-->

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

DPR Ingatkan Perusahaan Segera Bayar THR Pekerja Paling Lambat H-7 Lebaran

By On Jumat, Maret 21, 2025

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) mengingatkan setiap perusahaan segera menuntaskan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran 2025 untuk para karyawannya. 

Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 20 Maret 2025.

Berdasarkan Permenaker, kata dia, THR harus dibayarkan paling lambat seminggu jelang Idul Fitri.

“Sesuai dengan peraturan, THR untuk pekerja dibayarkan secara penuh paling lambat satu minggu sebelum Lebaran,” ujarnya.

Cucun mengapresiasi insentif yang diberikan pemerintah jelang perayaan hari raya. Ia menyinggung diskon tarif tol sebesar 20 persen yang diberikan ke pegendara.

“Banyaknya insentif dari pemerintah yang dikeluarkan melalui kebijakan Presiden Prabowo Subianto tentunya sangat membantu masyarakat yang kebutuhannya pasti meningkat saat hari raya,” ujar Cucun.

“Kebijakan diskon tiket pesawat, potongan tarif tol, dan program mudik gratis arahan Pak Presiden Prabowo ini sangat tepat di tengah kondisi ekonomi yang saat ini penuh tantangan,” sambungnya.

Cucun mengingatkan agar seluruh perusahaan dan para pengusaha segera menuntaskan pembayaran THR kepada para pekerja. Menurutnya, hal ini sesuai dengan imbauan pemerintah.

Cucun juga meminta semua perusahaan menjalankan ketentuan tersebut. Sebab, kata dia, THR merupakan hak karyawan yang harus diberikan perusahaan sebagai pemberi kerja.

“Jadi sekali lagi, THR wajib dibayarkan tujuh hari sebelum hari raya, dan dibayarkan secara penuh,” ujarnya.

“Kita bersyukur pemerintah saat ini memberikan perhatian kepada para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek online dan kurir untuk juga mendapatkan THR. Para pekerja di sektor informal telah banyak memberikan kontribusi,” imbuhnya.

Cucun mendorong masyarakat yang tidak memperoleh THR sesuai hak untuk melaporkan ke posko pengaduan yang disediakan oleh Kemenaker.

Cucun juga mewanti-wanti kolaborasi antar-institusi untuk menciptakan perjalanan mudik yang aman dan nyaman.

“Kemenaker sudah membuat posko pengaduan bagi masyarakat pekerja yang mengalami persoalan terkait pemberian THR. DPR juga akan ikut memberikan pengawalan,” pungkasnya.

“Kolaborasi antar instansi sangat dibutuhkan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat yang akan mudik nanti. Termasuk Pemerintah Daerah (Pemda) juga harus menyiapkan segala sesuatunya untuk menyambut para pemudik,” tutupnya. (*/red)

Wabup Intan Hadiri Ramadan Maksimal Berkah PAIS Foundation di Curug Wetan

By On Jumat, Maret 21, 2025


TANGERANG, KabarViral79.Com – Wakil Bupati (Wabup) Tangerang, Intan Nurul Hikmah menghadiri acara Ramadan Maksimal Berkah yang diselenggarakan oleh Pundi Amal Insan Sejahtera (PAIS) Foundation di Edufarm Center, Desa Curug Wetan, Kecamatan Curug, Jumat, 21 Maret 2025.

Wabup Intan dalam sambutannya mengatakan, puasa di bulan Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, namun yang utama adalah memahami sepenuhnya esensi dari puasa itu sendiri, yaitu bagaimana menjaga hati, kesabaran, dan kepedulian.

“Puasa tidak sekadar menahan haus dan lapar. Esensi puasa adalah mampu menjaga hati, kesabaran dan kepedulian,” tutur Wakil Bupati Tangerang perempuan pertama itu.

Menurut dia, acara Ramadan Maksimal Berkah yang diselenggarakan oleh PAIS Foundation ini adalah salah satu contoh yang patut dicontoh sebagai wujud menyemarakan Ramadan dengan kegiatan yang bermanfaat dan inspiratif.

“Kegiatan ini adalah salah satu wujud nyata yang patut dijadikan contoh bagaimana menyemarakan bulan suci Ramadan dengan berbagai karya yang inovatif dan inspiratif termasuk di dalamnya ada rasa kepedulian dalam bingkai nilai-nilai keislaman,” ucapnya.

Dia juga mengucapkan terima kasih kepada PAIS Foundation dan seluruh pihak yang telah berkontribusi atas terselenggaranya kegiatan Ramadan Maksimal Berkah ini.

Intan berharap kegiatan ini dapat digelar secara rutin sebagai wadah pembentukan karakter generasi penerus bangsa yang berkarakter, mulia, kreatif dan inovatif.

“Atas nama pribadi dan pemerintah, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak, khususnya PAIS Foundation yang telah mampu menjawab salah satu program yang saya dan bapak bupati usung yaitu: talenta unggul, generasi sehat,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Umum PAIS Foundation, M. Riyaddin menyampaikan, acara Ramadan Maksimal Berkah merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan Kampung Ramadan yang PAIS Foundation laksanakan pada bulan Ramadan 1446 H.

“Ini adalah kegiatan Kampung Ramdan kedua yang kami laksanakan. Kampung Ramadan ini berpaku kepada tiga pilar, yaitu sahabat anak, sahabat lingkungan dan sahabat pembangunan,” ujarnya.

Dia juga mengatakan, Ramadan Maksimal Berkah ini dimulai pada tanggal 5-25 Maret 2025 dengan berbagai agenda kegiatan yang mengusung konsep misi PAIS Foundation yaitu peduli terhadap lingkungan dan pendidikan.

“Agenda yang kami lakukan pada kegiatan ini antara lain: belanja yatim dan dhuafa, berbagai takjil, lomba Islami, lomba kreatifitas, karakter building, tausiyah inspiratif, pesantren kilat, ngabuburit bareng, buka puasa bersama dan masih banyak kegiatan lainnya,” jelasnya.

Pihaknya juga berharap dukungan dan bantuan kepada Wakil Bupati Tangerang agar lebih banyak berkontribusi positif terhadap pembangunan di Kabupaten Tangerang, khususnya dalam mendidik dan membentuk anak-anak yang berkarakter, peduli, berprestasi dan Islami.

Usai acara, Wabup didampingi Ketua PAIS Foundation, Anggota DPRD dari Fraksi PKS, Camat beserta Sekcam Curug meninjau kebun sayur organik di Edufarm Center. (Reno)

Polsek Walantaka Polres Serang Melaksanakan Santunan Anak Yatim dan Buka Puasa Bersama

By On Jumat, Maret 21, 2025

 


SERANG, KabarViral79.Com – Polsek Walantaka menggelar acara buka puasa bersama dan santunan anak yatim. Kegiatan yang berlangsung di Yayasan mutiara gading cabang Serang pada Jum’at (21/03/2025) pukul 17.30 Wib ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi. Tetapi juga sebagai wujud kepedulian terhadap anak-anak yatim piatu di tengah masyarakat.

Dalam rangka mengisi bulan suci Ramadan dengan semangat berbagi, Polsek Walantaka menggelar kegiatan santunan anak yatim dan buka puasa bersama di yayasan mutiara gading cabang Serang.

Keceriaan nampak di wajah anak Yatim Piatu yang berjumlah 25 Anak dari binaan Yayasan Mutiara Gading cabang Serang yang beralamatkan di lingkungan Kiara RT 03 RW 01, Kelurahan Kiara, Kecamatan Walantaka, saat mendapatkan santunan yang diberikan langsung oleh anggota Kapolsek Walantaka.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh anggota Kapolsek Walantaka di wakilkan oleh Bripka Akbar Kanit Samapta Dan Aipda Agus Kanit Binmas berserta Bhabinkamtibmas kelurahan Kiara Bripka Hambali dan Bripda Imam, serta Kepala yayasan, dan anak yatim yang menerima santunan.

Saat dikonfirmasi awak media Bripka Hambali selaku Bhabinkamtibmas kelurahan Kiara mengatakan, “Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian kami terhadap anak-anak yatim piatu di lingkungan sekitar, serta menunjukkan bahwa Polri selalu ada untuk masyarakat, bukan hanya dalam hal keamanan, tetapi juga dalam hal kesejahteraan sosial,” ucapnya.

Acara diawali dengan pemberian santunan dan bingkisan sebagai bentuk kepedulian Polsek Walantaka terhadap masyarakat yang membutuhkan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kepolisian dalam menjalin kebersamaan dan mempererat silaturahmi dengan masyarakat,” ujarnya.

“Ramadan adalah bulan penuh berkah dan kesempatan bagi kita semua untuk berbagi dengan sesama. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi adik-adik yatim serta memperkuat sinergi antara kepolisian dan masyarakat,” imbuhnya.

“Semoga kegiatan ini mendapat rahmat dan berkah dari Allah SWT. Dan dapat bermanfaat bagi kita semua,” tutupnya.

Setelah santunan, acara dilanjutkan dengan doa bersama dan buka puasa, menciptakan suasana kebersamaan yang penuh kehangatan. Kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi antara kepolisian dengan masyarakat guna mempererat hubungan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Walantaka.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan semangat berbagi dan kebersamaan semakin meningkat, serta membawa keberkahan bagi semua pihak yang terlibat.

(Suprani)

Indahnya Berbagi di Bulan Suci Ramadhan, Polsek Panggarangan Bagikan Takjil kepada Pengendara

By On Jumat, Maret 21, 2025

 


Lebak, KabarViral79.Com – Dalam semangat kepedulian di bulan suci Ramadhan, Polres Lebak Polda Banten melalui Polsek Panggarangan menggelar aksi berbagi takjil kepada warga dan pengendara roda dua serta roda empat di Jalan Raya Nasional III, Kampung Cisiih, Desa Situregen, Kecamatan Panggarangan, pada Jumat (21/3/2025).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Panggarangan, IPTU Acep Komarudin, dan dihadiri oleh Ketua Ranting Bhayangkari Panggarangan beserta anggota Bhayangkari lainnya. Aksi sosial ini merupakan bentuk nyata kepedulian Polri kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang menjalankan ibadah puasa.

Kapolres Lebak, AKBP Herfio Zaki, S.I.K., M.H., melalui Kapolsek Panggarangan menyampaikan bahwa kegiatan berbagi takjil ini adalah bagian dari komitmen Polri untuk selalu hadir di tengah masyarakat.



“Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban saudara-saudara kita, khususnya umat Muslim yang menjalankan ibadah puasa. Semoga keberkahan Ramadhan ini dapat dirasakan oleh semua,” ujar IPTU Acep Komarudin.

Kegiatan ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan oleh Polsek Panggarangan selama bulan Ramadhan, dan akan terus berlanjut sebagai wujud kepedulian Polri terhadap masyarakat. Aksi sosial ini mendapat respons positif dari warga dan para pengendara yang melintas. Mereka bahkan mendoakan kesehatan serta kelancaran tugas bagi Kapolsek dan seluruh jajaran Polsek Panggarangan.

Setelah pembagian takjil, kegiatan dilanjutkan dengan persiapan acara buka puasa bersama seluruh anggota Polsek Panggarangan dan ibu-ibu Bhayangkari, yang dipimpin langsung oleh IPTU Acep Komarudin.

(Cup)

Soal Dua Oknum Anggota Polsek Petir Diduga Peras Masyarakat, Kapolres Serang Bungkam saat Dikonfirmasi Wartawan

By On Jumat, Maret 21, 2025


SERANG, KabarViral79.Com – Tersiar kabar soal dugaan pemerasan yang dilakukan dua oknum anggota Polsek Petir, Polres Serang, Polda Banten, terhadap salah satu masyarakat. 

Untuk mencari tahu kebenaran berita tersebut, wartawan melakukan konfirmasi kepada Kapolres Serang, AKBP Candra Sasongko via aplikasi pesan WhatsApp. Namun, belum ada jawaban dari Candra Sasongko kepada wartawan atau kah Kapolres Serang enggan menjawab, kenapa?.

Pengamat Kepolisian Poengky Indarti yang juga mantan Komisioner Kompolnas RI mengatakan, wartawan atau jurnalis adalah partner Kepolisian.

Menurutnya, tugas-tugas Kepolisian akan terbantu dengan pemberitaan wartawan, dan tugas wartawan atau jurnalis akan terbantu dengan pemberitaan informasi dari Kepolisian. 

“Sudah seharusnya komunikasi antara wartawan atau jurnalis dan pimpinan Kepolisian setempat berjalan baik dan dipererat dengan trust (saling percaya) antara kedua belah pihak. 

Dia sangat menyayangkan jika sampai ada Kapolres yang tidak bersedia menanggapi konfirmasi wartawan atau jurnalis. 

“Sebagai bagian dari bentuk kepemimpinan, sudah seharusnya Kapolres berada digaris depan menjawab klarifikasi media,” ucap Poengky.

Jika membutuhkan informasi penguat, lanjut dia, Kapolres dapat mengajak bawahannya yang ditugaskan menangani hal yang dimintakan konfirmasi oleh media serta didampingi Humas Polres.

“Pimpinan Polri harus luwes bicara di depan publik, jangan kaku, apalagi arogan, karena publik pasti akan mengkritik pimpinan yang seperti itu. Publik mengharapkan pimpinan Kepolisian bersikap profesional, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya.

“Jika wartawan atau jurnalis mendapat perlakuan buruk dari Kapolres, silahkan menyampaikan kepada atasannya, yaitu Kapolda, agar ada teguran dari atasan tersebut,” imbuhnya.

Terpisah, Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri pernah menyentil Kapolres yang enggan mengangkat telepon wartawan yang sedang mencari informasi mengenai sesuatu yang viral. 

“Seharusnya para Kapolres meminta waktu untuk mengumpulkan data, bukan mengabaikan panggilan telepon wartawan,” ujar Irwasum Polri yang kala itu dijabat Komjen Agung Budi Maryoto. (*/red)

Kapolda Lampung Sebut Dua Oknum TNI Akui Tembak Polisi Pakai Senpi Rakitan

By On Jumat, Maret 21, 2025

Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika mengatakan, dua oknum TNI yang diduga melakukan penembakan terhadap tiga anggota Polsek Negara Batin, Kabupaten Way Kanan masih menjalani pemeriksaan di Mako Denpom II/3 Lampung.

Keduanya mengaku membawa senjata api dan melakukan penembakan terhadap tiga anggota Polri di Way Kanan, Lampung.

“Hasil join investigasi, Pomdam juga sudah menyampaikan terdapat dua oknum TNI yang sudah menyerahkan diri, dan keduanya berdasarkan pengakuannya berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi,” ujar Irjen Pol Helmy Santika kepada wartawan saat pers rilis di Mapolda Lampung, Rabu, 19 Maret 2025.

“Mereka juga mengakui melakukan penembakan serta membawa senpi jenis rakitan. Namun, ini yang masih akan kita dalami, karena semua fakta peristiwa harus didukung dengan alat bukti,” imbuhnya.

Sementara itu, Pangdam II/Sriwijaya, Mayjen TNI Ujang Darwis mengatakan, penyelidikan gabungan antara TNI-Polri diharapkan akan segera selesai dengan cepat.

“Penyelidikan kasus ini sedang berlangsung secara join investigasi. Kita berharap ini segera selesai sehingga bisa kita sampaikan apa yang terjadi sebenarnya, bagaimana penyebab peristiwa ini terjadi. Nanti kita cari dulu senjatanya, nanti dicek, uji balistiknya apakah sesuai apa tidak,” ujarnya.

Diketahui, kedua oknum TNI, yakni Kopka B dan Peltu L telah mengakui perbuatannya, namun keduanya belum ditetapkan tersangka.

Sebelumnya dikabarkan tiga anggota Polisi Polres Way Kanan tewas saat melakukan penggerebekan judi sabung ayam di Kampung Karang Manik, Negara Batin, Way Kanan, pada Senin, 17 Maret 2025, sekitar pukul 16.50 WIB.

Ketiga anggota Polisi itu, yakni Iptu Lusiyanto (Kapolsek Negara Batin), Bripka Petrus Apriyanto (Ba Polsek Negara Batin) dan Bripda M Ghalib Surya Ganta ( Ba Satreskrim Polres Way Kanan).

AKP (anumerta) Lusiyanto ditembak pada bagian dada kanan, Aipda (anumerta) Petrus ditembak pada mata kiri, sementara Briptu (anumerta) Ghalib ditembak pada bibir kirinya. (*/red)

Gubernur Andra Soni Ajak Masyarakat Bayar Zakat ke Baznas

By On Jumat, Maret 21, 2025


SERANG, KabarViral79.Com – Gubernur Banten, Andra Soni mengajak seluruh masyarakat untuk membayarkan zakatnya di Baznas Provinsi Banten.

Menurutnya, banyak manfaat yang dirasakan dengan membayar pajak di Baznas, baik manfaat ekonomi, sosial maupun agama yang dirasakan oleh para mustahiq. 

Hal tersebut dikatakan Gubernur Andra Soni pada saat acara Gebyar Zakat dengan tema “Keteladanan Zakat Pimpinan” serta Penyerahan Zakat Gubernur dan Wakil Gubernur serta para Pejabat Pemerintah, BUMD, Perbankan, Perguruan Tinggi dan Perusahaan di Provinsi Banten, yang dilaksanakan di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Kamis, 20 Maret 2025.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Andra Soni bersama para Wakil Ketua DPRD, Badan Usaha, serta unsur lembaga vertikal, langsung membayarkan zakatnya di stand yang sudah disediakan. 

Gubernur Andra mengatakan, zakat, infaq dan sodakoh yang dikelola Baznas memiliki potensi untuk mendukung program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, khususnya dalam bidang kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dakwah dan advokasi.

Oleh karena itu, kata dia, Baznas diharapkan bisa menjadi mitra strategis Pemprov dalam pembangunan sosial kemasyarakatan.

“Mudah-mudahan Baznas bisa menjadi percontohan aktivitas positif yang berdampak pada masyarakat,” ujarnya.

“Insya Allah, Pemprov Banten bersama DPRD Banten akan mendukung setiap program sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Baznas,” sambungnya.

Andra juga mengatakan, pembangunan sosial berbasis zakat, infak dan sodakoh berperan strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kesenjangan ekonomi.

“Semua itu tidak hanya berfungsi sebagai sarana distribusi kekayaan tetapi juga menjadi solusi berkelanjutan dalam membangun ekonomi ummat,” kata dia.

Berdasarkan laporan Baznas Provinsi Banten menunjukkan bahwa potensi zakat infak dan sodakoh tahun 2024 mencapai Rp34 miliar.

Dengan total Muzaki atau orang yang wajib mengeluarkan zakat sebanyak 23.085 orang, kemudian yang memberi infak 4.553 orang dengan mustahik 33.163 orang.

Sementara itu, Ketua Baznas Provinsi Banten, Syibli Sarjaya mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Banten yang telah mensuport untuk memberikan layanan penunaian zakat, infak, sodaqoh dan dana sosial keagamaan selama ini.

Oleh karena itu, kata dia, Baznas siap untuk memberikan pelayanan zakat dari para pimpinan dan lembaga vertikal di Provinsi Banten. 

“Mudah-mudahan melalui kegiatan ini ummat Islam di Provinsi Banten bisa menunaikan zakatnya melalui Baznas Provinsi Banten,” ujarnya. (*/red)

Presiden Prabowo Perintahkan Tentara dan Polisi Tindak Ormas Minta THR ke Perusahaan

By On Kamis, Maret 20, 2025

Presiden Prabowo Subianto. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan TNI dan Polri untuk menindak aksi pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh Organisasi Masyarakat (Ormas) kepada pengusaha.

Hal itu dikatakan Kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 19 Maret 2025.

“Presiden tadi memerintahkan TNI, Polri, dan Kejaksaan untuk menindak hal-hal seperti itu,” ujar Luhut.

Menurut Luhut, Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum (APH) bakal mempelajari masalah itu dengan baik.

“Nanti dipelajari dengan baik. Pokoknya harus tertib,” ujarnya.

Diketahui sebelumnya, praktik pungli oleh Ormas viral di media sosial. Salah satunya Ormas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Bitung Jaya, Tangerang, yang meminta THR kepada perusahaan di wilayah tersebut.

Dalam suratnya, Ormas itu tidak menyebut jumlah THR yang diminta. Namun, mereka menyatakan, besar kecilnya pemberian akan diterima.

“Kami meminta kepada perusahaan dan pengusaha di lingkungan kami untuk memberikan dana THR. Besar kecilnya pemberian akan kami terima dengan senang hati,” demikian isi surat yang ditandatangani Ketua LPM Bitung Jaya, Jayadi.

Menanggapi hal itu, pemerintah telah mengambil langkah hukum untuk mengatasi keluhan pengusaha terkait Ormas yang meminta THR.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu mengatakan, masalah tersebut harus mendapat perhatian serius.

“Persoalan Ormas yang meminta THR adalah masalah yang sangat khusus,” ujarnya kepada wartawan, Selasa, 18 Maret 2025. (*/red)

Wagub Dimyati Harap Asrama Haji Cipondoh Bisa Dimanfaatkan Tahun 2025

By On Kamis, Maret 20, 2025


TANGERANG, KabarViral79.Com – Wakil Gubernur (Wagub) Banten, A Dimyati Natakusumah berharap asrama haji yang ada di Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, bisa digunakan sebagai embarkasi pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji asal Provinsi Banten tahun 2025. 

Hal itu diungkapkan A Dimyati saat melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Faisal Ali Hasyim, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Banten Nanang Faturrohman, Walikota Tangerang Sachrudin, serta Direktur Haji Kemenag RI yang hadir melalui virtual, Kamis, 20 Maret 2025.

Menurut Dimyati, Pemprov Banten ingin menginventarisir apa saja yang harus dilakukan penataan, pengelolaan dan manajemen di asrama haji itu. Sehingga setelah semuanya terdata, maka bisa dilakukan sharing kewajiban baik dengan Pemprov, Pemda maupun pusat.

“Tinggal apa yang kira-kira bisa disharing dengan Pemprov Banten,” ujarnya.

Apalagi, lanjutnya, embarkasi asrama haji ini digunakan untuk menampung seluruh jamaah haji asal Provinsi Banten, sehingga pelayanannya nanti bisa lebih baik, efesien dan terjangkau karena lokasinya yang terbilang cukup dekat, termasuk juga dekat ke Bandara Soekarno-Hatta.

Dimyati juga berharap, embarkasi ini bisa bersaing. Karena kalau dilihat, fasilitas kamar di sini sudah bagus, tinggal ditata ulang layaknya hotel. 

“Harus menjadi yang terbaik, apalagi ini dekat dengan bandara,” pungkasnya. 

Sementara itu, Kakanwil Kemenag Provinsi Banten, Nanang Faturrohman mengatakan, progres pembangunan asrama haji sudah mencapai sekitar 80 persen, termasuk sarana dan prasarana utama sebagian besar sudah terpenuhi seperti kamar tidur sampai aula pertemuan.

“Sedangkan Sarpras lainnya yang masih membutuhkan dukungan itu seperti lanscape, masjid, area parkir, jalan lingkungan untuk antar barang serta pematangan lahan sekitar 2,2 hektar,” jelasnya. 

Kendati demikian, kata dia, Asrama Haji itu sudah digunakan sebagai embarkasi kepulangan jamaah haji pada tahun 2023 dan 2024.

Pada tahun ini, kata dia, calon jamaah haji asal Provinsi Banten yang akan diberangkatkan sebanyak 9.261 jamaah yang terdiri dari 24 kloter.

“Insya Allah dengan fasilitas yang ada, kita bisa menampung itu, karena nanti pada saat pemberangkatan itu dilakukan bertahap berdasarkan kloter,” pungkasnya. (*/red)

Polri Sebut Satu WN Malaysia Jadi Otak Sindikat Kasus Scam Kripto

By On Kamis, Maret 20, 2025

Dirtipidsiber Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Sindikat penipuan modus berkedok investasi mata uang kritpo dan trading saham diduga dikendalikan oleh seorang Warga Negara (WN) Malaysia berinisial LWC

“LWC berperan sebagai aktor utama. Karena beberapa dari hasil pemeriksaan dan pembuktian bahwa beberapa barang bukti atau alat bukti yang dikirimkan ke Malaysia itu digunakan di Malaysia berdasarkan tracing IP yang ada,” kata Dirtpidsiber Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji kepada wartawan saat konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 19 Maret 2025.

Total ada enam orang telah ditetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Lima orang tersangka merupakan warga negara Indonesia, tiga di antaranya telah ditahan masing-masing berinisial AN, MSD, dan MZ.

Himawan mengatakan, ada dua warga Indonesia yang saat ini buron inisial AW dan SR. Pihaknya juga telah menerbitkan status DPO kepada dua WNI tersebut dan berkoordinasi untuk red notice tersangka dari warga negara Malaysia.

“Penyidik juga telah mengeluarkan DPO terhadap dua warga negara Indonesia dan terhadap pelaku warga negara asing, penyidik telah berkoordinasi dengan stakeholder lain untuk melakukan penerbitan red notice,” ujarnya.

Menurut Himawan, pihaknya juga telah memblokir 67 rekening terkait sindikat scam kripto ini. Puluhan rekening dipakai pelaku untuk menampung uang pemberian korban.

“Penyidik telah melakukan pemblokiran dan penyitaan uang dari 67 rekening bank yang diduga merupakan penampungan hasil kegiatan sebesar Rp 1.532.583.568,” ujar Himawan.

Himawan menjelaskan, para pelaku menggunakan iklan di Facebook dalam mencari mangsanya. Saat mencoba membuka iklan tersebut, secara otomatis mereka langsung diarahkan ke sebuah nomor WhatsApp milik pelaku.

Saat berkomunikasi di WhatsApp, kata Himawan, korban lalu berinteraksi dengan sosok yang mengaku sebagai Profesor AS. Sosok itu, kata dia, mengaku akan mengajarkan para korban cara menjalankan trading saham dan mata uang kripto.

“Selanjutnya korban diarahkan bergabung ke dalam grup WhatsApp yang di dalamnya terdapat nomor WhatsApp yang mengaku sebagai mentor dan sekretaris dari bisnis trading saham dan mata uang kripto dengan nama platform JYPRX, SYIPC, dan LEEDSX,” tuturnya.

Para korban kemudian diarahkan untuk mempelajari bisnis trading saham dan mata uang kripto. Materi untuk kedok belajar itu diberikan oleh Profesor AS setiap malam.

Dalam prosesnya, korban dijanjikan akan mendapatkan keuntungan atau bonus mulai dari 30 sampai dengan 200 persen setelah bergabung dalam bisnis fiktif itu. Korban kemudian diinstruksikan membuat akun pada ketiga platform tersebut.

“Selanjutnya para korban diarahkan pelaku untuk melakukan transfer dana ke beberapa rekening bank atas perusahaan yang tertera pada platform tersebut,” kata Himawan.

Ada 13 laporan yang diterima polisi dari seluruh wilayah Indonesia terkait kasus penipuan tersebut. Kerugian dari total 90 korban dalam kasus ini mencapai ratusan miliar rupiah.

“Adapun jumlah total kerugian dari 90 orang tersebut mencapai Rp 105 miliar. Berdasarkan korban, jumlah terbanyak terdapat di beberapa wilayah antara lain Jakarta, Surabaya, Medan dan Makassar,” pungkasnya. (*/red)

Anggaran Motorized Screen di DPRD Banten Tahun Anggaran 2024 Fantastis

By On Kamis, Maret 20, 2025

 


Banten, KabarViral79.Com - Pengadaan barang dan jasa pemerintah seharusnya dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi. Namun, ketika anggaran yang diajukan tampak tidak masuk akal, kecurigaan publik pun muncul. Hal ini bisa disimak dan dilihat pada pengadaan motorized screen untuk meja rapat DPRD Banten dengan total anggaran mencapai Rp18.526.000.000 tahun anggaran 2024, demikian dikatakan Kamaludin, Aktivis Pemerhati Kebijakan Publik dan Politik.

Dikatakan Kamaludin, rincian anggaran tersebut meliputi dua paket mata anggaran, yaitu pengadaan motorized screen meja rapat bagian sisi/pinggir senilai Rp9.292.500.000 dan pengadaan motorized screen meja rapat bagian tengah senilai Rp9.233.500.000. Kedua paket ini didanai oleh APBD tahun 2024 dan berada di bawah tanggung jawab Sekretaris DPRD Banten, dengan lokasi di Jl. Syeh Nawawi Al-Bantani, pusat perkantoran KP3B Provinsi Banten.

“Angka yang fantastis ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat. Apakah pengadaan ini benar-benar diperlukan? Apakah harga yang diajukan sesuai dengan harga pasar? Ataukah ini merupakan proyek fantastis yang hanya menghabiskan uang rakyat tanpa manfaat nyata?,” Tanya Kamaludin.

Lebih lanjut Diterangkan Kamaludin, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari disimak dan dilihat harga pasar untuk motorized screen. Berdasarkan penelusuran online, berikut beberapa contoh produk dan harganya:

BRITE Motorized Screen 200” dengan ukuran 400 x 300 cm dijual seharga Rp12.000.000.

CASA SCREEN Motorized Screen 200” dengan ukuran 305 x 406 cm memiliki harga Rp14.600.000.

Datalite Motorized Screen 200” dengan ukuran 406 x 305 cm dibanderol Rp15.850.000.

Screenview Motorized Screen 300”, salah satu produk premium dengan spesifikasi tinggi, hanya dihargai Rp100.880.000 per unit.

“Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa harga motorized screen dengan ukuran besar berkisar antara Rp12.000.000 hingga Rp15.850.000 per unit, sedangkan produk premium yang jauh lebih besar hanya Rp100.880.000 per unit. Dengan asumsi harga tertinggi sekalipun, jika DPRD Banten membutuhkan 100 unit motorized screen kelas premium, total anggaran yang dibutuhkan hanya sekitar Rp10.088.000.000, masih jauh lebih kecil dibandingkan anggaran Rp18,5 miliar yang diajukan!,” ungkap Kamaludin.

Lantas, menurut Kamaludin, uang miliaran rupiah itu untuk apa? Jika tidak ada spesifikasi teknis, jumlah unit yang dibeli tidak dijelaskan dalam RUP, dan harga pasar jauh lebih murah, maka publik wajar curiga bahwa ini adalah proyek mark-up brutal atau bahkan pengadaan semi fiktif! Apakah pengadaan ini benar-benar dilakukan, ataukah hanya modus bancakan anggaran demi keuntungan segelintir elite?

Disisi lain, kata Kamaludin, perbedaan mencolok ini menimbulkan kecurigaan bahwa ada mark-up gila-gilaan atau bahkan indikasi proyek siluman! Tanpa jumlah unit yang jelas, spesifikasi yang tidak disebutkan, serta harga yang tidak masuk akal, DPRD Banten seolah-olah sedang mempermainkan uang rakyat dengan skema yang mencurigakan. Jika ini adalah proyek sungguhan, kenapa detail pengadaannya begitu buram dan tidak transparan?

Lebih tegasnya, lanjut Kamaludin, seharusnya DPRD Banten dan pihak terkait harus memberikan penjelasan rinci mengenai rincian anggaran tersebut. Berapa unit motorized screen yang akan dibeli? Apa spesifikasi teknisnya? Apakah ada fitur khusus yang membuat harganya jauh lebih mahal dari harga pasar? Tanpa jawaban yang jelas, dugaan penyimpangan akan semakin kuat dan kepercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin runtuh.

Selain itu, lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wajib turun tangan untuk mengaudit dan menyelidiki pengadaan ini. Jika ditemukan adanya indikasi korupsi, mark-up, atau pengadaan fiktif, pelaku harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Jangan sampai ini menjadi modus berulang yang terus menggerogoti APBD Banten!, tegas Kamaludin

Menurut Kamaludin, masyarakat berhak mengetahui bagaimana uang pajak mereka digunakan. Transparansi dan akuntabilitas adalah harga mati dalam pengelolaan anggaran negara. Jika DPRD Banten merasa tidak bersalah, maka buka data dan berikan bukti fisik pengadaan ini! Jangan hanya diam dan berharap isu ini hilang begitu saja.

“ini bukan sekadar persoalan motorized screen. Ini adalah bentuk nyata dari bagaimana pengelolaan keuangan negara sering kali diselewengkan dengan cara-cara licik! Jika pengadaan ini terbukti hanya proyek bancakan, maka ini adalah perampokan uang rakyat secara terang-terangan! Dan bagi siapa pun yang terlibat, bersiaplah untuk bertanggung jawab di hadapan hukum!,” Kamaludin mengingatkan.

(*/red)

APBD Banten 2025: Dugaan Anggaran Fiktif Rp1,2 Triliun

By On Kamis, Maret 20, 2025

 

Foto : Foto bersama pasca Diskusi Bedah APBD

SERANG, KabarViral79.Com – Postur pendapatan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Banten 2025 sebesar Rp11.837.699.357.260, diduga nilainya fiktif. Sebab, terdapat anggaran pendapatan yang berpotensi tidak akan terealisasi sebesar kurang lebih Rp1,2 triliun.

Hal tersebut terungkap dalam diskusi Bedah APBD Provinsi Banten, yang digelar Ma’had Kolektif di Mandalika Coffee, Kamis (20/3). Hadir sebagai sebagai narasumber, pegiat Pattiro Banten, Bella Rusmiyanti dan Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran pada BPKAD Banten, Ahmad Rasudin.

Dalam pemaparannya, Bella Rusmiyanti menyampaikan terdapat sejumlah temuan yang cukup mengejutkan dalam APBD Provinsi Banten 2025, khususnya pada pos lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dalam temuan Pattiro Banten, terdapat lonjakan pendapatan pada pos lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 1.486,20% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, pos tersebut hanya sebesar Rp109.890.940.131 saja. Namun pada tahun 2025, melonjak menjadi Rp1.743.093.370.573.

“Temuan kami, ada lonjakan yang sangat signifikan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah lebih dari 10 kali lipat dari tahun sebelumnya. Ini tentu mengkhawatirkan, karena berpotensi pendapatannya tidak sesuai dengan kenyataan,” ujarnya.

Ia menyatakan, perubahan yang signifikan ini juga terlihat tidak menaati aturan yang ada. Mulai dari SK DPRD terkait APBD dan SE Mendagri.

“Pada SK DPRD, ditulis bahwa Lain-lain PAD yang Sah Rp174 miliar. Jadi tidak mengikuti SK DPRD tersebut hingga 10 kali lipat. Selain itu, jika melihat SE Mendagri, dituliskan bahwa Pemda boleh merubah APBD, khususnya sektor pendapatan, hanya pada bagian opsen Pajak Kendaraan Bermotor, bukan lain-lain PAD yang sah. Ini jelas terindikasi melanggar aturan lagi,” ujar Bella.

Bella juga menyatakan bahwa dengan adanya anggaran yang diduga fiktif ini, ada kekhawatiran akan terjadi gagal bayar bagi proyek-proyek pembangunan yang sudah direncanakan oleh Pemprov Banten sebelumnya.

“Kita punya contoh yang terjadi di Cilegon, jangan sampai ini terjadi di Pemprov Banten dengan Gubernur baru sekarang,” tandas Bella.

Sementara itu dalam pemaparannya, Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran pada BPKAD Banten, Ahmad Rasudin, menuturkan bahwa memang terdapat perpindahan pos anggaran pada postur APBD Provinsi Banten. Perubahan tersebut terjadi pada pos pendapatan pajak, berpindah ke pos lain-lain pendapatan daerah yang sah.

“Ini terjadi karena pada tanggal 30 Desember 2024, keluar aturan bahwa tidak boleh ada kenaikan pajak kendaraan bermotor. Padahal sudah kami anggarkan kenaikan di kisaran 10 sampai 12 persen dengan total pendapatan Rp1,2 triliun,” katanya.

Karena aturan tersebut keluar di akhir tahun, sementara penarikan PKB sudah harus dimulai pada 2 Januari 2025, maka pihaknya tidak sempat membuat perubahan pada postur APBD untuk menghilangkan pendapatan sebesar Rp1,2 triliun.

Maka dari itu, pengubahan postur APBD hanya dilakukan dengan memindahkan rp1,2 triliun tersebut, ke lain-lain pendapatan daerah yang sah. Meskipun, anggaran itu tidak akan pernah didapatkan.

Ditemui seusai kegiatan, Ahmad Rasudin, menjelaskan bahwa pihaknya bukan bermaksud untuk mengfiktifkan hal tersebut. Namun, dikarenakan adanya strategi yang membuat pendapatan harus ditempatkan pada triwulan terakhir.

“Karena itu tadi posisinya dua hari, kita suruh ngeberesin itu, ngedadak. Suatu hal yang dalam tanda kutip ya impossible, mustahil. Jadi kalau saya mau ngeberesin itu butuh kurang lebih dua minggu. Harus ngeberesin itu, jadi sengaja kita tempatkan di situ dulu,” jelasnya.

Ia menegaskan, alasan ditempatkan di triwulan ke empat agar tidak terganggu dalam perubahan.

“Kemarin pas saat Efisiensi sekaligus, itu juga kurang-kurang. Yang kemarin-kemarin yang di triwulan empat itu, kita hilangkan. Khawatirnya ada yang lolos, ada yang kepake,” tandasnya.


Pastikan Pelayanan yang Terbaik Bagi Pemudik, PERBAL Dukung Kebijakan Pemerintah Soal Tiket Angkutan Lebaran

By On Kamis, Maret 20, 2025

 


Banten, KabarViral79.Com – Paguyuban Pengurus Bus & Agen Lintas (PERBAL) Provinsi Banten menggelar Buka Puasa Bersama (Bukber) Ramadhan 1446 hijriah, Kamis (20/3/2025) di Aula Lt 2 gedung Terminal Pakupatan, Kota Serang.

Pertemuan ini sekaligus dalam rangka mendukung kebijakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk tidak menaikkan harga tiket angkutan lebaran tahun 2025.

Ketua PERBAL Banten, Andi Baraba mengatakan pertemuan ini merupakan ajang tali silaturahmi antara pengurus dan anggota, dengan para stakeholder terkait, dalam meningkatkan pelayanan angkutan umum kepada masyarakat.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut antara lain Kepala Terminal Pakupatan Kota Serang Waluyo, perwakilan Dirlantas Polda Banten, dan perwakilan Dinas Perhubungan Kota Serang.

“Selain menjalin tali silaturahmi, kami juga meresmikan dan mendeklarasikan PERBAL ini kepada para stakeholder maupun masyarakat, agar kami ke depan bisa bekerja dan meningkatkan pelayanan angkutan umum kepada masyarakat di Terminal Pakupatan ini,” ujar Andi.

Ia menuturkan bahwa PERBAL merupakan salah satu organisasi agen bus, yang bergerak di bidang angkutan umum antar lintas pulau.

Selain itu, pihaknya juga ingin berkontribusi kepada masyarakat melalui dukungan program-program yang ada di pemerintah.

“Makanya kita membentuk paguyuban ini agar bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta lebih meningkatkan citra image yang baik aman dan nyama,” ucapnya.

Saat ini anggota PERBAL Banten tercatat sekitar 20 peserta. Jumlah tersebut dipastikan Andi akan terus bertambah seiring waktu berjalan.

“Mungkin nanti akan kita kembangkan lagi, kita rangkul lagi agen-agen yang berada di Ciujung, Cikande dan sekitarnya untuk bisa bergabung,” katanya.

Andi menegaskan, bahwa saat ini juga pihaknya tengah fokus terlebih dahulu dalam mempersiapkan arus mudik yang diperkirakan akan dimulai pada H-7 lebaran hingga H+7 pasca hari raya Idul Fitri.

“Insya Allah ke depan nanti kita sambil berjalan sambil menunggu kebijakan-kebijakan atau regulasi dari pemerintah maupun pihak Terminal Pakupatan terkait seputar pelayanan angkutan umum ini,” katanya.

“Harapan kami setidaknya diakui lah oleh masyarakat, bahwa kami ada eksistensinya. Bahkan bukan sekedar ada, tapi bisa membantu melayani kepada masyarakat khususnya yang ingin bepergian dari Terminal Pakupatan atau sebaliknya,” katanya.

(*/red)

Tanggapi Kasus Dugaan Wartawan Lakukan Pemerasan, Begini Kata Asep Ketua Unit Pokja PWI Lebak Selatan, Asep Dedi Mulyadi

By On Kamis, Maret 20, 2025

 


LEBAK, KabarViral79.Com - Dengan adanya pemberitaan terkait dugaan pemerasan yang dilakukan oknum wartawan dan LSM terhadap pihak SDN 1 Sindanglaya, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, mendapat tanggapan dari Ketua Unit Pokja PWI Lebak Selatan Asep Dedi Mulyadi, Kamis (20/03/2025).

Ketua Unit Pokja PWI Lebak Selatan sangat menyayangkan atas terjadinya peristiwa ini. Menurutnya, perilaku oknum wartawan seperti ini dapat mencoreng dan mencederai profesi wartawan atau journalist.

Semestinya, kita harus bangga dan dapat menjaga nama baik dan marwah profesi wartawan yang menjadi pilar ke empat Demokrasi. Sehingga dalam melaksanakan tugas journalist dilapangan selalu berpedoman terhadap kaidah-kaidah dan Kode Etik Jurnalistik.

"Saya yakin dan percaya masih banyak rekan-rekan wartawan yang menjalankan tugas pokok dan fungsinya berpegang teguh kepada kaidah dan Kode Etik Jurnalistik ( KEJ ) juga secara profesional. Tetapi saya juga menyayangkan terhadap oknum wartawan yang menyalahgunakan profesinya, yang melabrak kaidah atau KEJ, apalagi kalau sampai melakukan pemerasan, karena pekerjaan yang dilakukan oleh oknum wartawan seperti itu adalah tidak mencerminkan dan bukan tugas jurnalistik," ucap Asep.

Demi menjaga nama baik profesi wartawan yang bekerja secara profesional, Ketua Unit Pokja PWI Lebak Selatan berharap pihak APH dapat mengusut tuntas oknum yang menyalahgunakan profesi dan citra wartawan ini.

"Saya sangat prihatin dengan adanya kejadian ini, dan demi menjaga citra baik wartawan yang benar-benar menjalankan tugas fungsinya dengan mengedepankan etika jurnalistik dan dengan profesional, saya berharap pihak aparat penegak hukum (APH) dapat mengusut tuntas kasus ini secara lugas dan transparan. Menurut saya, ini adalah sebagai pembelajaran yang sangat berharga dan berharap semoga kejadian serupa tidak terulang lagi," pungkasnya.

(Tim/Red)

Warga Desa Hegarmanah Diduga Mengalami Gangguan Jiwa Jadi Korban Penganiayaan

By On Kamis, Maret 20, 2025

 


LEBAK, KabarViral79.Com – Juanda alias Uju (65), warga Kampung Karangsewu RT 01/02, Desa Hegarmanah, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, diduga menjadi korban penganiayaan dan pengeroyokan. Menurut pihak keluarga, Juanda mengalami gangguan kejiwaan setelah ditinggalkan anak dan istrinya.

Peristiwa ini terjadi pada Selasa (18/03/2025) di Kampung Karangsewu. Korban mengalami memar pada pergelangan tangan, tangan, kelopak mata kiri, serta luka bacokan di kaki.

Menurut keterangan keluarga, insiden bermula saat Juanda hendak mengambil pisang di kebunnya. Namun, dalam perjalanan, ia mencabut tanaman cabai milik As dan At alias Emong/Guru S.

Merasa dirugikan, As dan At langsung menangkap dan memukuli Juanda dengan sebatang kayu. Mereka kemudian membacok kakinya menggunakan parang/golok. Setelah itu, korban dibiarkan tergeletak di sawah selama dua hari satu malam hingga akhirnya ditemukan oleh Ketua RT Hali dan adik kandungnya, Aa Hidayat.



Saat ditemukan, tubuh Juanda sudah dikerumuni lalat dan bercampur dengan tanah akibat terguyur hujan. Awalnya, keluarga mengira Juanda telah meninggal dunia, namun ternyata ia masih bisa diselamatkan. Atas saran kuasa hukum Mahmud Sodik, S.H. dari Kantor Peradi Serang, korban segera dibawa ke Puskesmas Panggarangan dan membuat laporan polisi di Polsek Panggarangan, Polres Lebak, pada Kamis (20/03/2025).

Kapolsek Panggarangan, Iptu Acep Komarudin, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, membenarkan adanya kejadian ini.

“Iya, kang, perkaranya sedang dalam lidik dan penyelidikan oleh penyidik Polsek Panggarangan,” ujar Iptu Acep Komarudin.

Hingga saat ini, kasus dugaan penganiayaan dan pengeroyokan tersebut masih dalam penyelidikan pihak kepolisian.

(Tim/Red)

Diduga Kurang nya Patroli Polsek Warung Kondang, Motor Warga Raib Di Gondol Maling

By On Kamis, Maret 20, 2025

Iwan (korban)

Cianjur , KabarViral79– Pada pukul 18:07 Tanggal 19/3/2025 WIB, terjadi pencurian motor di depan Klinik Asyidik yang menambah daftar kejahatan di wilayah tersebut. Iwan Nulloh, korban, mengungkapkan bahwa motor Honda Beat Street hitam keluaran 2019 dengan Nopol F 4225 WAB yang diparkir di samping rumahnya hilang setelah ia melaksanakan sholat maghrib pada Rabu

"Setelah selesai sholat, saya mengecek dan motor sudah tidak ada," ujarnya.

Iwan langsung melaporkan kejadian ini ke Polsek Warukondang dengan nomor LP/B/34/III dan meminta agar pihak kepolisian menanggapi kasus ini secara serius serta meningkatkan patroli, terutama menjelang Lebaran guna mencegah kejadian serupa. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tindak lanjut dari pihak kepolisian.

Motor korban Nopol f 4225 WAB


"Harapan  saya setelah terjadinya kasus pencurian yang menimpa kepada diri saya, semoga pihak keamanan lebih bisa meningkatkan patroli di sektor perkampungan, dan bagi masyrakat juga agar selalu waspada dan hati hati ketika memarkirkan kendaraannya," pungkasnya.

Himbauan: Kepada seluruh masyarakat untuk tetap berhati-hati dan waspada terhadap tindakan pencurian serta menjaga keamanan kendaraan yang diparkir.

SPBU 34.403.10 Al Masoem Diduga Kongkalikong dengan Mafia BBM Ilegal

By On Kamis, Maret 20, 2025



Penampakan truk “Heli” penghisap BBM jenis Solar bersubsidi saat melakukan aktivitas ilegal di salah satu SPBU di kawasan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat (Jabar). 

BANDUNG, KabarViral79.Com – Berbagai upaya pemerintah dalam mengatasi penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sepertinya sia-sia. Pasalnya, ada saja Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) secara sengaja menjual BBM bersubsidi tidak sesuai aturan.

Salah SPBU yang “Nakal” tersebut, salah satunya adalah SPBU 34-403.10 Al Masum yang berada di Jalan Raya Cibiru, Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat (Jabar).

Hal itu dibenarkan oleh salah seorang kenek mobil truk bak penghisap BBM ilegal saat dimintai keteranganya melalui aplikasi pesan WhatsApp.

Menurutnya, aktivitas bisnis BBM ilegal bosnya dua hari kemarin tidak berjalan dikarenakan uang belanja berkurang.

“Dua hari kemarin tidak jalan, karena bos kekurang uang buat belanja. Malam ini kita baru muali lagi pak,” ujarnya kepada media ini, Sabtu, 20 Maret 2025.

“Kita baru jalan di SPBU Al Masum, sama SPBU Cipacing sampai SPBU Tanjung dan Ciateul Garut pak,” imbuh kata kenek mobil Heli itu.

Diketahui, praktik mafia BBM kembali marak di Kabupaten Bandung, para pelakunya bahkan seolah tak tersentuh oleh hukum.

SPBU 34-403.10 Al Masum yang berada di Jalan Raya Cibiru, Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat (Jabar). 

Sudrajat selaku aktivis pemburu ilegal mengatakan, maraknya praktik mafia BBM itu terjadi karena belum disertai dengan penindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH).

“Masih minimnya penindakan hukum terhadap praktik mafia BBM membuat bisnis ilegal solar bersubsidi ini terus terjadi, dan banyak di wilayah hukum Polres Sumedang,” katanya melalui keterangan tertulisnya, Kamis, 20 Maret 2025.

Sudrajat menambahkan, praktik mafia BBM itu tidak lepas dari adanya kebijakan pengurangan subsidi BBM selama ini.

Para mafia itu, kata dia, kerap menjalankan aksinya dengan memanfaatkan perbedaan harga BBM jenis solar subsidi dengan solar industri yang jauh lebih mahal.

“Para mafia BBM itu biasanya melakukan penimbunan dan penyelundupan BBM solar bersubsidi yang seharusnya untuk rakyat, namun dijual kepada kalangan industri dengan harga lebih tinggi,” pungkasnya.

Ajat yang juga wartawan itu mewanti-wanti pihak APH agar tidak loyo terhadap mafia BBM, dan menindak secara tegas semua pihak yang bermain, terutama perusahaan yang terbukti melakukan praktik penjualan, penyaluran, serta menggunakan BBM jenis solar bersubsidi.

“Bagi perusahaan yang kedapatan dan terbukti melakukan kecurangan dengan menjual BBM ilegal atau yang melakukan penadahan, maka semua itu harus ditindak tegas,” ucapnya.

Pembekuan operasional, kata Ajat, menjadi opsi yang tepat bagi perusahaan yang terbukti melakukan penjualan, penyaluran, dan menadah BBM ilegal, selain tentunya sanksi pidana.

“Penerapan hukuman seharusnya bukan hanya dari sisi sanksi pidana, namun juga disertai dengan pembekuan aktivitas perusahaan, bahkan dengan mencabut izin usahanya,” tutupnya. (*/red)

Menko Polkam Minta Oknum TNI yang Tembak Mati Tiga Polisi di Lampung Ditindak Tegas

By On Kamis, Maret 20, 2025

Menko Polkam, Budi Gunawan. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Terkait adanya dugaan keterlibatan oknum TNI di balik tewasnya tiga anggota Polres Way Kanan saat menggerebek lokasi judi sabung ayam, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan mengatakan, telah berbicara dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dia meminta adanya hukuman tegas terhadap oknum tersebut jika terbukti adanya keterlibatan.

“Terhadap kasusnya sendiri tentu, saya sudah bicara kepada Panglima dan Kapolri, bahwa tindakan yang dilakukan oleh oknum tersebut ini sangat tidak dapat dibenarkan,” kata Budi Gunawan kepada wartawan, Selasa, 18 Maret 2025.

Budi Gunawan mengatakan, peristiwa yang mengakibatkan tewasnya tiga anggota Polri itu sangat fatal.

Ia menilai, hal itu dapat menimbulkan gangguan soliditas TNI - Polri ke depannya.

“Karena sudah melakukan tingkatan kejahatan yang sangat fatal. Ini sangat tidak baik dan sangat mengganggu, ada potensi mengganggu soliditas ke depan,” ujarnya.

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya meminta Panglima TNI memberikan hukuman tegas dan harus secara transparan.

“Bisa mengganggu soliditas TNI - Polri. Oleh karenanya, kita sudah sampaikan kepada Panglima dan Kapolri yang harus melakukan tindakan yang tegas,” tuturnya.

“Proses hukum, berikan hukuman yang terberat, tanpa pilih kasih dan melakukan secara transparan,” tegasnya. (*/red)

Soal Kasus Tiga Polisi Tewas Ditembak di Lampung, Kapolri dan Panglima TNI Sepakat Usut Tuntas

By On Rabu, Maret 19, 2025


JAKARTA, KabarViral79.Com – Kapolri dan Panglima TNI sepakat melakukan investigasi terkait penembakan terhadap tiga Polisi saat penggerebekan judi sabung ayam di Way Kanan, Lampung. Kasus tersebut akan ditangani hingga tuntas.

Hal tersebut dikatakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada wartawan, Selasa, 18 Maret 2025.

“Saya kira hari ini Pak Kapolda dan Pak Danrem sedang terus melakukan investigasi. Saya dengan Bapak Panglima sama, sudah sepakat bersama-sama melakukan investigasi dan menuntaskan hal-hal yang nanti ditemukan di lapangan,” kata Sigit.

Sigit juga mendorong semua personel Kepolisian tetap bekerja dengan baik dan penuh semangat. Menurutnya, sinergi dan soliditas harus terus dijaga.

“Yang jelas tentunya kita selalu mendorong, mengingatkan seluruh anggota terus bekerja dengan baik penuh semangat, hati-hati dan selalu jaga sinergitas dan soliditas untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.

Diketahui sebelumnya, tiga Polisi gugur dalam tugasnya saat melakukan penggerebekan judi sabung ayam di Kampung Karang Manik, Kecamatan Negara Batin, Way Kanan, Lampung.

Tiga Polisi tersebut, di antaranya AKP (Anumerta) Lusiyanto, Aipda (Anumerta) Petrus Apriyanto, dan Briptu (Anumerta) M Ghalib Surya Ganta.

Sementara, oknum TNI yang diduga menembak tiga Polisi itu juga telah ditangkap. Kini, terduga pelaku tersebut ditahan di Denpom Lampung.

“Saat ini oknum pelaku ditahan di Denpom Lampung,” kata Kapendam II/Sriwijaya, Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar kepada wartawan, Selasa, 18 Maret 2025.

Namun Eko belum mengungkap jumlah dan identitas oknum TNI yang terlibat dalam kasus penembakan tersebut. Dia meminta semua pihak menunggu hasil investigasi secara lengkap. (*/red)

Oknum TNI yang Tembak Tiga Polisi Hingga Tewas Ditahan di Denpom Lampung

By On Rabu, Maret 19, 2025

Oknum TNI Terduga Pelaku yang menembak tiga Polisi di Lampung. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Oknum TNI yang diduga menembak tiga polisi hingga tewas saat menggerebek judi sabung ayam, di Way Kanan, Lampung, sudah ditangkap, dan ditahan di Denpom Lampung.

Diketahui peristiwa itu terjadi di Kampung Karang Manik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, Lampung, pada Senin, 17 Maret 2025, pukul 16.50 WIB.

Ketiga korban tersebut, di antaranya Iptu Lusiyanto, Bripka Petrus, serta Bripda Ghalib. Ketiganya diduga ditembak oleh pelaku di bagian kepala hingga meninggal dunia.

“Oknum pelaku sudah ditahan di Denpom Lampung,” kata Kapendam II/Sriwijaya Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar kepada wartawan, Selasa, 18 Maret 2025.

Namun Eko belum mengungkap berapa orang yang terlibat dan identitas oknum TNI tersebut. Sebab, kata dia, pihaknya masih menunggu hasil investigasi.

“Ya coba ikutin kejadiannya ya, saya juga masih menunggu investigasi dari Lampung,” ujarnya.

Diketahui sebelumnya, video penangkapan terhadap terduga pelaku sempat viral di media sosial.

Dalam video yang viral tersebut tertulis caption “Detik-detik oknum TNU Peltu Lubis pemilik gelanggang ayam di Way Kanan, Lampung, sebabkan 3 personel polisi tewas saat lakukan penggerebekan akibat diberondong senjata api diamankan oleh Denpom TNI”.

Dalam video tersebut terlihat terduga pelaku menggunakan seraagam loreng diamankan dua anggota Polisi Militer dari dalam rumah dan dibawa ke mobil.

Di video itu juga terlihat warga ramai menyaksikan penangkapan terhadap terduga pelaku. Terdengar suara tangisan saat Peltu Lubis hendak dibawa. (*/red)

Pemkab Tangerang Gelar Bazar Murah, Wabup Intan: Antisipasi Kenaikan Harga Komoditi Jelang Lebaran

By On Rabu, Maret 19, 2025


TANGERANG, KabarViral79.Com – Guna menekan inflasi dan mengantisipasi kenaikan harga-harga komoditi menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang menyiapkan 7.250 paket sembako untuk bazar tebus murah di halaman parkir Gedung Serba Guna (GSG) Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Tangerang, Rabu, 19 Maret 2025. 

Wakil Bupati (Wabup) Tangerang, Intan Nurul Hikmah mengatakan, sebanyak 7.250 paket sembako telah disiapkan untuk masyarakat Kabupaten Tangerang, dengan teknis tebus murah. 

Menurutnya, paket itu berisikan bahan sembako yang berbeda-beda. Ada dalam satu paket berisikan beras 5 kg, tepung 1 kg, dan minyak goreng 1 liter. Ada pula yang berisikan beras 5 kg, gula pasir 1 kg, dan minyak goreng dua liter. 

‘Setiap paket sembako akan dilakukan tebus murah seharga Rp 50 ribu. Tentunya ini sangat murah dibandingkan dengan harga aslinya yang mencapai Rp 100 hingga Rp 130 ribu,” ujarnya. 

Intan juga mengatakan, kegiatan bazar tebus murah ini merupakan kerja sama antara Pemkab Tangerang dengan Dharma Wanita, KORPRI, IKAPTK, BUMD, Indag, Bulog, DWP Kecamatan, DWP OPD, Sinarmasland, dan Bhayangkari Polresta Tangerang, Polres Metro Tangerang Kota, serta Polres Tangerang Selatan. 

Menurut Intan, kegiatan itu merupakan bentuk perhatian dan kepedulian terhadap masyarakat dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri dan untuk menekan inflasi. 

“Ya di momen-momen hari besar, harga-harga komoditi selalu mengalami kenaikan. Maka, untuk mengantisipasi dan menekan harga-harga komoditi itu dilakukanlah bazar tebus murah ini,” ucapnya. 

Diketahui, Pemkab Tangerang bekerja sama dengan Bulog dan PD Pasar juga telah menggelar bazar tebus murah di beberapa kecamatan.

Untuk meningkatkan ketahanan pangan, Pemkab Tangerang juga telah melakukan penanaman tumbuhan pangan secara serentak, seperti cabai, jagung, bibit kunyit, dan bibit jahe merah.

“Untuk itu, kami berinisiatif untuk menggelar bazar tebus murah. Tentunya, agar masyarakat dapat membeli dan menikmati sembako dengan harga yang relatif terjangkau,” ucap Intan.

Intan menjelaskan, untuk masyarakat yang hendak melakukan tebus murah paket sembako, tentunya harus memiliki kupon terlebih dahulu. Setelah, itu barulah warga dapat melakukan tebus murah paket sembako yang telah disediakan oleh panitia bazar. 

“Sembako dibagikan langsung kepada masyarakat di lokasi. Nanti ada kurang lebih tujuh spot khusus pembagian kupon, warga tinggal mengantri di setiap spot yang telah disediakan oleh panitia,” katanya. 

Intan berharap, dengan adanya bazar tebus murah Ramadhan ini, masyarakat Kabupaten Tangerang, khususnya kaum hawa bisa terbantu. Karena, kata dia, dapat meminimalisir pengeluaran untuk biaya kebutuhan sehari-hari. 

“Semoga ini dapat bermanfaat untuk masyarakat, dan terpenting dapat menghemat biaya pengeluaran untuk kaum emak-emak,” tutupnya.

Sementara itu, salah satu warga Kampung Bugel, Kelurahan Kadu Agung, Kecamatan Tigaraksa, Suhaemah mengaku sangat senang dengan adanya bazar tebus murah tersebut.

Pasalnya, kata dia, harga yang disodorkan terbilang jauh lebih murah dibandingkan dengan harga-harga yang ada dipasaran.

Namun, dirinya berharap agar tebus murah yang diselenggarakan ini tidak hanya dilakukan pada saat bulan suci Ramadhan saja. Tetapi, dapat dilakukan disetiap minggu atau bahkan setiap hari. 

“Alhamdulillah, tentunya membantu untuk menghemat pengeluaran. Bayangkan saja Rp 50 ribu dapat beras 5 kg, terigu 1 kg, dan minyak goreng 1 liter. Kalau beli di pasar dengan uang Rp 50 ribu, beli beras 5 kg saja kurang. Tapi kalau bisa jangan Ramadhan saja, harusnya setiap minggu, kalau bisa setiap hari,” ujar wanita yang biasa disapa Emah itu. (Reno)

Tolak Pengadaan Mobil Dinas, Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Alihkan Dana Bangun Rumah Warga Miskin

By On Rabu, Maret 19, 2025

Bupati Bireuen, H Mukhlis ST dan Wakil Bupati Bireuen, Ir Razuardi  MT. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Selama memimpin Kabupaten ke depan, Bupati Bireuen, H Mukhlis ST menolak pembelian mobil dinas dan dana pengadaan mobil dinas dialihkan untuk dana pembangunan rumah warga miskin. 

Menurut H Mukhlis, apabila anggaran untuk pengadaan mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati berkisar Rp4 miliar sesuai standar yang berlaku, maka dana sebesar itu dapat mewujudkan impian masyarakat miskin memiliki rumah layak huni.

“Insya Allah, anggaran pembelian mobil dinas tersebut kita alokasikan untuk membangun rumah warga miskin, sehingga dapat mensejahterakan warga miskin,” kata H Mukhlis kemarin. 

Dia dan Wakil Bupati Ir H Razuardi MT berkomitmen untuk selalu hidup sederhana dan tetap memprioritaskan kepentingan publik, di atas kepentingan pribadi dengan menjalankan tugas sebaik mungkin, demi menjaga amanah dan kepercayaan masyarakat Bireuen. 

“Keputusan ini setidaknya menjadi contoh bagi seluruh pejabat di Pemkab Bireuen, agar tetap siap hidup dengan kesederhanaan, jujur dan ikhlas bekerja,” terangnya. 

Rencana tersebut, sambung Mukhlis, akan direalisasikan pada anggaran perubahan 2025 ini, dengan target akhir tahun ini warga kurang mampu, sudah dapat memiliki serta menghuni rumah bantuan layak huni. 

“Jabatan ini merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Penghematan anggaran yang seharusnya digunakan untuk fasilitas mewah tersebut, maka akan bermanfaat bagi warga miskin,” sebutnya. (Joniful Bahri)

Aksi Massa Solidaritas Merah Putih: Bongkar Mafia Anggaran di Dishub & DPRD Banten!

By On Rabu, Maret 19, 2025



Serang, KabarViral79.Com – Puluhan massa dari Solidaritas Merah Putih, hari ini turun ke jalan untuk menuntut pembongkaran mafia anggaran di Dinas Perhubungan (Dishub) Banten dan DPRD Banten. Aksi ini digelar sebagai bentuk kemarahan rakyat atas dugaan korupsi proyek Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM) yang sejak 2018 hingga 2024 telah menyedot anggaran lebih dari Rp 16,5 miliar, namun tak memberikan manfaat bagi masyarakat, Rabu 19 Maret 2025.

Menurut Korlap aksi, Suprani menyatakan, dugaan korupsi ini tidak berdiri sendiri. Indikasi kuat menunjukkan keterlibatan anggota DPRD Banten dalam skema penyedotan anggaran melalui mekanisme Pokok Pikiran (Pokir) yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Faktanya, proyek SAUM hannyalah salah satu dari banyak proyek yang sarat dengan praktik korupsi berjamaah. Proyek-proyek lainnya, seperti Area Traffic Control System (ATCS), Penerangan Jalan Umum (PJU), dan marka jalan, juga diduga menjadi ladang bancakan para pejabat dan legislator.

Lebih lugas dikatakan Suprani, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten dipertanyakan keberaniannya dalam mengusut kasus ini. Hingga kini, laporan dan tuntutan masyarakat belum mendapat respons tegas. Apakah Kejati Banten benar-benar mandul dalam menghadapi koruptor? Ataukah mereka justru menjadi benteng perlindungan bagi para mafia anggaran? Jika Kejati tidak segera bertindak, maka kecurigaan bahwa institusi ini terlibat dalam skema korupsi semakin kuat.

Lebih lanjut diungkapkan Suprani, Aksi hari ini juga menyoroti bagaimana proyek SAUM berjalan secara sistematis untuk menguras APBD. Bus yang dibeli tak pernah beroperasi, halte dibangun berulang kali di titik jalur yang sama, dan anggaran jasa konsultasi miliaran rupiah lenyap tanpa hasil nyata. Ini bukan sekadar kebijakan gagal, melainkan perampokan uang rakyat yang dilakukan secara terencana dan melibatkan banyak pihak.

Pada kesempatan tersebut, beberapa orang peserta aksi unjuk rasa diterima di ruang PTSP Kejati Banten dan diterima oleh Plt Asintel Kejati Banten, Raka, dan didampingi Kasi Penkum Kejati Banten, Rangga.

Menurut Plt Asintel Kejati Banten, Raka dijelasakan, bahwa apa yang menjadi laporan rekan-rekan ke pihak Kejati Banten, sedang dikaji dan dipelajari oleh tim, dan bilamana ada indikasi perbuatan melawan hukum, maka laporan akan ditindaklanjuti dan diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Disisi lain, juru bicara aksi, Kamaludin mengatakan, apakah dalam hal penegakkan hukum yang berkaitan dengan aspek politik terutama yang berkaitan dengan anggota DPRD Banten, aparat penegak hukum yaitu Kejati Banten punya rasa sungkan? Lebih jauh Kamaludin mengungkapkan, begitu gamblang dan jelasnya, Proyek atas nama Pokir menjadi ajang transaksional hampir di setiap dinas di Pemprov Banten, dan hingga kini, tiada satupun aparat penegak hukum di Banten bertindak dan bergerak atas nama hukum, dan akhirnya, Kamaludin mempertanyakan fungsi Intelijen saat ini..?

Menurut Kamaludin yang perlu diamati dalam studi telaah dan kajian menyikapi dana Pokir DPRD Banten adalah, POKIR hanya menjadi area KKN antara Pengusaha, Eksekutif dan Legislatif;, Fungsi Dewan yang seharusnya melakukan Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan, malah justru ikut mengatur proyek dan merekomendasikan pihak ketiga, membuka ruang pada tindakan koruptif;, Begitu gamblangnya transaksional dilakukan untuk menunjuk pihak ketiga dengan mengatur sukses fee agar dapat melaksanakan kegiatan atas nama POKIR, mengatur anggaran mengataskanamakan kepentingan rakyat, namun pada kenyataannya lebih kepada kepentingan politik.

Untuk itu, tegas Kamaludin, seusai hari Raya Idul Fitri, pihaknya berencana untuk melaporkan secara khusus Anggaran Pokir DPRD Banten di semua Dinas di Pemprop Banten ke pihak KPK Jakarta.

Pada bagian orasinya, salah seorang orator menyampaikan tuntutannya, antara lain, panggil dan periksa Kepala Dishub Banten, Tri Nurtopo!, Bongkar keterlibatan DPRD dalam permainan anggaran proyek Pokir di Dishub dan Dinas-Dinas di Pemprov Banten, Audit forensik seluruh anggaran Dishub Banten sejak 2018 hingga 2024, Copot dan adili pejabat Dishub yang terlibat dalam skandal ini !, Kejati Banten harus segera menindaklanjuti laporan—jangan jadi pelindung koruptor! Dan Gubernur Andra Soni harus mencopot Kadishub, jika tidak, patut dipertanyakan ada apa !

Setelah aksi di depan halaman Kejati Banten, massa aksi bergeser ke depan Gedung DPRD Banten, namun ironisnya tak ada satupun pejabat atau Anggota DPRD yang berada di tempat pada saat itu.

Menurut Suprani, inilah wajah anggota DPRD Banten saat ini, saat rakyat mengkritisi dan menyuarakan suaranya yang merupakan suara jalanan dan suara rakyat, malah anggota dewan di Banten se olah-olah tiada peduli karena mereka sudah menikmati fasilitas Negara atas nama rakyat dengan segala kemewahannya.

“Dan ironisnya, kami datang untuk mempertanyakan apa yang telah mereka lakukan selama ini, apakah mereka menghindar dan menjauh dari kebenaran, melihat kondisi ini semakin keyakinan kami kuat untuk mendorong Program Pokir ini menjadi sesuatu yang sarat perkeliruan dan penuh dengan nuansa KKN,” tegas Suprani.

(*/red)

Gubernur Andra Soni Buka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029

By On Rabu, Maret 19, 2025


SERANG, KabarViral79.Com – Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) merupakan forum untuk menggali aspirasi dan melakukan penyelarasan Visi dan Misi Gubernur, 17 program prioritas, dan delapan proses hasil cepat Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto, serta merupakan tahapan dalam proses penetapan RPJMD.

Hal itu dikatakan Gubernur Banten, Andra Soni saat membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029, di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Selasa, 18 Maret 2025.

“Hari ini tahapan penetapan RPJMD. Sebagai Gubernur, saya berharap penyusunan RPJMD Kabupaten dan Kota berjalan dengan baik,” ujarnya.

Menurut Gubernur Andra, pembangunan daerah merupakan daerah bagian dari pembangunan nasional. Sehingga perlu dilakukan penyelarasan antara visi misi kepala daerah, program prioritas daerah, dan Asta Cita.

“Bagaimana perangkat daerah bersama masyarakat terarah dan punya parameter untuk apa yang akan dicapai. Perlu kerja sama seluruh stakeholder untuk saran dan gagasan,” ucapnya.

Dia juga berharap para peserta untuk memanfaatkan agenda itu untuk menghasilkan RPJMD yan baik.

“Banten Maju Adil Merata Tidak Korupsi,” pungkasnya.

Dia juga menegaskan, program-program pembangunan yang dilaksanakan adalah program-program yang bermanfaat.

Menurutnya, Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 memungkinkan untuk melakukan efisiensi terhadap hal yang terus berulang.

Gubernur Andra menjelaskan, efisiensi di antaranya untuk dialihkan Program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) serta untuk Program Sekolah Gratis SMA, SMK, Aliyah Negeri dan Swasta kelas 10 dan 11 pada tahun ajaran baru nanti.

“Mohon dukungannya untuk kolaborasi dalam rangka menuju Banten Maju Adil Merata Tidak Korupsi,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten, Mahdani dalam laporannya mengatakan, forum itu merupakan agenda rancangan awal RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025 – 2030, untuk menggali aspirasi berupa saran dan masukan.

Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), pokok pikiran DPRD Provinsi Banten serta Bupati dan Walikota atau yang mewakili se-Provinsi Banten. 

“Diikuti oleh 250 secara offline dan online,” ucapnya.

Menurutnya, forum itu merupakan komitmen pemerintah daerah yang responsif pada permasalahan.

“Mari berikan saran dan masukan yang konstruktif agar RPJMD mencerminkan kebutuhan masyarakat. Kami mohon partisipasi aktif Bapak dan Ibu,” pungkasnya. (*/red)

Dugaan Korupsi Dana BOKB di DPMGPKB Mengarah ke Tahap Penyidikan di Kejari Bireuen

By On Rabu, Maret 19, 2025

Kajari Bireuen, Munawal Hadi, SH, MH. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Dugaan tindak pidana korupsi penggunaan Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMGPKB) Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 dari tahap penyelidikan kini berlanjut ke tahap penyidikan di Kejaksan Negeri (Kejari) Bireuen. 

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bireuen, Munawal Hadi, SH, MH kepada wartawan, Selasa, 18 Maret 2025 menjelaskan, tim Jaksa Penyidik telah memanggil pihak terkait dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan dalam kasus dugaan tersebut.

“Dari hasil pemeriksaan, ditemukan 13 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) KB yang belum menerima pembayaran atas kegiatan yang telah mereka laksanakan, dengan total anggaran mencapai miliaran Rp 1.156.266.371,” terangnya.

Munawal mengatakan, tindak pidana korupsi ini diduga terjadi akibat kelalaian pengguna anggaran dalam melaksanakan tugasnya.

Untuk menindaklanjuti kasus ini, kata dia, penyidik akan berkoordinasi dengan Auditor untuk menghitung kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana tersebut. 

“Hasil perhitungan kerugian negara ini akan menjadi dasar untuk menetapkan tersangka dalam kasus ini,” sebutnya. 

Menurut Munawal, kasus dugaan korupsi dana BOKB naik ke tahap penyidikan dugaan kerugian negara mencapai Rp 1.156.266.371, dugaan kelalaian Pengguna Anggaran.

Maka langkah selanjutnya, kata dia, koordinasi dengan Auditor untuk menghitung kerugian negara dan penetapan tersangka.

“Dengan peningkatan status ini, Kejaksaan Negeri Bireuen menunjukkan komitmennya dalam memberantas tindak pidana korupsi, terutama yang berkaitan dengan penggunaan dana publik. Masyarakat diharapkan dapat terus mengawal proses hukum ini hingga tuntas,” tutupnya. (Joniful Bahri)