 |
| Bupati Bireuen, H. Mukhlis menerima audiensi perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Gerakan Sipil, di ruang kerja Bupati Bireuen, Jum'at sore, 08 Mei 2026. |
BIREUEN, KabarViral79.Com - Menyahuti harapan masyarakat yang disuarakan oleh Koalisi Sipil dalam aksi demo beberapa hari lalu, Bupati Bireuen, H. Mukhlis menyatakan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen untuk selalu memperjuangkan hak-hak korban bencana hidrometeorologi di wilayah ini.
Hal itu disampaikan kembali secara tegas oleh H. Mukhlis saat menerima audiensi perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Gerakan Sipil, di ruang kerja Bupati Bireuen, Jum'at sore, 08 Mei 2026.
Menurut dia, seluruh elemen masyarakat diajak untuk mengawal setiap proses pemulihan pasca bencana, secara transparan dan akuntabel sehingga benar-benar dapat berjalan sesuai harapan.
Pertemuan yang berlangsung dalam situasi keakraban ini, digelar khusus menyahuti aspirasi dan mencari solusi terbaik atas petisi yang disuarakan saat aksi damai jilid 3 awal pekan ini, di halaman Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen.
Melalui dialog konstruktif ini, Pemkab Bireuen menyambut positif masukan dari Koalisi Sipil dan memastikan, penanganan terhadap korban dapat diawasi langsung oleh seluruh lapisan masyarakat.
Hal itu, sekaligus menjadi bukti Pemerintah Daerah tidak menutup diri, serta selalu siap untuk menyahuti setiap aspirasi publik.
Bupati bahkan secara terbuka mengajak para aktivis Koalisi Sipil ini, untuk bersinergi dalam mengawal proses realisasi petisi guna memastikan hak-hak masyarakat terdampak bisa terpenuhi, sehingga mereka mampu bangkit kembali dari kondisi buruk akibat musibah besar tersebut.
"Kita juga menginginkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, ikut mengawasi tahapan pemulihan dan hak korban terpenuhi secara adil, tepat sasaran serta sesuai ketentuan yang berlaku," ungkap H. Mukhlis.
Pertemuan itu selain membahas berbagai isi strategis dan menjadi wadah silaturahmi, guna memperkokoh kemitraan antara pihak pemerintah bersama masyarakat, selaku warga negara yang patut mendapat layanan terbaik.
"Pemerintah terus mencari solusi terbaik secara riil dan komprehensif, terutama atas tuntutan Koalisi Sipil ini. Kita juga ingin, hari ini menjadi awal proses koordinasi yang akan terus kita tindaklanjuti bersama demi kepentingan rakyat," jelasnya.
Momentum tersebut diharapkan mengawali diskusi berkelanjutan terhadap isu-isu strategis, termasuk pemenuhan hak-hak para korban banjir serta berbagai harapan masyarakat lainnya.
Bahkan, kesempatan itu juga menandai kesiapan Koalisi Sipil untuk diundang kembali, guna mencari bermacam solusi atas persoalan yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Sebelumnya, Koalisi Sipil menyampaikan beberapa poin krusial, di antaranya tuntutan jaminan transparansi data korban banjir, kejelasan mekanisme distribusi bantuan logistik, serta desakan adanya jawaban tertulis formal dari pemerintah daerah.
Pihak Koalisi menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan membantu pemerintah dalam memastikan pemenuhan hak masyarakat, baik yang terdampak bencana alam maupun dampak konflik, agar tidak ada warga yang terabaikan dalam proses pemulihan.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Bireuen, Ismunandar secara tegas mengajak perwakilan Koalisi Gerakan Sipil untuk terlibat langsung dalam aksi nyata di lapangan.
Guna memastikan validitas data korban, Sekda mengundang Koalisi Sipil untuk bersinergi melakukan verifikasi faktual bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bireuen.
"Kami mengajak rekan-rekan untuk bersama-sama ke lapangan, melakukan survei dan melihat langsung kondisi korban. Mari kita diskusikan di posko, di kantor, atau di mana saja agar mendapatkan solusi yang tepat sesuai regulasi yang berlaku," tegas Sekda Bireuen saat menutup jalannya audiensi.
Pemkab Bireuen turut mengingatkan bahwa segala bentuk penyaluran bantuan sosial maupun pembangunan kembali infrastruktur harus menaati mekanisme birokrasi dan regulasi hukum formal.
Pertemuan diakhiri dengan kesepakatan kedua belah pihak untuk menjalin jalur komunikasi yang intensif guna percepatan realisasi program pemulihan yang merata dan akuntabel. (Joniful Bahri)