-->

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Cabup Andika Sebut Optimalisasi Pelayanan Digital Kunci Pemerataan Pelayanan Pemerintah

By On Jumat, November 08, 2024


SERANG, KabarViral79.Com – Calon Bupati (Cabup) Serang nomor urut 1, Andika Hazrumy menyebut, optimalisasi  pelayanan digital adalah kunci dari pemerataan pelayanan pemerintah di era sekarang.

Menurutnya, dengan optimalnya pelayanan digital, jarak pusat pemerintahan sudah bukan lagi kendala bagi masyarakat untuk bisa mengakses pelayanan pemerintah.

“Kita akan optimalkan pelayanan digital untuk dapat melakukan pelayanan kepada masyarakat tanpa terbatas oleh jarak dan waktu,” kata Andika dalam acara debat perdana Pilkada Kabupaten Serang 2024, di Hotel Swissbelinn Cikande, Jumat, 08 November 2024.

Andika bersama pasangannya, Calon Wakil Bupati (Cawabup) Serang, Nanang Supriatna mendapatkan pertanyaan mengenai bagaimana keduanya akan mengatasi kendala jarak kaitan dengan keberadaan Puspemkab atau pusat pemerintahan kabupaten yang sekarang sedang dibangun di Kecamatan Ciruas.

“Puspemkab sedang dibangun di Kecamatan Ciruas, yaitu di wilayah timur Kabupaten Serang. Hal ini akan membuat jarak bagi warga Kabupaten Serang di wilayah barat. Bagaimana Paslon nomor 1 akan mengatasi persoalan ini,” kata moderator membacakan pertanyaan yang telah dipilih salah seorang panelis sebelumnya.

Diungkapkan Andika, Pemkab Serang sendiri saat ini sudah berjalan pada jalurnya dalam membangun sarana dan prasarana pelayanan digital.

“Di sektor pelayanan dokumen kependudukan, warga Kabupaten Serang sekarang sudah bisa diurua secara digital. Begitu juga di sektor perizinan,” kata Andika lagi.

Meski begitu, kata Andika, penguatan pelayanan pemerintahan juga akan dilakukan dengan mengoptimalkan peran kantor-kantor kecamatan.

“Jadi kalau masih ada yang terkendala dengan digitalasisasi ini, ya warga bisa membereskan urusannya tanpa harus jauh ke Puspemkab,” paparnya.

Lebih jauh Andika mengatakan, dirinya dan Nanang ke depan juga akan melakukan program-program literasi digital sehingga digitalisasi pelayanan yang dilakukan pemerintah dapat diakses oleh warga.

“Jadi kita harus lakukan juga pelatihan-pelatihan literasi digital kepada masyarakat di hilirnya, disamping di hulunya, kita pemerintah daerah melakukan digitalisasi pelayanan,” kata Andika.

Sementara itu, Nanang menambahkan, kendala jarak masyarakat Kabupaten Serang untuk bisa mengakses layanan pemerintah di Puspemkab diyakini Nanang tidak terlalu menjadi masalah.

Hal itu, kata Nanang, merujuk pada kondisi jalan-jalan kabupaten di Kabupaten Serang yang sudah 100 persen dibeton.

“Jadi kalau kita mau jujur, sekarang warga Kabupaten Serang dari mana saja sudah tidak punya kendala jalan rusak, kecuali sedikit jalan poros desa yang tersisa,” ujarnya. (*/red)

Dukung Pilkada Serentak, Menkomdigi Kampanyekan Pilkada Damai 2024

By On Jumat, November 08, 2024

Menkomdigi, Meutya Hafid. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak akan berlangsung pada tanggal 27 November 2024.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) menyiapkan dukungan komunikasi publik melalui Kampanye Pilkada Damai 2024.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid mengatakan, ada lima program dalam Kampanye Pilkada Damai 2024 meliputi SMS Blast dan Ekosistem Media Digital, Monitoring dan Pengawasan Spektrum Frekuensi Radio (SFR), Dukungan Logistik, Pengamanan Ruang Digital dan Komunikasi Publik.

“Beberapa upaya untuk mendukung Kampanye Pilkada Damai tidak hanya SMS Blast, namun juga publikasi melalui ekosistem media digital yang berisi penyampaian imbauan Pilkada Damai,” kata Meutya saat Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 05 November 2024.

Menurut Meutya, Kemenkomdigi memiliki tanggung jawab memastikan layanan telekomunikasi berjalan baik selama rangkaian Pilkada Serentak 2024.

“Kemenkomdigi akan berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk memitigasi gangguan terhadap frekuensi radio untuk komunikasi dan kebutuhan pengamanan,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, pihaknya mendukung layanan logistik melalui PT Pos Indonesia untuk kelancaran dan kesuksesan Pilkada.

“Seperti penyiapan gudang pengangkutan sistem tracking yang terhubung ke sistem Komisi Pemilihan Umum (KPU), platform pengiriman logistik Pemilu, dan dashbord untuk monitoring distribusi logistik Pemilu secara realtime,” tuturnya.

Meutya juga menekankan pengamanan ruang digital dengan terus melakukan penanganan konten negatif seperti misinformasi, hoax hingga ujaran kebencian yang tersebar selama rangkaian Pilkada.

“Ditempuh dengan patroli siber terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut,” pungkasnya.

Kemenkomdigi juga melaksanakan komunikasi publik agar berlangsung damai melalui media elektronik, online, dan cetak tapi juga forum tatap muka.

“Dukungan sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya partisipasi dalam Pilkada serta memastikan bahwa setiap pemilih mendapat informasi yang cukup,” ujarnya. (*/red)

Pj Gubernur Al Muktabar Hadiri Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024

By On Jumat, November 08, 2024


SERANG, KabarViral79.Com – Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 di Sentul International Convention Center (SICC) Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar), Kamis, 07 November 2024.

Rakornas tersebut dibuka oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto.

“Kita mendapat pengarahan langsung dari Bapak Presiden Prabowo Subianto dan ditutup oleh Bapak Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka,” kata Al Muktabar.

Pengarahan Presiden Prabowo, lanjutnya, beberapa hal yang menjadi mandat penyelenggara pemerintahan daerah dan pemerintah pusat. Astacita menjadi peta jalan untuk pembangunan Indonesia dalam rentang lima tahun ke depan. 

“Penekanan beliau, kita harus sinergi dalam mewujudkan agenda kerja pembangunan lima tahun ke depan. Dimana antara pusat dan daerah harus saling memperkuat,” ujar Al Muktabar.

Dalam rangka itu, lanjutnya, harus menjalankan pemerintahan yang good and clean government mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Khusus perencanaan harus benar-benar terfokus menjawab apa yang menjadi kebutuhan rakyat. 

“Agenda pencapaian kesejahteraan rakyat adalah hal yang harus dan wajib kita laksanakan. Pada dasarnya apa yang diarahkan Bapak Presiden, kita telah meresponnya di tahapan - tahapan yang telah kita rencanakan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah untuk di Provinsi Banten telah kita optimalkan,” ucapnya.

“Begitu juga dengan kesertaan, kebersamaan, dan pelibatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Sinergi dengan aparat penegak hukum telah kita lakukan dioptimalkan sehingga kita akan efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka menjalankan pemerintahan untuk pencapaian sebesar - besarnya kesejahteraan rakyat,” tambah Al Muktabar.

Al Muktabar menjelaskan, dalam fokus perencanaan, sebagian besar agenda kerja APBD untuk rakyat. Biaya penunjang harus seminimal mungkin.

“Untuk Provinsi Banten, prinsip-prinsip itu sudah kita laksanakan,” ucapnya.

Dalam arahannya, kata Al Muktabar, Wapres Gibran memberi penekanan tidak ada visi misi lain, tidak ada garisan kebijakan lain selain kebijakan Presiden dan Wapres yang menjadi pedoman untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

Al Muktabar mengatakan, berbagai kebijakan yang akan digulirkan di Provinsi Banten makin jelas. Seperti makan bergizi gratis, penanganan stunting dan gizi buruk, serta kemiskinan ekstrem.

Juga apresiasi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait dalam menggulirkan program rumah gratis untuk masyarakat kurang mampu.

Ditegaskannya, Pemprov Banten selalu menerapkan asas teknokratik mengimplementasikan kebijakan nasional.

“Mudah-mudahan kita bisa mencapai apa yang kita rencanakan bersama itu untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat,” pungkas Al Muktabar. 

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, berlangsungnya Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 merupakan langkah strategis untuk menyatukan para pengambil keputusan dan kebijakan mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo mengaku Rakornas itu menjadi momen penting baginya. Menjadi kesempatan pertamanya untuk bisa berbicara kepada seluruh pengambil keputusan di Indonesia.

Dalam laporannya, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia M Tito Karnavian menyebutkan, Rakornas penting dilakukan agar nantinya kebijakan di daerah bisa efektif mendukung program prioritas, sejalan dengan visi Astacita dari Presiden Prabowo.

Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tahun 2024 mengambil tema “Implementasi Astacita Menuju Indonesia Emas Tahun 2045”.

Dalam Rakornas tersebut, para peserta dari berbagai instansi tersebut akan mengikuti panel-panel sesi diskusi sejalan dengan langkah mewujudkan visi Asta Cita untuk menciptakan Indonesia Emas 2045. (*/red)

Perangi Judi Online, Meutya Hafid: Presiden Tegaskan Tak Ada “Kongkalikong” dan “Backing”

By On Jumat, November 08, 2024

Menkomdigi, Meutya Hafid. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Dampak negatif judi online telah merugikan masyarakat luas, dan permasalahan ini harus diselesaikan oleh semua pihak.

Demikian dikatakan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Rabu, 06 November 2024.

Menurut Meutya, Presiden Prabowo menekankan arahan agar pemberantasan judi online dilakukan dengan serius dan tanpa kompromi.

“Dalam Rapat Kabinet, Presiden Prabowo menginstruksikan agar tidak ada kongkalikong atau perlindungan terhadap pelaku. Beliau menekankan kerja sama lintas Kementerian dan Lembaga untuk memberantas masalah ini secara tuntas,” ujarnya.

Meutya mengatakan, upaya pemberantasan judi online akan terus berlanjut hingga permasalahan ini benar-benar terselesaikan.

“Perang melawan judi online adalah upaya jangka panjang, bukan operasi sesaat atau yang dibatasi waktu. Presiden menekankan bahwa masyarakat kecil sering menjadi korban sehingga negara perlu memberikan perhatian khusus,” pungkasnya.

Presiden juga menggarisbawahi bahwa judi online merupakan masalah bersama yang membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak untuk benar-benar tuntas.

Selain itu, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan telah membentuk Desk Khusus untuk menangani persoalan judi online. (*/red)

Kadishub Kabupaten Tangerang Dinilai Gagal Tegakkan Perbup, Diduga Sibuk Dukung Salah Satu Paslon

By On Jumat, November 08, 2024


TANGERANG, KabarViral79.Com – Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Tangerang, Ahmad Taupik dinilai gagal menegakan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Batasan Operasional  Truk Tambang.

Dia juga diduga sibuk mendukung salah satu calon Bupati Tangerang. Padahal, ia memiliki tanggung jawab dalam menjalankan dan menegakan Perbup.

“Kami memohon agar Kepala Dinas fokus bekerja saja. Jangan memikirkan Calon Bupati Tangerang, karena sebagai ASN yang harusnya bekerja secara maksimal agar truk tanah jam operasionalnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati Tangerang saat dijabat oleh Pak Zaki Iskandar,” kata Ketua LSM Gerak, Kurais kepada wartawan.

Dari hasil pantauan di lapangan, sambung Kurais, Kadishub Tangerang jarang sekali melakukan pengecekan dan pengawasan di lapangan, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan anak sekolah SD Teluknaga menjadi korban ganasnya truk tanah.

“Kadishub dan Kepala Satpol PP dinilai gagal dalam menegakan Perbup, dan setiap hari truk tanah beroperasi siang dan malam,” pungkasnya.

Tak hanya Kadishub saja, kata Kurais, dalam hasil pengatannya, Kepala Satpol PP Kabupaten Tangerang juga diduga sibuk dengan urusan politik dan mendukung salah satu paslon.

“Banyak sekali galian tanah ilegal yang beroperasi, dengan banyaknya galian tanah yang beroperasi, maka akan menjadi celah buat pelanggaran Perbup, karena secara otomatis banyak truk tanah yang beroperasi di siang hari, yang menjadi biang kemacetan dan kecelakaan lalu lintas,” ujarnya.

“Kami mendesak agar Pj Bupati Tangerang memberikan sangsi tegas kepada Kadishub dan Kasat Pol PP Kabupaten Tangerang. Keduanya harus segera dicopot,” tutupnya. (Reno)

Inuar Ependi SH Wakili DPC Peradi Tangerang Ikuti Bintek Perselisihan Hasil Pemilihan MK, Bekali Anggota di Cisarua Bogor

By On Jumat, November 08, 2024


BOGOR, KabarViral79.Com – Inuar Ependi SH atau yang akrab disapa Gumay dari DPC Peradi Kabupaten Tangerang mengikuti kegiatan bimbingan teknis (Bintek) perselisihan hasil pemilihan Mahkamah Konsitusi (MK), bekali anggota di Cisarua.

Diketahui, MK mengadakan Bimtek terkait Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024, di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK), Cisarua, Bogor, Jawa Barat, di mulai hari Senin, 04 November 2024.

Bimtek ini diikuti oleh 40 anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang berasal dari 38 DPC PERADI yang berkedudukan di Ibukota Provinsi dan Organisasi Advokat lainnya yang mana salah satunya adalah Inuar Ependi SH yang berasal dari DPC Peradi Tangerang.

Gumay saat ditemui awak media suai mengikuti Bintek di Cisarua Bogor dirinya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua DPC Peradi Tangerang yang telah memberikan kepercayaan ini kepadanya sehingga bisa bertemu dengan para Advokat dari seluruh Indonesia dan juga bisa menambah ilmu untuk memperdalam pengetahuan sebagai seorang pengacara yang handal untuk membantu masyarakat yang tersandung hukum dan lainnya.

Kegiatan ini dipimpin oleh Hj. Srimiguna, SH, MH selaku Wakil Ketua Umum DPN PERADI, yang nantinya akan berperan sebagai Tim Hukum dalam menghadapi Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) 2024, baik sebagai pemohon, termohon, dan pihak terkait.

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr. Saldi Isra, SH, MH, membuka acara tersebut secara resmi.

Dalam sambutannya, dia menekankan pentingnya pemahaman mendalam mengenai prosedur hukum PHP Kada bagi para advokat yang akan terlibat dalam sengketa hasil pemilihan kepala daerah.

“Kegiatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap Advokat yang bertindak sebagai tim hukum dalam sengketa PHP Kada memiliki pemahaman yang memadai tentang proses hukum dan persidangan yang berlaku. Ini demi tercapainya keadilan dalam penyelesaian perselisihan pemilihan,” ujar Saldi Isra.

Saldi Isra juga menyoroti bahwa dalam pengajuan permohonan, penting bagi peserta untuk memastikan kelengkapan dokumentasi sejak awal. Hal ini bertujuan agar bukti yang diajukan dapat mendukung jalannya persidangan dengan optimal.

“Bukti yang kuat dan dokumentasi yang lengkap adalah faktor krusial dalam proses PHP Kada. Oleh karena itu, kami berharap peserta dapat mempersiapkan segala dokumen yang relevan sejak awal,” tambahnya.

Bimtek yang berlangsung hingga Kamis, 07 November 2024 ini mencakup berbagai sesi yang dirancang untuk memperkenalkan peserta kepada mekanisme PHP Kada, pelatihan dalam menyusun permohonan, dan keterangan pihak terkait.

Peserta juga mendapatkan pemahaman tentang penggunaan Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik (SIPP) selama proses persidangan.

Diharapkan dengan adanya Bimtek ini, para anggota PERADI dapat memanfaatkan pengetahuan yang diperoleh dalam menghadapi proses persidangan PHP Kada 2024, serta memperkuat kapasitas mereka dalam hukum acara perselisihan hasil pemilihan. (Reno)

Pelanggan PDAM Bayah Keluhkan Air PDAM Tak Mengalir, Bayaran Bulanan Malah Melambung

By On Kamis, November 07, 2024

 


LEBAK, KabarViral79.Com - Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak Provinsi Banten mengeluh air yang mereka gunakan yang seharusnya sehari-hari dipergunakan tapi kini airnya tak mengalir, Kamis (7 November 2024).

Selain itu, pelanggan juga merasa tidak mengerti karena disaat aliran air yang tidak normal seperti biasanya bahkan sudah beberapa hari siang maupun malam tak mengalir, tapi anehnya pembayaran bulanan malah semakin melambung.

Pasalnya, hal tersebut disampaikan Mima selaku pelanggan PDAM Bayah mengatakan kalau air PDAM Bayah sudah beberapa hari tak mengalir.

“Saya benar-benar sangat tidak mengerti disaat penggunaan air tidak seberapa karena tidak normal dan bahkan sudah beberapa hari tidak mengalir ke rumah saya, tapi pembayaran bulanan malah semakin melambung kan aneh,” kata Mima selaku pelanggan PDAM di Desa Bayah Timur.



Kata Mima, disaat air PDAM ada gangguan karena kata petugas PDAM Bayah ketika ada banjir di sungai Cidikit yang dipergunakan oleh perusahaan PDAM Bayah tapi kenapa penggunaan angka water meter malah menjadi puluhan kubikasi dari per bulanya,” cetusnya.

Saya meminta kata Mima, kepada petugas bagian teknik PDAM Bayah agar segera turun tangan untuk meng kroscek karena saya dan keluarga merasa aneh penggunaan air yang kami pakai sampai harus 40 kubikasi per bulanya padahal kami jarang dirumah jadi kami selaku pelanggan merasa dirugikan,” pungkasnya.

Dudi bagian tehnik PDAM Bayah saat dikonfirmasi melalui sambungan via telepon WhatsApp dengan adanya keluhan pelanggan dirinya menjawab suruh datang ke kantor.

“Besok datang aja ke kantor kang, karena saya lagi di Cingagoler susah sinyal kalau engga nanti saya turun untuk meng kroscek Water meter,” ujarnya.

Sementara kepala PDAM Bayah Aep S, saat dikonfirmasi terkait tidak mengalirnya air PDAM yang sudah beberapa hari kepada beberapa pelanggan pihaknya menjawab dan tak menampik ketika ada kelemahan karena ada gangguan.

“Ya. Di musim hujan saat ini banyak gangguan, kalo banjir screen filter pompa sering tersumbat dan debit kecil, bahkan kadang harus di stop dulu untuk menghindari kerusakan,” kata Aep kepada awak media ini melalui pesan aplikasi via WhatsApp.

(Cup/Uday)

Jalin Sinergitas, Awak Media Bersilaturahmi Ke Mapolsek Cibeber dan Disambut Baik Kapolsek beserta Jajaran

By On Kamis, November 07, 2024

 

Rekan-rekan dari media online saat bersilaturahmi ke Mapolsek Cibeber dan di sambut baik oleh Kapolsek Cibeber Iptu Hendri Sinaga yang didampingi Kanit Provos Polsek Cibeber Aipda Aep

LEBAK, KabarViral79.Com – Guna menjalin Sinergitas rekan dari media online, berkunjung ke Mapolsek Cubeber, Kamis (7 November 2024).

Kedatangan rekan-rekan media online ini untuk bersilaturahmi guna membangun Sinergitas dan disambut baik oleh Kapolsek Cibeber Iptu Hendri Sinaga beserta jajaran.

Saat dikonfirmasi awak media Kapolsek Cibeber Iptu Hendri Sinaga mengatakan bahwa pihaknya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan awak media online yang telah berkunjung untuk bersilaturahmi ke Mapolsek Cibeber.

“Saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan rekan-rekan dari media yang telah berkunjung untuk bersilaturahmi ke Mapolsek Cibeber. Semoga rekan-rekan dari media dan Polri bisa lebih bersinergi,” kata Kapolsek Cibeber Iptu Hendri Sinaga.

Sementara Didin Mz yang mewakili rekan media menuturkan pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Kapolsek Cibeber yang telah menyambut dengan baik kedatangan rekan-rekan dari awak media.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada pak Kapolsek Cibeber beserta jajaran yang mana pada kesempatan ini telah menyambut baik kedatangan kami untuk bersilaturahmi ke Mapolsek Cibeber,” kata Didin MZ yang akrab di sapa Didin Kaka ini.

Semoga lanjut Didin Kaka, hubungan silaturahmi ini bisa lebih terjalin sehingga kita bisa bersinergi antara awak media dan Polri.

(Uday/Angga)

Jaga Integritas Kemkomdigi, Komisi I DPR RI Minta Perbaiki Sistem Pemblokiran Judi Online

By On Kamis, November 07, 2024

Anggota Komisi I DPR, Abraham Sridjaja. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Komisi I DPR RI meminta adanya ketegasan dan kejelasan aturan terkait kebijakan dan sistem yang digunakan Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi (Kemkomdigi) guna memblokir situs-situs judi online.

Hal ini sangat penting, karena efektivitas dan ketepatan sistem ini demi menjaga integritas Kemkomdigi dalam melindungi keamanan digital di Indonesia.

“Sangat penting berupa transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pemblokiran itu. Pasalnya, pemblokiran situs judi online adalah isu serius yang harus dikelola secara profesional dan transparan,” kata Anggota Komisi I DPR, Abraham Sridjaja dalam rapat kerja dengan Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Viada Hafid di Komisi I DPR, Jakarta, Selasa, 05 November 2024.

Lebih jauh Politisi muda Partai Golkar itu menjelaskan, publik perlu memahami terkait proses pemblokiran tersebut dijalankan.

“Apakah kebijakan ini diterapkan secara konsisten, dan bagaimana mekanisme pengawasannya. Saya meminta penjelasan lebih rinci tentang sistematika pemblokiran yang diterapkan,” tegasnya.

Legislator dari Dapil Jakarta II itu mengatakan, bila sistem ini tidak berjalan efektif dan akurat, maka kepercayaan publik terhadap Kemkomdigi bisa anjlok.

“Integritas Kemkomdigi sebagai kementerian yang mengelola informasi digital sangatlah penting. Jika sistem ini tidak mampu melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, maka diperlukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh,” lanjutnya.

Dia mengajak masyarakat untuk aktif memantau kebijakan ini dan memastikan bahwa Kemkomdigi bekerja dengan transparan.

“Perhatian publik dapat mendorong perbaikan sistem pemblokiran guna menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan sehat bagi seluruh warga negara,” imbuhnya.

Beberapa waktu lalu, sambung Alumnus Fakultas Hukum Universitas Airlangga menyebut, Kemkomdigi diduga sempat salah memblokir situs yang diduga bukan situs judi.

Hal ini bisa menimbulkan kekhawatiran terkait ketepatan dan keakuratan sistem pemblokiran yang digunakan.

Selain itu, terdapat laporan bahwa sejumlah situs judi online masih bisa diakses meski sudah diblokir, sehingga semakin menimbulkan pertanyaan publik terkait efektivitas kebijakan ini. (*/red)

Badak Banten Dukung Penertiban Kabel Internet Semrawut di Wilayah Lebak Selatan

By On Kamis, November 07, 2024

 


Lebak, KabarViral79.Com - Sikap tegas Satpol PP Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, bakal menertibkan semrawut kabel optik milik pengusaha internet, mendapat dukungan Ormas Badak Banten.

Ketua Koordinator Badak Banten Wilayah Selatan Asep Pahrudin mengatakan, langkah tegas Satpol PP sudah sangat tepat, agar keberadaan kabel internet lebih teratur dan tidak merusak estetika.

“Jadi adanya penertiban semrawutnya jaringan internet di jalan Nasional III ini, pada dasarnya kami sangat setuju,” ungkap Asep Pahrudin, Rabu 6 November 2024.

Asep menegaskan, penertiban jaringan yang semrawut di sepanjang jalan nasional Simpang-Bayah itu dipandang sangat penting.

“Kami tegaskan pada pihak terkait terutama MP Panggarangan untuk segera menindak jaringan internet yang semrawut itu, dan bila perlu di rabut dengan tiang-tiangnya,” tegasnya.

Di sisi lain, aktivis asal Lebak Selatan ini meminta pihak terkait, tidak tebang pilih untuk menindak tegas para palaku usaha internet.

“Ini langkah yang penting yang harus segera disikapi, terhadap para pelaku usaha jaringan internet yang diduga ilegal yang ada di wilayah Panggarangan,” tukasnya.

Bila perlu, lanjut Asep, pihaknya bakal melayangkan audiensi ke dinas terkait di tingkat kabupaten atau pun provinsi, untuk menyampaikan persoalan kabel internet banyak mengganggu aktivitas warga.

“Demi mendukung langkah Satpol PP Panggarangan, kami berencana menyampaikan persoalan ini secara langsung ke dinas terkait, baik di tingkat kabupaten mau pun provinsi,” tandasnya.

Seperti dilansir dari beberapa media online, Pemerintah Kecamatan Panggarangan, bakal memanggil sejumlah pengusaha internet di Kecamatan Panggarangan.

Hal itu buntut dari maraknya kabel optik milik perusahaan internet yang semrawut dan mengganggu aktivitas warga.

“Sesuai arahan dari pimpinan kami akan memanggil para pengusaha wifi yang ada di Kecamatan Panggarangan agar segera merapihkan kabel-kabel wifi yang semrawut,” ujar Kasatpol PP Panggarangan, Usep, pada Senin malam (4/11/2024)

(Cup/Uday)

Serah Terima PSU, Bupati Serang Beri Penghargaan Pengembang Perumahan

By On Rabu, November 06, 2024


SERANG, KabarViral79.Com – Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah melakukan penandatanganan BAST serah terima Prasarana Sarana Umum (PSU) perumahan bersama para pengembang di Pendopo Bupati, Rabu, 6 November 2024.

Bupati Serang juga memberikan penghargaan kepada pengembang, DPD Real Estat Indonesia (REI) Banten, dan DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Banten. 

Bupati Tatu mengatakan, berdasarkan data yang disampaikan DPRKP, sebanyak 159 perumahan di Kabupaten Serang, di mana 46 di antaranya pengembang baru menyerahkan PSU kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang melalui DPRKP.

Rinciannya, 34 perumahan diserahkan ke dua belah pihak dari pengembang kepada Pemkab Serang. 

“Sedangkan 12 PSU perumahan diambil alih sepihak oleh Pemkab Serang,” ujarnya kepada wartawan usai Penandatanganan BAST Serah Terima PSU dan Penyerahan Piagam Penghargaan kepada Pengembang dan Asosiasi Perumahan di Kabupaten Serang Tahun 2024.

Kenapa diambil alih sepihak, kata Tatu, lantaran pengembang perumahan tersebut sudah tidak ada dan sudah lama ditinggalkan pengembang. Terlebih, kondisi jalan di perumahan rusak ditambah ada desakan warga untuk segera diambil alih oleh Pemkab.

“Karena setelah serah terima, tentunya Pemkab punya kewenangan untuk membangun jalannya yang sudah rusak,” katanya.

Menurut Tatu, serah terima PSU perumahan tersebut sangat penting karena di dalam perumahan itu ada hak-hak warga, baik infrastruktur jalan, fasilitas keagamaan, ruang terbuka hijau masyarakat, dan Tempat Pemakaman Umum (TPU).

“Tentunya kalau tidak di dalam perumahan itu sendiri, perumahan (pengembang) punya kewajiban memberikan sharing di tempat lain untuk (lokasi tempat) pemakaman (umum),” terangnya.

Tatu menegaskan, serah terima PSU perumahan dari pengembang kepada Pemkab sangat penting.

Ia menyebutkan, bahkan hari ini pun ada tiga perumahan melakukan serah terima, sedangkan satu di antaranya dilakukan secara sepihak yang ditandatangani oleh Camat Kramatwatu, Sri Rahayu Basuki Wati, dan Kepala Desa (Kades) setempat.  

“Tadi saya sampaikan ke REI dan Apersi Banten untuk terus memantau para pengembang. Jadi ketika sudah selesai untuk segera serah terima ke Pemkab. Sebab, kalau ditunda-tunda, akhirnya pengembangnya sudah pergi dari wilayah Kabupaten Serang menjadi sulit,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala DPRKP Kabupaten Serang, Okeu Oktaviana mengatakan, dengan adanya pengambilalihan secara sepihak lantaran adanya revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2022, terdapat klausul bahwa pemerintah daerah bisa mengambil alih PSU sepihak apabila memang perumahan sudah ditinggalkan oleh pengembangnya.

“Itulah dasarnya Pemkab mengambil alih sepihak 12 PSU perumahan. Untuk yang belum serah terima, kurang lebih sekitar empat perumahan lagi,” katanya. 

Terkait TPU perumahan, Okeu menargetkan tahun depan akan memfasilitasi kendala-kendala pihak pengembang berkaitan dengan pembebasan lahan ataupun administrasi lainnya.

Sebab, kata dia, banyak pengembang yang sudah membangun perumahannya ternyata belum bisa mendapatkan lokasi untuk TPU.

“Targetnya tahun depan kita memfasilitasi kendala-kendala berkaitan dengan tempat pemakaman perumahan,” ucapnya.

Turut hadir para Pengurus DPD REI dan Apersi Banten, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang Rudy Suhartanto, sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Serang, dan puluhan pengembang perumahan di Kabupaten Serang. (*/red)

Presiden Prabowo Tandatangani PP Tentang Penghapusan Piutang Macet UMKM

By On Rabu, November 06, 2024

Presiden Prabowo Subianto. 

Kebijakan tersebut mencakup penghapusan tagihan piutang macet kepada UMKM di tiga bidang, yaitu pertanian, perkebunan, dan peternakan; perikanan dan kelautan; serta UMKM lainnya seperti mode/busana, kuliner, industri kreatif, dll.

JAKARTA, KabarViral79.Com – Presiden Prabowo Subianto secara resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kebijakan tersebut mencakup penghapusan tagihan piutang macet kepada UMKM di tiga bidang yaitu pertanian, perkebunan, dan peternakan; perikanan dan kelautan; serta UMKM lainnya seperti mode/busana, kuliner, industri kreatif, dll.

Presiden Prabowo menjelaskan, kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh masukan dari berbagai pihak, khususnya kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia.

Menurutnya, selama ini pada pelaku UMKM menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan keberlanjutan usaha mereka.

“Setelah mendengar saran dan aspirasi banyak pihak, terutama dari kelompok-kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia, pada hari ini, Selasa, 5 November 2024, saya akan menandatangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2024, tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah,” ujar Prabowo dalam sambutannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 5 November 2024.

Prabowo menekankan, produsen di bidang pertanian, UMKM, dan nelayan merupakan penopang pangan bangsa yang sangat penting. Oleh karena itu, kebijakan ini diharapkan mampu memberikan dukungan bagi sektor-sektor yang berperan penting dalam ketahanan pangan dan perekonomian nasional.

“Dengan ini, pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan sebagai nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting. Mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara,” ungkapnya.

Terkait detail teknis dan persyaratan penghapusan piutang tersebut akan dikoordinasikan lebih lanjut oleh kementerian serta lembaga terkait.

Prabowo menegaskan, pemerintah berkomitmen untuk memastikan agar implementasi kebijakan ini berjalan efektif dan tepat sasaran.

Prabowo juga menyampaikan harapan agar kebijakan ini memberikan rasa tenang dan keyakinan bagi para pelaku UMKM, terutama petani dan nelayan. Hal tersebut penting agar mereka dapat bekerja dengan semangat dan kepercayaan bahwa negara mendukung dan menghargai peran mereka.

“Kita tentunya berdoa bahwa seluruh petani, nelayan, UMKM seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan, dengan semangat, dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara,” ucapnya.

Penandatanganan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 ini menandai langkah nyata pemerintah dalam mendukung keberlanjutan UMKM dan membuka peluang bagi sektor-sektor tersebut untuk semakin berdaya dan mandiri.


Sumber: BPMI Setpres

Usut Dugaan Kasus Suap Dana Hibah, KPK Panggil Mantan Ketua DPRD Jatim

By On Rabu, November 06, 2024


JAKARTA, KabarViral79.Com – Dalam upaya mengusut dugaan suap kasus pengurusan dana hibah di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil mantan Ketua DPRD Jatim, Kusnadi.

“Hari ini, Rabu, 06 November 2024, kami menjadwalkan pemeriksaan dugaan TPK terkait Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jatim TA 2021 - 2022,” kata Anggota Tim Jubir KPK, Budi Prasetyo dalam keterangan kepada wartawan, Rabu, 06 November 2024.

Budi mengatakan, pemeriksaan dijadwalkan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. KPK belum memerinci substansi pemeriksaan kepada Kusnadi.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih, atas nama KND Ketua DPRD Provinsi Jatim Periode 2019 - 2024,” ucapnya.

Tim penyidik KPK juga telah menggeledah rumah dari Kusnadi di Jatim. Sejumlah barang bukti ditemukan penyidik.

“Geledah di Jatim terkait dengan apa benar geledah itu dilakukan di rumah saudara yang disita, uang, mobil, dan lain-lain, betul,” kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu di gedung Merah Putih KPK saat ditanya kebenaran rumah yang digeledah merupakan milik mantan Ketua DPRD Jatim, Kusnadi, Kamis (3/10).

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 21 tersangka pengurusan dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jatim tahun 2019-2022. Penetapan tersangka itu merupakan pengembangan dari perkara yang telah menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak.

Para tersangka itu terdiri atas empat tersangka penerima dan 17 tersangka pemberi. KPK menyebutkan empat tersangka penerima merupakan penyelenggara negara, sedangkan dari 17 tersangka pemberi, 15 orang merupakan pihak swasta dan dua lainnya penyelenggara negara. (*/red)

Tertangkap Kamera, Pagawai Honorer Diskan Kabupaten Tangerang Diduga Kampanyekan Cabup Nomor Urut 01

By On Rabu, November 06, 2024


TANGERANG, KabarViral79.Com – Viral video yang memperlihatkan seorang pegawai honorer di Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang berinisial IL melakukan kampanye aktif dengan cara membagi-bagikan alat peraga kampanye Calon Bupati Nomor Urut 01, di TPI Cituis, Kecamatan Pakuhaji, Rabu, 06 November 2024. 

Dalam video yang berdurasi 22 detik itu, terlihat Calon Bupati Tangerang Nomor Urut 01, Mad Romli yang ditemani tenaga honorer Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang sedang membagi-bagikan alat peraga kampanye berupa kaos bergambar Mad Romli-Irvansyah kepada warga di wilayah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Cituis, Kecamatan Pakuhaji. 

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang, Jaenudin saat dikonfirmasi awak media membenarkan bahwa yang berada dalam video bersama Mad Romli adalah anak buahnya yang merupakan tenaga kontrak Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang, yang bertugas di TPI Cituis. 

“Pegawai kontrak. Tapi di Cituis,” kata Jaenudin kepada awak media, Rabu, 06 November 2024. 

Jaenudin mengaku dirinya sudah mendapatkan informasi terkait viralnya video kampanye Calon Bupati yang melibatkan anak buahnya. Dirinya juga mengatakan, akan memberikan tindakan tegas kepada anak buahnya tersebut. 

“Sudah dapat laporan di lapangan. Akan kami tindak tegas,” pungkasnya. 

Di tempat terpisah, Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran pada Bawaslu Kabupaten Tangerang, Ulumudin mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan informasi tersebut.

Dia juga menegaskan, pihaknya akan melakukan penelusuran dan menindaklanjuti temuan tersebut. 

“Akan kita tindaklanjuti  dan akan melakukan penelusuran,” pungkasnya. (tim/red)

Jelang Pilkada, KIP Bireuen Bekali Training untuk Petugas PPK dan PPS Kecamatan

By On Rabu, November 06, 2024

KIP Kabupaten Bireuen melaksanakan pembekalan Training of Trainer (ToT) fasilitator untuk ribuan PPK dan PPS di 17 Kecamatan dalam Kabupaten setempat, di Aula Wisma Bireuen Jaya. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen melaksanakan pembekalan Training of Trainer (ToT) fasilitator untuk ribuan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di 17 Kecamatan dalam Kabupaten Bireuen. 

Kegiatan itu berlangsung selama dua hari dan berakhir pada Rabu, 06 November 2024, di Aula Wisma Bireuen Jaya.

Pembekalan tersebut diikuti 1.912 peserta, dan dibagi empat sesi pertemuan dan dibuka langsung oleh Plh Ketua KIP Kabupaten Bireuen, Izzuddin.

Bimbingan Teknis tersebut dilakukan bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menjelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2024.

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KIP Bireuen, Izzuddin kepada wartawan menyebutkan, kegiatan ToT ini dilaksakan dua sesi pertemuan.

Untuk sesi pertama merupakan peserta dari Kecamatan Peulimbang 71 orang, Jeunieb 134, Jeumpa 131, Kota Juang 74, Kuala 65, total 475 peserta. Sesi dua Gandapura 125, Kuta Blang 128, Peudada 161, Pandrah 62, total 476 peserta.

“Sedangkan pada sesi kedua, hari ini, Rabu, 06 November 2024, meliputi Kecamatan Peusangan 212, Peusangan Siblah Krueng 68, Peusangan Selatan 68, Jangka 143, total 491 peserta, dan sesi tiga Kecamatan Simpang Mamplam 128, Juli 113, Makmur 86, Samalanga 143, total 470 peserta,. Sementara jumlah PPK 85 orang, dan PPS mencapai 1.827 orang,” rincinya.

Izzuddin berharap, seluruh peserta kiranya serius mengikuti kegiatan ini. Sebab kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari tahap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, sekaligus sebagai peningkatan kemampuan kapasitas PPK dan PPS di Bireuen. 

“Usai mengikuti ToT ini, petugas PPK dan PPS dari 17 Kecamatan ini nantinya dapat memberikan bimbingan kembali kepada KPPS di masing-masing Gampong setelah mereka dilantik,” harapnya. (Joniful Bahri)

Tim Ahli dari ITB Bakal Diturunkan Guna Mengecek Jalan yang Terbelah karena Longsor di Karang Tengah

By On Rabu, November 06, 2024


TANGERANG, KabarViral79.Com – Jalan penghubung Kabupaten Bogor dan Tangerang, tepatnya Desa Karang Tengah, Kecamatan Pagadegan, Kabupaten Tangerang, Banten, terputus akibat longsor pada Selasa sore, 05 November 2024.

Atas kejadian tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang akan menyiapkan tim teknis untuk terjun langsung ke lapangan meneliti penyebab terjadinya bencana tanah longsor itu.

Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Kabupaten Tangerang, Hendri Gunawan mengatakan, bencana longsor tersebut dikarenakan oleh faktor cuaca.

Namun, untuk lebih lanjut pihaknya akan memanggil tim ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB) guna memastikan lebih detail penyebab longsor tersebut.

“Iya, sejauh ini longsor diduga karena imbas dari faktor cuaca. Tapi nanti kita akan turunkan ahli dari ITB terkait penyebab longsor tersebut,” kata Hendri kepada wartawan, Rabu, 06 November 2024.

Terkait ada dua tandon milik pengembang yang beririsan dengan jalan, Hendri memastikan bahwa penyebabnya bukan itu.

“Namun kita akan panggil ahli dari ITB untuk memastikan longsor tersebut ya,” pungkasnya. (Reno)

Kunjungi Warga Taman Cikande, Cabup Maesyal Rasyid Sampaikan Program Unggulan

By On Rabu, November 06, 2024


TANGERANG, KabarViral79.Com – Calon Bupati (Cabup) Tangerang nomor urut 2, Maesyal Rasyid kunjungi warga Perumahan Taman Cikande RT 007 RW 02, Kecamatan Jayanti, Rabu, 06 November 2024.

Kedatangannya pun disambut dengan pengalungan bunga oleh tokoh masyarakat dan tarian tradisional.

Diketahui, kehadiran Maesyal Rasyid di tengah-tengah warga itu untuk bersilaturahmi dan menyampaikan visi dan misi serta program-program yang akan dijalankan nanti apabila terpilih sebagai Bupati Tangerang.

Dalam kesempatan itu, Maesyal Rasyid mengucapkan terima kasih atas penyambutan dari warga yang sangat luar biasa tersebut.

“Terima kasih Bapak Ibu atas penyambutannya. Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat selalu,” ucapnya.

Ia juga menyampaikan program unggulan yang akan dilakukan apabila terpilih nanti, yakni sekolah swasta gratis, kesehatan gratis dan menambah jumlah pondok pesantren.

“Kami (Maesyal - Intan) ingin masyarakat Kabupaten Tangerang sejahtera dan Kabupaten Tangerang semakin Gemilang, makanya ada program sekolah gratis, kesehatan gratis dan pesantren yang jumlahnya akan kami tambah,” ujarnya.

Maesyal Rasyid juga mengajak warga untuk menentukan pilihan, yaitu nomor 2. Karena, kata dia, Presiden Prabowo kemarin juga nomor 2 dan Calon Gubernur Andra Soni juga mendapatkan nomor 2.

“Intinya coblos nomor 2 yang gambarnya di tengah ya Bapak dan Ibu, bukan yang lain. Insya Allah kami akan amanah dan tujuan utama kami adalah masyarakat Kabupaten Tangerang sejahtera,” pungkasnya. (Reno)

PWI Banten : Tidak Ada Pembekuan dan PLT di PWI Lebak

By On Rabu, November 06, 2024

 


Lebak, KabarViral79.Com – Terkait adanya pemberitaan soal pembekuan dan adanya penunjukan Ketua PLT di PWI Kabupaten Lebak yang dilakukan oleh oknum yang mengaku Plt pengurus PWI Banten. Sekretaris PWI Provinsi Banten, Fahdi Khalid meminta agar semua pengurus dan anggota PWI Kabupaten Lebak untuk mengabaikannya, karena dirinya selaku Sekretaris PWI Provinsi Banten belum pernah mengeluarkan atau menandatangani surat pembekuan.

Untuk itu, lanjut Fahdi Khalid, PWI Kabupaten Lebak hendaknya tidak terganggu dengan hal-hal yang tidak penting dan tetap menjalankan aktivitas organisasi seperti biasa. Namun demikian, ia meminta agar PWI Kabupaten Lebak tidak terpancing oleh isu isu atau pemberitaan tidak jelas yang dihembuskan pihak luar yang dapat memancing situasi.

“Pembekuan PWI Lebak itu tidak benar dan tidak pernah terjadi, Karena Ketua PWI Provinsi Banten, Rian Nopandra dan saya selaku Sekertaris PWI Provinsi Banten tidak merasa atau tidak pernah menandatangani surat Pembekuan PWI Lebak yang di Ketuai RA Sudrajat,” tegas Fahdi Khalid.

Lebih lanjut Fahdi Khalid menegaskan, kepada seluruh jajaran pengurus dan anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Banten baik Kota maupun Kabupaten agar fatsun dan mematuhi hasil Kongres Luar Biasa (KLB) PWI Pusat yang diselenggarakan di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Minggu (18/08/2024) lalu.

“Hasil kongres luar biasa (KLB) menyatakan bahwa Zulmansyah Sekedang didaulat terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum PWI Pusat, jadi kita semua harus mematuhi hasil kongres itu,” kata Fahdi Khalid di Sekretariat PWI Lebak, Rabu (06/11/2024).

Sementara itu, Ketua PWI Kabupaten Lebak, RA Sudrajat mengatakan, selama ini pihaknya belum pernah menerima surat pembekuan kepengurusan PWI Lebak.

Terkait adanya isu pembekuan PWI Lebak yang di ditandatangani oleh Ketua PWI Banten, Junaedi dan Sekretaris, Deflion itu hal yang wajar, karena PWI Lebak tidak mengakui keberadaan kepengurusan PWI Banten yang di Ketuai Junaedi dan Sekretaris, Deflion.

“Tidak ada pembekuan di PWI Lebak. Kami tetap solid mengakui kepemimpinan Ketua PWI Banten, Rian Nopandra dan Sekretaris, Fahdi Khalid serta Dewan Kehormatan PWI Banten, Moh Hopid,” jelas RA. Sudrajat.

(US)

Gegara Promosi Judi Online di Medsos, Selebgram Hamil Tua di Trenggalek Ditangkap Polisi

By On Rabu, November 06, 2024

Polisi menunjukkan barang bukti ketika mengungkap kasus judi online di Mapolres Trenggalek, Jawa Timur (Jatim), Selasa, 05 November 2024. 

TRENGGALEK, KabarViral79.Com – Gegara mempromosikan situs judi online di media sosial (medsos), seorang selebgram perempuan di Trenggalek, Jawa Timur (Jatim), yang tengah hamil tua ditangkap Polisi, Selasa, 5 November 2024, 

Tidak hanya Selebgram, Polisi juga menangkap lima pelaku judi online lainnya dan ditetapkan tersangka.

Selebgram tersebut berinisial PW (21), warga Desa Salamwates, Kecamatan Dongko, Trenggalek.

Tersangka PW merupakan ibu rumah tangga dan beraktivitas sebagai selebgram. 

“Kami mengungkap kasus judi online, yang mana kami mengamankan sejumlah enam tersangka, satu di antaranya selebgram perempuan,” kata Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Zainul Abidin kepada wartawan, di Mapolres Trenggalek, Selasa, 05 November 2024.

Terbukti, pelaku PW melakukan promosi situs judi online Pososlot dan kemudian mendapatkan keuntungan berupa honor. 

Saat ditangkap dan diperiksa penyidik unit pidana khusus (Pidsus) Satreskrim Polres Trenggalek, pelaku PW tengah hamil tua. Dengan kondisi tersebut, tersangka PW tidak ditahan.

“Namun, satu tersangka, yakni PW saat ini dalam keadaan hamil dan sebentar lagi akan melahirkan. Dengan rasa kemanusiaan, tersangka PW tidak ditahan,” ujar Zainul.

Promosi yang dilakukan pelaku adalah mengunggah link situs judi online tersebut di media sosial Instagram dengan menggunakan akun pribadi pelaku @wullandr.03.

Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa sejumlah transaksi keuangan yang ada kaitannya dengan promosi link situs judi online tersebut masuk ke rekening tersangka PW.

Ia menjelaskan, tersangka PW sudah menjalankan promosi judi online tersebut selama enam bulan terakhir. Dalam kurun waktu 15 hari, pelaku PW mendapat keuntungan sebesar Rp 600 ribu.

“Jadi endorse yang dia terima setiap 15 hari sekali, dia mendapatkan Rp 600 ribu. Ini sudah berlangsung enam bulan yang lalu,” kata Zainul.

Penangkapan tersangka PW bermula ketika anggota Satreskrim Polres Trenggalek melakukan patroli cyber. Dari patroli tersebut diketahui tersangka PW mempromosikan judi online melalui akunnya. Kemudian, ia ditangkap.

“Sehingga, tanpa disadari karena ada kegiatan Astacita 100 hari ini, kami melakukan patroli cyber dan kami menemukan bahwa yang bersangkutan, tersangka atas nama PW, perempuan asal Kecamatan Dongko kami amankan,” ujarnya.

Selain itu, Polisi juga menangkap lima pelaku lain sebagai penombok judi online, yakni berinisial  WJ (38), SL (46), YE (29), PE (34), dan MR (41).

“Yang lima tersangka ini adalah mereka para pemain, ada yang sudah satu tahun mereka bermain judi online,” ujar Zainul.

Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (3) UURI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Pasal 303 ayat (1) KUHPidana.

“Para pelaku diancam hukuman penjara paling lama 10 tahun,” pungkasnya. (*/red)

Tak Periksa Mendag Setelah Tom Lembong, Kejagung Dinilai Tebang Pilih

By On Rabu, November 06, 2024

Kuasa hukum mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, Ari Yusuf Amir (tengah). 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Tim kuasa hukum mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) menilai bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) bersikap tebang pilih dalam menyidik dugaan korupsi izin impor gula.

Kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Ami mengatakan, dalam Surat Penetapan Tersangka yang diterbitkan oleh Kejagung, Tom ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi importasi gula di lingkungan Kementerian Perdagangan untuk periode 2015 hingga 2023. Padahal, Tom menjabat sebagai Mendag hanya sampai 2016.

“Betul (Kejagung dinilai tebang pilih), karena dalam surat resminya penyidikan itu disebutkan, 2015 sampai 2023. Pak Tom hanya sampai 2016,” kata Ari kepada wartawan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel), Selasa, 05 November 2024.

Menurut Ari, seharusnya penyidik Kejagung juga memeriksa Menteri Perdagangan yang menjabat setelah Tom Lembong.

“Ada korupsi enggak di sana? Setelah itu baru tetapkan sebagai tersangka. Ini (Mendag setelah Tom Lembong) belum diperiksa semua, sudah tetapkan sebagai tersangka,” ujarnya.

Tim kuasa hukum juga mempertanyakan langkah Kejagung yang tidak memeriksa Menteri-menteri pada periode selanjutnya setelah Tom Lembong dicopot dari jabatannya oleh Presiden Joko Widodo pada 2016.

“Kalau mereka tidak memeriksa Menteri-menteri di periode selanjutnya, itu pertanyaan. Kalau tadi disampaikan rekan saya, tebang pilih, ya itu tebang pilihnya di sana,” ujar Ari.

Sebelumnya, Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula pada Selasa, 29 Oktober 2024.

Penetapan ini berkaitan dengan kebijakan yang diambil Tom Lembong saat menjabat sebagai Mendag pada periode 2015-2016, di mana ia memberikan izin impor gula meskipun negara dalam kondisi surplus gula.

Atas perbuatannya, Tom Lembong terancam jeratan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Saat ini, Tom Lembong ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Sebagai respons terhadap penetapan tersangka tersebut, Tom Lembong melalui tim kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jaksel. (*/red)

Diduga Adanya Penyalahgunaan BOP Kesetaraan Kota Tangerang untuk Keuntungan Pribadi

By On Rabu, November 06, 2024

 


Tangerang, KabarViral79.Com - Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau lebih sering di singkat menjadi (PKBM) ialah suatu wadah berbagai kegiatan pembelajaran masyarakat yang di arahkan pada pemberdayaan potensi dalam berbagai bidang seperti, Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Rabu (6/11/2024).

Tujuan PKBM untuk memperluas kesempatan warga masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu untuk menempuh pendidikan secara ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah pusat melalui kementerian pendidikan menggelontorkan dana bantuan bagi para siswa yang menempuh pendidikan PKBM.

Namun, sangat amat disayangkan diduga adanya Penyalahgunaan Wewenang dan Jabatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran APBN Pusat melalui Dak Non Fisik Berupa BOP pada Tahun 2019 sampai Tahun 2023 diduga hanya untuk memperkaya diri sendiri.

Berdasarkan hasil Pantauan dan Investigasi serta kunjungan Zaenudin Selaku Ketua Tim Investigasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat Perkumpulan Basar Solidaritas Rakyat (LSM PBSR) ke beberapa Penyelenggara Pendidikan Lembaga PKBM yang ada di Kota Tangerang, disimpulkan adanya beberapa kejanggalan dan dugaan KKN.

“Dari hasil investigasi kami di lapangan hampir semua PKBM di Kota Tangerang, diduga mereka menginput jumlah siswa tidak sesuai dengan apa yang ada di Dapodik dikarenakan saat kami lakukan investigasi tidak ditemukan kegiatan belajar mengajar namun alasan mereka di PKBM belajarnya di tempat yang lain ataupun kelompok belajar,” Ucap Zaenudin kepada awak media.

Perlu diketahui, bahwa persyaratan untuk mendirikan sebuah PKBM itu harus ada luas tanah IMB dan bangunan. Sementara itu, beberapa PKBM di Kota Tangerang diduga hanya menumpang bahkan ada yang menumpang di tanah milik pemerintah.

Menurut keterangan salah seorang warga sekitar dirinya mengatakan bahwa PKBM tersebut menumpang di tanah milik negara yaitu di tanah milik PU.

“Untuk kegiatan belajar mulai Minggu sama Senin itu ada untuk pertemuan pembelajaran cuma nggak banyak pak dan ruangannya cuma hanya ada dua,” ungkapnya.

(Red)

Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Banten Menurun di Agustus 2024

By On Rabu, November 06, 2024


SERANG, KabarViral79.Com – Berdasarkan berita resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, Nomor 55/11/36Th.XVIII, 5 November 2024, tingkat pengangguran terbuka Provinsi Banten periode Agustus 2024 sebesar 6,68 persen atau turun 0,84 persen dibanding periode Agustus 2023.

Tren penurunan tingkat pengangguran terbuka Provinsi Banten terus berlanjut usia pandemi Covid-19.

Dalam rilis yang disampaikan Kepala BPS Provinsi Banten, Faizal Anwar dijelaskan, penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir.

Untuk melihat struktur penduduk bekerja, maka perlu diperhatikan karakteristiknya. Karakteristik penduduk bekerja akan disajikan berdasarkan lapangan usaha, status pekerjaan, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dan jumlah jam kerja selama seminggu terakhir.

Penduduk usia kerja pada Agustus 2024 sebanyak 9,39 juta orang, naik sebanyak 131,91 ribu orang dibandingkan Agustus 2023. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, yaitu 6,21 juta orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebanyak 3,18 juta orang. 

Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2024 terdiri dari 5,80 juta orang penduduk bekerja dan 414,75 ribu orang pengangguran.

Apabila dibandingkan Agustus 2023, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 247,59 ribu orang, penduduk bekerja bertambah sebanyak 281,27 ribu orang, sementara pengangguran berkurang sebanyak 33,68 ribu orang. 

Tren Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat sejak Agustus 2019 sampai dengan Agustus 2024. TPAK pada Agustus 2024 sebesar 66,17 persen, naik 1,73 persen poin dibanding Agustus 2023.

TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah.

Berdasarkan jenis kelamin, pada Agustus 2024, TPAK laki-laki sebesar 82,95 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 48,90 persen.

Dibandingkan Agustus 2023, TPAK laki-laki dan perempuan mengalami kenaikan, masing-masing sebesar 0,78 persen poin dan 2,73 persen poin.

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan usaha dapat menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja.

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2024, tiga lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Industri Pengolahan sebesar 21,53 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 20,86 persen; serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,32 persen. 

Dibandingkan Agustus 2023, hampir seluruh lapangan usaha mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja.

Tiga lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (109,59 ribu orang); Industri Pengolahan (89,71 ribu orang); dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (23,00 ribu orang).

Pada Agustus 2024, sebanyak 3,12 juta orang (53,79 persen) bekerja pada kegiatan formal, naik sebesar 0,10 persen poin dibanding Agustus 2023. Persentase setengah pengangguran pada Agustus 2024 naik sebesar 1,67 persen poin, sementara pekerja paruh waktu turun sebesar 1,20 persen poin dibanding Agustus 2023.

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Agustus 2024, sebagian besar penduduk bekerja didominasi oleh tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA), yaitu sebesar 49,94 persen.

Sementara itu, penduduk bekerja tamatan Diploma I/II/III dan Diploma IV, S1, S2, S3 sebesar 12,89 persen.

Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama dengan Agustus 2022 dan Agustus 2023.

Dibandingkan dengan Agustus 2023, penduduk bekerja berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) mengalami peningkatan persentase, masing-masing sebesar 1,24 persen poin dan 0,72 persen poin.

Sementara itu, penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan lainnya mengalami penurunan persentase dengan penurunan terbesar pada jenjang pendidikan Diploma IV, S1, S2, S3, yaitu sebesar 1,00 persen poin. 

Sebagian besar penduduk bekerja sebagai pekerja penuh (jam kerja minimal 35 jam per minggu) dengan persentase sebesar 77,83 persen pada Agustus 2024.

Sementara itu, 22,17 persen sisanya merupakan pekerja tidak penuh (jam kerja kurang dari 35 jam per minggu).

Dibandingkan Agustus 2023, pekerja tidak penuh mengalami peningkatan sebesar 0,47 persen poin.

Pekerja tidak penuh dikelompokkan dalam dua kategori yaitu setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu.

Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan; mempersiapkan usaha baru; sudah diterima bekerja/sudah siap berusaha tetapi belum mulai bekerja/berusaha; atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja.

TPT hasil Sakernas Agustus 2024 sebesar 6,68 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 6–7 orang penganggur.

Selama enam tahun terakhir, terjadi kenaikan TPT saat awal pandemi Covid-19 (Agustus 2020), kemudian TPT menunjukkan tren menurun hingga Agustus 2024.

Pada Agustus 2024, TPT mengalami penurunan sebesar 0,84 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2023.

Selama tiga tahun terakhir, distribusi pengangguran menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan didominasi oleh tamatan SMA.

Pada Agustus 2024, persentase pengangguran tamatan SMA sebesar 35,12 persen. Sementara itu, pengangguran tamatan Diploma I/II/III dan Diploma IV, S1, S2, S3 masing-masing sebesar 8,47 persen dan 0,93 persen. (*/red)

Polisi Sebut Tersangka Pembuka Blokir Judi Online Terima Setoran Tiap Dua Minggu

By On Rabu, November 06, 2024

Kantor Satelit pegawai Komdigi. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Terkait kasus judi online (judol) yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Polisi menyebut para pemilik website wajib menyetorkan uang setiap dua minggu sekali kepada mafia akses judol

Demikian dikatakan Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra kepada wartawan, Selasa, 05 November 2024.

“Uang tersebut sudah disetor setiap dua minggu sekali akan dikeluarkan dari list tersebut,” kata Wira.

Namun Wira tidak memerinci berapa jumlah uang yang harus dibayarkan tersebut. Namun dia menegaskan, uang tersebut disetorkan agar website judol milik mereka tidak diblokir. Website yang tidak menyetorkan uang akan langsung diblokir oleh Komdigi.

“Setelah list website yang sudah dibersihkan, maka AK (salah satu tersangka utama) akan mengirim daftar web ataupun list web judi online tersebut kepada tersangka R untuk dilakukan pemblokiran,” ujarnya.

Saat ini, kata Wira, sudah ada 15 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk 11 pegawai Komdigi. Jumlah tersebut meralat pernyataan sebelumnya yang menyebut jumlah tersangka sebanyak 16 orang.

Dari daftar tersangka tersebut termasuk tiga tersangka utama AK, AJ, dan A, yang mengendalikan 'Kantor Satelit' di Kawasan Galaxy, Kota Bekasi.

Tersangka 'Bina' 1.000 Situs Judol

Tersangka mengaku mendapat Rp 8,5 juta dari setiap situs judi online yang 'dibina'. Mereka sudah 'membina' seribu situs judi online.

“Setiap web itu kurang lebih Rp 8,5 juta,” kata tersangka kepada Polisi saat penggeledahan di Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat, 01 November 2024.

Pegawai Komdigi yang menjadi tersangka ini seharusnya bertugas melakukan pemblokiran terhadap situs-situs judi online. Namun si pegawai justru menyalahgunakan kewenangannya.

Oknum pegawai Komdigi tersebut tak memblokir situs-situs judi online yang ditemukan. Dia justru melakukan 'pembinaan' terhadap situs tersebut sehingga tak terblokir.

“Mereka melakukan penyalahgunaan, juga melakukan, kalau dia sudah kenal sama mereka, mereka tidak blokir dari data mereka,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Jumat, 01 November 2024.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid menegaskan, pihaknya akan bersih-bersih internal setelah salah satu pegawai di Kementeriannya diamankan terkait kasus judi online (judol).

Meutya juga sudah membuat pakta integritas agar semua jajaran di Kementerian Komdigi melawan judi online.

“Kita intinya ini juga bagus buat bersih-bersih dan kita sudah tegaskan kepada jajaran internal untuk mendukung dan kita keluarkan. Sekali lagi bersih-bersih untuk mematuhi pakta integritas yang sebelumnya sudah kita buat sebelumnya dengan jajaran Kementerian Komdigi untuk sama-sama melawan judol,” kata Meutya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 01 November 2024.

“Jadi mohon doanya, teman-teman, mudah-mudahan ini juga jadi upaya baik untuk bersih-bersih. Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo untuk kita memberantas judi online itu ya,” lanjut Meutya.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Angga Raka Prabowo menambahkan, pihaknya mendukung penuh proses hukum pemberantasan judol.

Angga menyebut, Presiden Prabowo telah memerintahkan pemberantasan judi online demi melindungi rakyat.

“Sesuai perintah Presiden Prabowo, kami mendukung semua proses hukum pemberantasan judi online demi melindungi rakyat,” ujar Angga.

Angga juga memperkuat pernyataan Menkomdigi Meutya Hafid yang meminta jajarannya kooperatif dalam upaya pemberantasan judol.

Dia menegaskan, tak ada toleransi untuk abdi negara nakal yang bermain-main dengan judol.

“Sesuai arahan Menteri, kami meminta semua jajaran di kementerian kami kooperatif kepada penegak hukum terkait pengembangan kasus yang ada sekarang,” ujarnya. (*/red)

Bantuan Sapi dari Kementan Diduga Disalahgunakan Kelompok Tani

By On Rabu, November 06, 2024

 


Pandeglang, KabarViral79.Com - Bantuan Sapi dari Kementerian Pertanian (Kementan) yang diberikan kepada kelompok tani sinar saninten kampung Saninten Desa Kaduhejo kini Tersisa 16 Ekor dari jumlah 20 Ekor, Rabu (6/11/24).

Berdasarkan pantauan Awak Media dilokasi Kandang kelompok nampak hanya ada sisa 16 ekor sapi, beralamat di Kampung Saninten desa Kaduhejo, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang.

Bantuan sapi dari sejumlah 20 ekor kini tersisa 16 ekor, Sapi tersebut merupakan bantuan dari Kementan lewat aspirasi Dewan pusat Tahun 2023, yang diterima oleh kelompok “Tani Sinar Saninten”.

Informasi dilapangan yang dihimpun, sapi tersebut oleh ketua kelompok sebagian dijual dan sebagian lagi di pake bayar hutang bersama mantan kades yang sekarang sudah duduk di DPRD Kabupaten Pandeglang.

Ketua kelompok “Yadi” saat ditemui “Awak Media” di kediamannya yang tidak jauh dengan kandang sapi kelompok saat dimintai penjelasannya mengatakan, “Benar Sapi tersebut bantuan dari kementerian Tahun 2023 yang diterima sebanyak 20 ekor. Adapun sekarang tinggal 16 ekor karena Sakit dan mati mengenai informasi dijual dan dipakai bayar utang oleh oknum DPRD Yadi mengatakan itu tidak benar.

Menyikapi permasalahan ini T. Aziz mengatakan pihaknya akan menyelusuri kebenaran dari informasi tersebut, serta akan melaporkannya ke Instansi dan pihak terkait, adapun dalih yang sudah dinyatakan oleh ketua kelompok semuanya akan ketahuan setelah pihak terkait melakukan penyelidikan dan atau penyidikan,” Katanya.

(Red)

Puluhan Emak-emak di Kabupaten Serang dapat Pelatihan Tata Boga

By On Rabu, November 06, 2024


SERANG, KabarViral79.Com – Sebanyak 90 Emak-emak di Kabupaten Serang mendapatkan pelatihan Tata Boga yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Kabupaten Serang. Pelatihan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca pada DPKD Kabupaten Serang, Andi Suriati mengatakan, pelatihan merupakan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). 

“Jadi maksudnya gimana caranya memanfaatkan perpustakaan dari hasil membaca itu, bagaimana kita bisa mempraktikkan dan dari hasil praktik itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya melalui keterangan tertulisnya, Selasa, 05 November 2024.

Dijelaskan Andi, Program TPBIS merupakan salah satu program yang saat ini diprioritaskan di Perpustakaan Nasional (Perpusnas). Jadi saat ini pun DPKD dituntut bukan lagi perpustakaan itu hanya sebagai tempat membaca dan sebagai tempat gudang buku. 

“Tapi, bagaimana caranya perpustakaan itu bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya kita mengadakan pelatihan-pelatihan seperti tata boga,” katanya. 

Sehingga diharapkan, sambung Andi, masyarakat nanti dari hal-hal kecil tapi bisa bermanfaat buat mereka meskipun yang dilakukan DPKD hanya praktik bagaimana cara pembuatan yogurt. Akan tetapi, dari pembuatan yogurt mereka nanti bisa mengembangkan dengan membuat salad, es jelly, dan lainnya.

“Itu kan bisa menjadi salah satu penghasilan kalau ditekuni sama mereka, walaupun hal kecil, tapi kalau lama-lama itu dan benar-benar diniatkan, itu bisa bermanfaat buat mereka,” terangnya.

Adapun untuk pelaksanaannya, kata Andi, di Desa Singarajan, Kecamatan Pontang dilaksanakan pada 22 Oktober, dilanjutkan Desa Panenjoan, Kecamatan Carenang, dan di Desa Pelawad, Kecamatan Ciruas pada 29 Oktober 2024.

“Untuk pesertanya setiap desa 30 orang atau ibu-ibu, mereka dilatih membuat tata boga. Kalau tahun kemarin di Kecamatan Cikande itu pelatihannya pembuatan abon,” ucapnya.

Andi memastikan program TPBIS akan dilakukan setiap tahunnya. Sekaligus melakukan monitoring apakah yang sebelumnya mengikuti pelatihan dilanjutkan membuka usaha.

“Jadi tujuan intinya untuk memberikan keahlian Ibu-ibu dengan diberikan ilmu oleh narasumber yang kita undang,” ujar Andi. (*/red)

Menkomdigi Meutya Nonaktifkan 11 Pegawai yang Terlibat Kasus Judi Online

By On Rabu, November 06, 2024

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengumumkan kebijakan tegas terhadap 11 pegawai yang telah ditahan oleh pihak Kepolisian terkait dugaan pelanggaran hukum, pada Senin, 04 November 2024.

“Keputusan penonaktifan ini merupakan langkah awal dari komitmen Kemkomdigi dalam menjaga integritas dan kredibilitas institusi di tengah tantangan peningkatan kejahatan digital,” ujar Menkomdigi Meutya Hafid.

Sebanyak 11 pegawai Kemkomdigi dinonaktifkan setelah pihak kepolisian melakukan penahanan atas dugaan pelanggaran kasus judi online.

Nama-nama lainnya yang mungkin terlibat saat ini masih dalam proses verifikasi dan menunggu koordinasi lanjutan antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) Kemkomdigi dengan Kepolisian Republik Indonesia. Verifikasi ini akan memastikan kejelasan identitas bagi pegawai yang diamankan.

Dalam kurun waktu maksimal tujuh hari sejak Polri menerbitkan surat penahanan, Kemkomdigi akan memberlakukan pemberhentian sementara terhadap pegawai yang terlibat.

Menurutnya, langkah ini diambil agar fungsi pengawasan Kemkomdigi tetap berjalan efektif tanpa mengesampingkan asas praduga tak bersalah. Jika proses hukum mencapai status inkracht (putusan tetap), maka pegawai yang terbukti bersalah akan diberhentikan secara tidak hormat.

Menkomdigi mengingatkan kembali pentingnya komitmen seluruh pegawai terhadap pakta integritas yang telah disepakati, khususnya dalam memberantas praktik-praktik ilegal, termasuk aktivitas perjudian online yang makin meresahkan.

Kemkomdigi akan terus memantau perkembangan kasus ini dan mengambil langkah-langkah lebih lanjut jika ditemukan keterlibatan pegawai lain dalam aktivitas ilegal.

“Perkembangan penanganan kasus ini akan disampaikan kepada pers dan masyarakat sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kami,” tutupnya. (*/red)

Usai Istrinya Jadi Tersangka Suap Hakim, Edward Tannur Datangi Kejati Jatim

By On Rabu, November 06, 2024

Edward Tannur saat mendatangi gedung Kejati Jatim. 

SURABAYA, KabarViral79.Com – Usai istrinya Meirizka Widjaja ditetapkan tersangka dan ditahan penyidik Kejagung di Rumah Tahanan (Rutan) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim), Edward Tannur, ayah Ronald Tannur mendatangi gedung Kejati Jatim.

Edward Tannur terlihat mendatangi gedung Kejati Jatim di Jalan Ahmad Yani, Selasa, 05 November 2024, pukul 10.20 WIB. Ia didampingi dua pria dan tak menyampaikan sepatah katapun kepada awak media.

Ia datang dengan santai, sesekali memasukkan dua tangannya ke saku celana dan mengenakan masker. Edward lalu bergegas naik lift dan meninggalkan awak media.

Belum diketahui apa tujuan kedatangan Edwar ke Kejati Jatim. Namun kedatangannya ini bersamaan dengan penyidik Kejagung yang tengah memeriksa anaknya, Ronald di Rutan Kelas 1 Surabaya di Medaeng, Sidoarjo.

Kepala Kejati Jatim, Mia Amiati mengatakan, kedatangan Edward Tannur dalam rangka untuk pemeriksaan kasus penyuapan yang dilakukan istrinya.

Mia meenyebut, Edwar tak terlibat dalam kasus suap hakim yang menyeret istrinya dan statusnya sebagai saksi.

“Sementara bapaknya (Edward Tannur) ini tidak ikut terlibat, yang saya baca dalam pemeriksaannya bilang 'serahkan saja pada majelis, serahkan saja pada pengacara',” kata Mia, Selasa, 05 November 2024.

“Jadi dia tidak ingin terlibat, entah karena kesibukannya atau apa, jadi tidak terlibat langsung, tidak menyiapkan uang atau apa,” imbuhnya.

Sebelumnya, penyidik Kejagung telah memeriksa Meirizka Widjaja, ibunda Ronald Tannur terkait kasus dugaan suap atas vonis bebas dalam kasus pembunuhan Dini Sera. Ibu Ronald Tannur kini ditetapkan sebagai tersangka.

Hal tersebut disampaikan Dirdik Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar dalam jumpa pers di Kejagung RI, pada Senin, 04 November 2024. Penyidik menemukan dua alat bukti yang sah untuk menentukan ibu Ronald Tannur sebagai tersangka.

“Setelah diperiksa sebagai saksi terhadap MW (Meirizka Widjaja) penyidik telah menemukan bukti yang cukup adanya tindak pidana korupsi suap dan atau gratifikasi yang dilakukan oleh MB sehingga penyidik meningkatkan status MW ibu terpidana Ronald dari saksi menjadi tersangka,” kata Abdul Qohar. (*/red)