 |
| Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan M. Daud. |
JAKARTA, KabarViral79.Com - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Ruslan M. Daud, mendesak pemerintah segera menyelesaikan persoalan legalitas tanah masyarakat di kawasan transmigrasi, terutama lahan yang masih tumpang tindih dengan kawasan hutan.
Menurut Ruslan M. Daud yang akrab disapa HRD, kepastian hukum atas tanah menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat transmigran yang telah puluhan tahun bermukim dan mengelola lahan tersebut sebagai tempat tinggal maupun sumber penghidupan.
Hal itu disampaikannya Ruslan M. Daud kepada wartawan di Jakarta, Minggu, 15 November 2026.
HRD menegaskan, negara harus hadir memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat transmigrasi. Jangan sampai warga yang telah lama menempati dan mengelola tanah justru terus dibayangi ketidakpastian status kepemilikan.
“Jangan sampai masyarakat yang sudah puluhan tahun bermukim dan mengelola tanah justru tidak mendapatkan kepastian hukum atas lahan yang mereka tempati. Negara harus hadir memberikan solusi dan melindungi hak-hak masyarakat,” tegas politisi PKB asal Aceh tersebut.
Untuk menyelesaikan persoalan itu, HRD mendorong sejumlah langkah strategis yang perlu segera dilakukan pemerintah.
Pertama, menyelesaikan persoalan tumpang tindih lahan transmigrasi dengan kawasan hutan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, khususnya Kementerian Transmigrasi, Kementerian Kehutanan, serta Kementerian ATR/BPN.
Langkah tersebut perlu diawali dengan pendataan dan verifikasi menyeluruh terhadap lahan-lahan yang bermasalah, sehingga status hukumnya dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Kedua, mempercepat pelaksanaan program Trans Tuntas yang menjadi salah satu program prioritas Kementerian Transmigrasi.
Program tersebut diharapkan mampu mempercepat penyelesaian legalitas tanah sekaligus penerbitan sertifikat hak milik bagi masyarakat transmigran yang selama ini belum memperoleh kepastian hukum.
“Program Trans Tuntas harus benar-benar memberikan hasil nyata. Jangan hanya menjadi program di atas kertas, tetapi harus mampu menyelesaikan persoalan masyarakat hingga mereka mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum atas tanahnya,” ujarnya.
Ketiga, HRD mendorong revisi Undang-Undang tentang Ketransmigrasian agar regulasi tersebut lebih adaptif terhadap perkembangan dan persoalan yang dihadapi masyarakat transmigrasi saat ini.
Menurutnya, pembaruan regulasi diperlukan untuk memperkuat perlindungan hak atas tanah, memberikan kepastian terhadap aset masyarakat transmigran, serta mendorong pemanfaatan lahan secara produktif guna meningkatkan kesejahteraan warga.
HRD berharap, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat koordinasi dan mengambil langkah konkret agar persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi tidak terus berlarut-larut.
“Yang paling penting adalah masyarakat mendapatkan kepastian hukum. Mereka sudah puluhan tahun membangun kehidupan di kawasan transmigrasi. Jangan sampai persoalan administrasi dan tumpang tindih kebijakan membuat hak-hak mereka terus terabaikan,” tutupnya. (Joniful Bahri)