-->

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Dihadiri Bawaslu, Bupati Tatu Ajak Masyarakat Sukseskan PSU Pilkada Kabupaten Serang

By On Rabu, Maret 19, 2025


SERANG, KabarViral79.Com – Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah mengajak masyarakat untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) guna menyukseskan Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Serang, yang akan diselenggarakan pada 19 April 2025.

PSU tersebut dilaksanakan berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 24 Februari 2025, karena adanya pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada sebelumnya.

Ajakan tersebut disampaikan Tatu saat Safari Ramadan 1446 Hijriah tingkat Kabupaten Serang, di Masjid At Taqwa, Desa Suralaba, Kecamatan Gunung Sari, pada Senin, 17 Maret 2025.

Turut hadir Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melalui Ketua Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Gunung Sari, Ahmad Rifai Ismaya, beserta anggota lainnya.

“Pada tanggal 19 April nanti, kita akan melaksanakan kembali Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang, yaitu PSU, karena ditetapkan oleh MK bahwa Kabupaten Serang harus melaksanakan pemungutan suara ulang. Hal ini disebabkan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada sebelumnya,” ujarnya.

Tatu berharap, pelaksanaan PSU kali ini dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya pelanggaran dari pihak mana pun.

Ia menekankan, bahwa ini adalah kali pertama Pilkada Kabupaten Serang harus diulang di semua TPS.

“Ini terjadi karena adanya kesalahan yang dilakukan. Jangan sampai ada kesalahan lagi. Saya mengajak seluruh masyarakat untuk hadir ke TPS. Jangan bersikap acuh tak acuh, karena ini adalah pemilihan Kepala Daerah, pemilihan pemimpin yang akan melanjutkan pembangunan di Kabupaten Serang. Jadi, mari kita semua hadir ke TPS,” tegasnya.

Menurut Tatu, proses pemilihan memang singkat, tidak lebih dari lima menit, namun pemimpin yang dipilih akan menentukan arah pembangunan selama lima tahun ke depan.

Ia mengakui masih banyaknya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama di bidang ekonomi.

“Pembangunan jalan sudah selesai sepanjang 601 kilometer, sudah dibeton. Saya titip kepada Bapak dan Ibu sekalian, pikirkanlah dengan baik-baik. Saya yakin masyarakat Kabupaten Serang sudah cerdas. Pikirkanlah dengan matang pemimpin yang akan dipilih, yang mampu membangun Kabupaten Serang,” pungkasnya.

“Jangan memilih karena suka atau tidak suka, tetapi pikirkanlah dengan baik. Karena lima tahun ke depan, Kabupaten Serang akan dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati Serang yang kita pilih,” tambah Tatu.

Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Serang melalui Ketua Panwascam Gunung Sari, Ahmad Rifai Ismaya menanggapi ajakan Bupati Serang.

Ia mengatakan, ajakan tersebut bertujuan agar masyarakat Kabupaten Serang memilih dengan baik, dan menghindari pelanggaran yang terjadi pada Pilkada sebelumnya.

“PSU ini terjadi karena adanya pelanggaran, baik dari masyarakat maupun dari pelaku pelanggaran itu sendiri. Jangan sampai hal ini terulang lagi pada PSU kali ini. Itulah ajakan Bupati saat safari Ramadan di Desa Sukalapa, Kecamatan Gunung Sari,” ujarnya. 

Ahmad Rifai Ismaya menegaskan, tidak ada ajakan untuk memilih pasangan calon tertentu.

“Tidak ada ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon. Ajakannya hanya untuk memilih, siapa pun pilihannya, dan mengajak masyarakat untuk berbondong-bondong datang ke TPS pada tanggal 19 April. Itu yang saya tangkap dari sambutan Bupati,” tandasnya. (*/red)

Tiga Pelaku Penculikan Warga Peudada Bireuen Berhasil Diringkus

By On Rabu, Maret 19, 2025

Tiga dari empat pelaku penculikan warga Peudada, Bireuen, saat diamankan di Mapolres setempat. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Tim Opsnal Satreskrim Polres Bireuen berhasil mengungkap kasus penculikan seorang warga Blang Kubu, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, Senin malam, 17 Maret 2025.

Kasus penculikan tersebut terungkap setelah keluarga korban melaporkan kejadian  penculikan dan sempat melihat saat pelaku membawa paksa korban dengan satu unit mobil.

Kasat Reskrim Polres Bireuen, Iptu Jeffryandi, S.T.r.K., S.I.K., didampingi Kanit Pidum Aipda Asra Dinata, S.H kepada wartawan, Selasa 18 Maret 2025 menjelaskan, usai mendapatkan laporan dari keluarga korban, pihaknya langsung  turun ke lokasi kejadian dan melakukan olah TKP dan mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi.

“Berkat kerja keras tim di lapangan, Alhamdulillah pelaku berhasil diamankan, dan korban dalam keadaan selamat. Korban dibawa oleh pelaku ke sebuah areal kebun sawit di kawasan Desa Paku, Kecamatan Simpang Mamplam, Bireuen,” ungkap Iptu Jeffryandi.

Menurut Iptu Jeffryandi, korban bernama Anwar (60), pedagang dan merupakan warga Gampong Blang Kubu, Peudada, dan pada saat kejadian, Anwar sedang berada di sebuah warung keripik, di lintasan Jalan Medan - Banda Aceh. 

Tiga dari empat pelaku penculikan warga Peudada, Bireuen, saat diamankan di Mapolres setempat. 

Berdasarkan keterangan korban, saat itu secara tiba-tiba dirinya dihampiri empat orang pelaku dan memaksa korban masuk ke dalam mobil. 

Lalu Anwar sempat melawan pelaku, namun pelaku berhasil menggiring dirinya agar naik ke mobil minibus jenis Xenia ke arah Banda Aceh.

“Kronologis kejadiannya ini sesuai dengan keterangan dari saksi di lokasi kejadian,” kata Jeffryandi.

Setelah dikembangkan lebih lanjut, Tim Opsnal Polres Bireuen berhasil menangkap dua pelaku berinisial MR (41) dan SB (30), di Desa Paku Kecamatan Simpang Mamplam, Bireuen, pada Selasa pagi, 18 Maret 2025.

“Dari keterangan kedua pelaku ini, tim kembali melakukan pengejaran terhadap pelaku lainnya berinisial MS (33), dan MS ini diamankan di kediamannya di Desa Cot Lagasawa, Kecamatan Kuala, Bireuen,” sebutnya.

Setelah diamankan ketiganya, mereka mengaku menculik Anwar atas suruhan I (40), warga Desa Blang Kubu, Kecamatan Peudada. Sementara I sendiri kini masih DPO.

“Berdasarkan pemeriksaan sementara, penculikan ini berlatar belakang masalah utang piutang antara pelaku dan korban Anwar. Namun kami akan tetap mendalami apakah ada unsur lainnya dalam kasus penculikan tersebut,” terang Jeffryandi. 

Keempat pelaku itu bakal dijerat Pasal 328 KUHPidana, dengan ancaman hukumaan pidana penjara paling lama 12 tahun. (Joniful Bahri)

Ketum LSM GNR Edy Kurniawan Dukung APH Segera Menangkap Pelaku Pembacokan Security SMK 9

By On Rabu, Maret 19, 2025


TANGERANG, KabarViral79.Com – Terkait Insiden adanya pembacokan oleh oknum anggota LSM Gerhana Indonesia yang dilakukan kepada Security SMK 9 Argo Solear pada Selasa, 18 Maret 2025, Ketua Umum (Ketum) LSM GNR mendukung penuh Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera menangkap pelakunya.

“Kami mendukung APH, dalam hal ini pihak Polresta Tangerang, untuk segera menagkap pelaku pembacokan Security SMKN 9 Argo Subur Solear. Karena mereka harus segera mempertanggungjawabkan perbuatanya,” ucap Edy Kurniawan.

“Mari kita dukung Kepolisian untuk segera menangkap pelakunya, agar kasus ini bisa selesai dengan baik,” pungkasnya. (*/red)

HRD Kritisi Kebijakan Bupati Terkait Belum Cairnya Dana DD di Bireuen

By On Rabu, Maret 19, 2025

Anggota DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan M. Daud (HRD). 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Akibat terbentuknya dan belum keluarnya Peraturan Bupati (Perbub) terkait Penggunaan Dana Desa (DD) oleh Bupati Bireuen, ratusan Keuchik di 17 Kecamatan di Kabupaten setempat kelabakan. 

Belum cairnya dana DD tersebut membuat pemerintahan desa mengalami hambatan, termasuk menyangkut pembayaran gaji perangkat desa, serta penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat.  

Menanggapi kondisi tersebut, Anggota DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan M. Daud (HRD) menyatakan kekecewaannya terhadap kepemimpinan Bupati Bireuen. 

Menurutnya, Bupati sejatinya dapat mengambil kebijakan yang cepat dan tepat demi kepentingan masyarakat banyak.

“Kami dari PKB siap membantu pemerintahan yang baru. Bupati bukan hanya pemimpin perusahaan, tetapi pemimpin bagi seluruh rakyat Bireuen, dari Samalanga hingga Gandapura. Seharusnya ada kebijakan yang jelas terkait Perbub, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri,” ujar HRD, Senin, malam, 17 Maret 2025.

Ke depan, HRD akan berusaha mengusulkan, dana desa langsung ditransfer ke rekening desa tanpa harus melalui pemerintah daerah. Dengan demikian, pencairan dana tidak lagi bergantung pada Perbub yang kerap menjadi hambatan dan masalah di pemerintahan desa. 

Di samping itu, HRD juga ikut menyoroti kebijakan yang mewajibkan setiap desa membangun rumah layak huni menggunakan dana desa.

Dirinya khawatir kebijakan tersebut dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan konflik di tengah masyarakat, apabila mekanismenya tidak diatur dengan adil.

Di bagian lain, HRD mendorong pemerintah daerah agar melobi pemerintah pusat, terutama di bidang perumahan, sehingga bisa diberikan langsung tanpa membebani anggaran desa.

“Kami berharap, Perbub tersebut segera ditangani, sehingga pencairan dana desa dapat dilakukan secepatnya, apalagi beberapa hari ke depan merupakan hari yang paling sakral bagi masyarakat, terutama penyaluran dana BLT,” imbuhnya. (Joniful Bahri)

Bupati Maesyal Kunjungi RSUD Pakuhaji, Tinjau Pelayanan dan Interaksi dengan Pasien

By On Rabu, Maret 19, 2025


TANGERANG, KabarViral79.Com – Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pakuhaji.

Dalam kunjungannya itu, Bupati Maesyal yang didampingi seluruh jajaran manajemen RSUD Pakuhaji meninjau langsung fasilitas dan pelayanan kesehatan serta berinteraksi dengan masyarakat dan pasien, Selasa, 18 Maret 2025.

Bupati Maesyal menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Tangerang untuk terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan, khususnya di wilayah Pantai Utara (Pantura) Kabupaten Tangerang.

Kunjungan itu menjadi salah satu langkah nyata Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang dalam memastikan pelayanan kesehatan di daerah semakin berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat.

“Kami ke depan akan memfasilitasi RSUD Pakuhaji agar semakin baik dan mampu meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya di wilayah utara Kabupaten Tangerang,” ujar Bupati Maeysal.

Menurutnya, pelayanan di RSUD Pakuhaji terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik dari segi fasilitas maupun sarana penunjang lainnya. Meski masih terdapat beberapa kekurangan, pihaknya memastikan akan terus berupaya melengkapi kebutuhan rumah sakit, termasuk menambah alat medis dan sarana prasarana lain yang diperlukan.

“Saat ini, RSUD Pakuhaji sudah cukup baik, namun kami akan terus membenahi dan menambah fasilitas kesehatan agar pelayanan semakin optimal. Kami juga mempertimbangkan penambahan gedung atau bangunan baru sebagai penunjang,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur RSUD Pakuhaji, dr. Umie Kulsum mengapresiasi perhatian dan respons cepat Bupati Tangerang terhadap kebutuhan rumah sakit.

Dia juga mengatakan, pihaknya telah melaporkan beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan, termasuk sarana dan prasarana.

“Alhamdulillah, Bupati Tangerang sangat responsif terhadap kebutuhan rumah sakit. Kami berharap ke depan pelayanan di RSUD Pakuhaji semakin baik, sehingga dapat memberikan layanan kesehatan yang maksimal bagi masyarakat Kabupaten Tangerang,” ujar dr. Umie. 

Ia juga menegaskan komitmen RSUD Pakuhaji untuk terus berbenah demi menjadi rumah sakit yang unggul dan sejajar dengan fasilitas kesehatan terbaik lainnya. Pembenahan itu mencakup sarana dan prasarana penunjang serta peningkatan sumber daya manusia

“Kami siap meningkatkan kualitas layanan agar sejajar dengan rumah sakit lainnya. Dengan dukungan dari Bupati dan Pemkab Tangerang, kami optimistis hal ini bisa terwujud,” pungkasnya.

Saat berdialog dengan masyarakat dan pasien di RSUD Pakuhaji, Bupati Maesyal banyak sekali mendapatkan masukan saran dan kesan terhadap pelayanan di RSUD Pakuhaji.

Mereka merasa senang bisa bertemu langsung dengan Bupati yang baru saja dilantik. Mereka pun mendoakan agar Bupati dan Wakil Bupati Tangerang senantiasa diberikan kesehatan serta kesuksesan dalam menjalankan amanah untuk kesejahteraan masyarakat.

“Semoga Bupati dan Ibu Wakil Bupati Tangerang senantiasa diberikan kesehatan serta kesuksesan dalam menjalankan amanah untuk kesejahteraan masyarakat,” ucap salah satu pasien. (Reno)

Oknum TNI AL Pelaku Utama Pembunuhan Agen Mobil di Aceh Utara

By On Rabu, Maret 19, 2025

Tim medis dan Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL) Lhokseumawe saat mengevakuasi jenazah korban ke RSUCM Buket Rata Lhokseumawe. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Sempat dinyatakan hilang beberapa hari, Hasfiani alias Imam warga Gampong Uteun Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, ditemukan meninggal mengenaskan, Senin, 17 Maret 2025, di Kilometer 30, Jalan KKA, Kawasan Gunung Salak, Aceh Utara.

Hasfiani sempat hilang saat melakukan tes drive satu unit mobil Toyota Innova di Komplek Perumahan PT Asean, pada Jum’at, 14 Maret 2025, dengan calon pembeli, dan merupakan Oknum TNI Angkatan Laut (AL).

Terakhir terungkap, oknum TNI AL berpangkat Klasi Dua berinisial DI diduga ingin menguasai mobil Toyota Innova milik Hasfiani.

Lalu, pada Senin, 17 Maret 2025, jasad korban Hasfiani ditemukan di sekitar kebun warga dan telah dibungkus dengan karung goni, atau di pinggir Jalan Lintas Takengon, Lhokseumawe, Kawasan Gunung Salak, Kecamatan Nisam Antara, Aceh Utara.

Tim medis dan Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL) Lhokseumawe saat mengevakuasi jenazah korban ke RSUCM Buket Rata Lhokseumawe. 

Dandenpomal Lanal Lhokseumawe, Mayor Laut (PM) Anggiat Napitupulu menyebutkan, sesuai hasil keterangan, motif pelaku diduga ingin menguasai barang milik orang lain, yakni mobil Toyota Innova warna hitam BL 1539 HW.

“Menyangkut kasus ini, saya pastikan pelaku itu hanya satu orang. Motifnya untuk menguasai kendaraan mobil saja, dan tidak ada motif lain,” terang Napitupulu didampingi Pelaksana Lanal Lhokseumawe, Letkol Laut (H) R. Johan Edy Syahputra dan Komandan Unit Kapten Laut (P) Eko. 

Menurutnya, TNI AL akan terus menangani kasus ini secara transparan dan memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku.

Sesuai arahan pimpinan TNI AL, proses hukum ini akan disampaikan secara terbuka dan tidak ada yang ditutupi. 

“Kami berjanji bahwa terduga pelaku nantinya akan diberikan sanksi dan hukuman seberat-beratnya sesuai perbuatan yang dilakukan,” sebutnya. 

Selain itu, pihaknya juga menyampaikan belasungkawa dan permohonan maaf kepada keluarga korban. 

“Atas nama institusi TNI AL, kami mengucapkan belasungkawa dan permohonan maaf kepada pihak keluarga atas kejadian ini,” ujarnya. (Joniful Bahri)

Tim PH Heru Hanindyo Hadirkan Saksi Meringankan dan Ahli Pidana Prof Nur Basuki

By On Rabu, Maret 19, 2025


JAKARTA, KabarViral79.Com – Tim Penasehat Hukum (PH) Heru Hanindyo menghadirkan lima saksi meringankan dan saksi a de charge ahli pidana, sidang lanjutan dugaan Tipikor yang menjerat tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang memvonis bebas Gregorius Ronald Tannur, di PN Jakarta Pusat, Selasa, 18 Maret 2025.

Salah satu penasihat hukum, Heru Hanindyo, yaitu Farih Romdoni mengatakan, pihaknya menghadirkan lima saksi meringankan dan satu ahli pidana.

Saksi pertama, yaitu Equiseon Billy Siagian, saksi kedua Budi Usman, saksi ketiga Muhamad Kedung Makmur, saksi keempat Abdul Azis, saksi kelima Arif Budi, dan ahli pidana Prof. Dr. Nur Basuki, SH, MH.

Dalam kesempatan tersebut, Saksi Budi Usman menjelaskan, bahwa ia pernah menjadi terdakwa dalam kasus ITE, dimana yang melaporkan, yaitu pihak PT Kukuh Mandiri Lestari yang merupakan tentakel Agung Sedayu Group.

Menurutnya, Equiseon Billy Siagian saat itu menjadi penasehat hukum Budi Usman. Sedangkan, Heru Hanindyo selaku Ketua Majelis Hakim di PN Jakarta Pusat saat itu. 

“Saya mendapatkan putusan akhir vonis bebas,” ujar Budi Usman di depan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat.

Selanjutnya, saksi Muhamad Kedung Makmur menjelaskan, bahwa ia hanya seorang penjaga rumah yang disewa Heru Hanindyo, yang berada di Jalan Ketitang Baru, Surabaya. 

“Selain menjaga rumah yang disewa Pak Heru, saya juga terapis bekamnya. Saya juga tidak tahu tentang uang dollar apapun di rumah sewa Pak Heru,” kata Muh Kedung.

Terdakwa Heru Hanindyo salah satu dari tiga hakim PN Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tannur dari dakwaan penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afriyanti. (red/tim)

APH Diminta Tindak Tegas Toko Obat Keras di Pakemitan Cinambo Kota Bandung yang Bikin Resah Warga

By On Selasa, Maret 18, 2025


KOTA BANDUNG, KabarViral79.Com – Aktivitas toko obat keras golongan G jenis Tramadol dan Hexymer di Jl. AH. Nasution, RT 001 RW 002, Kelurahan Pakemitan, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar), sudah meresahkan warga setempat.

Warga berharap Aparat Penegak Hukum (APH) di wilayah tersebut untuk segera melakukan tindakan tegas terhadap peredaran obat-obatan terlarang tersebut.

Pasalnya, apabila, tidak segera disikapi dengan serius akan makin banyak jatuh korban dari efek obat-obatan terlarang tersebut dan merusak mental penerus bangsa.

Hal itu dibenarkan oleh warga setempat yang menyatakan bahwa toko yang berada di sebelah Bank BCA tersebut benar menjual obat terlarang jenis Tramadol dan Hexymer.

“Saya tau toko itu menjual obat-obatan terlarang pada saat ditindak oleh aparat penegak hukum,” ujarnya kepada media ini, Selasa, 18 Maret 2025.

Hal senada dikatakan warga Pakemitan berinisial B. Menurutnya, harusnya sebelum bulan suci Ramadan toba-toko tersebut ditutup.

“Ini kan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh ampunan, harus bersih dari semuanya. Saya berharap pihak Kepolisian segera menindak toko di sebelah Bank BCA itu,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui, pelaku usaha yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dapat dikenakan sanksi pidana.

Sesuai dengan Pasal 435 Undang-Undang RI No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar.

Selain itu, Polisi juga dapat mensangkakan Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman lima tahun penjara dan denda Rp 2 miliar. (*/red)

Warga Resah dengan Keberadaan Kios Penjual Obat Terlarang Jenis Tramadol dan Hexymer di Cisaranten Kota Bandung, Polisi Diminta Tindak Tegas

By On Selasa, Maret 18, 2025


BANDUNG, KabarViral79.Com – Warga sekitar Cinambo, Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar), diresahkan dengan keberadaan sebuah kios yang diduga menjual obat-obatan terlarang jenis Tramadol dan Hexymer secara bebas. 

Kios tersebut berlokasi di Jalan Cisaranten, IV No.56, RT 004 RW 005, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung.

Awak media menerima laporan dari warga yang merasa khawatir dengan keberadaan kios tersebut. Warga mengungkapkan keheranan mereka melihat banyak anak muda membeli dan mengonsumsi obat di kios yang berkamuflase sebagai penjual jajanan anak kecil.

“Saya heran, kok kios jajanan anak-anak selalu rame yang beli. Tapi yang dibeli atau dibawa si pembeli bukan jajanan, sepertinya obat. Soalnya banyak juga yang saya liat anak muda beli dan langsung dikonsumsi di toko tersebut,” ucap salah seorang warga setempat yang tidak mau disebutkan namanya, Selasa, 18 Maret 2025.

Awak media juga mengamati aktivitas di kios tersebut, mencoba membeli obat Tramadol di kios tersebut dengan uang Rp50 ribu, dan berhasil mendapatkan lima butir obat Tramadol dengan kembalian uang Rp2.000.

Saat ditanya mengenai jenis obat yang dijual, penjaga kios mengaku menjual obat jenis Tramadol dan Hexymer.

Warga berharap, pihak Kepolisian, khususnya Polsek Cinambo, segera bertindak tegas atas keberadaan kios tersebut.

“Ya saya mohon disampaikan kepada aparat Kepolisian, khusus Polsek Cinambo, untuk segera bertindak tegas atas adanya kios yang berjualan-obat obatan jenis Tramadol dan Hexymer itu,” ujar salah seorang warga.

“Kami sebagai masyarakat merasa resah dan takut atas bebasnya penjualan obat-obatan yang ada di wilayah kami,” tambahnya.

Untuk diketahui, fenomena itu menunjukkan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum terkait peredaran obat-obatan terlarang. Penjualan obat-obatan terlarang secara bebas dapat berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat, khususnya bagi para remaja yang rentan terhadap penyalahgunaan obat.

Pihak Kepolisian diharapkan segera menindaklanjuti temuan ini dan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap jaringan peredaran obat-obatan terlarang di wilayah Cinambo. (*/red)

Ketua PAC Bayah GRIB Jaya Resmi Dilantik, Siap Jaga Marwah Organisasi dan Dukung Investasi

By On Selasa, Maret 18, 2025

 


Lebak, KabarViral79.Com – Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Uding Samsudin, resmi melantik Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) GRIB Jaya Kecamatan Bayah, Ade Purna Kridiana, pada Senin (17/03/2025).

Pelantikan tersebut digelar di Rumah Makan Lesehan Wisata Pantai Karang Taraje, Desa Darmasari, Kecamatan Bayah.

Dalam sambutannya, Ketua DPC GRIB Jaya Kabupaten Lebak, Uding Samsudin, berharap kepemimpinan baru di PAC Bayah dapat membawa perubahan yang signifikan bagi organisasi, khususnya di tingkat kecamatan.

“Semua pengurus dan anggota GRIB Jaya, khususnya PAC Bayah, harus menjaga marwah organisasi,” ujar Uding Samsudin, yang akrab disapa Aki Uding.

Sementara itu, Ketua PAC GRIB Jaya Bayah yang baru dilantik, Ade Purna Kridiana, menegaskan komitmennya untuk menjaga nama baik organisasi.

“GRIB Jaya adalah organisasi besar. Oleh karena itu, kami akan berusaha menciptakan iklim investasi yang baik dan menjaga nama baik organisasi di wilayah Bayah,” ujar Ade Purna Kridiana.

Acara pelantikan ini dihadiri oleh sejumlah pengurus dan anggota GRIB Jaya serta tamu undangan lainnya.

(Cup)

Mafia BBM Kembali Marak di Setiap SPBU Jatinangor dan Cimanggung, Aktivis Minta Polres Sumedang Segera Tindak Tegas

By On Selasa, Maret 18, 2025


SUMENDANG, KabarViral79.Com – Berbagai upaya pemerintah dalam mengatasi penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) sepertinya sia-sia. Pasalnya, masih ada saja Stasiun Pengian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang secara sengaja menjual BBM bersubsidi tidak sesuai aturan.

Aktivitas ilegal tersebut diduga kerap terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat (Jabar).

Pantauan media ini, sejumlah SBPU itu di antaranya SPBU 34.453.01 di Jl. Raya Bandung Garut, Cipacing, Kecamatan Jatinangor; SPBU 34.453.15 di Jl. Rancaekek, Cipacing, Kecamatan Jatinangor; dan SPBU di Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung.

Meskipun kerap juga diberitakan oleh sejumlah media, namun hal itu tidak menjadi halangan bagi para pelaku untuk melancarkan usaha ilegalnya.

Pantauan media ini di salah satu SPBU, pada Selasa, 18 Maret 2025, tampak sebuah mobil truk berwarna hijau tertutup terpal dengan nopol D 8064 BD sedang mengisi BBM  bersubsidi jenis Solar dengan kapasitas hingga ribuan liter.

Terkait aktivitas ilegal tersebut, salah seorang aktivis pemburu ilegal di Jawa Barat, Ahmad Bahruroji angkat bicara.

Menurutnya, kembali maraknya praktik mafia BBM di Kabupaten Sumedang terjadi karena belum disertai dengan penindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH).

“Masih minimnya penindakan hukum terhadap praktik mafia BBM membuat bisnis ilegal solar bersubsidi ini terus terjadi, dan banyak di wilayah Sumedang,” ujarnya melalui keterangan tertulisnya, Selasa, 18 Maret 2025.

Bahruroji mengatakan, praktik mafia BBM itu tidak lepas dari adanya kebijakan pengurangan subsidi BBM selama ini. Para mafia itu, kata dia, kerap menjalankan aksinya dengan memanfaatkan perbedaan harga BBM jenis Solar subsidi dengan solar industri yang jauh lebih mahal.

“Para mafia BBM itu biasanya melakukan penimbunan dan penyelundupan BBM Solar bersubsidi yang seharusnya untuk rakyat, namun dijual kepada kalangan industri dengan harga lebih tinggi,” ujarnya.

Hal senada dikatakan Junaidi selaku Pimpinan Redaksi. Menurutnya, APH diminta agar tidak loyo terhadap mafia BBM, dan menindak secara tegas semua pihak yang bermain, terutama perusahaan yang terbukti melakukan praktik penjualan, penyaluran, serta menggunakan BBM jenis Solar bersubsidi.

“Bagi perusahaan yang kedapatan dan terbukti melakukan kecurangan dengan menjual BBM ilegal atau yang melakukan penadahan, maka semua itu harus ditindak tegas,” katanya.

Pembekuan operasional, kata Ahmad Bahruroji, menjadi opsi yang tepat bagi perusahaan yang terbukti melakukan penjualan, penyaluran, dan menadah BBM ilegal, selain tentunya sanksi pidana.

“Penerapan hukuman seharusnya bukan hanya dari sisi sanksi pidana, namun juga disertai dengan pembekuan aktivitas perusahaan, bahkan dengan mencabut izin usahanya,” pungkasnya.

Terkait aktivitas mafia BBM ilegal, Kanit Reskrim Polres Sumedang, AKP Maulana Yusup saat dikonfirmasi media ini melalui aplikasi pesan WhatsApp belum memberikan respon. (Ucep/red)

Usai Diperiksa KPK Terkait Kasus PGN, Mantan Dirut Pertamina Nicke Widyawati Bungkam

By On Selasa, Maret 18, 2025

Mantan Dirut Pertamina, Nicke Widyawati. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Usai menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan korupsi pada transaksi jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara (PT PGN) dan PT Inti Alasindo Energi (PT IAE), mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina, Nicke Widyawati bungkam saat ditanya sejumlah pertanyaan, termasuk materi pemeriksaannya kali ini, Senin, 17 Maret 2025.

Diketahui sebelumnya, Nicke Widyawati memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi pada transaksi jual beli gas antara PT PGN dan PT IAE.

Ia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus tersebut. 

“Betul hari ini Senin, tanggal 17 Maret 2025 saudari Nicke Widyawati telah hadir di Gedung Merah Putih KPK,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulisnya, Senin, 17 Maret 2025. 

“Kehadiran yang bersangkutan dalam rangka memenuhi Panggilan Penyidik sebagai saksi Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Kerjasama Jual Beli gas antara PT PGN dengan PT IAE,” imbuhnya. (*/red)

Gubernur Andra Soni Sebut KEK Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten Jadi Penopang Peningkatan Kualitas SDM dan Pertumbuhan Ekonomi

By On Selasa, Maret 18, 2025


SERANG, KabarViral79.Com – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten di Kawasan Bumi Serpong Damai (BSD), Kabupaten Tangerang, dapat memberikan dampak positif, mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya di Provinsi Banten.

Hal itu disampaikan Gubernur Banten, Andra Soni usai menerima audiensi audiensi Sinar Mas Land di Ruang Rapat Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Senin, 17 Maret 2025.

“KEK ini dapat menjadi penunjang dan pendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten, keberadaan KEK ini diharapkan bisa mengangkat derajat dan kualitas SDM,” ujarnya.

Menurutnya, sektor pendidikan dan kesehatan tidak akan terlepas dari perkembangan teknologi.

“Dengan kawasan itu tentunya akan memberikan dampak bagi kita, baik itu pada bidang penelitian dan lainnya,” ujarnya.

Andra Soni juga menginginkan dengan pengembangan KEK tersebut, mampu memberikan ruang kepada generasi muda di Provinsi Banten untuk dapat ikut serta dalam ekosistem tersebut.

“Karena ini digital dan teknologi tinggi, tentu masyarakat Banten harus disiapkan. Saya juga minta untuk diberikan ruang kepada anak-anak Banten untuk ikut dalam ekosistem itu,” pungkasnya.

Andra Soni juga mendorong Pemerintah Pusat untuk dapat membangun jalur LRT atau MRT ke wilayah Provinsi Banten, di antaranya dalam rangka mendukung KEK Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten.

“Sebenarnya saya tertarik dengan pengembangan konektivitas antara daerah aglomerasi, saya bayangkan ada MRT lanjutan dari Lebak Bulus sampai ke Serpong,” jelasnya.

Sementara itu, CEO Digital Tech Ecosystem and Development Sinar Mas Land, Irawan Harahap menyampaikan, saat ini telah terdapat pelaku usaha di sektor kesehatan, digital kreatif dan pendidikan yang siap berinvestasi di KEK Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten.

“Sudah ada 10 perusahaan yang menjadi pelaku usaha. Memang kita sedang menunggu administrator terbentuk agar pelaku usaha bisa berinvestasi,” ujarnya.

Menurutnya, luas lahan KEK Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten sekitar 60 hektar dengan target nilai investasi Rp18 triliun selama 20 tahun. 

KEK Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten memiliki kelebihan dengan KEK lainnya, yakni menjadi satu-satunya KEK yang dekat dengan DKI Jakarta.

“Market sudah ada, infrastrukturnya terbentuk, tinggal kita membentuk ekosistemnya saja,” pungkasnya. (*/red)

Soal Revisi RUU TNI, Menko Polkam Sebut Hanya Tiga Pasal yang Diubah

By On Selasa, Maret 18, 2025

Menko Polkam Budi Gunawan. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Terkait revisi Undang-Undang (RUU) TNI, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan mengatakan, revisi tersebut hanya akan mengubah tiga pasal krusial.

Pasal pertama, kata dia, yakni Pasal 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.

“Pasal 3 itu terkait tentang kedudukan dan koordinasi TNI di bawah Kementerian Pertahanan,” kata Budi Gunawan kepada wartawan, Senin, 17 Maret 2025.

Kedua, lanjutnya, Pasal 53 yang mengatur tentang usia pensiun TNI.

Menurutnya, ada aturan bahwa usia pensiun TNI maksimal 55 hingga 65 tahun.

“Yang ketiga, Pasal 47 yang mengatur tentang jabatan di kementerian atau lembaga yang dapat diisi oleh prajurit TNI yang aktif. Karena pada praktiknya, banyak prajurit TNI yang selama ini memang diperbantukan di beberapa kementerian karena keahlian dan kebutuhannya,” ujarnya.

“Misal saya contohkan di Basarnas, seperti itu. Melalui Revisi UU TNI ini justru memberi batasan yang lebih jelas akan hal tersebut ya. Saat ini terdapat pembahasan, wacana pengaturan penugasan TNI dari 10 kementerian atau lembaga menjadi 16,” sambungnya.

Budi menjelaskan, 16 jabatan sipil yang bakal diatur dalam RUU TNI antara lain, Kementerian Polkam, Kementerian Pertahanan, Dewan Pertahanan Negara, Sekretariat Negara, Intelijen, Badan Sandi Negara, Lemhannas, SAR, dan Badan Narkotika Nasional.

Kemudian, kata dia, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Kementerian Kelautan Perikanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Teroris, Badan Keamanan Laut, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung.

Diketahui, perubahan UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 akan mencakup penambahan usia dinas keprajuritan hingga peluasan penempatan prajurit aktif di kementerian atau lembaga.

Revisi itu bertujuan menetapkan penambahan usia masa dinas keprajuritan hingga 58 tahun bagi bintara dan tamtama, sementara masa kedinasan bagi perwira dapat mencapai usia 60 tahun.

Selain itu, ada kemungkinan masa kedinasan diperpanjang hingga 65 tahun bagi prajurit yang menduduki jabatan fungsional. Kemudian, revisi UU TNI juga akan mengubah aturan penempatan prajurit aktif di kementerian atau lembaga.

Pasalnya, kebutuhan penempatan prajurit TNI di kementerian atau lembaga dikatakan yang semakin meningkat. (*/red)

Kabar Gembira, Gaji ke-13 dan THR ASN Pemkab Serang Mulai Besok Cair

By On Selasa, Maret 18, 2025

Pj Sekda Kabupaten Serang, Rudy Suhartanto. 

SERANG, KabarViral79.Com – Kabar gembira untuk para pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang, gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) bisa segera dicairkan mulai besok atau Selasa, 18 Maret 2025.

Pemberian gaji dan THR berdasarkan Peraturan Bupati Serang Nomor 22 Tahun 2025 tentang teknis pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.

“Sebuah berita gembira bagi semua pegawai Pemkab Serang,” kata Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang, Rudy Suhartanto, didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Sarudin, saat konferensi pers di Pendopo Bupati Serang, Senin, 17 Maret 2025.

Menurut Rudy, pihaknya bersama Kepala BPKAD Kabupaten Serang Sarudin tengah mempersiapkan segala sesuatunya berkaitan dengan teknis pembayarannya yang akan disalurkan mulai besok. Sehingga, pada Selasa 18 Maret akan terlihat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mana yang sudah mengajukan ke BPKAD.

“Kami harapkan teman-teman di OPD bisa bertahap penyalurannya, jangan sekaligus jangan mepet misalnya di tanggal 25, karena kalau terlalu mepet kawan-kawan di BPKAD harus menyiapkan administrasi begitu banyak. Kalau di cicil dari sekarang mudah-mudahan penyaluran bisa lebih bagus,” ujarnya.

Rudy menjelaskan, kebijakan tersebut menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun Dan Penerima Tunjangan tahun 2025.

Kemudian, kata dia, Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri nomor 100.2.1.6/1876/otda perihal: Percepatan Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Selanjutnya, Peraturan Bupati Serang nomor 22 Tahun 2025 teknis pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025.

“Berdasarkan Peraturan Bupati Serang Nomor 22 tahun 2025, pemberian THR dan Gaji ketiga belas diberikan Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, PNS dan Calon PNS. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan PPPK,” ujarnya.

Rudy juga megatakan, untuk pembayaran THR terdiri atas, gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam satu bulan.

Syaratnya, kata dia, dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

“Artinya Insya Allah kita akan memberikan gaji ke-13 full seperti yang diterima setiap bulan oleh ASN dan Non ASN, kemudian termasuk anggota DPRD segala macamnya, TPP juga akan diberikan seperti yang diterima setiap bulan oleh para pegawai yang menerima TPP,” jelasnya.

Rudy menambahkan, total anggaran yang disiapkan sebesar Rp 80 miliar untuk selama dua pekan yang disiapkan berasal dari APBD Kabupaten Serang Tahun 2025.

“Insya Allah siap, makanya kami diperintahkan untuk menyampaikan kepada teman-teman media untuk seluruh masyarakat Kabupaten Serang,” pungkasnya. (*/red)

Gerebek Judi Sabung Ayam, Tiga Polisi di Lampung Tewas Ditembak

By On Selasa, Maret 18, 2025


JAKARTA, KabarViral79.Com – Tiga anggota Polres Way Kanan, Lampung, dikabarkan meninggal dunia karena ditembak saat menjalankan tugas menggerebek perjudian sabung ayam. Ketiga korban itu diduga ditembak oleh pemilik tempat sabung ayam.

Peristiwa itu terjadi di Kampung Karang Manik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, Lampung, pada Senin, 17 Maret 2025, pukul 16.50 WIB.

Ketiga korban itu, di antaranya Iptu Lusiyanto, Bripka Petrus, serta Bripda Ghalib. Mereka diduga ditembak oleh pelaku di bagian kepala hingga meninggal dunia.

Atas insiden itu, Polri langsung melakukan autopsi terhadap ketiga jenazah.

“Ketiga korban tersebut saat ini telah di evakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Lampung, dalam rangka autopsi dan pengusutan lebih lanjut,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan, Senin, 17 Maret 2025.

“Sejauh ini, Polda lampung dan Polres Way Kanan telah memberikan dukungan dan bantuan terhadap Polsek tersebut,” imbuhnya.

Menurut Trunoyudo, pihaknya sangat berduka atas peristiwa yang menggugurkan tiga personel Korps Bhayangkara tersebut. Terlebih, kata dia, ketiga anggota Polri itu gugur ketika sedang melakukan tugasnya.

“Polri berduka mendalam atas gugurnya personel-personel terbaiknya dalam menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sebagai abdi masyarakat,” ucapnya. (*/red)

Hadiri Nuzulul Quran dan Pesantren Ramadhan, Bupati Maesyal Santuni Anak Yatim

By On Selasa, Maret 18, 2025


TANGERANG, KabarViral79.Com – Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid secara simbolis menyerahkan santunan kepada 400 anak yatim di Kecamatan Curug.

Acara pemberian santunan tersebut dirangkaikan dengan peringatan Nuzulul Quran dan Pesantren Ramadan yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Minggu malam, 16 Maret 2025.

Bupati Maesyal dalam sambutannya menyampaikan, bulan suci Ramadan harus terus diisi dengan berbagai aktifitas yang positif, seperti apa yang dilakukan MUI Kecamatan Curug.

Dia sangat mengapresiasi apa yang dilakukan MUI Kecamatan Curug, yaitu menggelar Pesantren Ramadan dan memperingati Nuzulul Quran dan pemberian santunan kepada anak Yatim.

“Pesantren Ramadhan dan santunan anak yatim sebanyak 400 orang merupakan aktivitas positif di bulan ramadan. Saya sangat apresiasi dan patut dicontoh oleh Kecamatan lainnya,” ujarnya.


Menurutnya, kegiatan Pesantren Ramadhan dan peringatan Nuzulul Quran yang mengusung tema “Mempertajam Wawasan Keislaman dan Wawasan Kaum Muda” itu bisa menjadi salah satu wadah positif anak muda dalam mengisi bulan yang penuh berkah ini.

“Ini juga merupakan wadah berkumpul anak muda di Kecamatan Curug, bersilaturahmi sekaligus menambah wawasan keislaman dengan melakukan tadarus Al-Qur’an, ceramah agama dan dialog kebangsaan,” tuturnya.

Sementara itu, Camat Curug, Arif Rahman Hakim mengatakan, kegiatan itu dilakukan olah anak-anak muda Kecamatan Curug, dan santunan 400 anak yatim merupakan bentuk kepedulian nyata masyarakat Curug dalam meningkatkan kepekaan sosial di bulan Ramadan.

“Di bulan penuh berkah, sepatutnya kita berbagi dengan sesama, menambah kepekaan sosial, dengan saling berbagi kepada anak yatim,” ujar Arif.

Hadir dalam acara itu, Pengurus MUI Kecamatan Curug, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan donatur atau dermawan di wilayah Kecamatan Curug serta berbagai elemen masyarakat Curug. (Reno)

Ramadhan Berbagi: Kapolres Lebak Bagikan Paket Sembako untuk Warga Lansia di Kampung Citawang

By On Senin, Maret 17, 2025

 


Lebak, KabarViral79.Com – Dalam semangat berbagi di bulan suci Ramadhan, Kapolres Lebak Polda Banten, AKBP Herfio Zaki, SIK, MH, melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan membagikan paket sembako kepada warga lansia di Kampung Citawang, Desa Narimbang Mulia, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, pada Senin (17/3/2025).

Dalam kegiatan ini, Kapolres Lebak didampingi oleh Kasat Lantas Polres Lebak, AKP M. Hafidz, S.T., S.H. Mereka mengunjungi rumah warga secara langsung dan membagikan paket sembako secara door to door kepada para lansia yang membutuhkan.

Kapolres Lebak, AKBP Herfio Zaki, menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat, khususnya para lansia yang membutuhkan bantuan di bulan suci Ramadhan.

“Kegiatan bakti sosial ini merupakan bentuk kepedulian kami kepada masyarakat, khususnya para lansia yang membutuhkan di bulan suci Ramadhan. Semoga bantuan ini dapat sedikit meringankan beban mereka dan membawa berkah bagi kita semua,” ujar Zaki.

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program Ramadhan Berbagi yang dilakukan oleh Polres Lebak sebagai wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat.

“Kami berharap, dengan adanya kegiatan seperti ini, bisa mempererat silaturahmi antara Polri dan masyarakat serta semakin memperkuat rasa kebersamaan di bulan yang penuh berkah ini,” lanjutnya.

Salah satu penerima bantuan, Mak Marni (80), mengungkapkan rasa terima kasihnya atas perhatian dan bantuan yang diberikan oleh Kapolres dan jajaran.

“Alhamdulillah, terima kasih Bapak Kapolres. Bantuan ini sangat berarti bagi kami,” ujarnya dengan haru.

Kegiatan berbagi ini mendapat sambutan hangat dari warga setempat. Diharapkan, bantuan tersebut dapat memberikan kebahagiaan dan meringankan beban masyarakat yang membutuhkan, terutama di bulan suci Ramadhan.

(Cup)

Usut Tuntas Proyek Saum di Dishub Banten: Ungkap Proyek Pokir Anggota DPRD Banten yang Diduga Korupsi Terstruktur, Sistematis, dan Masif!

By On Senin, Maret 17, 2025

 


Banten, KabarViral79.Com - Dugaan korupsi proyek Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM) yang merugikan rakyat Banten hingga miliaran rupiah adalah bukti nyata bahwa birokrasi di Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Banten bukan hanya gagal total, tetapi juga telah berubah menjadi sarang para tikus berdasi. Bagaimana mungkin sejak 2018 hingga 2024, proyek ini terus menyedot anggaran, tetapi tidak memberikan manfaat sedikit pun bagi masyarakat? Inilah pola korupsi klasik: bakar uang rakyat tanpa hasil, hanya untuk memperkaya segelintir pejabat dan oknum panitia anggaran baik eksekutif maupun legislatif.

Kepala Dishub Banten, Tri Nurtopo, tak bisa lagi bersembunyi di balik alasan birokrasi atau hambatan teknis. Fakta-fakta yang terungkap begitu terang-benderang! Dua unit bus yang tak beroperasi, halte yang dibangun di sepanjang titik project SAUM dari tahun ke tahun tanpa operasional yang jelas, anggaran jasa konsultasi yang terus dikucurkan tanpa ada hasil nyata—semua ini adalah skandal korupsi yang dipelihara dengan sadar dan sistematis! Jika Tri Nurtopo tidak bisa memberikan jawaban yang jelas, maka ia layak dicopot dan diseret ke meja hijau!

Bagaimana mungkin proyek dengan anggaran Rp 16,5 miliar lebih tidak memberikan dampak sama sekali bagi masyarakat? Bagaimana bisa halte dan bus yang diadakan dengan uang rakyat malah menjadi monumen kegagalan Dishub dan DPRD? Ini bukan hanya pemborosan, tapi perampokan terang-terangan! Jika proyek ini terus berjalan dengan modus yang sama, maka jelas ada sindikat yang terus bermain dan menikmati hasil korupsi ini.

Selain proyek SAUM, indikasi keterlibatan oknum anggota DPRD dalam proyek lain di Dishub Banten juga perlu ditelusuri, khususnya pada program seperti Area Traffic Control System (ATCS), proyek Penerangan Jalan Umum (PJU), serta proyek marka jalan yang nilainya milyaran rupiah dan berkaitan dengan Pokir DPRD. Jika memang ada pola yang sama dalam mekanisme anggaran dan pelaksanaannya, maka tidak menutup kemungkinan bahwa proyek-proyek lain di lingkungan Dishub Banten juga terindikasi sebagai lahan korupsi. Oleh karena itu, langkah yang diperlukan adalah audit menyeluruh terhadap seluruh program yang bersumber dari APBD, serta tindakan tegas dari aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan wewenang ini.

Lebih ironisnya lagi, ada indikasi kuat keterlibatan oknum anggota DPRD Banten dalam skema kolusi ini. Pokok Pikiran (Pokir) yang seharusnya menjadi solusi bagi rakyat malah disalahgunakan untuk memainkan proyek-proyek untuk kepentingannya. Dugaan permainan dalam penunjukan pihak ketiga, manipulasi anggaran, hingga bancakan uang rakyat semakin membuktikan bahwa anggota dewan yang seharusnya menjadi wakil rakyat malah menjadi bagian yang menggerogoti uang rakyat! Jika Aparat Penegak Hukum (APH) di Banten dan KPK diam saja, maka institusi ini patut dipertanyakan kiprahnya dalam hal penegakkan hukum terhadap kasus-kasus korupsi di Banten

Tidak ada lagi toleransi! Aparat Penegak Hukum di Banten dan KPK harus segera mengusut tuntas kasus ini! Panggil dan periksa Tri Nurtopo, bongkar aliran dana proyek ini, dan seret semua pelaku ke meja hijau tanpa pandang bulu! Jika Gubernur Banten Andra Soni masih membiarkan orang seperti Tri Nurtopo bercokol di jabatan strategis, maka patut dipertanyakan apakah ada kongkalikong antara mereka? Jangan sampai Gubernur melakukan pembiaran bancakan anggaran ini dengan mendudukkan pejabat bermasalah tetap duduk di kursi kekuasaan!

Dan harus diingat, bahwa dana yang dititipkan oleh anggota DPRD Banten bukan hanya di Dishub Banten saja, tapi hampir di setiap OPD melalui Pokok –Pokok Pikiran (Pokir) dan mendominasi APBD Banten, yang patut dipertanyakan adalah, begitu gamblangnya tunjuk menunjuk pihak ketiga dalam pelaksanaan kegiatan, begitu terkomunikasinya nilai komisi-komisi yang disebutkan, begitu terkoreksinya bin pokir atas pekerjaan atau program di dinas-dinas tersebut. Apakah sudah begitu rusaknya tatanan Negara dan hukum di negeri ini, apakah sudah begitu akrabnya lingkaran kolusi, korupsi dan nepotisme bercokol di negeri ini.

PROYEK ATCS: MENGGELONTORKAN ANGGARAN MILIARAN TANPA TRANSPARANSI!

Tak hanya SAUM, proyek ATCS pada APBD Tahun 2024 yang menghabiskan anggaran hingga milyaran rupiah lebih juga menyimpan dugaan penyimpangan besar. Beberapa proyek dengan nilai fantastis yang perlu diaudit dan diusut tuntas, antara lain:

 Pengadaan & Pemasangan Traffic Signal Control ATCS Simpang 4 – Rp 8.674.200.000,-

 Revitalisasi Traffic Light Simpang ATCS – Rp 2.994.956.000,-

 Pengadaan & Pemasangan Videowall Command Centre (CC Room) ATCS – Rp 2.812.868.00,-

 Pengadaan & Pemasangan Server ATCS – Rp 2.720.400.000,-

 Pengadaan & Pemasangan Traffic Signal Control ATCS Simpang 3 – Rp 1.620.200.000,-

 Belanja Paket Internet ATCS – Rp 784.008.000,-

 Pengadaan & Pemasangan Traffic Light Simpang 3 – Rp 1.040.087.400,-

Dari proyek-proyek ini, tidak ada transparansi bagaimana realisasi anggarannya! Proyek ATCS yang seharusnya meningkatkan sistem pengendalian lalu lintas justru menjadi lahan korupsi baru! Apa hasil dari miliaran rupiah yang digelontorkan? Apakah sistem ATCS benar-benar berfungsi maksimal atau hanya sekadar proyek untuk menguras uang rakyat?

Demikian juga yang berkaitan dengan Penerangan Jalan Umum, Marka Jalan dan lain-lain, pada akhirannya dari urutan bagian-bagian item pekerjaan tersebut, dinyatakan bahwa usulan kegiatan tersebut adalah bagian dari Pokok-pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD Banten.

Kita bisa simak alokasi anggaran di APBD Dishub Banten Tahun Anggaran 2024, terutama yang berkaitan dengan area PJU dan Marka Jalan, dimana dikatakan sebagian besar adalah bagian dari Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD Banten, diantaranya :

 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-jalan Propinsi, Pengadaan dan Pemasangan Marka DI Ruas Jalan Propinsi – Rp 3.329.000.000,-

 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Warning Light Tenaga Surya – Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Standar - Rp. 3.029.079.000,-

 Pengadaan dan Pemasangan / Instalasi APJ/LPJU Stang Ornamen (Mekanikal dan Elektrikal) Listrik PLN pada Ruas Jalan Propinsi di WKP III - Rp. 2.517.396.000,-

 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan – Jalan-Jalan Propinsi, Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan di WKP iii - Rp. 2.330.300.000,-

 Pengadaan Lampu LED Armateur LPJU/APJ Daya 90 Watt Non Smart System (Alokasi Pemasangan APJ /LPJU Stang Ornamen di WKP III) - Rp. 2.225.700.000,-

 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan – Jalan-jalan Propinsi, Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan di WKP ii - Rp. 1.997.400.000,-

 Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik – Belanja Barang Revitalisasi Warning Light - Rp. 1.916.088.000,-

 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan – Jalan-Jalan Propinsi, Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan di Jaln WKP I – Rp. 1.664.500.000,-

 Belanja Modal Jaringan Distribusi, Belanja Modal Pengadaan Pemasangan APJ/LPJU Tenaga Listrik PLN (Tiang Single Arm dan Double Arm) - Rp. 1.482.882.000,-

 Pengadaan Lampu LED Armateur LPJU/APJ Daya 120 Watt Non Smart System (Alokasi Pemasangan APJ/LPJU Tiang Single Arm dan Double Arm) - Rp. 1.200.800.000,-

 Pengadaan dan Pemasangan/Instalasi APJ/LPJU Stang Ornamen (Mekanikal dan Elektrikal Liistrik PLN pada Ruas Jalan Propinsi di WKP II - Rp. 1.198.760.000,-

 Pembangunan Zona Selamat Sekolah Zoss – Pengadaan dan Pemasangan Marka Zoss Coldplastic-Pengadaan dan Pemasangan Marka Zoss Thermoplastic - Rp. 1.078.761.675,-

 Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light Simpang Tiga - Rp. 1.040.087.400,-

 Pembangunan CC Room – Rp, 948.000.000,-

 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan – Jalan-Jalan Propinsi, Pengadaan dan Pemasangan Marka Zebra Cross (20 Lokasi) - Rp. 930.107.050.000,-

 Belanja Komponen-komponen Rambu-rambu – Belanja Barang RevitalISASI Warning Light - Rp. 854.514.000,-

 Pengadaan Lampu LED Armateur LPJU/APJ Daya 90 Watt Non Smart System (Alokasi Pemasangan APJ/LPJU Stang Ornamen di WKP II - Rp. 840.820.000,-

 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Warning Light Tenaga Surya – Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Standar - Rp. 807.754.400,-

 Belanja Pengadaan Lampu LED Armateur LPJU – Pengadaan Armature Lampu APJ/PJU (E-Kataloge) 90 Watt Non Smart System (Untuk Stock Pemeliharaan) - Rp. 741.900.000,-

 Belanja Modal Jaringan Distribusi, Konversi APJ/LPJU Solar cell Menjadi APJ/LPJU Tenaga Listrik PLN - Rp. 666.588.000,-

 Belanja Modal Jaringan Distribusi Pengadaan Lampu LED, Armateur LPJU/APJ Daya 90 Watt Non Smart System (Alokasi Konversi APJ/LPJU) - Rp. 593.520.000,-

 Pengadaan Lampu LED Armateur LPJU/APJ Daya 90 Watt Non Smart System (Alokasi Pemasangan APJ/LPJU Stang Ornamen di WKP I - Rp. 593.520.000,-

 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan – Jalan-jalan Propinsi, Pengadaan dan Pemasangan Marka Zebra Cross - Rp. 399.480.000,-

Melihat fenomena dan realita yang terjadi sepanjang tahun 2024, tentunya akan berulang kembali pada tahun 2025 ini dan jawabannya, Mahasiswa, aktivis, dan masyarakat sipil harus bersatu untuk menjungkalkan para maling anggaran ini! Jika pemerintah daerah dan aparat penegak hukum lambat bertindak, gelombang aksi besar harus dilakukan! Banten bukan tempat bagi para bandit berdasi yang pura-pura bekerja tapi hanya memperkaya diri sendiri!

Sudah saatnya aktivis, mahasiswa dan masyarakat sipil bersatu untuk menyuarakan mafia anggaran dan proyek di Pemprop Banten ini kehadapan Aparat Penegak Hukum maupun KPK. Ketika rekan-rekan aktivis bergerak, terjadi penolakan atau argumentasi di media mengkoreksi pergerakan rekan-rekan aktivis di sosmed oleh yang mengaku atas nama aktivis atau akademisi, sudah dipastikan yang bersangkitan juga adalah bagian dari penerima manfaat pada lingkaran mafia anggaran tersebut.

Perbanyak simpul-simpul diskusi dan kajian atas tema dan materi ini, sampaikan analisa, kajian dan observasi ini kehadapan publik melalui sosial media. Diharapkan dengan cara-cara seperti ini para mafia anggaran yang berlindung atas nama jabatan mulai mengerem tindakan-tindakan mereka yang selalu merugikan rakyat dan Negara.

Ingat! Saat ini Negara sedang dalam masa keprihatinan dalam kondisi keuangan Negara yang sedang tidak baik-baik saja, efesiensi keuangan saat ini sedang diilakukan. Uang rakyat harus kembali ke rakyat, bukan ke kantong pejabat rakus! Jika kasus ini tidak dituntaskan, maka jangan salahkan jika rakyat turun ke jalan dan menggulingkan pejabat-pejabat yang korup..!!!

OLEH : KAMALUDIN, SE (AKTIVIS PEMERHATI KEBIJAKAN PUBLIK DAN POLITIK)

Dalam Rangka Evaluasi Pengawasan Pemilu 2024, Bawaslu Provinsi Banten Gelar Media Gathering

By On Senin, Maret 17, 2025


SERANG, KabarViral79.Com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Banten menggelar Media Gathering Ngabuburit dalam rangka evaluasi pengawasan Pemilu 2024, di Kebon Kubil, Kota Serang, Minggu,16 Maret 2025.


Kegiatan yang dihadiri para jurnalis itu bertujuan untuk membahas berbagai aspek pengawasan serta memperkuat sinergi antara Bawaslu dan media dalam menjaga transparansi pemilu


Saat diskusi Bawaslu membahas pelanggaran yang terjadi serta langkah-langkah pencegahan yang telah dilakukan. Diskusi interaktif menjadi bagian penting dalam acara ini


Selain sesi diskusi, acara ini juga menjadi ajang berbuka puasa bersama, mencerminkan sinergi antara Bawaslu dan insan pers dalam menjalankan tugas masing-masing demi terciptanya pemilu yang jujur dan adil.


Ketua Bawaslu Provinsi Banten, Ali Faisal dalam sambutannya menekankan pentingnya peran media dalam mengawal demokrasi.


“Media memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat, sehingga pengawasan pemilu dapat lebih transparan dan akuntabel,” ujarnya.


Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan kolaborasi antara Bawaslu dan media semakin erat, sehingga proses pemilu di Kabupaten Garut dapat berjalan lebih baik di masa yang akan datang.


Saat disinggung terkait PSU di Kabupaten Serang, Ali Faisal mengatakan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait terkait pemilihan suara ulang.


“Kami akan patuhi serta melaksanakan apa yang sudah menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi. Kami juga akan terus melaksanakan pengawasan sesuai dengan aturan, kami akan melakukan apa yang menjadi tugas kami,” ujarnya.


Ia menambahkan, pelaksanaan PSU di Kabupaten Serang sudah tidak ada lagi sosialisasi Paslon.


“Mudah-mudahan di pemilihan ulang ini tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” pungkasnya. (Reno)

Gelar Safari Ramadan, Wagub Dimyati: Pemprov Banten Tingkatkan Kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota

By On Minggu, Maret 16, 2025


TANGERANG, KabarViral79.Com – Wakil Gubernur Banten, A Dimyati Natakusumah mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terus meningkatkan kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota. 

Menurutnya, bulan Ramadan sebagai bulan kekompakan.

Hal itu dikatakan Wagub Dimyati saat melaksanakan Safari Ramadan 1446 H di Masjid Al Muhajirin Perumahan Buana Permai, Cipondoh, Kota Tangerang, Jum’at, 14 Maret 2025.

“Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahmi,” ucapnya.

Dimyati mengatakan, jadwal Safari Ramadan 1446 di Kota Tangerang ini menyesuaikan jadwal Tarawih Keliling Wali Kota Tangerang Sachrudin.

Menurutnya, tarawih keliling merupakan kebiasaan pemerintah untuk berkunjung, silaturahim dengan masyarakat.

Dikatakannya, kepemimpinan Andra - Dimyati di Provinsi Banten dan Sachrudin - Maryono di Kota Tangerang akan berkolaborasi.

“Tidak boleh ada yang kelaparan, tidak boleh ada rumah yang tidak layak huni untuk orang yang tidak mampu bekerja,” ujarnya.

Dimyati juga mengatakan, infrastruktur jalan diperbaiki dan sungai yang kotor harus menjadi bersih.

“Doakan kami amanah melaksanakan tugas,” ujarnya.

Sementara itu, Walikota Tangerang, Sachrudin menyampaikan terima kasih kepada Wagub Dimyati yang sudah hadir di tengah-tengah masyarakat Kota Tangerang dalam rangka Safari Ramadan. 

Dia mengatakan, secara rutin Pemkot Tangerang melakukan Safari Ramadan dan Tarawih Keliling.

“Dalam rangka sosialisasi dan informasi kemasyarakatan dan mendorong kebersamaan masyarakat Kota Tangerang,” ucapnya.

Sachrudin mengatakan, Pemkot Tangerang mengajak para pegawai untuk bersedekah. Gerakan itu terkumpul 5.472 paket bantuan, 316 beasiswa, serta bantuan sosial untuk lembaga keagamaan. 

Menurutnya, bantuan itu untuk regenerasi dan kaderisasi. Mendorong semangat anak anak muda menjadi pemimpin masa depan.

“Pemerintah ingin masyarakat bisa lebih sejahtera lagi,” tegas Sachrudin.

Dalam kesempatan itu disalurkan bantuan dari Pemprov Banten, Baznas Provinsi Banten, UPZ Baznas  Pemprov Banten, Bank Banten, serta Pemkot Tangerang. Bantuan berupa tujuh beasiswa, tujuh guru ngaji, tujuh guru madrasah, tujuh marbot, 150 mustahiq, tiga masjid, satu mushola, dua pondok pesantren, satu majelis taklim, satu Raudhatul Athfal, satu kursi roda, dan saty tongkat ketiak. (*/red)

Layani Penumpang Lebaran 2025, Daop 8 Surabaya Sediakan 32 Ribu Kursi per Hari

By On Minggu, Maret 16, 2025


SURABAYA, KabarViral79.Com – Dalam rangka menyambut musim mudik lebaran 2025, KAI Daop 8 Surabaya menyediakan 32 ribu kursi untuk penumpang. Kebijakan itu berlaku pada masa angkutan lebaran mulai 21 Maret hingga 11 April 2025.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Luqman Arif mengatakan, antusiasme masyarakat untuk bepergian dengan kereta api saat mudik lebaran cukup tinggi. Maka KAI Daop 8 Surabaya mengoperasikan puluhan KA jarak jauh setiap hari.

“Terdiri dari 59 KA jarak jauh regular, 9 KA tambahan, dengan total menyediakan kapasitas 32.320 tempat duduk setiap hari,” kata Luqman kepada wartawan, Sabtu, 15 Maret 2025.

Menurut Luqman, pihaknya berkomitmen untuk mewujudkan perjalanan KA yang selamat, nyaman, dan tepat waktu bagi para penumpang. Termasuk saat periode angkutan lebaran.

“Seluruh rangkaian kereta yang beroperasi telah dilengkapi dengan fasilitas terbaik untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan, termasuk kebersihan, keamanan, serta pelayanan yang semakin modern dan inovatif,” ujarnya.

Berikut Data Penumpang Stasiun Paling Favorit di Daop 8 Surabaya Angkutan Lebaran 2025:

Stasiun Surabaya Gubeng:

Naik: 66.373 penumpang

Turun: 55.546 penumpang

Stasiun Surabaya Pasarturi:

Naik: 67.979 penumpang

Turun: 61.950 penumpang

Stasiun Malang:

Naik: 39.228 penumpang

Turun: 32.894 penumpang

Luqman juga mengatakan, ada beberapa KA jarak jauh keberangkatan di Daop 8 Surabaya yang menjadi favorit penumpang di masa angkutan lebaran 2025 ini, di antaranya:

KA Airlangga, relasi Surabaya Pasarturi-Pasarsenen

KA Pasundan Lebaran, relasi Surabaya Gubeng-Kiaracondong

KA Kertajaya relasi Surabaya Pasarturi-Pasarsenen

KA Matarmaja relasi Malang-Pasarsenen

KA Jayabaya relasi Malang-Pasarsenen

KA Argo Semeru relasi Surabaya Gubeng-Gambir

KA Malabar relasi Malang-Bandung

KA Brawijaya relasi Malang-Gambir


(*/red)

Diskusi Bareng Hasan Nasbi, Gubernur Andra Soni Sampaikan Praktek Efisiensi di Banten

By On Minggu, Maret 16, 2025


SERANG, KabarViral79.Com – Gubernur Banten, Andra Soni mengulas makna efisiensi yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Hal itu disampaikan Gubernur Andra saat menjadi narasumber diskusi publik yang digelar Yayasan Bahtera Maju Indonesia, di Hotel Santika Premiere, Jakarta, Jumat, 14 Maret 2025.

Diskusi yang dikemas dengan buka puasa ini juga menghadirkan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dan Menteri Perhubungan periode 2019-2024 Budi Karya Sumadi.

Diskusi yang dihadiri puluhan orang ini menjadi momen penting bagi Gubernur Banten Andra Soni dalam menyampaikan tujuan dari kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, tujuannya jelas untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan agar mencapai hasil maksimal.

Dikatakannya, upaya efisiensi ini ingin menghindari pemborosan-pemborosan akibat kegiatan yang tidak terlalu diperlukan, dan memastikan setiap rupiah memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ia menerjemahkan efisiensi itu dengan cara memangkas anggaran yang tidak perlu seperti kegiatan-kegiatan ceremonial hingga perjalanan ke luar negeri, yang kemudian mengalihkannya kepada pembangunan-pembangunan yang dibutuhkan masyarakat. Seperti, program sekolah gratis dan program Bang Andra (Bangun jalan desa sejahtera).

“Dari hasil efisiensi saya dalam waktu dekat bisa bangun jalan puluhan kilometer, bukan sekedar memotong anggaran, tapi mengefisiensikan setiap APBD yang digunakan untuk kepentingan rakyat,” tegas Andra Soni.

Praktek efisiensi yang terjadi di Banten ini, kata Andra, akan lebih terasa manfaatnya oleh masyarakat.

Ia mengaku ingin memastikan uang rakyat digunakan untuk kepentingan rakyat. 

“Kita harus mengembalikannya ke rakyat dalam bentuk program-program yang betul-betul diperlukan. Sehingga program efisiensi Pak Prabowo itu adalah program yang harus kita dukung,” kata Andra.

Narasi kaitan efisiensi yang disampaikan Gubernur Banten Andra Soni itu dipuji oleh peserta diskusi dari Yayasan Bahtera Maju Indonesia, Agus Purnomo. Menurutnya, penyampaian Andra logis soal narasi efisiensi.

Sehingga, kata dia, publik bisa menangkap dengan mudah makna dari efisiensi, dan mengetahui maksud dari kebijakan tersebut. (*/red)

Polisi Amankan Pick Up Sound Horeg di Sidoarjo yang Resahkan Warga saat Sahur

By On Minggu, Maret 16, 2025


SIDOARJO, KabarViral79.Com – Satu unit mobil pick up dilengkapi dengan sound horeg yang digunakan untuk membangunkan warga saat sahur diamankan Polisi, pada Sabtu dini hari, 15 Maret 2025.

Mobil pick up sound horeg tersebut diamankan setelah adanya banyak keluhan dari masyarakat dan tokoh agama yang merasa terganggu dengan suara keras dari perangkat tersebut.

Kapolsek Tanggulangin, Kompol Anggono Jaya mengatakan, pihaknya menerima laporan dari warga pada Sabtu malam dan langsung menindaklanjutinya.

“Awal kejadian kemarin itu pas hari Sabtu malam Minggu. Kami mendapat aduan dari warga masyarakat, juga dari tokoh agama, terkait keberadaan sound horeg tersebut. Maka dari itu, segera kami tindak lanjuti,” kata Anggono kepada wartawan, Minggu, 16 Maret 2025.

Menurut Anggono, penggunaan sound horeg sering digunakan masyarakat selama Ramadan untuk membangunkan sahur.

Namun, kata dia, dalam beberapa kasus, penggunaan sound tersebut melewati batas waktu yang seharusnya sehingga menimbulkan keresahan.

“Alhamdulillah, pada hari Sabtu kemarin malam Minggu, kami berhasil mengamankan satu mobil pikap yang digunakan untuk membawa sound horeg. Mobil tersebut kami bawa ke Mako Polsek untuk diberikan peringatan,” pungkasnya.

Anggono juga mengatakan, pihaknya memberikan teguran dan meminta pemilik kendaraan serta pengguna sound horeg untuk menandatangani surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya. Jika pelanggaran kembali terjadi, pihaknya akan memberikan sanksi lebih tegas.

“Kami berikan surat pernyataan agar mereka tidak mengulangi kembali. Dan apabila mereka masih berbuat yang sama, nanti ada hukuman yang lebih tegas. Kami sudah konsepkan sanksi untuk memberikan efek jera kepada pelaku pengguna sound horeg selama Ramadan ini,” tegasnya.

Anggono mengimbau para pemuda yang sering menggunakan sound horeg agar lebih bijak dalam memanfaatkannya.

Pihaknya berkomitmen untuk terus memantau penggunaan sound horeg selama Ramadan agar tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat.

“Kami minta kepada masyarakat, terutama para pemuda yang sering menggunakan sound horeg, sebisa mungkin sound tersebut dimanfaatkan sesuai dengan tugas pokoknya, yaitu untuk membangunkan orang sahur. Namun, harus ada batasannya. Jangan sampai melampaui waktu subuh atau sampai mengganggu ketenangan warga lainnya,” tutupnya. (*/red)

Soal Rapat RUU TNI di Hotel Mewah, Ini Kata Sekjen DPR

By On Minggu, Maret 16, 2025

Gedung DPR RI di Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Komisi I DPR RI bersama pemerintah menggelar rapat membahas Revisi Undang-Undang (RUU) TNI di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR, Indra Iskandar mengatakan, pelaksanaan rapat panitia kerja (Panja) itu sudah atas izin pimpinan DPR dan sesuai tata tertib.

“Ya jadi kita bicara aturan dulu gitu ya, aturan berkaitan dengan rapat-rapat dengan urgensitas tinggi itu dimungkinkan untuk tidak di gedung DPR. Itu diatur di tatib pasal 254 aturannya, dengan izin pimpinan DPR, ini sudah dilakukan,” kata Indra kepada wartawan, Sabtu, 15 Maret 2025.

Indra mengatakan, pihaknya telah melakukan penjajakan terhadap ketersediaan beberapa hotel untuk bisa dijadikan tempat menyelenggarakan rapat panja tersebut.

Selain itu, kata Indra, hotel yang dipilih diutamakan yang memiliki kerja sama government rate dengan harga terjangkau.

“Jadi itu pertimbangannya dan itu sudah prosedur-prosedur itu sudah kita lakukan, karena ini memang rapat-rapat tentu, karena ini sifatnya maraton dan simultan dengan urgensitas tinggi, memang harus dilakukan di tempat yang ada tempat istirahat,” ujarnya.

Indra juga mengatakan, soal pemotongan anggaran 50 persen yang diterima DPR imbas kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah. Dia menegaskan, pemotongan anggaran itu masih cukup bagi DPR dalam mengadakan rapat panja di hotel.

“Kita masih punya anggaran yang 50 persen-nya lagi, dan itu tentu menjadi prioritas kita juga, karena RUU ini juga bagian dari target legislasi DPR. Jadi kalau keterkaitan dengan penghematan, ini kita masih punya anggaran cadangan dari yang 50 persen dengan sangat hati-hati tentu kita menghitung RUU apalagi yang harus diselesaikan dengan format konsinyir gitu,” jelas Indra.

Sementara untuk alokasi kamar, kata Indra, semua tetap disiapkan. Kamar-kamar tersebut diperuntukkan bagi seluruh peserta rapat panja yang ikut serta dalam rapat.

“Karena kan tentu selesainya kan nggak bisa ditentukan, ini kadang-kadang dini hari baru selesai, dini hari harus break dulu, harus istirahat. RUU ini kan yang Panja, Panja aja, dan yang lain juga Panja kan yang terlibat,” pungkasnya. (*/red)