Warga Minta Hibahkan Tanah dan Bangunan Aset PT Antam yang Sudah Ditempati Warga di Desa Cikotok
On Senin, November 09, 2026
LEBAK, KabarViral79.Com - Warga Desa Cikotok, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten, meminta kepada pihak PT Antam Tbk agar dapat menghibahkan tanah dan bangunan yang telah ditempati selama ini.
"Kami minta Antam bisa menghibahkan aset Antam (rumah/tanah) yang sudah ditempati/diduduki oleh sekitar 300 KK di Desa Cikotok," ujar Eny Kartikawati, Ketua RW 02 Desa Cikotok, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak.
Aspirasi itu disampaikan Eny Kartikawati kepada pejabat Kantor Pusat PT Antam dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dalam pertemuan di Kp Cikoba, Desa Cikotok, Selasa sore, 03 November 2026.
Rombongan Kantor Pusat terdiri dari Widodo (Divisi Aset Managemen-Antam); Edi, Adian, Beny, Berto (BPKP), didampingi Asep Wijaya dan Endin R.(Kantor Pasca Tambang Antam Cikotok), saat mengunjungi Desa Pasir Gombong (Kecamatan Bayah), Desa Cibeber dan Desa Cikotok/Kp. Pasaba dan Kp Cikoba (Kecamatan Cibeber).
Kunjungan dimaksudkan untuk melihat kondisi lapangan dan menyerap aspirasi dan masukan masyarakat dalam rangka penataan aset PT Antam yang berada di areal bekas Proyek Eksplorasi dan Pengembangan Emas dan Perak (PEPEP) Cikotok.
"Kami berkewajiban mendampingi/mengawal penyelenggaraan manajemen risiko pengelolaan tatakelola penataan aset PT. Antam," kata Edi.
Menurut Widodo, penataan aset dilakukan mengingat di lokasi tapak emplacement PT Antam bukan hanya ada tanah kosong.
"Di Desa Cikotok saja ada sekitar 300 KK yang menempati rumah/bangunan di atas tanah PT Antam. Itulah yang ingin kita selesaikan dalam penataan aset ini," lanjutnya.
Eny Kartikawati menyampaikan, setidaknya ada dua peraturan perundang-undangan yang bisa digunakan untuk pemindah-tanganan aset BUMN kepada masyarakat/warga secara "cuma-cuma", yaitu (1) Peraturan Kepala Badan Pengatur BUMN No.1/2026 tentang Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Aset BUMN; serta (2) Peraturan Presiden No.62/2023 tentang Percepatan Reforma Agraria.
Dikatakan Edi, skema penataan aset/redistribusi tanah dengan menggunakan Perpres 62 Tahun 2023 memang bisa digunakan.
Tapi prosesnya cukup panjang, harus melibatkan Kementerian ATR/BPN.
"Maka itu dengan menggunakan Peraturan Kepala BP BUMN No.1/2026, proses bisa lebih cepat," ujarnya.
Adian menambahkan, mekanisme penyelesaian aset dengan masyarakat dalam Perkap BP BUMN itu diatur melalui pemindahtanganan lewat antara lain penjualan, tukar-menukar, ganti-rugi.
Dikatakan Eny Kartikawati, dari skema itu sekilas yang pas memang ganti rugi. Masyarakat membayar ganti rugi kepada Antam atas pemindahtangan kepememilikikan aset tersebut.
"Tapi saya meminta kepada manajemen Antam agar aset yang sudah digunakan warga selama puluhan tahun, setidaknya tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya, diberikan/dihibahkan saja kepada mereka," ujar Ketua RW O2 ini.
Eny melanjutkan, bila dicermati isi Pasal 22 Perkap BP BUMN itu, mekanisme pemindahtanganan sebagaimana disebutkan di atas (penjualan, tukar menukar, ganti rugi, dijadikan penyertaan modal), ada disebutkan juga mekanisme "cara lain". Disinilah hibah/pemberian cuma-cuma bisa diterapkan, tanpa harus melanggar peraturan perundang-undangan dan tatakelola perusahaan yang (good corporate governance/CCG).
"Maka atas nama pribadi/keluarga, warga RW 02, dan warga Desa Cikotok, sekali lagi meminta agar pemindahtangan itu secara cuma-cuma/hibah saja. Kasihan warga, hidupnya sudah sulit dalam kondisi perekonomian yang tidak baik-baik saja saat ini, inflasi naik terus, daya beli turun; bahkan sudah banyak warga terlilit bank keliling/pinjol. Masak harus diminta ganti-rugi lagi. Toh nilai aset yang diberikan itu mungkin sangat kecil dan tidak signifikan dari total aset, serta tidak akan mengganggu operasional BUMN besar perusahaan Terbuka pertambangan dengan kode emiten ANTM ini, tutup Eny, putri pensiunan pegawai Antam ini, yang tinggal di Kp Cikoba RT 02/RW O2 menempati rumah orang tuanya yang dibangun 29 tahun lalu. (*/red)
