 |
| Pimpinan DPRK Bireuen, Surya Dharma SH. |
BIREUEN, KabarViral79.Com - Pimpinan DPRK Bireuen, Surya Dharma SH, mengingatkan para Camat di Kabupaten Bireuen, Aceh, agar tidak melakukan pendataan secara serampangan terhadap warga terdampak banjir.
Ia menegaskan, seluruh bantuan dari pemerintah pusat tidak boleh ditunggangi kepentingan politik dalam bentuk apa pun.
“Semua jenis bantuan pemerintah pusat untuk korban bencana jangan dipolitisasi, termasuk soal usulan data yang hingga kini masih simpang siur akibat tidak adanya penjelasan kategori yang jelas kepada para Meuchik,” tegas Surya Dharma kepada wartawan, Sabtu, 21 Februari 2026.
Menurutnya, bantuan yang bersumber dari APBN merupakan hak masyarakat terdampak dan tidak boleh “dikotak-katik” di tingkat daerah.
Ketidakjelasan kategori kerusakan rumah—mulai dari rusak ringan, sedang, hingga berat—disebut menjadi pemicu kisruh data penerima bantuan di sejumlah kecamatan.
“Kami menerima banyak keluhan dari para Keuchik soal bantuan yang tidak tepat sasaran. Camat seharusnya melakukan evaluasi dan sosialisasi secara menyeluruh terkait kriteria pendataan. Jangan asal-asalan,” ujarnya.
Surya Dharma juga meminta Camat dan pihak BPBD Bireuen mengkaji ulang data yang telah dihimpun, sehingga penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.
Ia menyoroti sikap sebagian Camat yang dinilai lepas tangan saat dimintai penjelasan terkait kekeliruan data awal, khususnya di Kecamatan Gandapura dan Kecamatan Peusangan.
“Pendataan awal tetap dilakukan di tingkat kecamatan. Jadi Camat harus bertanggung jawab atas data yang keliru. Jangan beralasan tidak mengetahui,” tegas Surya Dharma.
Sebelumnya, sejumlah Keuchik di dua kecamatan tersebut memprotes penyaluran bantuan, baik Dana Tunggu Hunian (DTH) maupun bantuan daging meugang, yang dinilai tidak tepat sasaran. Mereka menilai pendataan tidak akurat sehingga menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
Para Keuchik mengungkapkan bahwa bantuan DTH diberikan secara tidak merata dan terkesan pilih kasih. Mereka meminta pemerintah daerah segera memperbaiki kembali basis data penerima agar polemik tidak berlarut di tingkat desa.
Sejumlah Keuchik yang enggan disebutkan namanya mengaku kerap mendapat tekanan apabila berbicara di media. Mereka menyebut akan ditegur Camat atau Bupati dan diminta klarifikasi bila pernyataannya diberitakan.
“Data jangan amburadul dan jangan pilih kasih. Kalau desa lain dapat, kami juga harus dapat. Jangan sampai masyarakat mempertanyakan kepada kami, kenapa desa lain menerima sementara mereka tidak,” ujar para Keuchik tersebut. (Joniful Bahri)