-->

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

16 Pejabat Eselon II Pemkot Serang Ikuti Uji Kompetensi JPT Pratama

By On Rabu, Desember 17, 2025

 


Kota Serang, KabarViral79.Com – Pemerintah Kota Serang melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menggelar uji kompetensi bagi 16 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT Pratama) di lingkungan Pemerintah Kota Serang.

Kepala Bidang Mutasi, Promosi, dan Penilaian Kinerja BKPSDM Kota Serang, R. Hudan Muchtadi, mengatakan saat ini sedang berlangsung proses uji kompetensi terhadap 16 pejabat Eselon II Pemkot Serang. Hal tersebut disampaikan pada Rabu, 17 Desember 2025.

Hudan menjelaskan, secara teknis uji kompetensi melibatkan rangkaian tes kompetensi manajerial, sosial kultural, serta wawancara. “Tim penguji memastikan seluruh rangkaian berlangsung profesional dan sesuai standar nasional,” ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa beberapa tahapan tes telah dilalui dan selanjutnya akan memasuki tahapan wawancara.

Kegiatan uji kompetensi tersebut bertujuan untuk mendapatkan data talent guna pengisian talent pada box-box yang bersesuaian dengan potensi, kompetensi, dan kinerja masing-masing pejabat.

“Semua pejabat harus dievaluasi secara objektif. Asesmen ini bukan hanya rutinitas, tetapi kebutuhan untuk memastikan bahwa jabatan diisi oleh orang yang benar-benar sesuai kompetensinya,” katanya.

Hudan menegaskan bahwa panitia seleksi uji kompetensi terdiri dari unsur birokrat, akademisi, dan profesional.

Masih kata Hudan, hasil asesmen nantinya akan diserahkan langsung kepada Wali Kota Serang sebagai bahan pertimbangan dalam kebijakan penataan pejabat Eselon II. Namun, hingga seluruh kegiatan selesai secara penuh, proses penilaian masih berjalan dan belum dipublikasikan.

Hudan menambahkan, pelaksanaan uji kompetensi ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi landasan utama manajemen ASN, termasuk seleksi dan pengembangan JPT; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mengatur secara rinci proses manajemen ASN; Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2017 yang menetapkan standar kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT); serta Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2019 yang mengatur pembinaan penyelenggaraan penilaian kompetensi PNS.

Pejabat Eselon II yang mengikuti Uji Kompetensi:

1. Kusna Ramdani, S.Sos., M.Si (Asisten Administrasi Umum III Sekretariat Daerah Kota Serang)

2. Drs. Subagyo, M.Si (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat I Sekretariat Daerah Kota Serang)

3. Yudi Suryadi, S.Sos., M.Si (Asisten Perekonomian dan Pembangunan II Sekretariat Daerah Kota Serang)

4. Dr. Ahmad Hasanudin, M.Kes (Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang)

5. M. H. Ikbal, S.Pd., M.Kes (Kepala Dinas Perhubungan Kota Serang)

6. H. Wahyu Nurjamil, S.STP., M.Si (Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang)

7. Farach Richie, S.STP., M.Si (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang)

8. Anthon Gunawan (Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kota Serang)

9. Iwan Sunardi, S.T., M.M (Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Serang)

10. Nofriandi Eka Putra, SPP., M.M (Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang)

11. Dr. TB. Urip Henus Surawardhana, S.Pd., M.Si (Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Serang)

12. Drs. Heri Hadin (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang)

13. Ina Linawati, S.E., Ak., M.M (Kepala BAPPEDA Kota Serang)

14. W. Hari Pamungkas, S.STP., M.Si (Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Serang)

15. Drs. Wasis Dewano, M.Pd., M.Si (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)

16. Drs. Imam Rana Hardiana, M.Si (Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)

KPK Periksa Makelar Kasus Zarof Ricar Terkait Dugaan TPPU Hasbi Hasan

By On Rabu, Desember 17, 2025

Mantan Pejabat MA Zarof Ricar. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Balitbang Diklat Kumdil) Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar, pada Senin, 15 Desember 2024.

Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo mengatakan, Zarof dijadwalkan untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Sekretaris MA Hasbi Hasan.

"Benar, hari ini Senin, KPK menjadwalkan pemanggilan pemeriksaan terhadap saudara ZR (Zarof Ricar) Mantan Kepala Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan MA, dalam kapasitas sebagai saksi, pada penyidikan perkara dugaan tipikor/TPPU terkait pengurusan perkara di MA," ujar Budi dalam keterangannya.

Meski demikian, Budi belum menjelaskan keterkaitan Zarof Ricar dalam perkara yang menjerat Hasbi Hasan. KPK biasanya memberikan keterangan setelah saksi diperiksa penyidik.

Diketahui, Zarof Ricar dikenal sebagai makelar kasus.

Pada 12 November 2025, MA menolak kasasi Zarof Ricar atas putusan banding dalam kasus suap dan gratifikasi penanganan perkara Ronald Tannur, terdakwa pembunuh Dini Sera Afriyanti.

"Amar putusan: Tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa," demikian tertulis dalam salinan putusan di laman resmi MA.

Dengan demikian, hukuman Zarof diperberat dari 16 tahun menjadi 18 tahun penjara pada tingkat banding.

Selain pidana badan, Majelis Hakim PT DKI Jakarta juga tetap menghukum Zarof membayar denda Rp 1 miliar subsidair enam bulan kurungan.

Sementara itu, barang bukti berupa uang Rp 915 miliar dan 51 kilogram emas yang ditetapkan sebagai barang bukti tetap disita untuk negara.

Perbuatan Zarof dinilai terbukti melanggar Pasal 6 Ayat (1) juncto Pasal 15 dan Pasal 12 B juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Zarof dinilai terbukti bermufakat dengan pengacara pelaku pembunuhan Gregorius Ronald Tannur, Lisa Rachmat, untuk menyuap Hakim Agung Soesilo. (*/red)

Polri Prediksi Pergerakan Natal dan Tahun Baru 2026 Naik 8,83 Juta Orang

By On Rabu, Desember 17, 2025

Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Polri menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektoral bidang operasional dalam rangka persiapan Operasi Lilin 2025.

Rakor tersebut dihadiri oleh sejumlah stakeholder terkait menyambut libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Rakor digelar di Auditorium Mutiara Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta Selatan (Jaksel), Senin, 15 Desember 2025.

Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengatakan, dari rapat tersebut, diperkirakan ada peningkatan pergerakan 8,83 juta orang.

"Dari hasil survei yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan terkait potensi pergerakan masyarakat pada Natal tahun 2025 dan Tahun Baru 2026, diprediksi bahwa terjadi peningkatan 8,83 juta orang atau 7,9% pada tahun 2025 ini," ujar Dedi.

Pada tahun ini, diperkirakan ada 119,5 juta orang yang akan merayakan Natal dan tahun baru. Ada peningkatan dua kali lipat dibandingkan tahun lalu.

"Jumlah masyarakat yang akan merayakan Natal dan tahun baru diperkirakan sekitar 119,5 juta orang. Yang mengalami peningkatan dua kali lipat bila dibandingkan tahun yang lalu," ujarnya.

Mewakili Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Dedi menyampaikan terima kasih kepada stakeholder yang turut mempersiapkan dan mengantisipasi perayaan Natal dan tahun baru tersebut.

"Kemudian pada kesempatan ini juga Bapak Kapolri menyampaikan rasa dukacita yang mendalam atas bencana yang melanda seluruh wilayah Indonesia. Mari bersama-sama memanjatkan doa semoga para korban diberikan kekuatan dan ketabahan," pungkasnya.

Hadir dalam rapat tersebut di antaranya TNI, BNPB, Kemenko PMK, Kemenparektaf, Badan Pangan Nasional, BMKG, Jasa Marga, Kemenhub, dan berbagai instansi lainnya. (*/red)

KPK Sita Uang Tunai dan Dokumen Usai Geledah Rumah Plt Gubernur Riau

By On Rabu, Desember 17, 2025

Jubir KPK Budi Prasetyo. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah barang bukti terkait kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pempov) Riau.

Penyitaan dilakukan usai tim penyidik menggeledah rumah dinas Wakil Gubernur yang kini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF. Hariyanto, pada Senin, 15 Desember 2025.

"Dalam penggeledahan hari ini, penyidik mengamankan beberapa dokumen yang berkaitan dengan perkara, yaitu dugaan tindak pemerasan terkait dengan penambahan anggaran di Dinas PUPR, di mana para UPT ini mendapatkan tambahan anggaran yang kemudian Gubernur selaku Kepala Daerah meminta jatah sejumlah anggaran sekitar 15-20 persen dari anggaran-anggaran yang akan digunakan untuk proyek di Dinas PUPR. Sehingga dokumen-dokumen yang diamankan di antaranya terkait dengan pokok perkara tersebut," ujar Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo.

Selain itu, kata Budi, pihaknya juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dalam beberapa mata uang.

"Penyidik juga mengamankan sejumlah uang di rumah pribadi milik Wakil Gubernur atau yang saat ini menjabat sebagai Plt Gubernur, diamankan sejumlah uang tunai dalam bentuk rupiah dan mata uang asing," ujarnya.

Namun Budi tidak menyebutkan jumlah pasti uang yang disita tersebut.

"Ini masih dihitung, ini baru diamankan. Diduga terkait dengan perkara," ujarnya.

Diketahui, KPK menggeledah rumah dinas Plt Gubernur Riau, SF. Hariyanto, pada Senin, 15 Desember 2025. Ia juga merupakan Wakil Gubernur Riau.

Penggeledahan itu terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid.

"Benar, tim sedang melakukan kegiatan penggeledahan di rumah dinas SFH, Plt Gubernur Riau," ujar Jubir KPK, Budi Prasetyo.

"Terkait penyidikan perkara dugaan tindak pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemprov Riau," imbuhnya.

Dalam kasus itu, KPK menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid dan dua orang lainnya sebagai tersangka. Dua tersangka lainnya adalah M. Arief Setiawan (MAS) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau serta Dani M. Nursalam (DAN) selaku Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Riau.

Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan di Riau, pada Senin, 03 November 2025.

Para tersangka disangkakan melanggar ketentuan Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12 huruf f dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (*/red)

Prabowo ke Jajaran Kabinet: Kalau Dimaki Tenang Saja, Tetap Kerja untuk Rakyat

By On Rabu, Desember 17, 2025

Presiden Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Presiden Prabowo Subianto menenangkan hati para menterinya yang diamatinya sering dimaki-maki.

"Saudara-saudara, kalau pejabat sudah kerja keras, saudara dimaki-maki, tenang saja ya, tenang saja," ujar Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin, 15 Desember 2025.

Para Menteri bertepuk tangan menyambut kata-kata Prabowo. Prabowo baru saja menerima penjelasan perihal penanganan banjir Sumatera, penanganan sumber daya alam, hingga progres program-program pemerintah lainya.

"Pohon yang tinggi pasti kena terpaan angin. Enggak apa-apa, itu risiko," ujarnya.

Dia ingin para Menterinya bekerja untuk rakyat tanpa terlalu menghiraukan caci maki.

"Saya perhatikan ada beberapa pejabat yang suka ditiup angin," kata Prabowo santai, para Menteri terdengar tertawa.

"Santai saja. Sudah biasa," ujarnya.

Minta Aparat hingga Dokter Diberi Penghargaan

Prabowo memberi perhatian dan hormat kepada aparat TNI, Polisi, hingga tenaga kesehatan yang bekerja memulihkan situasi pasca banjir Sumatera.

Prabowo mengapresiasi para Tentara dan Polisi yang bekerja keras membangun jembatan di medan alam berbahaya.

"Saya minta dikasih penghargaan yang layak," ujar Prabowo.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyimak.

"Tenaga kesehatan, dokter-dokter, petugas-petugas di lapangan yang tidak meninggalkan posnya, itu jug harus idkasih penghargaan," tegasnya. (*/red)

Kadis Kominfo Ucapkan Terima Kasih dan Apresiasi kepada Media Partner Pemkab Tangerang

By On Selasa, Desember 16, 2025


TANGERANG, KabarViral79.Com - Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Tangerang, Diyan Mayang Sari, S.S.T.P, M.Si mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Media Mitra Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang atas kerja sama selama ini yang telah ikut membantu mempublikasikan progres capaian kinerja Pemkab Tangerang.

Hal itu disampaikan saat membuka acara Pemkab Tangerang Bangun Sinergi dengan Media lewat Sosialisasi Kemitraan yang digelar di Hotel Yasmin,Kecamatan Legok, Selasa, 16 Desember 2025.

"Adapun tujuan digelarnya acara ini adalah untuk memperkuat sinergitas, sarana kordinasi dan evaluasi antara media di Kabupaten Tangerang dalam menyebarluaskan informasi, untuk meningkatkan peran aktif media dalam menyebarkan luaskan informasi tentang capaian program kerja Bupati dan Wakil Bupati, khususnya di Program prioritas, Prima, Prospek, Setara, Selaras, demi mewujudkan transparasi kepada masyarakat, dan untuk memperkuat komitmen bersama mengenai penyebaran informasi yang berkualitas, akurat dan terpercaya kepada masyarakat," tuturnya.

Dia menambahkan, dengan adanya kegiatan ini diharapakan dapat meningkatkan sinergi dan kordinasi antara media partner Kabupaten Tangerang dan meningkatkan kesepahaman pemberitaan yang aktual dan terpercaya kepada masyarakat, dan meningkatkan keaktifan media partner dalam capaian progres program kerja Bupati dan Wakil Bupati Tangerang.

"Tidak lupa, kami mengucapkan terima kasih kepada media media partner yang telah hadir pada acara ini dan memberikan apresiasi. Harapanya, kerja sama ini terus berlanjut agar masyarkat dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan, tanpa rekan-rekan media informasi itu tak akan sampai kemasyarakat," pungkasnya. (Reno)

Video: Menhut Raja Juli Sebut 22 Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu Sudah Dicabut

By On Selasa, Desember 16, 2025


JAKARTA, KabarViral79.Com - Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni telah mengambil langkah tegas atas kegiatan usaha sejumlah perusahaan pemanfaatan hutan buntut bencana di Sumatera.

Raja Juli menegaskan, pihaknya telah mencabut sebanyak 22 perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH).

“Secara resmi saya umumkan hari ini kepada publik atas arahan Pak Presiden, saya akan mencabut 22 PBPH, perizinan berusaha pemanfaatan hutan,” ujar Raja Juli di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025.

Menurut Raja Juli, luas lahan kegiatan berusaha oleh perusahaan yang dicabut izinnya itu seluas 1.012.016 hektare termasuk di wilayah Sumatera.

Raja Juli menegaskan, pihaknya akan meneken Surat Keputusan (SK) terkait langkah pencabutan izin tersebut. (*/red)

Video: Prabowo Sindir Pejabat Cuma Foto-Foto: Jangan Wisata Bencana!

By On Selasa, Desember 16, 2025


JAKARTA, KabarViral79.Com - Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jajarannya tidak menjadikan masyarakat korban bencana sebagai objek foto-foto.

Prabowo menyentil budaya 'wisata bencana' belakangan ini.

Prabowo mengingatkan hal tersebut dalam arahan Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025.

Prabowo mulanya berterima kasih kepada jajarannya yang telah membantu penanganan bencana.

“Kita tidak mau ada budaya wisata bencana, jangan. Kalau datang bener-bener harus ada tujuan untuk membantu mengatasi masalah,” ujarnya.

Dia ingin pejabat atau tokoh yang datang ke daerah bencana sesuai dengan tugas dan portofolio masing-masing. Prabowo tidak mau ada budaya wisata bencana. (*/red)

Video: Kepala Negara Lain Mau Kirim Bantuan, Prabowo: Saya Bilang Kami Mampu

By On Selasa, Desember 16, 2025


JAKARTA, KabarViral79.Com - Presiden Prabowo Subianto mengaku dihubungi banyak pemimpin negara yang ingin mengirimkan bantuan untuk wilayah terdampak bencana di Sumatera. Namun, Prabowo menyampaikan terima kasihnya dan menyampaikan kepada mereka bahwa Indonesia mampu dalam penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Saya ditelepon banyak pimpinan, kepala negara yang ingin kirim bantuan. Saya bilang 'Terima kasih concern anda, kami mampu'. Indonesia mampu mengatasi ini,” kata Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025.

Ia juga menyinggung pihak-pihak yang menyerukan agar Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ditetapkan statusnya menjadi bencana nasional.

Menurut Prabowo, situasi dalam penanganan bencana di Sumatera terkendali. (*/red)

Video: Terpidana Nanang Nasrulloh Divonis Tiga Tahun Penjara di Kasus Pemerasan

By On Selasa, Desember 16, 2025


SERANG, KabarViral79.Com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Serang menjatuhkan vonis bersalah kepada Terdakwa Nanang Nasrulloh dan diganjar hukuman selama tiga tahun penjara.

Sedangkan delapan terdakwa, di antaranya Tobri, Joko Supandi, Saprudin, Ismanto, Regi Andi Setiabudiawan, Suherman, Rohmatulloh, Supriyadi, yang ikut terlibat dan melakukan pemerasan bersama-sama di Kawasan Pancatama Cikande diganjar dua tahun enam bulan penjara, Selasa, 16 Desember 2025.

Dalam putusannya, Hakim Ketua menyatakan, Nanang Nasrulloh terbukti melanggar, bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana bersama sama dengan dan atau keterangan untuk melakukan pemerasan sebagaimana Pasal 368 Ayat 1 KUHP, Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP, Jo Pasal 56 Ayat 1 KUHP dalam dakwaan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya melakukan penuntutan pidana penjara selama empat tahun kepada Terdakwa Nanang Nasrulloh.

Putusan yang dibacakan Majelis Hakim, terungkap penghasilan pemerasan bersama sama yang dilakukan Nanang Nasrulloh dkk tersebut, sekitar Rp 80 juta - Rp 100 juta per bulan. (*/red)

Pemkab Tangerang Bangun Sinergi dengan Media Lewat Sosialisasi Kemitraan

By On Selasa, Desember 16, 2025


TANGERANG, KabarViral79.Com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang memperkuat sinergi dengan insan media melalui kegiatan Sosialisasi Kemitraan Media yang digelar di Hotel Yasmin, Kecamatan Legok, Selasa, 16 Desember 2025.

Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid mengatakan,media memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan yang akurat, objektif, dan konstruktif kepada masyarakat.

"Kehadiran rekan-rekan media sangat strategis karena media merupakan mitra penting pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan yang akurat, objektif, dan konstruktif kepada masyarakat," ujar Bupati Maesyal.

Ia menjelaskan, kegiatan sosialisasi kemitraan media ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemkab Tangerang dan Insan Pers. Melalui kemitraan yang baik, diharapkan tercipta transparansi, akuntabilitas, serta edukasi publik yang berimbang.

"Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh insan media yang telah hadir dan selama ini mendukung penyebaran informasi pembangunan di Kabupaten Tangerang," ucapnya

Bupati Maesyal menambahkan, Pemkab Tangerang terus berkomitmen mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan daya saing masyarakat. Untuk itu, media juga berperan penting sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sekaligus penguat keterbukaan informasi publik.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga memaparkan capaian program PRIMA (Pemerintah Inovatif, Maju dan Smart) yang berfokus pada optimalisasi pelayanan publik melalui percepatan birokrasi dan digitalisasi layanan kependudukan di sejumlah kecamatan.

Program PROSPEK (Program Sosial Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan Daerah), Pemkab Tangerang mendorong penguatan ekonomi masyarakat lewat pasar murah, pemberdayaan UMKM, pembentukan wirausaha baru, serta penguatan ekonomi desa.

Sementara itu, sektor pendidikan diperkuat melalui program SETARA (Sekolah Terpadu Ramah Anak) dengan pemberian Beasiswa Tangerang Gemilang, pembangunan ratusan unit Asrama Pondok Pesantren, peningkatan kualitas guru, serta penerapan sekolah swasta gratis untuk SD dan SMP mulai tahun 2025.

Sedangkan program SELARAS (Sistem Lingkungan yang Aman, Ramah dan Berkesinambungan) dijalankan melalui peninjauan Sungai Cisadane dan TPS3R Tanjung Burung, revitalisasi TPA Jatiwaringin menuju teknologi waste-to-energy, pembangunan infrastruktur jalan dan drainase, serta pembangunan enam ruang terbuka hijau baru.

Bupati Maesyal Rasyid menegaskan bahwa seluruh capaian dan program pembangunan tersebut tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan dan peran aktif insan media dalam mengawal serta menyampaikan informasi kepada masyarakat.

"Oleh karena itu, melalui kegiatan ini saya mengajak seluruh insan media untuk menyatukan langkah dan komitmen dalam mendukung pembangunan Kabupaten Tangerang," ujarnya.

Ia pun berharap sinergi yang terus terjalin semakin memperkuat komunikasi positif antara pemerintah dan media demi terwujudnya Kabupaten Tangerang yang semakin gemilang, sejahtera, dan berdaya saing. (Reno)

Terpidana Nanang Nasrulloh Divonis Tiga Tahun Penjara di Kasus Pemerasan Bersama-sama di Kawasan Pancatama Cikande

By On Selasa, Desember 16, 2025


SERANG, KabarViral79.Com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Serang menjatuhkan vonis bersalah kepada Terdakwa Nanang Nasrulloh dan diganjar hukuman selama tiga tahun penjara. Sedangkan delapan terdakwa, di antaranya Tobri, Joko Supandi, Saprudin, Ismanto, Regi Andi Setiabudiawan, Suherman, Rohmatulloh, Supriyadi, yang ikut terlibat dan melakukan pemerasan bersama-sama di Kawasan Pancatama Cikande diganjar dua tahun enam bulan penjara, Selasa, 16 Desember 2025.

Dalam putusannya, Hakim Ketua menyatakan, Nanang Nasrulloh terbukti melanggar bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana bersama sama dengan dan atau keterangan untuk melakukan pemerasan sebagaimana Pasal 368 Ayat 1 KUHP, Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP, Jo Pasal 56 Ayat 1 KUHP dalam dakwaan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya melakukan penuntutan pidana penjara selama empat tahun kepada Terdakwa Nanang Nasrulloh.

Putusan yang dibacakan Majelis Hakim, terungkap penghasilan pemerasan bersama sama yang dilakukan Nanang Nasrulloh dkk tersebut, sekitar Rp 80 juta - Rp 100 juta per bulan. (*/red)

HRD Bersama Gus Muhaimin Tinjau Dampak Banjir Aceh Tamiang dari Udara, Antar Bantuan Gunakan Helikopter TNI

By On Selasa, Desember 16, 2025

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H Ruslan Daud (HRD) dan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, tinjau dampak banjir dan longsor serta mengantar bantuan kemanusiaan ke Aceh Tamiang menggunakan helikopter milik TNI, Senin, 15 Desember 2025. 

ACEH TAMIANG, KabarViral79.Com — Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H Ruslan Daud (HRD) bersama Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat (PM), Abdul Muhaimin Iskandar, meninjau langsung dampak banjir dan longsor serta mengantar bantuan kemanusiaan ke Kabupaten Aceh Tamiang menggunakan helikopter milik TNI, Senin, 15 Desember 2025.

HRD dan Menko Pemberdayaan Masyarakat yang akrab disapa Cak Imin bertolak dari Bandara Internasional Kualanamu, Medan, dan menempuh perjalanan udara sekitar 30 menit sebelum mendarat di lapangan GOR Aceh Tamiang.

Dalam penerbangan tersebut, HRD dan Cak Imin bersama rombongan melakukan pemantauan dari udara untuk melihat langsung tingkat kerusakan infrastruktur dan permukiman warga yang terdampak banjir dan longsor. Dari hasil pantauan, terlihat sejumlah wilayah mengalami kerusakan berat.

Setibanya di Aceh Tamiang, rombongan disambut oleh Bupati Aceh Tamiang Armia bersama unsur Forkopimda. Selanjutnya, HRD dan Cak Imin meninjau sejumlah infrastruktur vital, pesantren yang rusak, serta menyerahkan bantuan kepada para pengungsi terdampak bencana.

"Hasil pantauan kami dari udara dan kunjungan langsung ke lokasi, kerusakan di Aceh Tamiang sangat parah. Kami melihat kayu-kayu gelondongan besar yang diduga berasal dari aktivitas pembalakan liar menghantam permukiman warga dan pesantren," ujar HRD.

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H Ruslan Daud (HRD) dan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, tinjau dampak banjir dan longsor serta mengantar bantuan kemanusiaan ke Aceh Tamiang menggunakan helikopter milik TNI, Senin, 15 Desember 2025. 

HRD menyebut, pihaknya terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mempercepat penanganan pascabencana, terutama pembersihan puing-puing sisa banjir.

"Kondisi yang sangat memprihatinkan saat ini, listrik masih padam, air bersih belum tersedia, dan jaringan komunikasi terputus. Ini menjadi prioritas yang harus segera ditangani," tegasnya.

Sementara itu, Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan keprihatinannya atas musibah yang menimpa masyarakat Aceh.

Ia menegaskan pemerintah akan terus memberikan perhatian dan dukungan penuh bagi percepatan pemulihan pascabencana.

"Kita akan terus memberikan perhatian khusus kepada masyarakat Aceh. Pemerintah akan bersungguh-sungguh membantu dengan melibatkan semua pihak, baik pemerintah maupun nonpemerintah, agar proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat. Masyarakat diminta tetap sabar dan tabah," kata Cak Imin.

Sebelumnya, atas permohonan HRD, Cak Imin juga meresmikan jalur penerbangan Kualanamu–Rembele dan turut melakukan penerbangan ke Bandara Rembele, Kabupaten Bener Meriah, menggunakan pesawat Wings Air.

Di Bener Meriah, Gus Muhaimin bersama HRD turut menyalurkan bantuan kepada para pengungsi serta meninjau sejumlah ruas jalan yang terdampak longsor dan infrastruktur lain yang rusak akibat bencana alam. (Joniful Bahri)

Kejari Bireuen Musnahkan Ribuan Barang Bukti Perkara Pidana Umum, Didominasi Narkotika

By On Selasa, Desember 16, 2025

Kejari Bireuen memusnahkan ribuan barang bukti yang berasal dari perkara tindak pidana umum, didominasi kasus narkotika, Senin, 15 Desember 2025 kemarin. Pemusnahan dilakukan di halaman Kantor Kejari Bireuen. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen memusnahkan ribuan barang bukti yang berasal dari perkara tindak pidana umum, didominasi kasus narkotika, Senin, 15 Desember 2025 kemarin.

Pemusnahan dilakukan di halaman Kantor Kejari Bireuen sebagai bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bireuen, Yarnes, SH, MH, serta dihadiri Kapolres Bireuen AKBP Tuschad Cipta Herdani, S.I.K, M.Med.Kom, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Bireuen Raden Eka Pramanca Cahyo Nugroho, SH, MH, perwakilan BNNK Bireuen, Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen, serta unsur terkait lainnya.

Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari perkara tindak pidana narkotika, tindak pidana umum terhadap orang dan harta benda (Oharda), Keamanan Negara dan Ketertiban Umum (Kamnegtibum), serta Tindak Pidana Umum Lainnya (TPUL) yang telah diputus PN Bireuen.

Untuk perkara narkotika, Kejari Bireuen memusnahkan sabu seberat 7.300 gram dari 23 perkara, ganja seberat 1.000 gram dari empat perkara, serta 508 butir obat keras dari satu perkara.

Kejari Bireuen memusnahkan ribuan barang bukti yang berasal dari perkara tindak pidana umum, didominasi kasus narkotika, Senin, 15 Desember 2025 kemarin. Pemusnahan dilakukan di halaman Kantor Kejari Bireuen. 

Selain itu, turut dimusnahkan berbagai barang bukti pendukung seperti telepon seluler, bong, timbangan digital, alat isap, senjata tajam, hingga pakaian.

Sementara dari perkara Oharda, barang bukti yang dimusnahkan antara lain telepon seluler, alat potong, mesin gerinda, uang palsu sebanyak 74 lembar, serta sejumlah peralatan lainnya.

Adapun dari perkara Kamnegtibum dan TPUL, dimusnahkan pakaian, media penyimpanan data, serta jeriken dan drum berisi minyak oplosan.

Proses pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, serta khusus untuk narkotika jenis sabu dicampur dengan air agar tidak dapat digunakan kembali.

Kajari Bireuen menegaskan, pemusnahan barang bukti dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Seluruh tahapan, mulai dari pengumpulan hingga pemusnahan, didokumentasikan untuk mencegah potensi penyimpangan dan penyalahgunaan.

"Pemusnahan barang bukti ini merupakan bagian dari tugas dan kewenangan jaksa sebagai penuntut umum dalam melaksanakan putusan dan penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap," ujar Kajari.

Melalui kegiatan ini, Kejari Bireuen menegaskan komitmennya dalam penegakan hukum serta upaya pemberantasan tindak pidana, khususnya peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Bireuen. (Joniful Bahri)

Dinilai Tak Ada CSR, Dua Kepala Desa di Kecamatan Panggarangan Layangkan Surat Somasi Ke PLTM Lebak Tundun

By On Selasa, Desember 16, 2025

Ika Sukandi S.Pd.i, selaku Kepala Desa Cibarengkok Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak


‎Lebak, KabarViral79.Com – Kepala Desa Cibarengkok dan Kepala Desa Gununggede, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Banten, melayangkan surat somasi kepada perusahaan pengelola Pembangkit listrik Tenaga Minihidro Lebak Tundun, Selasa 16 Desember 2025.

‎Dua kepala desa ini mempertanyakan perihal dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang sampai saat ini belum dirasakan oleh masyarakat di kedua desa tersebut. Selain itu, aktifitas PLTM telah berdampak kepada rusaknya jalan desa yang menjadi akses warga.

‎”Masyarakat tidak merasakan manfaat langsung dari keberadaan PLTM Citundun,” tulis dua kepala desa dalam Somasinya.

‎Dalam surat somasi tertanggal 15/12/2025, dan ditandatangani oleh dua kepala desa tersebut, yaitu kepala Desa Cibarengkok Ika Sukandi, dan kepala Desa Gununggede Samsudin tertulis lima tuntutan.

‎Pertama, Pihak PLTM segera melaksanakan kewajiban CSR sesuai ketentuan hukum dan perjanjian awal.

‎Kedua, menyampaikan laporan penggunaan dana CSR secara terbuka kepada pemerintah desa dan masyarakat.

‎‎Ketiga, melakukan dialog resmi dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak surat ini diterima, untuk membahas penyusunan program CSR tahunan, kebutuhan pembangunan desa dan kompensasi kerusakan lingkungan atau infrastruktur.

‎Keempat, melakukan perbaikan dampak operasional PLTM, termasuk infrastruktur jalan atau fasilitas umum yang terdampak.

‎Kelima, menetapkan mekanisme komunikasi tetap antara perusahaan dan masyarakat desa.

‎Untuk diketahui, PLTM Lebak Tundun dikelola oleh Tamaris Hidro, terletak di Desa Cibarengkok dan Desa Gununggede, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Banten yang beroperasi sejak tahun 2016. (Uday/Cup/Red)

Ketika AI Disalahgunakan: Mahasiswa Cepat Selesai Tugas, Tapi Gagap Menjelaskan

By On Selasa, Desember 16, 2025

 


Serang, KabarViral79.Com - Penggunaan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) di kalangan mahasiswa semakin meluas. Namun, tren yang berkembang justru menunjukkan penyimpangan fungsi: AI banyak dijadikan alat untuk mengerjakan tugas secara instan, bukan sebagai teman belajar yang mendukung pemahaman. Akibatnya, tidak sedikit mahasiswa yang kesulitan menjelaskan atau mempertanggungjawabkan hasil kerja mereka ketika diminta penjelasan lebih lanjut, 10 Desember 2025.

Fenomena ini semakin terlihat seiring dengan kemudahan mengakses platform AI seperti ChatGPT, Gemini, atau Copilot. Banyak mahasiswa mengakui menggunakan AI untuk menyelesaikan esai, laporan, bahkan penyelesaian soal analitis secara langsung, dengan editing minimal.

“Saya sering melihat teman-teman di Untirta yang tugasnya selalu rapi dan cepat selesai karena pakai AI. Tapi, giliran ditanya dosen atau diskusi kelompok tentang ide mereka, banyak yang bengong dan nggak bisa jelasin dasarnya,” ungkap Sunendra, mahasiswa Pendidikan Non-Formal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), yang mengamati fenomena ini. “Kayaknya, AI Cuma dijadikan mesin penjawab, bukan benar-benar diajak diskusi buat belajar.”

Survei kecil-kecilan di beberapa kampus menunjukkan lebih dari 60% mahasiswa mengaku menggunakan AI untuk membantu pengerjaan tugas. Namun, hanya sekitar 30% di antaranya yang memanfaatkannya untuk klarifikasi konsep, latihan soal, atau penjelasan tambahan di luar materi kuliah.

“Kalau untuk tugas cepat, ya pakai AI. Tinggal dikasih prompt, jadi. Tapi pas presentasi atau ujian, kadang saya sendiri agak lupa detailnya karena nggak baca lengkap,” akui Reza, mahasiswa semester I jurusan Sosiologi.

Para ahli pendidikan memperingatkan bahwa penyalahgunaan AI dapat mengikis kemampuan kritis dan analitis mahasiswa. “AI seharusnya menjadi tutor pintar yang membantu mahasiswa memahami materi sulit, bukan sebagai mesin penjawab tugas. Risikonya, generasi mendatang bisa jadi fasih teknologi tetapi lemah dalam pemikiran mendalam,” tegas Prof. Ahmad Fauzi, pakar pedagogi digital.

Berikut adalah vidio yang saya amati:

https://youtu.be/iEdITU7KA30?si=mEDFChd4g2YSFEp6

Beberapa universitas mulai menyusun panduan etis penggunaan AI dalam akademik, menekankan transparansi dan larangan plagiarisme. Namun, langkah ini masih perlu diimbangi dengan perubahan paradigma belajar di kalangan mahasiswa.

“Kuncinya ada pada kesadaran mahasiswa sendiri. AI itu seperti kalkulator; ia alat bantu hitung, bukan pengganti kemampuan berhitung. Jika digunakan dengan benar, AI bisa mendorong pembelajaran yang lebih personal dan efektif,” tambah Sunendra, yang juga menekankan pentingnya literasi teknologi yang bertanggung jawab.

Di tengah percepatan transformasi digital, edukasi tentang literasi AI yang bertanggung jawab menjadi semakin mendesak. Tanpa itu, dikhawatirkan gelar akademik tidak lagi mencerminkan kompetensi, tetapi sekadar kemampuan mengoperasikan teknologi.

Penulis: SUNENDRA (Mahasiswa Pendidikan Non-Formal, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa)

Sitaskin Perkuat Sinergi Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Tangerang

By On Senin, Desember 15, 2025


TANGERANG, KabarViral79.Com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Republik Indonesia (RI) menggelar kegiatan Sinergi Terpadu Akselerasi Pengentasan Kemiskinan (Sitaskin) yang dipusatkan di GSG Puspemkab Tangerang, Senin, 15 Desember 2025.

Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid dalam sambutannya mengatakan, arah kebijakan nasional di bawah kepemimpinan Presiden RI, Prabowo Subianto sangat jelas, yakni mewujudkan Indonesia Maju dan Makmur Bersama.

Menurutnya, makna kemakmuran mencakup berbagai aspek, mulai dari kesehatan, ketahanan pangan, hingga penguatan ekonomi masyarakat.

"Asta Cita Presiden Prabowo Subianto menekankan kebangkitan roda perekonomian rakyat. Ini membutuhkan kolaborasi lintas kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah, termasuk TNI dan Polri yang tidak hanya menjalankan tupoksi, tetapi juga hadir secara moril untuk kesejahteraan rakyat," ujar Bupati Maesyal Rasyid.

Dia juga menekankan pentingnya sinkronisasi program pusat dan daerah, mulai dari RPJMN hingga RPJMD Provinsi dan Kabupaten sampai dengan tingkat desa, agar seluruh kebijakan dan program benar-benar bermuara pada kepentingan masyarakat, khususnya di tingkat desa yang menjadi tulang punggung dan fondasi utama dalam menggerakkan roda perekonomian nasional.

"Sinkronisasi program RPJMN hingga RPJMD propinsi dan kabupaten sangat penting agar benar-benar bermuara pada kepentingan masyakarat, khususnya desa yang menjadi tulang punggung dan fondasi utama dalam menggerakkan roda perekonomian nasional," pungkasnya.

Dia juga menyebut, meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran daerah hingga Rp 619 miliar pada tahun 2026, Pemkab Tangerang tetap memahami kebijakan tersebut sebagai upaya pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat dan mendorong pemerintah daerah untuk terus berinovasi dan bertransformasi menguatkan kemandiriannya.

"Kita memahami kebijakan efesiensi anggaran daerah yang mencapai Rp 600 miliar lebih sebagai upaya pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran bagi kepentingan rakyat. Kita pun akan terus berinovasi menggali potensi untuk menguatkan kemandirian," ujarnya.

Dia juga mengapreasi program Sitaskin sebagai bentuk nyata program pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan. Pelaksanaan program Sitaskin di Kabupaten Tangerang tersebut, di antaranya bantuan berupa sembako, penaburan 5.000 benih ikan nila dan 10 ribu benih ikan mas, reaktivasi kepesertaan PBI BPJS Kesehatan, bantuan budidaya ikan, serta bantuan di bidang pendidikan, sosial, keagamaan dan bidang lainnya.

"Atas nama Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Tangerang, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan seluruh Kementerian yang telah memberikan perhatian besar kepada masyarakat, khususnya di Kecamatan Tigaraksa, dalam rangka pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan penurunan pengangguran," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Kepala BP Taskin RI, Iwan Sumule menyampaikan, kegiatan Sitaskin bertujuan mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh program pengentasan kemiskinan yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga agar tepat sasaran, salah satu lokusnya di Kabupaten Tangerang.

"Target pemerintah Presiden Prabowo Subianto adalah menurunkan angka kemiskinan nasional hingga 4,5 persen pada tahun 2029. Untuk itu, diperlukan kerja keras, kolaborasi, dan sinergi berkelanjutan antara pemerintah pusat, daerah, kementerian, serta partisipasi aktif masyarakat," jelas Iwan.

Menurutnya, BP Taskin berperan sebagai mata dan telinga Presiden untuk memastikan seluruh program bantuan dan perlindungan sosial berjalan tepat sasaran. Program tabur benih ikan yang dilakukan tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan embung, meningkatkan produksi perikanan air tawar, serta menciptakan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar.

"Kegiatan Sitaskin ini menjadi bukti nyata komitmen bersama pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pengetasan kemiskinan melalui sinergi program lintas sektor demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tangerang," pungkasnya. (Reno)

21 Hari Pasca Bencana Aceh, 115 Desa Masih Terisolasi: BNPB Optimalkan Distribusi Bantuan Lewat Jalur Udara

By On Senin, Desember 15, 2025

Warga Benar Meriah, Aceh, hingga saat ini masih mendapatkan bantuan, setelah akses jalan ke kawasan itu longsor, dan badan jalannya hilang pasca banjir bandang. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Hingga hari ke-21 pasca bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Provinsi Aceh, tercatat sebanyak 115 desa masih terisolasi akibat akses jalur darat yang terputus dan belum sepenuhnya pulih.

Kondisi ini memaksa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengoptimalkan distribusi bantuan logistik melalui jalur udara.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menyampaikan, saat ini terdapat tiga kabupaten di Aceh yang masih menjadi atensi khusus karena keterbatasan akses darat di sejumlah titik. Ketiga kabupaten tersebut, yakni Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues.

"Untuk Provinsi Aceh, ada tiga kabupaten yang saat ini masih dalam atensi khusus karena status akses darat yang masih terbatas di beberapa titik," ujar Abdul Muhari dalam konferensi pers penanganan darurat bencana banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Senin, 14 Desember 2025.

Muhari merinci, di Kabupaten Bener Meriah terdapat empat kecamatan dengan total 15 desa yang terdampak dan masih terisolasi. Sementara itu, di Kabupaten Aceh Tengah terdapat tujuh kecamatan dengan 73 desa yang hingga kini belum dapat diakses melalui jalur darat secara normal. Adapun di Kabupaten Gayo Lues, terdapat tiga kecamatan dengan 27 desa yang mengalami kondisi serupa.

Data tersebut merupakan laporan BNPB hingga 13 Desember 2025. Menurut Muhari, status terisolasi disebabkan oleh putusnya jalur darat akibat bencana, sehingga akses kendaraan belum dapat dilalui secara normal.

"Status ini karena memang akses darat yang masih terputus," katanya.

Untuk menjangkau wilayah-wilayah yang masih terisolasi tersebut, BNPB bersama instansi terkait terus mengupayakan penyaluran bantuan logistik dengan memanfaatkan jalur udara.

Distribusi bantuan dilakukan berdasarkan koordinat titik-titik pengungsi yang dilaporkan dari desa-desa dengan akses darat yang masih sulit dijangkau.

"Untuk dukungan logistik masih dioptimalkan melalui jalur udara, terutama untuk daerah-daerah dalam atensi khusus. Setiap kami menerima koordinat titik pengungsi di desa-desa yang sulit akses daratnya, bantuan segera disalurkan," jelas Muhari.

Selain bantuan logistik, BNPB juga memastikan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas di tiga kabupaten tersebut tetap tersedia. Penyaluran BBM dan gas turut dioptimalkan melalui jalur udara guna menjaga kebutuhan dasar masyarakat di wilayah terdampak tetap terpenuhi. (Joniful Bahri)