 |
| M Amin, istrinya, dan enam anak mereka mendiami sebuah tenda darurat sederhana berdiri rapuh pasca banjir bandang di Peusangan, Bireuen. |
BIREUEN, KabarViral79.Com - Di tepian jalan Desa Kapa, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Aceh, sebuah tenda darurat sederhana berdiri rapuh.
Di situlah M Amin (44), istrinya, dan enam anak mereka termasuk seorang bayi menjalani hari demi hari sejak banjir bandang dan longsor meluluhlantakkan rumah serta tempat usaha mereka hampir tiga bulan lalu.
Ketika Ramadan tiba, tenda itu tak lebih dari ruang bertahan hidup. Panas menyengat di siang hari, lembab dan basah ketika hujan turun, menjadi rutinitas yang tak bisa mereka tolak.
Huntara Ditolak, Harapan Pun Menggantung
Dalam kondisi serba terbatas, keluarga ini belum juga menerima Dana Tunggu Hunian (DTH), meski dua tahap telah dicairkan pemerintah.
Namun, yang lebih membuat mereka bingung, kebijakan mengenai Hunian Sementara (Huntara) di tingkat Gampong hingga Kabupaten justru memunculkan silang pendapat.
M Amin, mantan kombatan GAM, tak bisa menyembunyikan rasa kecewa. Ia melihat proses komunikasi antara Keuchik, Camat, dan Kabupaten, seolah tak sinkron. Sementara korban banjir seperti dirinya justru menjadi pihak yang paling dirugikan.
“Rumah kami hancur dihantam gelondongan kayu. Kami tinggal di tenda hampir tiga bulan. Tapi DTH tidak kami dapat, Huntara pun seperti dipermainkan,” ucapnya lirih.
Pertemuan yang Tak Menghadirkan Suara Korban
Saat Aceh mengutus Wakil Gubernur Fadhlullah ke Kantor Camat Peusangan, harapan M Amin sempat bangkit. Ia ingin menyampaikan langsung bahwa keluarganya sangat membutuhkan Huntara. Namun harapan itu sirna begitu ia melihat forum seolah telah “siap” menolak Huntara.
“Semua seperti sudah diatur. Keuchik-keuchik menyatakan menolak Huntara. Padahal kami, yang rumahnya hancur, sangat membutuhkannya,” ungkapnya.
Suara Istri dan Seorang Janda Desa Kapa
Badriah, istri M Amin, tak kuasa menahan air mata ketika menceritakan kondisi anak-anaknya, terutama sang bayi. Setiap malam, mereka harus tidur berdesakan di lantai tenda yang lembab.
“Untuk cari nafkah sulit. Tempat usaha suami saya hancur. DTH pun tidak dapat. Kami benar-benar hidup bergantung pada belas kasih,” ujarnya.
Keluhan serupa datang dari Jamilah (60), janda yang juga tinggal di tenda darurat. Tangisnya pecah saat memohon agar pemerintah segera membangun Huntara.
“Kalau menunggu Huntap, kami tidak tahu kapan. Tolong, kami sudah terlalu lama tinggal di tenda,” katanya.
Keuchik Kapa: Data Sudah Diserahkan, Keputusan di Pemerintah
Keuchik Desa Kapa, Evendi menyebut, pihaknya telah mendata semua korban banjir. Namun keputusan sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Kabupaten, Provinsi, hingga Pusat.
“Kami sudah menjalankan kewajiban. Sisanya keputusan pemerintah,” katanya singkat.
Menanti Negara Hadir Sepenuhnya
Menurut M Amin, pemerintah pusat melalui utusannya sering turun ke Bireuen. Namun hingga kini, belum ada yang benar-benar menyentuh warga terdampak langsung di Desa Kapa.
Ia berharap, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), bisa turun langsung untuk melihat keadaan sebenarnya.
“Saya hanya ingin menyampaikan apa adanya. Lihatlah keadaan kami. Kami hanya ingin tempat tinggal sementara yang layak,” pintanya.
Akhir yang Belum Mendekati Titik Terang
Di bulan Ramadan yang seharusnya menjadi bulan penuh ketenangan, keluarga M Amin justru melewati hari-hari penuh kegamangan di bawah tenda darurat yang mulai rapuh.
Bagi mereka, Huntara bukan sekadar bangunan, melainkan wujud dari kepastian hidup, harapan baru, dan bukti bahwa negara benar-benar hadir untuk rakyatnya.
Namun hingga kini, harapan itu masih tertahan—seperti tenda mereka yang berdiri di antara debu jalan dan dinginnya angin malam. (Joniful Bahri)