-->

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Polrestabes Bandung Diduga Mandul dalam Memberantas Peredaran Obat Daftar G, Ini Sejumlah Lokasi Penjual Obat Keras yang Diduga Kebal Hukum

By On Jumat, Februari 13, 2026

Foto ilustrasi. 

KOTA BANDUNG, KabarViral79.Com - Beberapa bulan lalu, jutaan ribu butir obat keras dan obat-obatan tertentu (OOT) dimusnahan oleh Polrestabes Bandung, di halaman Satres Narkoba Polrestabes Bandung, Jalan Sukajadi No.141, Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar).

Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Budi Sartono mengungkapkan, sebagian besar pelaku tindak pidana seperti tawuran dan begal di Bandung terbukti mengonsumsi obat keras sebelum beraksi.

"Setiap kali kami tangkap pelaku tawuran atau begal, hampir selalu kami temukan obat keras di tubuh mereka. Tramadol, Double Y, Dextro- ini obat yang kerap disalahgunakan untuk memunculkan keberanian semu,” ungkap Kombes Pol Budi.

Peredaran Obat Keras Makin Marak

Nyatanya, bisnis obat psikotropika daftar G jenis tramadol di Kota Bandung kian marak tak terkendali.

Hampir di setiap sudut kota, obat yang seharusnya hanya bisa ditebus dengan resep dokter ini justru dijual bebas layaknya permen.

Pantauan awak media pada Selasa, 10 Februari 2026, ternyata bukan hanya satu toko saja, ada tiga puluhan toko yang menjual obat daftar G dan kedapatan secara leluasa bertransaksi secara terang-terangan.

Saat awak media mencoba menelisik terkait siapa pemilik toko tersebut, penjaga toko terkesan menutupi, namun akhirnya terbongkar juga melalui penuturan dari masyarakat setempat yang ternyata diduga ada beberapa oknum yang memberikan persetujuan dengan iming-iming upeti, di antaranya pemilik kontrakan, Oknum TNI, dan Polsek setempat dan Polrestabes.

Salah satu masyarakat berharap agar praktek perdagangan obat jenis G segera ditanggulangi dan dilakukan penertiban. Karena perbuatan itu melanggar aturan hukum yang berlaku dan jangka panjangnya akan merusak psikologis pemakainya.

"Alangkah baiknya pemerintah setempat, seperti RT, RW, Pemerintah Kelurahan, Kecamatan juga Polsek setempat, agar segera menutup atau menindak tegas, karena sudah meresahkan masyarakat dan ditakutkan dijual kepada anak-anak di bawah umur," ucapnya.

Pantauan awak media, berikut sejumlah lokasi toko atau warung yang diduga mengedarkan obat terlarang jenis Tramadol, Hexymer di wilayah hukum Polrestabes Bandung:

- Jl. Ruko Astor Kapling No. 3, Pasirjati, Ujung Berung, Kota Bandung, Jawa Barat.

- Jl. di kawasan Jalan Cibatu Raya, Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat.

- Jalan Raya Ibrahim Adjie, Kebon Waru, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat.

- Jalan Pasir Kaliki No. 25/27, sekitar area Paskal, Ciroyom, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Jawa Barat.

- Jalan Raden Dewi Sartika No. 94, Pungkur, Kecamatan Regol, tepat di belakang Terminal Kebon Kalapa.

- Jalan Laswi No. 85A, Cibangkong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat.

- Jalan Peta, Suka Asih, Kecanatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat, tepatnya tidak jauh dari lampu merah.

Diduga Ada Uang Koordinasi

Hasil investigasi di lapangan, beberapa penjaga warung yang ditemui awak media secara terang-terangan mengaku adanya “uang koordinasi” kepada oknum aparat penegak hukum, khususnya Satnarkoba Polrestabes Bandung.

Hal ini menjadi ancaman serius bagi masyarakat, terutama di kalangan generasi muda yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan obat-obatan terlarang jenis golongan-G jenis Tramadol dan Hexymer.

Besar harapan kepada Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Kopolrestabes Bandung untuk menindak lanjuti dengan tegas sejumlah warung yang diduga melakukan penjualan obat-obatan daftar G, agar masyarakat sekitar tidak beropini lain akan adanya aktivitas yang tidak biasa di warung tersebut. (*/red)

Warga Cihara Digegerkan Penemuan Jenazah Nelayan Terlilit Jaring di Pantai Cipager

By On Jumat, Februari 13, 2026

LEBAK, KabarViral79.Com – Warga pesisir Pantai Cipager, Kampung Citaritih, Desa Pondok Panjang, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Banten, digegerkan dengan penemuan mayat laki-laki pada Kamis, 12 Februari 2026, sekitar pukul 16.00 WIB. 

Kapolsek Panggarangan, AKP Acep Komarudin membenarkan kejadian tersebut. 

Ia menjelaskan, korban bernama Dian Haerani (45), seorang nelayan setempat yang ditemukan pertama kali oleh seorang saksi bernama Ade dalam kondisi terlilit jaring rampus di pinggir pantai.

"Saksi Ade kemudian memberitahukan temuannya kepada Saudara Salman yang saat itu sedang menjaring ikan di sebelah timur pantai. Setelah dipastikan korban sudah meninggal dunia dalam kondisi terlilit jaring, saksi segera meminta pertolongan warga sekitar," ujar AKP Acep Komarudin. 

Kemudian, kata Acep Komarudin, warga mengevakuasi korban ke rumah terdekat sebelum akhirnya dibawa ke kampung halamannya di Kampung Cihuni, Desa Pagelaran, Kecamatan Malingping, untuk dimakamkan. 

Pihak Polsek Panggarangan yang tiba di rumah duka segera berkoordinasi dengan pemerintah desa dan pihak keluarga. 

Berdasarkan hasil koordinasi, lanjut Acep Komarudin, pihak keluarga menyatakan telah menerima kejadian ini sebagai musibah dan menolak untuk dilakukan autopsi.

Personel Polsek Panggarangan yang terjun ke lokasi dipimpin oleh Kanit Binmas Aiptu Cecep Rahmat Hidayat, didampingi Aipda Fery Alamsyah, Kanit Provos Aipda Dede Firmansyah, dan Bripka Sigit Dwi Purnomo.

Sejauh ini, Kepolisian telah melakukan olah TKP, mengamankan barang bukti berupa satu perangkat jaring rampus, memintai keterangan saksi, serta berkoordinasi dengan Tim Inafis Polres Lebak dan tim medis Puskesmas Cihara.

"Kami tetap melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengumpulkan alat bukti dan akan melakukan gelar perkara guna memastikan kronologi peristiwa tersebut," tutup AKP Acep Komarudin. (Cup/Uday)

Jelang Ramadhan, HRD dan PKB Peduli Kembali Salurkan Bantuan Sembako untuk Warga Terdampak Bencana di Bireuen

By On Kamis, Februari 12, 2026

Anggota DPR RI Fraksi PKB Dapil Aceh II, H. Ruslan Daud (HRD), kembali menyalurkan bantuan sembako kepada warga terdampak bencana di Kabupaten Bireuen, Kamis, 12 Februari 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Memasuki dua bulan pasca bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah daerah di Aceh, berbagai upaya pemulihan terus dilakukan untuk membantu masyarakat bangkit dari keterpurukan.

Salah satu dukungan datang dari Anggota DPR RI Fraksi PKB Dapil Aceh II, H. Ruslan Daud (HRD), yang kembali menyalurkan bantuan sembako kepada warga terdampak bencana di Kabupaten Bireuen, Kamis, 12 Februari 2026.

Memasuki bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah, HRD bersama program PKB Peduli mengirimkan berbagai kebutuhan pokok seperti beras, mie instan, minyak goreng, dan bahan kebutuhan lainnya.

Bantuan tersebut diantar langsung oleh tim relawan ke desa-desa yang sebelumnya terdampak banjir dan tanah longsor.

Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian HRD serta tindak lanjut arahan Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin), agar kader PKB di semua tingkatan aktif membantu meringankan beban masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang baru mengalami bencana.

Masyarakat penerima bantuan menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian HRD yang juga menjabat sebagai Ketua DPW PKB Aceh.

Mereka menilai, HRD konsisten hadir di tengah masyarakat sejak awal bencana hingga masa pemulihan.

Iswandi, salah seorang warga terdampak banjir di Kecamatan Peusangan mengatakan, kepedulian HRD terlihat tidak hanya dalam bentuk bantuan sembako, tetapi juga melalui dukungan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bireuen.

“Kepedulian Pak HRD kepada masyarakat Bireuen terus berlanjut. Selain membantu sembako, beliau juga telah mendukung berbagai program pembangunan, termasuk perbaikan infrastruktur,” ujar Iswandi.

Ia menyebut, kondisi wilayah terdampak kini mulai membaik. Akses jalan dan jembatan yang sempat putus sudah dapat dilalui, sementara rumah-rumah warga yang tertimbun lumpur telah banyak dibersihkan berkat kerja sama berbagai pihak, termasuk PKB dan mitra di tingkat pusat.

“Alhamdulillah, dengan bantuan dari Pak HRD, kami masyarakat terdampak banjir dan tanah longsor di Bireuen bisa tersenyum kembali menjelang bulan puasa tahun ini,” kata Iswandi.

Bantuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok selama Ramadhan sekaligus mempercepat pemulihan kehidupan warga setelah mengalami bencana. (Joniful Bahri)

Presiden Prabowo Salurkan Rp 72,7 Miliar Bantuan Sapi Meugang untuk 19 Kabupaten/Kota Terdampak Bencana di Aceh

By On Kamis, Februari 12, 2026

Pemerintah Aceh mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyalurkan bantuan pembelian sapi tradisi Meugang senilai lebih dari Rp 72,7 miliar untuk masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi dan gempa bumi di Aceh. 

BANDA ACEH, KabarViral79.Com - Pemerintah Aceh mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyalurkan bantuan pembelian sapi tradisi Meugang senilai lebih dari Rp 72,7 miliar untuk masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi dan gempa bumi di Aceh.

Bantuan tersebut ditujukan sebagai dukungan menjelang bulan suci Ramadhan.

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah dalam keterangan di Banda Aceh, Kamis, 12 Februari 2026 menyebutkan, dana bantuan itu telah ditransfer melalui Sekretariat Presiden langsung ke 19 Pemerintah Kabupaten/Kota penerima, pada Selasa, 10 Februari 2026. 

“Alhamdulillah, Bapak Presiden telah menyetujui permohonan Pemerintah Aceh dan masyarakat Aceh untuk bantuan daging sapi Meugang, dan dananya telah ditransfer,” kata Fadhlullah.

Total bantuan yang dikucurkan mencapai Rp 72.750.000.000, yang akan disalurkan kepada masyarakat oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai alokasi masing-masing. Setiap desa penerima—sebanyak 1.455 desa—mendapatkan dana Rp 50 juta.

Atas nama pemerintah dan masyarakat Aceh, Fadhlullah menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatian dan dukungan bagi daerah-daerah terdampak.

“Kami, Pemerintah Aceh serta seluruh masyarakat Aceh, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Prabowo,” ujarnya.

Ia menjelaskan, bantuan tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat terdampak bencana, terutama dalam menyambut Ramadhan dan menjaga keberlangsungan tradisi Meugang.

Para Bupati dan Walikota diminta segera menindaklanjuti proses pembelian sapi sesuai dana yang telah masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Selain itu, Kepala Daerah diwajibkan memastikan pendistribusian berlangsung merata, tertib, dan tepat sasaran, dengan prioritas bagi warga terdampak bencana serta masyarakat di lokasi pengungsian.

“Penyaluran bantuan ini harus ditargetkan rampung paling lambat satu hari sebelum Ramadhan 1447 Hijriah,” tegas Fadhlullah.

Setelah penyaluran selesai, Pemerintah Kabupaten/Kota diwajibkan mengirimkan dokumentasi berupa foto atau video serta laporan singkat realisasi bantuan kepada Biro Isra Setda Aceh paling lambat tiga hari setelah hari pertama Ramadhan, untuk kemudian diteruskan kepada Presiden. 

Adapun 19 Kabupaten/Kota penerima bantuan tersebut meliputi Lhokseumawe, Aceh Tamiang, Pidie Jaya, Aceh Timur, Bireuen, Langsa, Aceh Utara, Aceh Barat, Pidie, Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Subulussalam, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Selatan, dan Simeulue.

Beberapa daerah tersebut selain mengalami bencana hidrometeorologi, juga terdampak gempa bumi yang menyebabkan sejumlah kerusakan, termasuk di Kabupaten Simeulue.

“Semoga bantuan ini bermanfaat nyata bagi masyarakat dan menjadi wujud kehadiran negara dalam membantu warga terdampak bencana, terutama dalam menyambut tradisi Meugang dan bulan suci Ramadhan,” tutup Fadhlullah. (Joniful Bahri)

Jelang Ramadhan, PMI Bireuen Kumpulkan 125 Kantong Darah dalam Aksi Donor di Alun-alun Kota Juang

By On Kamis, Februari 12, 2026

PMI Bireuen kembali menggelar kegiatan donor darah menjelang Bulan Suci Ramadhan di Alun-alun Kota Juang, Bireuen, Kamis, 12 Fabruari 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bireuen kembali menggelar kegiatan donor darah menjelang Bulan Suci Ramadhan di Alun-alun Kota Juang, Bireuen, Kamis, 12 Fabruari 2026.

Aksi kemanusiaan ini digelar sebagai upaya menambah stok darah yang mulai menipis di UPTD RSUD dr. Fauziah Bireuen.

Sejak pagi, masyarakat dari berbagai kecamatan tampak berdatangan dengan antusias. Suasana di area kegiatan terlihat ramai, dipenuhi warga yang secara sukarela ingin mendonorkan darah.

Petugas PMI dibantu relawan sibuk melayani proses pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, hingga pengambilan darah.

Dalam kegiatan tersebut, PMI Bireuen berhasil mengumpulkan sebanyak 125 kantong darah. Seluruh stok yang terkumpul akan disalurkan langsung ke UPTD RSUD dr. Fauziah Bireuen untuk memenuhi kebutuhan pasien, terutama menjelang Ramadhan yang biasanya mengalami peningkatan permintaan darah.

Ketua PMI Bireuen, Edi Saputra, SH menyampaikan rasa syukur atas suksesnya kegiatan ini.

Ketua PMI Bireuen, Edi Saputra, SH memberi samangat kepada seorang pendonor darah yang rutin yang digelar PMI setempat, Kamis, 12 Fabruari 2026. 

Ia mengapresiasi tingginya semangat dan partisipasi masyarakat yang dinilai sangat membantu menjaga ketersediaan darah di rumah sakit.

“Alhamdulillah, hari ini PMI Bireuen melaksanakan kegiatan donor darah dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan dan mengisi kembali stok darah yang mulai berkurang di UPTD RSUD dr. Fauziah Bireuen,” ujar Edi Saputra.

Ia berharap, kegiatan donor darah rutin dapat terus digalakkan karena manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh penerima, tetapi juga berdampak positif bagi kesehatan pendonor.

“Saya sangat bangga melihat antusiasme masyarakat hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah bagi kita semua,” ucapnya.

Edi juga mengimbau masyarakat untuk tidak ragu mengikuti donor darah secara berkala sebagai bentuk kepedulian sosial dan aksi nyata menyelamatkan nyawa.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, PMI Bireuen berharap kebutuhan darah menjelang Ramadhan dapat terpenuhi dengan baik sehingga pelayanan kesehatan di rumah sakit tetap optimal bagi pasien yang membutuhkan. (Joniful Bahri)

5.548 Honorer Bireuen Resmi Diangkat PPPK Paruh Waktu, Bupati Mukhlis: Ini Kepastian bagi Ribuan Keluarga

By On Kamis, Februari 12, 2026

Bupati Bireuen, H. Mukhlis, ST, saat menyerahkan SK pengangkatan PPPK Paruh Waktu Formasi 2025, di Lapangan RTH Cot Gapu, Kamis, 12 Februari 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Sebanyak 5.548 tenaga honorer di Kabupaten Bireuen resmi menerima SK pengangkatan sebagai PPPK Paruh Waktu Formasi 2025. Penyerahan dilakukan oleh Bupati Bireuen, H. Mukhlis, ST, di Lapangan RTH Cot Gapu, Kamis, 12 Februari 2026.

Mereka terdiri dari 1.364 tenaga teknis, 2.502 tenaga pendidikan, dan 1.682 tenaga kesehatan. Bupati Mukhlis menyebut pengangkatan ini bukan sekadar administrasi, tetapi simbol kepastian hukum bagi ribuan keluarga honorer.

“Ini adalah bentuk penghargaan atas pengabdian panjang para honorer. Status paruh waktu ini merupakan tahap awal menuju PPPK penuh waktu,” ujarnya.

Mukhlis meminta para PPPK meningkatkan etos kerja dan menerapkan nilai ASN Berakhlak.

Ia menegaskan, disiplin dan kinerja akan dievaluasi setiap bulan, dengan standar yang sama seperti PNS.

Ratusan tenaga PPPK Paruh Waktu Kabupaten Bireuen saat mengikuti upacara penerimaan SK pengangkatan, di Lapangan RTH Cot Gapu, Kamis, 12 Februari 2026. 

Ia juga menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yang ketat.

Pemkab Bireuen berharap kehadiran ribuan PPPK ini dapat mempercepat reformasi pelayanan publik dan meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat.

Pengangkatan 5.548 PPPK paruh waktu ini diharapkan menjadi energi baru bagi Pemkab Bireuen dalam mempercepat reformasi pelayanan publik.

Pemerintah menargetkan Bireuen mampu menjadi salah satu daerah dengan pelayanan publik paling cepat, ramah, dan transparan di Aceh.

Selain memberikan harapan bagi peningkatan kualitas pelayanan, kebijakan ini sekaligus memberi kepastian masa depan bagi ribuan tenaga honorer beserta keluarga mereka yang selama ini menanti perubahan status kepegawaian. (Joniful Bahri)

Skandal Pengembalian Lahan 10 Hektar di Banten: Kewenangan Pusat Diabaikan?

By On Kamis, Februari 12, 2026

 


Banten, KabarViral79.Com – Ketua LSM Karat, Iwan Hermawan, mengungkapkan bahwa pengembalian lahan seluas 10 hektar dari PT Jaya Perkasa Sasmita kepada Pemerintah Provinsi Banten yang diklaim sebagai Rawa Enang diduga sangat keliru. Pasalnya, lahan tersebut berada di wilayah sungai strategis nasional (WS C3) yang merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Menurutnya, pengembalian lahan tersebut jelas-jelas melanggar Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri PUPR Nomor 4 Tahun 2015, yang menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional menjadi wewenang dan tanggung jawab Menteri.

Untuk membuktikan bahwa Rawa Enang termasuk kewenangan pusat, Iwan menjelaskan bahwa caranya sangat sederhana. “Tinggal buka hape android, klik situs SIP SDA (Sistem Informasi Perizinan Sumber Daya Air) Kementerian PUPR, dan masukan titik koordinat Rawa Enang, maka hasilnya bahwa Rawa Enang termasuk kewenangan pusat karena berada di wilayah sungai strategis nasional (WS C3),” jelasnya.

Ia menambahkan, pengembalian lahan 10 hektar dari PT Jaya Perkasa Sasmita seharusnya, kalaupun mau dikembalikan, tentunya ke pusat, bukan ke Pemprov Banten. “Sehingga muncul penafsiran diduga ada motif penyelamatan karena pada tahun 2022 Dinas PUPR Provinsi Banten lewat Bidang Sumber Daya Air ada anggaran yang sudah digelontorkan untuk pengurusan kelengkapan administrasi Rawa Enang dan ini masuk ranah tipikor,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mempertanyakan apakah sebenarnya Gubernur mengetahui atau tidak terkait pengembalian lahan 10 hektar dari PT Jaya Perkasa Sasmita ke Pemprov Banten yang diklaim sebagai Rawa Enang. Untuk itu, secara resmi pihaknya telah meminta klarifikasi dan koreksi melalui surat kepada Dinas PUPR Provinsi Banten, Inspektorat, serta kepada Gubernur atas nama Pemprov Banten atas tindakan tersebut.

Di akhir pernyataannya, Iwan Hermawan menyatakan bahwa dirinya siap dikonfrontir dengan Gubernur Banten dengan data dan fakta yang dimiliki melalui investigasi lapangan, pengumpulan data, dan hasil wawancara sebagai perwujudan Banten Maju adil dan merata, tidak korupsi, bukan hanya isapan jempol belaka.