombongan meninjau lokasi erosi Sungai Krueng Peusangan dan permukiman warga yang hanyut diterjang banjir bandang di Desa Bale Panah, Kecamatan Juli.
Rombongan kemudian melanjutkan peninjauan ke Bendungan Pante Lhoong dan Water Intake PDAM Krueng Peusangan di Desa Beunyot, Kecamatan Juli, yang rusak berat akibat banjir dan longsor.
Setelah itu, HRD bersama rombongan meninjau ruas jalan nasional Bireuen–Takengon Km 22 yang mengalami longsor, termasuk Jembatan Teupin Mane yang sebelumnya putus akibat banjir.
Usai dari Kecamatan Juli, rombongan menuju Desa Pante Lhoong, Kecamatan Peusangan, yang terdampak parah banjir bandang. Sejumlah rumah warga tampak hancur dan masih tertimbun lumpur.
 |
| Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H Ruslan Daud (HRD) memboyong pejabat dari Kementerian PU dan Kementerian PKP RI untuk meninjau sejumlah infrastruktur dan fasilitas umum yang rusak di Bireuen, Kamis, 18 Desember 2025. |
Peninjauan dilanjutkan ke SMK Negeri 1 Peusangan yang mengalami kerusakan berat, Bendungan Karet di Desa Kapa, serta lokasi pengungsian warga terdampak banjir.
HRD dan rombongan juga meninjau Jembatan Bailey di jalur alternatif Bireuen–Lhokseumawe, Desa Teupin Reudeup, Kecamatan Peusangan Selatan, yang sebelumnya putus dan kini telah kembali difungsikan.
Setelah salat Zuhur, rombongan melanjutkan kunjungan ke Kecamatan Samalanga dengan meninjau Pesantren Mudi Mesjid Raya, Pesantren Ummul Ayman, serta erosi Sungai Krueng Batee Iliek.
"Alhamdulillah, hari ini kami membawa para mitra untuk melihat langsung kondisi di lapangan, baik kerusakan berat maupun ringan yang membutuhkan penanganan segera. Ada yang dapat ditangani melalui skema tanggap darurat dan ada pula melalui rehabilitasi. Semua membutuhkan perencanaan dan desain yang matang,” kata HRD.
Ia menegaskan, hasil peninjauan tersebut akan segera ditindaklanjuti dengan proses perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan yang berjalan bersamaan agar penanganan bisa lebih cepat.
Menurut HRD, kerusakan Water Intake dan sistem PDAM Krueng Peusangan menjadi perhatian utama karena merupakan sumber utama air bersih bagi masyarakat Kabupaten Bireuen.
"Ini sangat krusial. Kami mendorong agar penanganannya dipercepat supaya distribusi air bersih ke masyarakat tidak terganggu," ujarnya.
Terkait warga terdampak, HRD menyebut, penanganan akan mengikuti arahan Presiden dan hasil koordinasi dengan kementerian terkait. Jika suatu kawasan dinilai rawan dan membahayakan keselamatan, relokasi menjadi opsi yang harus dilakukan.
"Sebagian warga kehilangan rumah sekaligus lahannya. Bahkan ada yang tidak lagi memiliki tanah. Karena itu perlu skema pembiayaan yang jelas, dimulai dari pengadaan tanah hingga pembangunan rumah. Jika pusat belum bisa menganggarkan, maka pemerintah daerah perlu menyiapkan lahan," jelasnya.
Selain permukiman, HRD juga menyoroti kerusakan bendungan yang menjadi urat nadi sektor pertanian.
"Bendungan ini sangat penting bagi petani dan penanganannya menjadi tanggung jawab APBN. Karena itu kami membawa mitra, melihat langsung kondisi di lapangan agar skema penanganannya bisa ditentukan secara cepat dan tepat," pungkas HRD. (Joniful Bahri)