 |
| Anggota Komisi V DPR RI Dapil Aceh II, H. Ruslan M. Daud (HRD). |
LHOKSUKON, KabarViral79.Com - Anggota Komisi V DPR RI Dapil Aceh II, H. Ruslan M. Daud (HRD), mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera I untuk segera memperbaiki tanggul irigasi yang putus di Desa Pante Labu, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur, yang terhubung dengan Desa Rumoh Rayeuk, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara.
Tanggul yang berfungsi ganda sebagai jalur irigasi dan akses jalan penghubung antar desa itu rusak parah akibat banjir dan longsor yang terjadi pada akhir November 2025.
Peninjauan lapangan dilakukan HRD pada Jumat, 27 Februari 2026, didampingi Irsyadi, Teuku Zainal Abidin, serta perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Timur. Rombongan melihat langsung kerusakan badan tanggul yang kini memutus akses warga.
“Kerusakan tanggul ini berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Yang paling memprihatinkan, anak-anak sekolah terpaksa naik rakit atau sampan untuk menyeberang ke desa sebelah demi bisa bersekolah,” ujar HRD.
Ia menegaskan, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena terkait keselamatan warga dan hak anak untuk mendapatkan pendidikan.
Warga setempat menyebutkan, banyak pelajar dari Desa Pante Labu bersekolah di Desa Rumoh Rayeuk karena lokasinya paling dekat. Namun, sejak tanggul yang juga difungsikan sebagai akses jalan terputus, jalur vital tersebut tidak lagi bisa dilalui.
HRD menilai situasi ini sebagai alasan kuat untuk mempercepat penanganan.
Menurut HRD, pemulihan tanggul tidak hanya menyangkut akses pendidikan, tetapi juga berdampak pada aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk kelancaran distribusi hasil panen serta mobilitas harian warga.
Dari pihak pemerintah pusat, Budi Setiadi, selaku PPK Operasi dan Pemeliharaan Satker OP BWS Sumatera I menyatakan bahwa perbaikan tanggul akan segera dilakukan.
“Kami akan menindaklanjuti hasil peninjauan lapangan dan berkoordinasi untuk percepatan pelaksanaan,” ujarnya.
HRD menegaskan komitmennya untuk mengawal proses tersebut.
"Ini bukan sekadar infrastruktur, tetapi menyangkut keselamatan, pendidikan anak-anak, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat. Pekerjaan ini harus diprioritaskan dan segera direalisasikan,” tutupnya. (Joniful Bahri)