![]() |
| Bupati Bireuen, Ir. Mukhlis ST, selaku Inspektur Upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026, di halaman Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Senin, 27 April 2026. |
BIREUEN, KabarViral79.Com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen menggelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026, di halaman Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Senin, 27 April 2026.
Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Bireuen, Ir. Mukhlis ST, selaku inspektur upacara.
Peringatan tahun ini mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita".
Kegiatan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, para asisten Setdakab, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator di lingkungan Pemkab Bireuen, serta kepala instansi vertikal.
Seluruh peserta mengikuti rangkaian upacara dengan khidmat dan penuh semangat kebangsaan.
Dalam amanatnya, Bupati Mukhlis membacakan pidato resmi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia (RI), Muhammad Tito Karnavian.
Dalam pidato tersebut, Mendagri menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah, tokoh masyarakat, akademisi, insan pers, dan seluruh elemen bangsa yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.
"Semangat kolaborasi dan partisipasi aktif dari berbagai pihak merupakan pilar utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang responsif, transparan, dan akuntabel,” ujar Bupati saat membacakan pidato Mendagri.
Selain itu, Mendagri juga menyoroti delapan klaster program prioritas nasional yang memerlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Program tersebut meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, percepatan hilirisasi serta industrialisasi, pembangunan infrastruktur dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan, pembangunan desa, serta penurunan angka kemiskinan.
Pada bagian akhir pidato, Mendagri menegaskan pentingnya efisiensi dan penghematan anggaran di daerah. Pemerintah daerah diminta mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dengan tetap mengedepankan efektivitas program.
"Setiap rupiah dari anggaran daerah harus memberikan nilai tambah nyata bagi kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia,” demikian isi pidato tersebut. (Joniful Bahri)
