![]() |
| Sekretaris DPW Ormas Badak Banten Provinsi Banten, Riswan Dainal Fansuri. |
LEBAK, KabarViral79.Com – Kekayaan sumber daya alam mineral yang melimpah di Indonesia seharusnya menjadi peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan warga.
Salah satu langkah strategis yang dapat ditempuh adalah pengembangan pertambangan rakyat sebagai penggerak ekonomi lokal, pembuka lapangan kerja, dan sumber peningkatan pendapatan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ormas Badak Banten Provinsi Banten, Riswan.
Ia menilai, pertambangan rakyat memiliki potensi besar dalam memutar roda perekonomian, khususnya di daerah yang kaya akan cadangan mineral.
Menurut Riswan, aktivitas pertambangan rakyat tidak hanya menghidupi para penambang.
Sektor ini juga menciptakan efek domino yang menggerakkan usaha lain di sekitarnya, mulai dari transportasi, perdagangan, warung kecil, hingga jasa angkutan material.
"Tambang rakyat bukan semata-mata soal aktivitas penggalian mineral. Di dalamnya ada kehidupan ekonomi masyarakat. Ada keluarga yang menggantungkan hidup, pedagang kecil yang mencari nafkah, serta perputaran ekonomi yang dirasakan langsung oleh warga sekitar," ujar Riswan.
Dorong Pembinaan dan Legalitas
Riswan menegaskan, pemerintah perlu memandang persoalan pertambangan rakyat secara komprehensif. Penegakan hukum memang harus berjalan, tetapi kebijakan yang diambil juga wajib memberikan solusi bagi warga yang menggantungkan hidup di sektor tersebut.
"Jangan sampai masyarakat kecil hanya menjadi korban dari persoalan regulasi. Jika ada aktivitas pertambangan yang belum memenuhi ketentuan, pemerintah harus hadir memberikan pembinaan, pendampingan, dan jalan keluar agar warga bisa berusaha secara legal," tegasnya.
Untuk itu, ia mendorong pemerintah memperluas akses legalitas melalui penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sesuai peraturan perundang-undangan.
Legalitas dinilai krusial agar aktivitas tambang memiliki kepastian hukum, mudah diawasi, serta memenuhi standar keselamatan kerja dan kelestarian lingkungan.
"Kami tidak membenarkan pertambangan yang merusak lingkungan, memakai cara berbahaya, atau mengabaikan keselamatan. Namun, jangan pula menutup mata terhadap kebutuhan ekonomi rakyat. Harus ada keseimbangan antara penegakan hukum, perlindungan lingkungan, dan keberlangsungan mata pencaharian warga," jelasnya.
Amanat Pasal 33 UUD 1945
Lebih lanjut, Riswan mengingatkan kembali amanat Pasal 33 UUD 1945 agar kekayaan alam dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ia berharap warga lokal tidak tersisih di daerahnya sendiri.
"Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton di tanah kelahirannya. Kekayaan alam harus memberi manfaat nyata bagi rakyat, bukan hanya dinikmati segelintir pihak. Kita ingin masyarakat punya kesempatan bekerja, berusaha, dan meningkatkan taraf hidupnya," imbuh Riswan.
Menutup keterangannya, Riswan berharap pemerintah pusat maupun daerah dapat merumuskan kebijakan pertambangan yang lebih berpihak pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan pengawasan yang transparan.
"Intinya, tambang rakyat harus mendapatkan kepastian hukum dan pembinaan. Negara jangan hanya hadir untuk menertibkan, tetapi juga hadir memberikan solusi," pungkasnya. (Cup/Red)
