 |
| Pemkab Bireuen melakukan audensi dengan Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) serta HWDI dab Ikatan Persaudaraan Disabilitas (IPD), juga Jurnalis Warga (JW), di ruang kerja Bupati Bireuen, Selasa sore, 21 April 2026. |
BIREUEN, KabarViral79.Com - Bupati Bireuen, Ir. Mukhlis ST, menyatakan kesiapan pemerintah daerah menerima kritik dan saran konstruktif dari berbagai elemen masyarakat demi memperkuat tata kelola pemerintahan, penanganan pasca bencana, serta peningkatan layanan publik yang inklusif.
Hal tersebut disampaikan dalam audiensi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen dengan Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) bersama Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Ikatan Persaudaraan Disabilitas (IPD), dan Jurnalis Warga (JW), di ruang kerja Bupati Bireuen, Selasa sore, 21 April 2026.
Pertemuan itu turut dihadiri sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) guna membahas berbagai isu strategis, terutama penanganan pasca bencana sesuai kebutuhan masyarakat terdampak.
Koordinator GeRAK Bireuen, Murni M. Nasir, dalam kesempatan tersebut menyampaikan sejumlah masukan terkait pentingnya transparansi pengelolaan anggaran, keterbukaan informasi publik, serta perlunya pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan.
Selain itu, GeRAK juga mendorong agar kebijakan pemerintah lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
“Kami meminta setiap informasi yang dibutuhkan masyarakat, termasuk data anggaran, dapat dipublikasikan melalui website pemerintah sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas,” ujar Murni.
Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Bireuen, Muhammad Amrullah menyampaikan bahwa pengelolaan anggaran kebencanaan selama ini dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Ia menambahkan, pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) agar seluruh data anggaran mudah diakses publik.
“Pemkab Bireuen memastikan penanganan dampak banjir dilakukan secara menyeluruh tanpa memandang status sosial,” kata Amrullah.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), Fadli Abdullah mengatakan, pihaknya telah mengusulkan pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi korban terdampak banjir di Desa Krueng Simpo, masing-masing 31 unit di Dusun Bivak dan 17 unit di Dusun Alue Kemike.
Selain itu, pemerintah juga menjajaki kolaborasi dengan lembaga nonpemerintah untuk penanganan di wilayah Jangka.
Kepala BPBD Bireuen, Marwan, bersama Plt Kepala Dinas Sosial, Alfian menegaskan, proses verifikasi data penerima bantuan terus dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa guna memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Mukhlis juga menyambut baik usulan pembentukan Unit Pelayanan Pengaduan Publik (UP3) sebagai sarana memperpendek jarak komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Terkait isu disabilitas, Mukhlis menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penyelesaian regulasi atau qanun yang sedang dibahas, sekaligus mendukung keterlibatan kelompok disabilitas dalam proses pendataan.
Sebagai langkah lanjutan, Pemkab Bireuen juga menginstruksikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) agar lebih proaktif melakukan pelayanan jemput bola bagi warga terdampak dalam pengurusan administrasi kependudukan.
Audiensi ditutup dengan semangat kolaborasi antara pemerintah dan kelompok masyarakat sipil demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, terbuka, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. (Joniful Bahri)