-->

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Tim Gabungan KLH Temukan Lokasi Diduga Sumber Radioaktif di Kawasan Industri Modern Cikande

By On Jumat, September 12, 2025

Petugas menemukan lokasi diduga sumber radioaktif di Cikande

JAKARTA, KabarViral79.Com Tim Gabungan bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menemukan diduga sumber radiasi dari zat radioaktif di Kawasan Industri Modern (KIM) Cikande, Kabupaten Serang, Banten.

Radiasi tersebut diduga berasal dari pabrik peleburan stainless steel, PT Peter Metal Technology Indonesia (PT PMT).

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, kasus tersebut merupakan tindak lanjut dari temuan Customs Border Protection (CBP) Amerika Serikat mengenai udang beku asal Indonesia yang mengandung cesium-137.

Menurutnya, KLH bersama Bareskrim Polri, Gegana, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) telah melakukan investigasi mendalam di kawasan industri Cikande.

Tim gabungan melakukan inspeksi untuk memastikan tidak ada potensi bahaya radiasi yang lebih besar.

“Pemasangan garis Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) selain untuk menghentikan risiko pencemaran lebih lanjut, utamanya adalah melindungi kesehatan masyarakat dan pekerja dari bahaya paparan radiasi,” ujar Hanif kepada wartawan, Kamis, 11 September 2025.

Hanif mengatakan, pihaknya akan menindak perusahaan yang membahayakan keselamatan masyarakat dan lingkungan.

“Kami tidak akan menoleransi adanya praktik industri yang membahayakan keselamatan masyarakat dan lingkungan. Investigasi ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam melindungi kesehatan publik dan ekosistem dari risiko radiasi,” pungkasnya.

Dia menjelaskan, pengukuran dosis radiasi dilakukan di sejumlah industri dan lahan kosong di KIM Cikande.

Hasilnya, kata dia, dosis radiasi tertinggi terdeteksi di PT Peter Metal Technology Indonesia, yang kini menjadi fokus utama penyelidikan.

KLH memastikan penegakan hukum, baik pidana maupun perdata, akan dilakukan setelah temuan tersebut.

Tim Gakkum pun telah memasang garis PPLH di PT PMT untuk mencegah risiko lebih lanjut.

Deputi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH, Irjen Rizal Irawan menegaskan, tim gabungan akan terus melakukan pemantauan lapangan terhadap perusahaan-perusahaan lain dan memastikan proses hukum berjalan.

“Korporasi yang berada di dalam kawasan, pengelola kawasan, maupun pabrik di luar kawasan, yang terbukti melanggar dan memenuhi unsur pasal persangkaan, akan dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan,” ujarnya.

KLH bersama Bapeten, BRIN, dan aparat penegak hukum lainnya akan berkoordinasi untuk memastikan keamanan pangan ekspor Indonesia, perlindungan masyarakat, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran lingkungan berbasis radiasi. (*/red)

Perubahan APBD Banten 2025 Disetujui DPRD, Ada Pemotongan Tunjangan ASN

By On Kamis, September 11, 2025

Gubernur Banten, Andra Soni dan Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusumah saat Rapat Paripurna DPRD Banten, yang dipimpin Ketua DPRD Banten, Fahmi Hakim, Selasa, 09 September 2025. 

SERANG, KabarViral79.ComRancangan APBD Perubahan Tahun 2025 telah disetujui pihak DPRD Provinsi Banten. Dalam perubahan APBD itu dilakukan efisiensi, termasuk pemotongan tunjangan untuk ASN.

Hal itu disepakati bersama dalam Rapat Paripurna DPRD Banten, Selasa, 09 September 2025.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim serta dihadiri Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah.

Dalam laporan keuangan, APBD Perubahan 2025 mencatat total pendapatan sebesar Rp 10,50 triliun dengan total belanja Rp 10,81 triliun sehingga terdapat defisit Rp 305,98 miliar.

Defisit itu ditutup dengan surplus pembiayaan dalam jumlah yang sama sehingga APBD tetap seimbang.

“Semoga dengan perubahan APBD ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Itu tujuan utama kita,” ujar Gubernur Andra Soni.

Andra Soni berharap, APBD Perubahan 2025 memberi manfaat nyata bagi masyarakat Banten.

Ia menyebut, ada beberapa penyesuaian, termasuk efisiensi dan pemotongan tunjangan kinerja.

“Salah satunya adalah penyesuaian pendapatan dan juga restrukturisasi sesuai arahan presiden terkait efisiensi. Itu kita tindak lanjuti melalui perubahan APBD. Jadi ada koreksi terkait pendapatan dan belanja,” tuturnya.

“Dalam perubahan APBD ini, ada efisiensi, salah satunya melalui tukin. Selain itu, beberapa kegiatan juga didrop,” imbuhnya.

Andra Soni menegaskan, kebijakan anggaran harus benar-benar mempercepat pembangunan dan menyelesaikan persoalan masyarakat.

“Orientasinya jelas, bukan sekadar formalitas anggaran, tetapi manfaatnya harus dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (*/red)

Ini Modus WN China Bobol Rumah di Tangerang, Gasak Harta Rp 4,5 Milyar

By On Kamis, September 11, 2025

Polisi menangkap dua WN China pembobol rumah warga di Tangerang. 

JAKARTA, KabarViral79.ComDua Warga Negara (WN) China, Feng Shangwei (49) dan Huang Xiabo (39) ditangkap Polisi gegara membobol rumah kosong di Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, dan menggasak harta benda senilai Rp 4,5 miliar.

Keduanya menyasar rumah kosong yang tengah ditinggal pemiliknya.

Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Raden M Jauhari mengatakan, kedua pelaku melancarkan aksinya secara random. Pelaku masuk ke rumah korban dengan memanjat pagar dan merusak pintu, lalu menggasak barang berharga.

“Setelah berhasil masuk ke kamar korban di lantai dua, para pelaku merusak brankas dan mengambil logam mulia, uang tunai dolar AS dan rupiah, serta perhiasan senilai total Rp 4,5 miliar,” ujar Jauhari kepada wartawan, Selasa, 09 September 2025.

Kedua pelaku mengaku baru pertama kali melakukan aksi pencurian. Aksi pembobolan rumah itu terjadi pada 25 Agustus 2025.

Identitas keduanya diketahui setelah mereka menginap di sebuah hotel kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat, pada 20 Agustus.

Setelah beraksi, kedua pelaku bergerak menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk pulang ke daerah asalnya.

“Usai melakukan aksinya, para pelaku menggunakan jasa taksi menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk meninggalkan wilayah Indonesia sekitar pukul 23.30 WIB, tujuan Shanghai,” kata Jauhari.

Feng Shangwei dan Huang Xiaobo ditangkap saat hendak naik pesawat di Bandara Soetta. Saat ini, keduanya ditahan di Polres Metro Tangerang Kota.

Sementara, satu pelaku berinisial CW (40) berhasil melarikan diri lantaran berangkat lebih dulu ke negara asalnya.

“Kita telah berkoordinasi dengan Divhubter/Interpol untuk menangkap pelaku DPO. Saat ini kedua pelaku masih dalam pemeriksaan mendalam dan mendekam di sel Mapolres Metro Tangerang Kota. Pasal yang disangkakan 363 KUHP ancaman hukuman tujuh tahun penjara,” pungkasnya. (*/red)

KPK Tahan Tiga Tersangka Kasus Dugaan Suap Katalis di Pertamina

By On Kamis, September 11, 2025

KPK tahan tiga tersangka dugaan korupsi katalis Pertamina. 

JAKARTA, KabarViral79.ComKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan tiga tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan katalis di PT Pertamina (Persero) Tahun Anggaran 2012-2014, Selasa, 09 September 2025.

Penahanan itu dilakukan setelah ketiganya menjalani pemeriksaan.

“Penahanan para tersangka dilakukan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 9 sampai dengan 28 September 2025. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang KPK gedung Merah Putih K4 dan Rutan Cabang KPK gedung C1,” ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu saat Konferensi Pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 09 September 2025.

Ketiga orang yang ditahan itu, di antaranya Gunardi Wantjik (GW) selaku Direktur PT Melanton Pratama (MP), Frederick Aldo Gunard (FAG) Manajer Operasi di PT MP, dan Alvin Pradipta Adyota (APA) selaku pihak swasta.

Satu tersangka lain, yaitu Chrisna Damayanto (CD) selaku Direktur Pengolahan PT Pertamina (Persero) periode 2012 sampai 2014, belum dilakukan penahanan karena dalam kondisi sakit.

Kasus ini bermula dari PT Melanton Pratama yang mengikuti tender pengadaan katalis di PT Pertamina tapi gagal saat mengikuti uji tes.

Kemudian Frederick atas perintah Gunardi menghubungi Alvin untuk meminta Chrisna melakukan pengkondisian.

“Meminta Saudara CD melakukan pengkondisian agar PT MP dapat kembali mengikuti tender produk katalis residue catalytic cracking (RCC) di RU VI Balongan,” ujar Asep.

Kemudian Chrisna membuat kebijakan penghapusan kewajiban lolos uji tersebut bagi produk katalis. Walhasil, PT Melanton Pratama menang pengadaan katalis periode 2013 sampai 2014.

“Nilai kontrak sebesar USD 14,4 juta, sekitar Rp 176,4 miliar, kurs rupiah pada 2014. Setelah terpilih sebagai pemenang pengadaan katalis, PT MP kemudian memberikan sebagian fee kepada Saudara CD sekurang-kurangnya Rp 1,7 miliar,” ujarnya.

Asep menjelaskan, penerimaan fee itu diduga berdasarkan pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh Chrisna, yang tidak sesuai tugas dan kewajibannya.

Gunardi dan Frederick sebagai pihak pemberi disangkakan telah melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b UU PTPK juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara itu, Alvin sebagai pihak penerima disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (*/red)

Diperiksa KPK, Khalid Basalamah Ngaku Jadi Korban

By On Kamis, September 11, 2025

Ustaz Khalid Basalamah diperiksa sebagai saksi oleh KPK. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Direktur/Pemilik PT Zahra Oto Mandiri (Uhud Tour) Ustaz Khalid Zeed Abdullah Basalamah mengaku sebagai korban sebuah agen travel haji yang menggunakan kuota haji khusus dari Kementerian Agama (Kemenag).

Hal itu dikatakan Khalid kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan sekitar 8 jam di KPK, Selasa, 09 September 2025.

Khalid mengklaim dirinya telah terdaftar sebagai jamaah haji furoda. Namun, ia mengaku ada sebuah agen travel bernama PT Muhibbah Mulia Wisata yang menawarkan keberangkatan ibadah haji dengan visa haji khusus.

“Jadi saya posisinya tadinya sama jamaah furoda. Terus kemudian kami sudah bayar furoda, sudah siap berangkat furoda, tapi ada seseorang bernama Ibnu Mas'ud, yang pemilik PT Muhibbah dari Pekanbaru, menawarkan kami visa (haji khusus) ini, sehingga akhirnya kami ikut dengan visa itu di travel-nya dia, di Muhibbah,” tuturnya.

Dia menyebut, ada sekitar 122 jamaah yang turut terdaftar menjadi calon jamaah haji khusus melalui PT Muhibbah.

Khalid mengklaim PT Muhibbah mengajak dirinya berangkat haji menggunakan visa haji khusus dengan tambahan kuota resmi dari Kemenag.

“Ya, bahasanya Ibnu Mas'ud kepada kami, PT Muhibbah, kalau ini adalah kuota tambahan resmi 20 ribu dari Kemenag. Karena dibahasakan resmi dari pihak Kemenag, ya kami terima, dan saya pun terdaftar sebagai jamaah di PT Muhibbah,” jelasnya.

Atas dasar itu, Khalid mengklaim dirinya sebagai korban dari agen travel.

“Jadi posisi kami ini korban dari PT Muhibbah, yang dimiliki oleh Ibnu Mas'ud. Kami tadinya semua furoda. Ditawarkanlah untuk pindah menggunakan visa ini,” ujarnya.

Soal keterlibatan Uhud Tour, Khalid menepis hal tersebut. Namun ia menegaskan, dirinya bersama jamaah lain dari Uhud Tour terdaftar sebagai calon jamaah dari travel Muhibbah.

“Saya bersama jamaah Uhud Tour masuk menjadi jamaah Muhibbah, karena Uhud Tour PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus)-nya belum bisa dapat kuota. Jadi kami sebagai jamaah Muhibbah,” klaim Khalid.

Sementara itu, Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo mengatakan, Khalid Basalamah diperiksa sebagai saksi fakta selaku pemilik travel haji. KPK diketahui sedang mengusut kasus dugaan korupsi kuota haji.

“Saksi sebagai pemilik travel ibadah haji, artinya sebagai saksi fakta. Sehingga tentu dibutuhkan keterangannya untuk mengungkap dan membuat terang perkara ini,” kata Budi. (*/red)

DPR dan Pemerintah Sepakat RUU Perampasan Aset Rampung 2025

By On Kamis, September 11, 2025

Rapat Baleg DPR

JAKARTA, KabarViral79.ComDewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dan Pemerintah telah menyepakati untuk segera menyelesaikan proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset pada 2025.

Hal itu disampaikan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Bob Hasan usai memimpin rapat kerja evaluasi Prolegnas Prioritas 2025, Selasa, 09 September 2025.

“Targetnya tahun ini semuanya harus dibereskan,” kata Bob kepada wartawan, Selasa, 09 September 2025.

Namun demikian, kata Bob, pembahasan RUU Perampasan Aset tetap harus dilakukan dengan melibatkan publik secara bermakna.

Dia menegaskan, publik mengetahui isi RUU Perampasan Aset, bukan hanya judul RUU tersebut.

“Harus tahu seluruh publik apa isinya perampasan aset itu. Itu kalau secara makna," ujarnya.

Dalam pembahasannya, DPR RI akan menjelaskan substansi RUU Perampasan Aset, termasuk apakah pelanggaran terkait merupakan pidana pokok atau pidana asal.

“Ada pidana pokok, ada jenisnya macam-macam. Perampasan aset ini pidana apa perdata? Kan begitu,” kata Bob.

“Nah, di situ nanti dimeaningfulkan, kita akan sajikan di depan, di YouTube. Terbuka, secara terbuka,” imbuh politikus Partai Gerindra tersebut. (*/red)

Kajari Bireuen Fasilitasi Perdamaian Kasus Penganiayaan, Tersangka dan Korban Sepakat Berdamai

By On Kamis, September 11, 2025

Kejari Bireuen memfasilitasi perdamaian antara tersangka dan korban dalam perkara tindak pidana penganiayaan, dan proses mediasi berlangsung di Kantor Kejari Bireuen Rabu, 10 September 2025. 

BIREUEN, KabarViral79.ComKejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen memfasilitasi perdamaian antara tersangka dan korban dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen.

Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen, Munawal Hadi, S.H., M.H., memimpin langsung proses mediasi yang berlangsung di Kantor Kejari Bireuen pada Rabu, 10 September 2025.

"Proses perdamaian ini turut dihadiri keluarga korban, tersangka, serta perangkat gampong setempat," terangnya. 

Perkara tersebut berawal pada Minggu 1 Juni 2025 sekitar pukul 03.00 WIB. Saat itu korban, Adli, hendak menonton pertandingan sepak bola di warung kopi di Desa Bandar Bireuen.


Namun, ia dihadang oleh tersangka DM yang menuding korban merekam video di toko miliknya. Perselisihan itu berlanjut hingga DM melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka di bagian wajah dan mata korban.

Atas perbuatannya, DM dijerat Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana maksimal 2 tahun 8 bulan penjara.

"Namun setelah difasilitasi oleh Kejari Bireuen melalui pendekatan keadilan restoratif (restorative justice), tersangka dan korban sepakat berdamai. DM berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya," sebutnya. 

Kajari Bireuen menyatakan, hasil kesepakatan ini akan diteruskan ke Kejaksaan Tinggi Aceh untuk dilakukan ekspose bersama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) sebelum diputuskan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. (Joniful Bahri)

Ketua DPC Partai Gerindra H. Astayudin Dampingi Gubernur Andra Soni Tinjau Jalan Poros Desa Sindang Asih - Badak Anom Tangerang

By On Kamis, September 11, 2025



TANGERANG, KabarViral79.Com - Ketua DPC Partai Gerindra H. Astayudin dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang dampingi Gubernur Banten, Andra Soni meninjau kondisi jalan poros desa yang menghubungkan dua desa, yakni Desa Sindang Asih dan Desa Badak Anom, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang pada Rabu, 10 September 2025.

Direncanakan, jalan poros desa itu akan dibangun melalui Program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra).

Andra Soni mengatakan, rencana pembangunan jalan itu merupakan usulan dari Pemerintah Kabupaten Tangerang dan juga masyarakat.

"Alhamdulillah ini telah direncanakan atas usulan bupati dan masyarakat. Jalan ini telah direncanakan untuk dilaksanakan pada Perubahan APBD 2025," ungkap Andra Soni.

Dalam peninjauan itu, Andra Soni juga menerima sejumlah aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat terkait kondisi jalan poros desa serta irigasi yang berada di sisi jalan.

"Tadi kami juga sudah berdialog dengan masyarakat. Besar harapan mereka agar ini bisa segera dilaksanakan. Karena sudah berlangsung lama sekali," katanya.

Selain itu, Andra Soni juga menuturkan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian (BBWS C3) untuk dapat melakukan penanganan terkait irigasi yang berada di sisi jalan poros Desa Sindang Asih - Badak Anom.

"Karena di sekitar sini terdapat kurang lebih 500 hektare sawah yang masih produktif. Namun, merupakan sawah tadah hujan, sehingga sangat memerlukan ketersediaan air," imbuhnya.

Andra Soni menegaskan, Program Bangun Jalan Desa Sejahtera merupakan langkah kolaborasi yang dilakukan Pemprov Banten dan pemerintah kabupaten/kota untuk mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya terkait ketahanan pangan dan membangun dari desa.

"Ini bentuk kolaborasinya. Dan banyak hal lagi, ada beberapa urusan provinsi yang kita saling berkolaborasi dengan kabupaten/kota," tegasnya.

Sementara, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten Arlan Marzan mengatakan, ruas jalan poros desa Sindang Asih-Badak Anom yang akan dibangun oleh Pemprov Banten melalui program bangun jalan desa sejahtera sepanjang 1,5 Km.

"Panjangnya kurang lebih sekitar 1,5 Km, kita telah berkoordinasi dengan Bupati Tangerang dan masyarakat bahwa ruas jalan ini harus lebih prioritas," ujarnya.

Selain itu, Arlan menuturkan, rencana pembangunan jalan tersebut akan menggunakan konstruksi beton dengan lebar empat meter menyesuaikan dengan lahan.

"Ini sebenarnya yang rusak itu di tengah, kalau ujung-ujungnya sudah dilakukan betonisasi oleh kabupaten, cuma memang tertinggal 1,5 Km yang belum ditangani," katanya.

Arlan menyampaikan untuk pembangunan jalan poros desa tersebut Pemprov Banten menganggarkan sekitar Rp 6 miliar.

"Pak Gubernur juga berharap untuk bersama-sama dengan warga pada saat pelaksanaan agar bisa sama-sama kita monitor supaya kualitasnya sesuai dengan spesifikasi dan juga terkait dengan pemberdayaan masyarakatnya," imbuhnya.

Tidak hanya itu, Arlan juga berharap kepada masyarakat untuk dapat bersama-sama menjaga dan merawat jalan yang telah dibangun nantinya.

"Pak Gubernur selalu mengajak masyarakat untuk menjaga ketika sudah dibangun. Banyak hal yang bisa dilakukan, diantaranya menjaga drainasenya, lalulintasnya dan lainnya yang bisa kita kerjakan bersama-sama," jelasnya.

Sementara, Warga Desa Badak Anom Siti menyampaikan terima kasih kepada Pemprov Banten yang akan membangun jalan desa. Dirinya berharap jalan tersebut dapat membantu masyarakat.

"Terima kasih Pak Gubernur, semoga jalannya cepet dibangun dan cepet bisa di pakai oleh masyarakat untuk membantu keperluan sehari-hari," ucapnya. (Reno)

Rehabilitasi Jalan Rp 7,7 Milyar: Kompetensi Kontraktor, Konsultan, PPTK dan Pengawas Dinas PUPR Banten Dipertanyakan

By On Selasa, September 09, 2025

Papan informasi kegiatan rehabilitasi jalan yang dilaksanakan DPUPR Provinsi Banten

TANGERANG, KabarViral79.Com Regulasi dan ketentuan pelaksanaan rekondisi jalan perkerasan kaku beton merupakan kegiatan yang ketentuan teknisnya berstandar nasional yang telah dikukuhkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pemeliharaan Jalan yang mencakup ketentuan teknis, perencanaan, dan pelaksanaan pemeliharaan serta rekonstruksi jalan beton, termasuk persyaratan mutu agregat, prosedur desain, dan penggunaan standar teknis yang sesuai seperti SNI 8457:2017.

Serapan anggaran APBDP Banten dalam kegiatan Rehabilitasi Jalan Provinsi Banten titik lokasi di Desa Cisoka, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, menjadi sorotan wadah organisasi masyarakat yang berperan sebagai pemerhati kegiatan pengadaan barang dan jasa konstruksi milik pemerintah, berbagai rangkaian kegiatan yang sudah berjalan mencapai sekitar 30 persen terlaksana.

Mekanisme pelaksanaan Rehabilitasi jalan yang yang di laksanakan oleh kontraktor pelaksana CV HANAN PUTRA PRATAMA yang menelan  anggaran dari APBDP Banten tahun 2025 sebesar  Rp. 7 761 631 000,- (tujuh milyar tujuh ratus enam puluh satu juta enam ratus tigapuluh satu ribu rupiah) dinilai layak untuk dilakukan evaluasi oleh institusi terkait, Inspektorat maupun Kejaksaan Tinggi Banten.

Kegiatan yang dituding hanya memikirkan keuntungan, tanpa ada sosialisasi dan dianggap tidak mempertimbangkan potensi kerugian masyarakat pelaku usaha kecil, menengah dan mikro di sekitar kegiatan rekondisi yang terdampak langsung, mengeluhkan pola kerja kontraktor CV HANAN PUTRA PRATAMA, lantaran akses kegiatan usaha  terputus, karena pembobokan jalan, pengupasan dan pengerukan dengan alat berat eksavator yang juga dilaksanakan siang hari dianggap tidak mampu memilih waktu dan skala prioritas lokasi yang tepat, yang tidak terlalu mengganggu jalanya usaha masyarakat sekitar.

Pelaksanaan bobokan jalan dilaksanakan secara menyeluruh, kenyamanan lintasan terganggu, jalan dihancurkan, merusak fungsi kenyamanan lintasan jalan,  kemacetan cukup panjang, yang menurut masyarakat sekitar kerap terjadi konflik antar pengguna jalan yang melintas dalam satu jalur jalan dengan  lebar tiga meter juga kerap terjadi.

Alternatif jalan terlalu jauh dan memutar, pola buka tutup lintasan dalam pengaturan lalulintas swadaya masyarakat sekitar tidak melibatkan dinas dan institusi terkait, sering menimbulkan konflik sesama pengguna jalan yang melintas, dugaan kelengkapan ijin Andalalin juga terabaikan, masyarakat sebagai penerima manfaat, dan para pelaku usaha mengeluhkan, rangkaian kerja kontraktor pelaksana. 

Kondisi yang cukup meresahkan masyarakat harusnya dipikirkan, dengan menerapkan sistem pelaksanaan kegiatan yang  meminimalisir kegaduhan.

Fungsi kenyamanan  jalan lintasan yang satu jalur untuk dua arah di rusak, pola buka tutup juga di laksanakan dari swadaya masyarakat yang di duga tidak ada kompensasi anggaran dari kontraktor pelaksana, wajar semrawut, namanya juga swadaya masyarakat,” keluh salah satu pelaku usaha di sekitar lokasi kegiatan yang merasa sangat terganggu.

“Itu salah satu yang akan kami konfirmasi kepada Dinas PUPR Provinsi Banten, baik  melalui Bidang Perencanaan, PPTK, Konsultan maupun Kepala Dinas. Apalagi sikap salah satu pengawas Dinas PUPR Provinsi Banten, Toni yang dituding tidak beretika, dalam mengemban maklumat pelayanan publik, beberapa kali dihubungi lewat telpon dan chat WhatsApp tapi diabaikan dan enggan menanggapi. Atas dasar kejanggalan tersebut, kami sudah mengirimkan surat audiensi untuk mengklarifikasi dengan pihak pihak terkait, diantaranya, bidang perencanaan, PPTK, dan konsultan,” ujar Ketua FMC yang akrab disapa Gacon, Selasa, 09 Juli 2025.

Gacon mengungkapkan, rangkaian pelaksanaan kegiatan pembangunan konstruksi pondasi jalan dinilai juga cukup janggal.

“Kondisi volume kedalaman pengupasan dipertanyakan, karena dikhawatirkan tidak lurus  sejajar dan terjadi beda tinggi dengan jalan lama yang tidak terkena rekondisi, seperti contoh satu segmen yang sudah terselesaikan dengan volume sekitar tiga kali seratus meter, pengecoran rigiet beton bertulang, terjadi beda tinggi yang bisa mengganggu kenyamanan lintasan jalan, tidak ada penyiraman air sebagai langkah perawatan beton, dengan konstruksi jalan beda tinggi, cukup berpotensi terjadinya laka dan kerusakan kendaraan,” tuturnya. 

“Apabila konstruksi jalan beda tinggi yang elevasi kemiringan sambungan beda tinggi jalan sering di buat  tidak beraturan konstruksinya,” imbuhnya.

Kejanggalan lainnya, kata dia, yaitu penggunaan matrial jenis batu makadam, kondisi jenis tanah yang cukup lentur, tapi pola pemadatan lebih domain dengan jenis matrial batu beskos yang lebih banyak jenis matrial pasirnya. 

“Hasilnya terlihat kondisi pemadatan ruas jalan terlihat masih lentur, tidak kokoh, dan kondisi seperti itu langsung dilanjutkan dengan kegiatan pengecoran lantai kerja atau LC dengan ketebalan 10 centimeter tanpa ada alas plastik, air semen terserap material pasir yang dikondisikan sebagai salah satu susunan matrial konstruksi pengisi pemadatan pondasi jalan,” jelasnya. 

Sementara , kata Gacon, jalan Cisoka di saat malam hari hingga pagi hari merupakan salah satu lintasan truk tambang penuh muatan tanah yang tonasenya dianggap melebihi kapasitas sesuai ketentuan. (Reno)

HUT ke-24, Demokrat Bireuen Gelar Donor Darah dan Bagikan Sembako untuk Warga

By On Selasa, September 09, 2025

Ketua DPC Partai Demokrat Bireuen, Zulfikar SE, MM memantau langsung suasana donor darah HUT Demokrat Bireuen, di Alun-alun, Selasa, 9 September 2025. 

BIREUEN, KabarViral79.Com Suasana Alun-Alun Kota Juang, pada Selasa, 09 September 2025 pagi, tampak berbeda dari biasanya.

Puluhan kader Partai Demokrat berbaur bersama masyarakat mengikuti aksi sosial donor darah yang digelar Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Bireuen dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-24 Partai Demokrat.

Kegiatan ini sekaligus menjadi momen istimewa karena bertepatan dengan hari ulang tahun Presiden ke-6 RI sekaligus pendiri Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dengan mengusung tema “Ayo Donor Darah, Sehat Untuk Kita, Sehat Untuk Sesama”, acara berlangsung penuh kebersamaan dan kepedulian sosial.

Warga ikut melakukan donor darah HUT ke 24 Demokrat Bireuen, di Alun alun, Selasa, 9 September 2025. 

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bireuen, Zulfikar SE, MM mengatakan, kegiatan ini tidak hanya sebatas donor darah, tetapi juga diwarnai dengan pembagian sembako kepada fakir miskin.

Menurutnya, hal tersebut merupakan bentuk nyata komitmen Demokrat untuk hadir di tengah masyarakat.

“Peringatan HUT Demokrat tahun ini kami isi dengan kegiatan sosial sebagai wujud kepedulian partai kepada masyarakat. Ini bukan hanya bentuk solidaritas, tetapi juga ajang silaturahmi antara pengurus, anggota, dan masyarakat,” ujar Zulfikar.

Dari aksi donor darah tersebut, terkumpul sebanyak 85 kantong darah yang berasal dari pengurus, Srikandi Demokrat, serta masyarakat umum. Darah tersebut kemudian disalurkan melalui Unit Transfusi Darah (UTD) RSUD dr. Fauziah Bireuen untuk membantu pasien yang membutuhkan.

Sejumlah warga yang menerima paket sembako juga menyampaikan rasa syukur dan terima kasih. Mereka menilai kepedulian yang ditunjukkan Demokrat Bireuen sangat membantu, terutama bagi keluarga kurang mampu.

“Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dan mendukung sehingga kegiatan ini berjalan lancar sesuai harapan. Semoga bermanfaat bagi kita semua,” tutup Zulfikar.

Dengan kegiatan sosial tersebut, perayaan HUT Demokrat di Bireuen tidak hanya menjadi seremoni politik, tetapi juga momentum memperkuat nilai kebersamaan, kepedulian, dan solidaritas antarwarga. (Joniful Bahri)

Bupati Maesyal Rasyid Terima Tim Verifikasi Lapangan Lomba Kelompok KB Pria Tingkat Nasional 2025

By On Selasa, September 09, 2025

Bupati Tangerang, Maesyal Rasyid saat menerima Tim Verifikasi Lapangan Lomba Kelompok KB Pria tingkat Nasional Tahun 2025, Selasa, 09 September 2025. 

TANGERANG, KabarViral79.Com Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid menerima secara langsung Tim Verifikasi Lapangan Lomba Kelompok KB Pria Tingkat Nasional Tahun 2025, di Aula Kecamatan Pasar Kemis, Selasa, 09 September 2025.

Kunjungan tim verifikasi tersebut dalam rangka melihat langsung pemenuhan administrasi, kelembagaan, dan aktivitas Kelompok KB Pria “Bandeng KB Pri” Kecamatan Pasar Kemis yang berhasil masuk dua nominasi terbaik tingkat nasional Regional I atau 6 besar nasional dari total 22 kelompok KB pria se-Indonesia.

Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid menyampaikan apresiasi dan rasa bangga kepada Kelompok KB Pria “Bandeng KB Pri”  yang telah menjadi pelopor serta teladan dalam program Keluarga Berencana Khususnya yang dilakukan kaum Pria di Kabupaten Tangerang dan Banten bahkan nasional.

“Ini membuktikan bahwa menjaga kesehatan tubuh sekaligus mendukung program KB bukan hanya tugas ibu-ibu, tapi juga bapak-bapak. Dengan begitu, KB pria diharapkan dapat menumbuhkan minat baru kepada kalangan pria di lingkungan masyarakat,” ujar Bupati Maesyal Rasyid.

Dia menegaskan, Pemkab Tangerang terus berkomitmen mendukung program KB dengan memberikan pelayanan kontrasepsi gratis bagi masyarakat. Selain sebagai upaya pengendalian jumlah penduduk, KB pria juga memiliki manfaat kesehatan serta nilai tambah ekonomi bagi keluarga.

“Kalau Bapak-bapak ikut ber-KB, manfaatnya bukan hanya untuk menekan angka kelahiran. Ada keuntungan lain, ibu lebih sehat, keluarga lebih sejahtera, dan tentu lebih hemat secara ekonomi. Kami pastikan pelayanan kontrasepsi di Kabupaten Tangerang gratis, ditanggung pemerintah daerah,” tegasnya.

Dia pun mengajak seluruh pihak, termasuk jajaran kecamatan, Puskesmas, PKK, dan masyarakat untuk terus melakukan sosialisasi agar semakin banyak pria yang berpartisipasi dalam program KB.

Sementara itu, Ketua Tim Verifikasi Nasional, dr. Hartati Biki menyampaikan, apresiasi atas semangat masyarakat Kabupaten Tangerang, khususnya di Kecamatan Pasar Kemis, dalam mendukung program KB pria.

“Dari 22 kelompok KB pria yang ikut nominasi nasional, kelompok dari Kabupaten Tangerang berhasil masuk 6 besar. Ini menunjukkan adanya dukungan nyata dari masyarakat dan pemerintah daerah. Kami berharap semangat ini terus dijaga,” ungkap dr. Hartati.

Dia menjelaskan, partisipasi pria dalam KB merupakan wujud cinta dan kepedulian terhadap kesehatan istri dan keluarga.

Menurutnya, jika suami ikut KB, maka kesehatan pasangan akan semakin baik dan keharmonisan keluarga juga meningkat.

“Partisipasi suami dalam ber-KB adalah wujud cinta dan kepedulian terhadap kesehatan istri dan keluarga. Jika suami ikut KB, kesehatan pasangan akan semakin baik dan meningkat keharmonisannya,” pungkasnya. (Reno)

Ketua DPW PKN Bengkulu: Kami Akan Kawal Kasus PKBM AZ-ZAHRA Hingga ke KPK

By On Selasa, September 09, 2025



Kepahiang, KabarViral79.Com – Dugaan penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) kembali mencuat di Kabupaten Kepahiang. Kali ini sorotan tajam dialamatkan kepada PKBM AZ-ZAHRA yang diduga kuat tidak transparan dalam mengelola anggaran negara ratusan juta rupiah sejak tahun 2023 hingga 2024.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Keuangan Negara (DPW LSM PKN) Provinsi Bengkulu, Elpis Munandar, menegaskan pihaknya telah melayangkan surat klarifikasi resmi kepada pihak PKBM AZ- ZAHRA terkait dugaan kuat praktik penyalahgunaan dana.

“Berdasarkan data yang kami pegang, PKBM AZ- ZAHRA menerima Dana BOP pada tahun 2023 sampai tahun 2024 sangat besar. Namun, indikasi penyalahgunaan anggaran serta dugaan praktik KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) dalam penggunaannya sangat jelas terlihat,” tegas Elpis Munandar.

Menurutnya, dana yang semestinya digunakan untuk menunjang sarana prasarana pendidikan dan kegiatan pembelajaran, justru diduga dialihkan untuk kepentingan yang tidak sesuai aturan. Bahkan, jadwal pembelajaran yang wajib diinput penuh setiap hari dalam seminggu patut dipertanyakan pelaksanaannya.

“Ini jelas mencederai amanah negara. Anggaran pendidikan bukan untuk dikorupsi atau dimainkan demi kepentingan segelintir orang. Kami tidak akan tinggal diam, PKN akan mengawal dugaan penyelewengan ini hingga ke aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Tinggi dan bahkan KPK bila diperlukan,” tambah Elpis dengan nada keras.

Ia juga menegaskan, PKN menolak keras jika dana pendidikan dipakai seenaknya oleh oknum yang bernaung di lembaga pendidikan nonformal. “Kami tidak akan memberi ruang bagi siapapun yang bermain-main dengan dana rakyat. Bila ada bukti nyata penyalahgunaan, harus diproses hukum. Jangan sampai uang negara habis, sementara rakyat tidak mendapat manfaatnya,” ujarnya.

Elpis menutup pernyataannya dengan ultimatum agar PKBM AZ- ZAHRA segera membuka transparansi data penggunaan dana BOP. Jika tidak, LSM PKN bersama jaringan media akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di Kepahiang dan melaporkan kasus ini secara resmi ke penegak hukum. (*/red)

Rehabilitasi Puskesmas Kota Donok, Bukti Komitmen Pemkab Lebong Tingkatkan Layanan Kesehatan

By On Selasa, September 09, 2025

 


Lebong, KabarViral79.ComPemerintah Kabupaten Lebong melalui Dinas Kesehatan resmi melaksanakan rehabilitasi gedung Puskesmas Kota Donok yang terletak di Desa Kota Donok, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, Senin, 8 September 2025.

Rehabilitasi Puskesmas ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2025. Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh CV. Rejaw Perbaja dengan nilai kontrak Rp 1.421.498.000, masa pelaksanaan selama 120 hari kalender, terhitung sejak 30 Juli 2025 hingga 27 November 2025.

Pembangunan dan rehabilitasi Puskesmas ini merupakan relokasi dari puskesmas lama yang memiliki keterbatasan sehingga menghambat peningkatan pelayanan dan kualitas sesuai standar.

Saat ditemui, Roy selaku pelaksana kegiatan mengatakan bahwa rehabilitasi Puskesmas ini menjadi bukti komitmen Pemkab Lebong dalam meningkatkan pelayanan kesehatan berkualitas bagi masyarakat.

“Rehabilitasi gedung puskesmas menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, sehingga kami berharap penyelesaian pembangunan gedung tersebut tepat waktu,” ujar Roy saat ditemui di kediamannya, Senin (8/9).

“Pembangunan dan rehabilitasi gedung puskesmas ini harus selesai sesuai jadwal yang telah ditentukan,” pungkas Roy.

Soal Korban Mutilasi di Mojokerto, Tetangga Bilang Sering Dengar Cekcok

By On Selasa, September 09, 2025

Anggota Resmob Polres Mojokerto melakukan olah TKP di kamar kos tertuga pelaku mutilasi di kawasan Lakarsantri, Surabaya, pada Minggu, 07 September 2025. 

MOJOKERTO, KabarViral79.Com Warga Dusun Pacet Selatan, Pacet, Mojokerto, Jawa Timur (Jatim), digegerkan dengan temuan jasad seorang wanita berinisial TAS (25) dalam kondisi termutilasi dengan 65 potong bagian tubuhnya yang ditemukan di semak-semak.

Tetangga kos korban, Indah mengaku kerap melihat korban dengan pacarnya berinisial A. Dia kerap mendengar suara cekcok antara korban dan pacarnya. Dia menyebut keduanya kerap bertengkar di kosan.

“Biasanya malam itu ketuk-ketuk pintu, terus lama baru masuk. Pas masuk itu biasanya bertengkar. Saya sering mendengar suara mereka bertengkar,” ujarnya.

Indah menyebut, A sudah diamankan pihak Kepolisian. Saat penangkapan dilakukan, Indah mendengar suara pintu kosan didobrak.

Sementara, Ketua RT setempat, Heru mengatakan, Polisi yang menggunakan empat mobil datang ke rumahnya. Saat ditangkap, A tengah santai di kamar kosannya tersebut.

“Waktu ditangkap sedang nyantai-nyantai. Saya menyaksikan dari jauh, posisi orangnya lagi nyantai-nyantai,” ujarnya.

Diketahui sebelumnya, potongan tubuh korban pertama kali ditemukan pada Sabtu, 06 September 2025, sekitar pukul 10.30 WIB, saat warga tengah mencari rumput.

Hasil penyisiran Polisi di semak-semak Dusun Pacet Selatan, ditemukan 65 potongan jasad manusia.

Polisi merinci, 63 potongan berupa jaringan otot, lemak, kulit kepala, serta rambut. Ukuran rata-rata potongan tubuh manusia ini 17x17 cm. Sedangkan, dua potongan lainnya berupa telapak kaki kiri dan pergelangan tangan kanan. (*/red)

Reshuffle Kabinet, Ini Daftar Menteri yang Diganti Prabowo

By On Selasa, September 09, 2025

Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah Menteri baru di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 08 September 2025. 

JAKARTA, KabarViral79.ComUntuk kali kedua, Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet dengan mengganti dan melantik empat Menteri dan satu Wakil Menteri (Wamen).

Pengambilan sumpah sekaligus pelantikan empat Menteri dan satu Wamen tersebut dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Senin, 08 September 2025.

Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Negeri Negara Tahun 2024-2029 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti.

Dari empat Menteri yang diganti, salah satunya adalah Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan.

Namun, Prabowo belum menetapkan pengganti dari Budi Gunawan untuk mengisi posisi Menko Polkam.

Meski beredar kabar bahwa posisi itu bakal disatukan dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.

“Berkenaan dengan posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan untuk sementara waktu memang Bapak Presiden belum menunjuk secara definitif siapa yang akan beliau tugaskan menjadi Menko Polkam. Sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polkam,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi saat konferensi pers di Istana Negara, Senin, 08 September 2025.

Selain itu, ada Dito Ariotedjo yang dicopot dari posisi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) tetapi penggantinya juga belum diumumkan.

Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut, pengganti Dito Ariotedjo sebagai Menpora belum dilantik karena calon menteri tersebut masih berada di luar kota.

“Pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga kebetulan dalam posisi sedang di luar kota sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari ini. Nanti di prosesi pelantikan yang berikutnya,” tutur Prasetyo.

Lima Menteri yang Dicopot oleh Presiden Prabowo:

1. Budi Gunawan dari jabatan Menko Polkam

2. Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan

3. Abdul Kadir Karding dari jabatan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala BP2MI

4. Budi Arie Setiadi dari jabatan Menteri Koperasi

5. Dito Ariotedjo dari jabatan Menpora.

Empat Menteri dan Satu Wamen yang Dilantik Presiden Prabowo:

1. Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan

2. Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala BP2MI

3. Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi

4. Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah

5. Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.

(*/red)

Ini Penjelasan Menhut Raja Juli soal Foto Main Domino dengan Tersangka Pembalak Liar

By On Selasa, September 09, 2025

Menhut Raja Juli Antoni memberikan klarifikasi mengenai viral dirinya bermain domino bersama tersangka pembalak liar bernama Azis Wellang

JAKARTA, KabarViral79.Com Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni merespons sebuah foto yang viral memperlihatkan dirinya tengah bermain domino bersama tersangka pembalakan liar bernama Azis Wellang.

Selain dengan Azis Wellang, dalam foto itu juga ada Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding, dan Andi Rukman Nurdin.

Dalam klarifikasinya, Raja Juli mengungkit foto yang menjadi pemberitaan. Raja Juli menyatakan, awalnya hanya memenuhi janji bertemu seorang menteri di Posko Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan.

“Saya janjian bertemu Mas Menteri Karding. Mas Menteri Karding meminta saya 'nyamperin' beliau di posko Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) di mana beliau pada saat ini menjadi sekjennya,” ujar Raja Juli dalam unggahan media sosialnya, Minggu, 07 September 2025.

Raja Juli menyebut, dirinya berdiskusi selama dua jam dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding di posko tersebut.

Menurutnya, tidak ada pembahasan terkait pembalakan liar.

Pada pukul 24.00 WIB, Raja Juli menyebut hendak pulang. Dia dan Menteri Karding lalu diajak bermain domino oleh beberapa orang yang ada di lokasi. Dia kembali menegaskan tidak ada pembahasan kasus apa pun saat permainan domino.

“Di ruang tamu ramai sekali orang. Beberapa orang lainnya sedang bermain domino. Mas Menteri Karding dan saya diajak ikut main. Setelah dua kali 'putaran', saya pamit pulang kepada Mas Menteri Karding dan banyak orang yang ada di ruang tamu tersebut,” jelasnya.

Raja Juli mengaku baru tahu teman bermain dominonya tersebut merupakan Aziz Wellang.

Dia menegaskan, pihaknya terus berkomitmen menindak pelanggaran hukum, termasuk pembalakan liar.

“Setelah berita ini beredar, saya baru tahu bahwa salah seorang yang ikut main tersebut adalah Azis Wellang yang diberitakan sebagai pembalak liar. Bagi saya tidak ada sedikit pun ruang bagi siapa pun yang melakukan pelanggaran hukum di kawasan hutan,” ujarnya.

“Saya akan tegakkan hukum setegas-tegasnya kepada pembalak liar tanpa pandang bulu,” pungkasnya. (*/red)

Ini Respon Istana soal Klaim Hotman Buktikan Nadiem Tak Korupsi

By On Selasa, September 09, 2025

Pengacara Hotman Paris bersama mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim

JAKARTA, KabarViral79.ComPihak Istana merespon perihal pengacara kondang Hotman Paris yang mau membuktikan di hadapan Presiden Prabowo Subianto bahwa kliennya, Nadiem Makarim tidak bersalah di kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menyebut, pemerintah menyerahkan kasus Nadiem Makarim kepada penegak hukum.

“Kita serahkan kepada proses hukum saja,” kata Hasan kepada wartawan, Minggu, 07 September 2025.

Hasan menekankan, pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum.

“Pemerintah tidak intervensi proses hukum,” ujarnya.

Diketahui sebelumnya, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook pada program digitalisasi pendidikan.

Penetapan tersangka diumumkan oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Nurcahyo Jungkung Madyo, pada Kamis, 04 September 2025.

Menurut Kejaksaan, dugaan tindak pidana korupsi ini menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 1,98 triliun.

Kuasa hukum Nadiem Makarim, Hotman Paris Hutapea menilai penetapan tersangka ini janggal.

Menurutnya, hasil penyelidikan justru membuktikan bahwa Nadiem tidak menerima uang suap dan tidak melakukan mark-up harga laptop.

“Nadiem Makarim tidak menerima uang satu sen pun, tidak ada mark-up, dan tidak ada yang diperkaya. Saya hanya butuh 10 menit untuk membuktikan itu di depan Presiden Prabowo,” kata Hotman Paris, dikutip akun Instagram-nya, Jumat, 05 September 2025.

Dia bahkan meminta agar perkara ini digelar terbuka di Istana agar publik bisa melihat langsung fakta sebenarnya. (*/red)

Kadisdik H. Dadan Gandana Dampingi Bupati Tangerang Rakor Bersama Forkompinda, Tekankan Sinergitas untuk Wujudkan Kondusifitas Kamtibmas

By On Senin, September 08, 2025

Penandatanganan komitmen bersama untuk menjaga kondusifitas Kamtibmas oleh Bupati Tangerang, Unsur Forkopimda, perwakilan Kepala OPD, para Kepala Sekolah dan Kapolsek. 

TANGERANG, KabarViral79.Com Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama para Kepala Sekolah SMP, SMA, dan SMK se-Kabupaten Tangerang

Rakor yang juga dihadiri oleh Dandim 0510 Tigaraksa, Kapolresta Tangerang, Kabag Ren Polres Metro Tangerang Kota, Kasi Intel Kejari, Kadisdik, Kasatpol PP dan para Kapolsek tersebut digelar di Gedung Serbaguna (GSG) Puspemkab Tangerang, Senin, 08 September 2025. 

Dalam arahannya, Bupati Maesyal Rasyid menegaskan, Forkopimda bersama seluruh jajarannya dan pemerintah daerah terus melakukan langkah-langkah antisipasi serta deteksi dini terhadap segala potensi gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). 

Dia juga menekankan pentingnya peran satuan pendidikan dalam menjaga stabilitas daerah dalam memperkuat sinergi dan menjaga kondusifitas Kamtibmas di wilayah Kabupaten Tangerang.

“Kami bersama Forkopimda terus berkomunikasi intensif, siang dan malam, untuk merespons setiap perkembangan di lapangan. Begitu ada kejadian, kita langsung rapatkan barisan, berkoordinasi dengan Polres, Kodim, camat hingga kepala desa, agar situasi tetap terkendali. Kabupaten Tangerang ini wilayah strategis yang berdekatan dengan ibu kota, maka dampaknya cepat terasa. Karena itu, sinergi harus terus kita jaga,” tegas Bupati.

Dia mengingatkan kepada para Kepala Sekolah untuk lebih meningkatkan pengawasan dan kewaspadaan terhadap para siswanya, khususnya untuk memastikan absensi dan izin belajar.

Dia juga meminta agar pihak sekolah melakukan konfirmasi langsung kepada orang tua bila ada siswa yang tidak hadir atau meminta izin di luar jam belajar.

“Kalau ada anak izin, pastikan benar alasannya. Hubungi langsung orang tuanya. Jangan sampai siswa ikut kegiatan yang tidak jelas. Ini penting agar anak-anak kita tetap fokus belajar, dan kita bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan,” tuturnya.

Menurutnya, para Kepala Sekolah, Guru, dan Tenaga Pendidik mempunyai peran penting sebagai garda terdepan dalam mencerdaskan generasi bangsa sekaligus mencegah agar para siswa tidak mudah terpengaruh ajakan-ajakan negatif di luar lingkungan sekolah yang merugikan pihak lainnya.

Untuk itu pihaknya juga mengajak semua pihak terus meningkatkan kewaspadaan dan sinergitas dalam menjaga Kamtibmas.

“Mari kita bersama-sama terus menjaga Kabupaten Tangerang agar tetap aman, damai, dan kondusif. Dengan sinergi yang kuat, saya yakin cita-cita kita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tangerang yang sejahtera dan berdaya saing dapat terwujud dengan baik,” pungkasnya.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama untuk menjaga kondusifitas Kamtibmas oleh Bupati Tangerang, Unsur Forkopimda, perwakilan Kepala OPD, para Kepala Sekolah dan Kapolsek. (Reno)