-->

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Ahmad Faidlullah Serahkan Estafet Kepemimpinan Camat Panggarangan kepada Hendi Suhendi, Penuh Haru

By On Selasa, Mei 05, 2026

 

Ahmad Faidlullah menyampaikan sambutan dalam acara pisah sambut Camat Panggarangan yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak

LEBAK, KabarViral79.Com – Suasana haru menyelimuti Aula Kantor Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Banten, saat berlangsungnya acara pisah sambut Camat Panggarangan pada Selasa (5/5/2026). Jabatan Camat resmi beralih dari Ahmad Faidlullah kepada pejabat baru, Hendi Suhendi.

Dalam sambutannya, Ahmad Faidlullah yang kini mengemban amanah baru sebagai Kabag Protokol Setda Kabupaten Lebak, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih mendalam kepada seluruh pihak yang telah mendukung kinerjanya selama ini.

“Marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam rangka pisah sambut ini. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekhilafan selama saya bertugas di Panggarangan,” ujar Ahmad Faidlullah.

Ia juga mendoakan agar estafet kepemimpinan ini membawa kemajuan yang lebih besar bagi masyarakat setempat.

Ahmad Faidlullah secara simbolis menyerahkan estafet kepemimpinan kepada Camat Panggarangan yang baru, Hendi Suhendi, di Aula Kantor Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak


“Selamat bertugas kepada Camat yang baru. Semoga Bapak Hendi Suhendi sukses dalam menjalankan amanah dan membawa Panggarangan ke arah yang lebih baik,” pungkasnya.

Sementara itu, Camat Panggarangan yang baru, Hendi Suhendi, memberikan apresiasi tinggi atas dedikasi pendahulunya. Menurutnya, kepemimpinan Ahmad Faidlullah selama empat tahun terakhir telah meletakkan fondasi pembangunan dan kerukunan masyarakat yang luar biasa.

“Terima kasih kepada Pak Ahmad atas dedikasinya. Perkembangan Panggarangan selama empat tahun lebih ini sangat luar biasa, masyarakat dan para Jaro (Kepala Desa) bersatu padu. Insya Allah, saya siap mengabdi dan melanjutkan program-program baik yang telah dirintis,” tutur Hendi.

Menutup perkenalannya, Hendi sempat melontarkan pantun sebagai bentuk komitmennya. “Indahnya bunga melati, insya Allah saya memperkenalkan diri dan siap mengabdi sepenuh hati,” ucapnya disambut hangat oleh para hadirin.

Acara ini dihadiri oleh jajaran unsur Forkopimcam dan tokoh penting lainnya, di antaranya Kapolsek Panggarangan AKP Acep Komarudin, Pgs Danramil Panggarangan Pelda Eman Guratman beserta anggota, Sekmat Panggarangan yang baru Aang K, mantan Kasatpol PP Panggarangan Usep Herdiana (kini Sekmat Bojongmanik), perwakilan Paguyuban Kepala Desa se-Kecamatan Panggarangan, tokoh masyarakat, tokoh agama, KUA, PGRI, pengurus TP-PKK, kader Posyandu, serta perwakilan Karang Taruna.

Kegiatan diakhiri dengan ramah tamah dan foto bersama sebagai simbol sinergi baru untuk kemajuan Kecamatan Panggarangan.

(Cup/Uday)

Sapi Program Ketahanan Pangan “Hilang”, KNPI Lebak Tantang Debat Terbuka Kades dan BUMDes Situregen

By On Selasa, April 28, 2026

 

Wakil Ketua Bidang SDA DPD KNPI Lebak sekaligus Ketua DPK KNPI Panggarangan, Dede Heriansyah (Elod)

LEBAK, KabarViral79.Com – Dugaan raibnya sejumlah ternak sapi dalam program Ketahanan Pangan di Desa Situregen, Kecamatan Panggarangan, memicu reaksi keras dari Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Lebak.

Wakil Ketua Bidang SDA DPD KNPI Lebak sekaligus Ketua DPK KNPI Panggarangan, Dede Heriansyah (Elod), secara resmi melayangkan tantangan debat terbuka kepada Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan pengurus BUMDes Situregen untuk mengklarifikasi persoalan tersebut.

Kecurigaan ini bermula dari laporan masyarakat dan pemberitaan media terkait kosongnya kandang sapi milik BUMDes. Saat dilakukan pengecekan fisik di lapangan, tim tidak menemukan satu pun ekor sapi di lokasi.

Meski pihak pengelola berdalih bahwa sapi-sapi tersebut sedang dalam masa karantina, Elod menilai alasan tersebut tidak masuk akal dan tidak didukung bukti administratif yang transparan.

Foto kandang sapi milik BUMDes Situregen, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, dalam kondisi kosong


“Program ini dibiayai anggaran negara yang besar, yakni sekitar Rp207 juta untuk pengadaan 8 ekor sapi, pembangunan kandang, dan pakan. Namun, kenyataan di lapangan justru berbanding terbalik. Kandang kosong, manfaatnya tidak dirasakan petani,” ujar Elod, Selasa (28/4/2026).

Elod menekankan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Desa PDT Nomor 3 Tahun 2025, setiap desa wajib mengalokasikan minimal 20% Dana Desa untuk sektor ketahanan pangan. Program di Situregen seharusnya menjadi pilar ekonomi desa, bukan justru menimbulkan kegaduhan.

“Kepmendesa Nomor 3 Tahun 2025 itu mandat nyata, bukan sekadar formalitas. Ada ruang gelap dalam distribusi dan pengawasan di Situregen yang harus dibuka ke publik,” tegasnya.

Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan fungsi kontrol pemuda, KNPI menuntut transparansi total melalui forum adu data.

“Saya menantang Kepala Desa, BPD, dan pengurus BUMDes Situregen untuk debat terbuka. Rakyat berhak tahu ke mana perginya anggaran ratusan juta tersebut dan di mana keberadaan sapi-sapi itu sekarang,” pungkas Elod.

(CupTim/Red)

Misteri Hilangnya 8 Ekor Sapi Program BUMDes Situregen Lebak, Kandang Ditemukan Kosong

By On Selasa, April 28, 2026

Kandang sapi milik BUMDes Situregen dalam keadaan kosong melongpong. 

LEBAK, KabarViral79.Com - Program ketahanan pangan melalui pengadaan 8 ekor sapi oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Situregen, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, kini menjadi sorotan. 

Sapi yang dianggarkan dari Dana Desa tahun 2025 tersebut dilaporkan tidak ada di kandang, Senin (27/4/2026).

Berdasarkan investigasi lapangan di Kampung Cikaret, Desa Situregen, tim awak media menemukan fakta bahwa kandang yang seharusnya menjadi tempat pemeliharaan sapi dalam keadaan kosong melompong. 

Ketua BUMDes Situregen, Andika, bersama Sekretaris BUMDes, Arip memberikan klarifikasi terkait hal ini dalam pertemuan di Aula Kantor Desa Situregen. 

Andika mengakui bahwa sapi-sapi tersebut sudah tidak berada di kandang milik Bumdes dengan alasan kendala pakan dan tenaga pengelola. 

"Intinya kami kesulitan terkait pakan dan tenaga pencari rumput. Dan ini saya urus sendiri seadanya. Karena kekurangan gizi, satu ekor sapi sempat sakit. Setelah dikonsultasikan dengan pihak terkait/Ekswan dan dianggap tidak tertolong, akhirnya satu ekor sapi dipotong berdasarkan hasil musyawarah dengan RT, RW, BPD, dan Kepala Desa," jelas Andika. 

Terkait sisa 7 ekor lainnya, Andika menerangkan bahwa hewan ternak tersebut sedang dipindahkan ke tempat karantina di wilayah Malingping. 

Namun, keterangan berbeda muncul dari Sekretaris BUMDes, Arip. Awalnya, ia mengklaim bahwa sapi-sapi tersebut masih ada di kandang. 

Ia berdalih bahwa sisa sapi yang ada sedang dipindahkan ke tempat karantina untuk mencegah penularan penyakit. 

"Sapi ada di kandang. Kami tidak memungkiri ada kelemahan dalam pengelolaan dan pemberian pakan. Untuk sementara, sapi-sapi kami alihkan ke karantina. Berita acara kematian dan dokumentasi foto juga ada, dan diketahui juga sama Ekswan, jadi apa lagi yang mau dipermasalahkan?" ujar Arip. 

Meski demikian, saat awak media mengajak pengurus untuk melakukan pengecekan langsung ke lokasi kandang di Kampung Cikaret, pihak pengurus terkesan enggan dan menolak ajakan tersebut. 

Menanggapi carut-marut pengelolaan ini, Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) Kecamatan Panggarangan, Haji Ayi Ihsani menyatakan bahwa pihaknya sudah berkali-kali memberikan peringatan kepada pengurus BUMDes. 

"Saya sudah berulang kali mengingatkan pengurus agar mengelola program ini dengan serius sesuai harapan. Jangan sampai merasa bosan atau lalai dalam mengurus ternak-ternak tersebut," tegas Haji Ayi melalui sambungan telepon. 

Hingga berita ini ditayangkan, keberadaan pasti sisa sapi dari program Dana Desa tersebut masih menjadi tanda tanya dan menunggu transparansi lebih lanjut dari pihak Pemerintah Desa Situregen. (Cup/Tim)

Gandeng Pengusaha Lokal, Paguyuban Sub Terminal Cikotok Bangun Halte untuk Kenyamanan Penumpang

By On Senin, April 27, 2026

 


LEBAK, KabarViral79.Com – Penasehat Paguyuban Sub Terminal Cikotok, Endin Tb, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran pengurus yang telah menginisiasi pembangunan halte bagi para penumpang angkutan umum.

Fasilitas ini nantinya akan menjadi sarana penunjang bagi penumpang kendaraan roda empat, mulai dari Elf/PS jurusan Palabuhanratu dan Rangkasbitung hingga bus DAMRI jurusan Serang.

“Pembuatan halte tersebut didanai oleh donatur pengusaha lokal di lingkungan sekitar. Selain halte, rencananya akan ada perbaikan sarana lainnya. Saya sangat mengapresiasi kekompakan para pengurus paguyuban ini,” ujar Endin Tb, Senin (27/4/2026).

Endin juga memberikan pujian khusus kepada Bapak Ojo atas jiwa sosialnya yang tinggi dalam mendukung kepentingan umum. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran pengurus berkomitmen untuk menjaga aset daerah tersebut.

“Sub terminal ini merupakan warisan dari CSR PT Antam Tbk yang telah diserahkan kepada Pemda Lebak. Kami berkomitmen menjaganya agar tidak kumuh. Insya Allah, panitia paguyuban akan terus merawat fasilitas ini dengan baik,” pungkasnya.

(Cup)

Lantik 192 Pejabat, Bupati Lebak Tekankan Kerja Bersih dan Tanpa Pungli

By On Senin, April 27, 2026

 


LEBAK, KabarViral79.Com — Bupati Lebak, Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya, resmi melantik 192 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak pada Senin (27/4/2026).

Dalam prosesi tersebut, Bupati menegaskan agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) mengedepankan profesionalisme serta menjaga integritas dalam melayani masyarakat.

Pelantikan ini mencakup 103 pejabat administrator dan 89 pejabat pengawas eselon IV. Dalam arahannya, Hasbi mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang menuntut pertanggungjawaban besar, bukan sekadar hak jabatan.

“Jabatan adalah amanah. Ada kepercayaan yang diberikan, sehingga harus dijaga dan dijalankan dengan sebaik-baiknya,” ujar Hasbi.

Bupati Hasbi secara khusus menyoroti upaya pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Ia menegaskan komitmen tersebut harus diwujudkan dalam kinerja nyata di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Terkait praktik pungutan liar (pungli), Bupati memberikan peringatan keras. Ia menyatakan tidak akan memberikan toleransi bagi oknum yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut.

“Jika terbukti ada pungli, saya akan perintahkan Inspektorat untuk memeriksa. Itu pelanggaran berat sesuai aturan disiplin ASN. Saya tidak akan ragu untuk memberhentikan oknum yang terlibat,” tegasnya.

Kepada para camat yang baru dilantik, Hasbi menekankan peran mereka sebagai perpanjangan tangan bupati di wilayah. Ia meminta para camat untuk lebih proaktif dalam membangun komunikasi dengan elemen masyarakat.

“Camat adalah ‘bupati’ di kecamatannya masing-masing. Harus hadir di tengah masyarakat, menjaga kondusivitas, dan mampu merangkul semua unsur,” tambahnya.

Melalui pelantikan ini, Pemerintah Kabupaten Lebak berharap adanya penguatan birokrasi yang lebih transparan dan berkualitas. Momentum ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam meningkatkan standar pelayanan publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

(Cup/Red)

Nahkoda Baru Badak Banten: Asep Pahrudin Diminta Susun Pengurus dalam 14 Hari

By On Sabtu, April 25, 2026



SERANG,Kavarviral79.com– Asep Pahrudin resmi ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Badak Banten Provinsi Banten periode 2026–2030. Penetapan ini dilakukan dalam rapat konsolidasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang berlangsung di Rumah Makan Sari Kuring Indah, Serang, Sabtu (25/4/2026).


Ketua Umum Badak Banten, Tb. Ai, menegaskan bahwa penetapan ini telah dituangkan dalam berita acara resmi organisasi. Ia memberikan mandat khusus kepada Asep Pahrudin untuk melakukan percepatan pembentukan struktur kepengurusan lengkap dalam waktu maksimal 14 hari.


“Ketua DPW yang baru harus segera menyusun struktur kepengurusan dan program kerja. Batas waktunya maksimal 14 hari sejak hari ini agar organisasi tidak stagnan dan bisa langsung bekerja melayani masyarakat,” tegas Tb. Ai.


Lebih lanjut, Tb. Ai menjelaskan bahwa DPW memiliki peran strategis sebagai jembatan antara pusat (DPP) dan daerah (DPD). Ia juga menginstruksikan DPW untuk segera menggelar Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) guna merumuskan arah kebijakan dan program prioritas ke depan.


Selain pembentukan pengurus, agenda utama DPW di bawah kepemimpinan Asep Pahrudin adalah melakukan konsolidasi menyeluruh ke seluruh DPD Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten. Hal ini termasuk pembinaan, restrukturisasi, hingga revitalisasi kepengurusan daerah yang dianggap belum optimal.


Dukungan mengalir kuat dari berbagai daerah. Ketua DPD Lebak, Emus, serta Sekretaris DPD Kabupaten Tangerang, Abdul Nasir, menyatakan bahwa penetapan ini merupakan jawaban atas aspirasi arus bawah yang menginginkan kepemimpinan definitif demi kelancaran program organisasi. 


Senada dengan mereka, Rudi dari DPD Kabupaten Serang berharap kepemimpinan baru ini membawa perubahan signifikan bagi internal organisasi.


Menanggapi amanah tersebut, Asep Pahrudin menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan oleh DPP dan seluruh DPD. Ia berkomitmen untuk segera menuntaskan struktur kepengurusan sesuai tenggat waktu yang diberikan.


“Ke depan, kita akan kedepankan semangat kebersamaan dan kekeluargaan. Dengan sinergi yang solid antara DPP, DPW, dan DPD, saya yakin Badak Banten akan semakin kokoh dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Banten,” pungkas Asep Pahrudin


(Cup/Uday)

Tokoh Masyarakat Sawarna Dorong Pendekatan Persuasif dan Solutif Terkait Penertiban Tambang Rakyat

By On Jumat, April 24, 2026

 



LEBAK,Kabarviral79.com  – Sejumlah tokoh masyarakat, pemuda, dan agama di Desa Sawarna, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, menyatakan keprihatinannya atas penindakan hukum terhadap aktivitas pertambangan batu bara rakyat di wilayah Banten Selatan. Para tokoh mendorong adanya pendekatan yang lebih bijak dan komprehensif dalam menangani persoalan tersebut.


Pernyataan ini disampaikan sebagai bentuk aspirasi konstruktif atas dampak sosial-ekonomi yang dirasakan langsung oleh warga. Para tokoh menegaskan bahwa sikap ini bukan bentuk intervensi terhadap tugas aparat penegak hukum, melainkan upaya mencari keseimbangan antara regulasi dan urusan perut rakyat.


Tokoh pemuda sekaligus tokoh masyarakat Sawarna, Kukun Kurnia, menyatakan bahwa meski masyarakat menghormati hukum yang berlaku, kenyataan di lapangan menunjukkan aktivitas tersebut telah menjadi urat nadi penghidupan warga.


“Kami memahami dan menghormati tugas aparat dalam menegakkan aturan. Namun di sisi lain, harus diakui bahwa aktivitas ini telah menjadi sumber penghidupan utama bagi banyak keluarga di sini,” ujar Kukun, Jum'at (24/4/2026)


Senada dengan hal tersebut, Hasan S., tokoh pemuda sekaligus aktivis lingkungan, menekankan pentingnya solusi jangka panjang yang tidak hanya terpaku pada penindakan.


“Penanganan ini perlu dilakukan secara komprehensif. Selain aspek hukum, aspek lingkungan dan sosial harus diperhatikan agar tidak menimbulkan gejolak atau persoalan baru di tengah masyarakat,” ujar Hasan


Sementara itu, tokoh pemuda Sawarna lainnya, Yudi, menyoroti efek domino ekonomi dari sektor pertambangan rakyat terhadap pelaku usaha kecil.


“Aktivitas ini menggerakkan ekonomi lokal, termasuk UMKM. Banyak lapangan pekerjaan tercipta di sini. Ketika ini berhenti total tanpa solusi, dampak ekonominya sangat terasa,” kata Yudi.


Para tokoh menilai aktivitas tambang rakyat di wilayah Cihara, Panggarangan, dan Bayah merupakan realitas sosial yang sudah berlangsung turun-temurun. Peristiwa penertiban ini diharapkan menjadi momentum pembelajaran bagi masyarakat untuk lebih melek hukum, sekaligus menjadi pengingat bagi pemerintah untuk hadir memberikan pembinaan.


Di akhir pernyataannya, para tokoh berharap pemerintah pusat maupun daerah dapat memfasilitasi legalitas atau memberikan solusi berkelanjutan yang selaras dengan regulasi.


“Kami berharap negara hadir memberikan solusi komprehensif, seperti sosialisasi dan pembinaan jalur legalitas. Dengan begitu, keseimbangan antara penegakan hukum dan kesejahteraan masyarakat dapat tercipta,” tutup para tokoh.


(Tim/Red)