-->
BREAKING NEWS

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Anak Sekolah Menyeberang Sungai Pakai Rakit, HRD Desak Jembatan Aceh Dibangun

By On Selasa, November 17, 2026

HRD saat meninjau jembatan dan jalan putus di Aceh pasca banjir dan longsor beberapa hari lalu. Hingga kini masih banyak infrastruktur belum ditangani pemerintah. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan M. Daud (HRD), mendesak pemerintah segera membangun kembali sejumlah jembatan yang putus akibat banjir bandang dan longsor di Aceh, pada November 2025. 

Hingga kini, sejumlah wilayah masih kesulitan akses transportasi. Bahkan, anak-anak sekolah di Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen, terpaksa menyeberangi sungai menggunakan rakit dan boat ketek untuk menuju sekolah. 

HRD mengatakan, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut keselamatan masyarakat dan akses pendidikan. 

Ia mengaku telah berulang kali menyampaikan persoalan itu kepada Kementerian Pekerjaan Umum agar pembangunan jembatan segera direalisasikan. 

HRD saat meninjau jembatan dan jalan putus di Aceh pasca banjir dan longsor beberapa hari lalu. Hingga kini masih banyak infrastruktur belum ditangani pemerintah. 

Selain jembatan, HRD juga meminta pemerintah mempercepat normalisasi sungai yang mengalami pendangkalan dan memicu banjir berulang saat hujan turun. 

"Pemerintah jangan hanya melakukan peninjauan. Masyarakat membutuhkan tindakan nyata dan kepastian pembangunan agar aktivitas pendidikan, ekonomi, dan kehidupan sosial kembali normal," tegas HRD, Selasa, 17 November 2026. 

Ia berharap pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi untuk mempercepat pemulihan infrastruktur pascabencana, terutama jembatan, jalan, dan normalisasi sungai di wilayah terdampak Aceh. (Joniful Bahri)

120 Siswa SMP di Bireuen Dibekali Keterampilan Konseling Sebaya

By On Selasa, November 17, 2026

120 siswa SMP Negeri dan Swasta di Bireuen mengikuti Pelatihan Implementasi Program Konselor Sebaya Berbasis Promosi Kesehatan di Sekolah, di dinas setempat, Selasa, 17 November 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Sebanyak 120 siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Swasta di Kabupaten Bireuen mengikuti Pelatihan Implementasi Program Konselor Sebaya Berbasis Promosi Kesehatan di Sekolah. 

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 17–18 November 2026, tersebut digelar oleh Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bireuen. 

Pelatihan dibuka oleh Kepala Disdikbud Bireuen, Dr. Muslim, M.Si., yang diwakili Sekretaris Dinas, Surya, S.Pd., M.M., di Aula UPTD SPNF SKB Disdikbud Bireuen, Selasa, 17 November 2026. 

Dalam sambutannya, Surya mengatakan, program konselor sebaya merupakan salah satu pendekatan untuk meningkatkan kepedulian, pengetahuan, serta keterampilan komunikasi antarsiswa. 

Menurutnya, program tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat promosi kesehatan sekaligus memberdayakan peserta didik dalam menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, aman, nyaman, dan peduli terhadap kesehatan. 

Ia berharap, melalui pelatihan ini akan terbentuk kader-kader konselor sebaya yang memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam mendukung promosi kesehatan di lingkungan sekolah. 

"Para peserta diharapkan dapat menjadi teman yang peduli, pendengar yang baik, serta penggerak perilaku hidup sehat bagi teman sebayanya. Namun, mereka juga harus memahami batasan peran dan mengarahkan permasalahan yang membutuhkan penanganan khusus kepada pihak yang berkompeten," ujar Surya. 

120 siswa SMP Negeri dan Swasta di Bireuen mengikuti Pelatihan Implementasi Program Konselor Sebaya Berbasis Promosi Kesehatan di Sekolah, di dinas setempat, Selasa, 17 November 2026. 

Ia menambahkan, keberhasilan program tersebut membutuhkan dukungan kepala sekolah, guru pendamping, tenaga kesehatan, serta seluruh pemangku kepentingan agar dapat berjalan secara berkelanjutan. 

"Sinergi ini menjadi salah satu upaya nyata dalam meningkatkan derajat kesehatan peserta didik di Kabupaten Bireuen," katanya. 

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan SMP Disdikbud Bireuen, Azhari, S.Pd., M.Pd menjelaskan, pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman siswa mengenai konsep konselor sebaya berbasis promosi kesehatan. 

"Kegiatan ini juga mendorong terbentuknya jejaring dan keberlanjutan program konselor sebaya di sekolah masing-masing," kata Azhari. 

Ia menyebutkan, sebanyak 120 siswa dari SMP negeri dan swasta mengikuti kegiatan tersebut. Untuk mengoptimalkan proses pelatihan, seluruh peserta dibagi ke dalam dua ruangan di lingkungan UPTD SPNF SKB Disdikbud Bireuen. 

Pelatihan ini menghadirkan tiga narasumber, yakni Dr. Abdullah Ali, S.Ag., M.Pd. dari Kemenag Bireuen, Elly Safri, S.SiT., M.K.M. dari Puskesmas Juli, serta Fitriani, S.SiT., M.Keb. dari Dinas Kesehatan Bireuen. 

Melalui kegiatan ini, para siswa diharapkan mampu menjadi penggerak kepedulian dan perilaku hidup sehat di lingkungan sekolah, sekaligus menjadi teman sebaya yang dapat memberikan dukungan awal bagi siswa lainnya dengan tetap mengedepankan pendampingan dari tenaga profesional. (Joniful Bahri)

  Kapolda Banten Diminta Tindak Tegas Aktivitas Mafia Solar Subsidi di KM 43

By On Selasa, November 17, 2026





SERANG – Kapolda Banten diminta tindak tegas aktivitas pembelian solar subsidi yang dilakukan para mafia BBM bersubsidi jenis solar di Rest Area Balaraja tol Tangerang – Merak tepatnya KM 43. Pasalnya, hingga saat ini lokasi tersebut dijadikan tempat paling nyaman bagi para pelaku.

Muhamad Ridwan salah seorang aktivis mengatakan, hingga saat ini masih banyak beredar kabar jika lokasi tersebut masih menjadi tempat ternyaman bagi para mafia solar subsidi yang diduga dibekingi sejumlah oknum apparat penegak hukum.

“Informasinya masih ada aktivitas, dilakukan malam hari, dan ada dugaan keterlibatan oknum anggota,” ujarnya, selasa (17/11/2026).

Untuk itu, Ridwan meminta agar Kapolda Banten yang baru, membuktikan ketegasannya dengan menindak para pelaku tanpa adanya pandang bulu. “Kami minta agar Kapolda segera menerjunkan tim khusus untuk memantau lokasi tersebut, dan menindak tegas para pelaku seperti lainnya,” ungkapnya.

Meski begitu, Ridwan mengaku dirinya mengapresiasi Kapolda Banten yang telah menangkap dan menindak tegas para mafia solar subsidi di berbagai daerah sejak Oktober 2026 lalu meski dengan modus yang berbeda-beda.

“Banyak yang sudah ditindak tegas dan ditahan oleh Polda Banten dari berbagai wilayah. Itu diketahuii Ketika ekspose di Mapolda Banten beberapa waktu lalu. Kami meengapresiasi keberhasilan Kapolda Banten ini,” katanya.

Ridwan berharap hal itu juga dilakukan terhadap mafia solar yang kerap beraksi di Rest Area Balaraja tol Tangerang – Merak tepatnya KM 43. “Semoga di Rest Area KM 43 juga bisa ditindak tegas,” tegasnya.

BAPERA Banten Keluarkan 7 Tuntutan Tolak Pemindahan Badak Jawa: Jangan Pertaruhkan Warisan Banten

By On Selasa, November 17, 2026

 


Banten – Penolakan terhadap wacana pemindahan Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, Banten, terus disuarakan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Barisan Pemuda Nusantara (BAPERA) Provinsi Banten.


Kali ini, BAPERA Banten secara resmi menyuarakan tujuh tuntutan kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kehutanan, sebagai bentuk sikap organisasi dalam menjaga kelestarian Badak Jawa sekaligus mempertahankan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai habitat alami terakhir spesies langka tersebut.


Ketua Harian DPD BAPERA Banten, H. Adam Adhary atau Adam AY, mengajak seluruh elemen masyarakat Banten untuk bersama-sama bersikap kritis, mengawal kebijakan pemerintah, serta menolak wacana pemindahan Badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, yang sebelumnya dikemukakan Hashim Djojohadikusumo.


Menurut Adam, persoalan Badak Jawa bukan hanya menyangkut konservasi satwa, melainkan juga menyangkut tanggung jawab menjaga warisan kekayaan alam Banten yang memiliki nilai penting bagi Indonesia dan dunia.


"Saya mengajak seluruh masyarakat Banten, tokoh masyarakat, pemuda, aktivis lingkungan, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama bersikap kritis. Jangan diam ketika masa depan Badak Jawa dan kelestarian Ujung Kulon dipertaruhkan. Kita harus bersatu menyuarakan penyelamatan Badak Jawa agar tetap lestari di habitat aslinya, tanah Banten," tegas Adam, di sela-sela persiapan Apel Akbar Satlinmas, di Kota Serang, Selasa 17 November 2026.


Ia menilai, upaya penyelamatan Badak Jawa seharusnya lebih difokuskan pada peningkatan sistem perlindungan habitat, pengamanan kawasan, mitigasi bencana, serta pemberantasan perburuan dan pencurian satwa dilindungi.


"Jangan sampai solusi yang ditawarkan justru memindahkan persoalan dari satu kawasan ke kawasan lain. Ujung Kulon harus diperkuat, bukan ditinggalkan. Kami tidak menolak konservasi, tetapi menolak kebijakan yang belum terbukti secara ilmiah dan berpotensi membahayakan keselamatan Badak Jawa," ujarnya.


Wajib Transparan, Jangan Ada Kepentingan Tersembunyi

Dalam kesempatan tersebut, Adam juga menyoroti pentingnya keterbukaan pemerintah mengenai seluruh rencana, kajian, dan aktivitas yang berkaitan dengan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.


Ia menyinggung catatan penelitian historis tahun 1855 oleh Kwasi Boachi yang menyebut adanya temuan lapisan batubara di kawasan Teluk Ujung Kulon.


Menurut Adam, catatan sejarah tersebut tidak boleh dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya kepentingan pertambangan saat ini. Namun, informasi mengenai penelitian geologi, potensi sumber daya alam, perizinan, maupun rencana pemanfaatan sumber daya di dalam dan sekitar kawasan Ujung Kulon merupakan hal yang patut dijelaskan secara terbuka kepada publik.


"Kami ingin semuanya terang benderang. Kalau memang tidak ada kepentingan lain, pemerintah harus berani membuka seluruh informasi dan kajian yang berkaitan dengan kawasan Ujung Kulon. Jangan sampai ada konflik kepentingan yang tersembunyi di balik kebijakan konservasi," ungkapnya.


Adam menegaskan, masyarakat Banten memiliki hak untuk mengetahui setiap kebijakan strategis yang menyangkut kawasan konservasi yang selama ini menjadi kebanggaan daerah.


Menurutnya, konservasi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan prinsip transparansi, partisipasi masyarakat, dan perlindungan kawasan dari segala bentuk kepentingan yang dapat mengancam kelestariannya.

BAPERA Banten Sampaikan 7 Tuntutan

Sebagai bentuk sikap dan tanggung jawab organisasi, DPD BAPERA Banten menyampaikan tujuh tuntutan kepada pemerintah pusat dan Kementerian Kehutanan.


*MENOLAK PEMINDAHAN BADAK JAWA*


BAPERA Banten menolak rencana pemindahan Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo sebelum seluruh kajian ilmiah, ekologis, kesehatan, dan keselamatan satwa dibuktikan secara independen dan transparan.


*PERKUAT PERLINDUNGAN UJUNG KULON*


Mendesak pemerintah meningkatkan sistem perlindungan, pengamanan, patroli, pengawasan kawasan, serta mitigasi bencana di Taman Nasional Ujung Kulon agar Badak Jawa tetap aman dan lestari di habitat aslinya.


*USUT TUNTAS PENCURIAN DAN PERBURUAN BADAK*


Mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus pencurian dan perburuan Badak Jawa hingga ke seluruh jaringan dan aktor yang terlibat, termasuk pihak yang diduga menjadi penadah, pendana, maupun pengendali kejahatan terhadap satwa dilindungi.


*BUKA SELURUH DOKUMEN KAJIAN KEPADA PUBLIK*


Meminta pemerintah membuka seluruh dokumen kajian ekologis, kesehatan, genetika, serta kebijakan translokasi Badak Jawa agar masyarakat dapat mengetahui dasar ilmiah dan pertimbangan di balik rencana tersebut.


*EVALUASI KEMATIAN MUSOFA*


Mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kematian Badak Jawa bernama Musofa, termasuk pemeriksaan kesehatan, protokol pemindahan, kelayakan translokasi, serta sistem pengawasan dan penanganan pascapemindahan satwa langka.


*LIBATKAN MASYARAKAT BANTEN DAN PARA AHLI*


Menuntut keterlibatan pemerintah daerah, masyarakat Banten, ilmuwan independen, ahli konservasi, akademisi, organisasi perlindungan satwa, dan masyarakat sipil dalam setiap proses kajian maupun pengambilan keputusan mengenai masa depan Badak Jawa.


*JAMIN KELestARIAN KAWASAN KONSERVASI*


Meminta pemerintah menjamin tidak ada perubahan status, peruntukan, maupun pemanfaatan kawasan konservasi yang dapat mengancam kelestarian habitat Badak Jawa. Seluruh informasi mengenai penelitian geologi, potensi sumber daya alam, perizinan, dan rencana pemanfaatan kawasan harus disampaikan secara transparan.


Badak Jawa Kebanggaan Banten, Jangan Biarkan Hilang dari Tanah Kelahirannya

Adam AY menegaskan bahwa tujuh tuntutan tersebut merupakan sikap organisasi BAPERA Banten dalam mengawal kepentingan lingkungan hidup dan kelestarian kekayaan alam daerah.


Ia mengingatkan bahwa Badak Jawa merupakan salah satu spesies paling langka dan terancam punah di dunia. Keberadaannya di Ujung Kulon bukan hanya menjadi kebanggaan masyarakat Banten, tetapi juga tanggung jawab besar bangsa Indonesia dalam menjaga keanekaragaman hayati dunia.


Karena itu, menurutnya, pemerintah harus mengedepankan kehati-hatian dan tidak mengambil keputusan strategis hanya berdasarkan pertimbangan sepihak.


"Kami ingin Badak Jawa tetap hidup, berkembang biak, dan lestari di Ujung Kulon. Jangan jadikan Badak Jawa sebagai objek proyek atau sekadar komoditas program konservasi. Ini adalah warisan alam yang harus kita jaga bersama," kata Adam.


Ia kembali menyerukan kepada masyarakat Banten agar tidak bersikap apatis terhadap persoalan tersebut. Partisipasi publik sangat diperlukan untuk memastikan setiap kebijakan yang menyangkut Ujung Kulon benar-benar berpihak pada kepentingan konservasi dan keberlanjutan lingkungan.


"Ini bukan semata-mata persoalan BAPERA, tetapi persoalan seluruh masyarakat Banten dan bangsa Indonesia. Mari kita jaga Ujung Kulon, selamatkan Badak Jawa, dan pastikan generasi mendatang masih bisa menyaksikan satwa kebanggaan Indonesia ini hidup di habitat aslinya," pungkasnya.

Kumala Pandeglang Tegas, Tolak Wacana Relokasi Badak Cula Satu

By On Selasa, November 17, 2026

  



Pandeglang - Wacana pemindahan atau relokasi sejumlah Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, menuju Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, mendapat perhatian serius dari Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) Perwakilan Pandeglang.


Ketua Kumala Perwakilan Pandeglang Masa Juang 2026–2027, Sahrul Muhtarom, secara tegas menyatakan penolakan terhadap rencana relokasi Badak Jawa apabila kebijakan tersebut dijadikan solusi utama atas ancaman kepunahan tanpa didahului kajian ekologis yang komprehensif dan jaminan keselamatan satwa.


Menurutnya, Badak Jawa bukan sekadar satwa langka yang keberadaannya dapat dipindahkan dari satu kawasan ke kawasan lain. Badak Jawa merupakan bagian dari ekosistem yang memiliki keterikatan dengan habitat alaminya di Taman Nasional Ujung Kulon. Oleh karena itu, setiap kebijakan konservasi harus mempertimbangkan keseimbangan ekosistem, karakteristik habitat, perilaku satwa, serta keberlangsungan populasinya dalam jangka panjang.


"Kami secara tegas menolak apabila relokasi Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo dipaksakan menjadi solusi konservasi. Jangan sampai atas nama penyelamatan, negara justru mengambil langkah yang berpotensi menghadirkan ancaman baru bagi keberlangsungan spesies yang sudah berada di ambang kepunahan. Konservasi bukan sekadar memindahkan satwa, tetapi memastikan satwa tersebut mampu hidup, beradaptasi, dan berkembang biak secara alami," tegas Sahrul pada awak media Selasa (17/12/2026).


Sahrul juga mengingatkan bahwa pengalaman pemindahan Badak Jawa bernama Musofa ke kawasan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) di dalam TNUK pada November 2025 harus menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan konservasi.


Musofa dilaporkan mengalami kondisi kritis setelah proses pemindahan dan kemudian dinyatakan mati pada 7 November 2025. Berdasarkan keterangan Balai TNUK, pemeriksaan menemukan sejumlah kondisi penyakit kronis dan infeksi parasit.


Menurut Sahrul, peristiwa tersebut tidak boleh sekadar dipandang sebagai kejadian teknis dalam proses konservasi. Peristiwa itu harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh mengenai pemeriksaan kesehatan, kesiapan individu satwa, prosedur penanganan, risiko transportasi, hingga sistem pemantauan pasca pemindahan.


"Jika pemindahan dalam satu kawasan konservasi saja menyisakan pengalaman tragis seperti kasus Musofa, maka pemerintah harus jauh lebih berhati-hati ketika berbicara mengenai pemindahan lintas pulau. Kami tidak sedang menyimpulkan bahwa pemindahan menjadi penyebab tunggal kematian Musofa. Namun, peristiwa tersebut merupakan alarm serius bahwa setiap tindakan terhadap Badak Jawa memiliki risiko besar yang tidak boleh diremehkan," ujarnya.


Lebih lanjut, Sahrul menilai bahwa alasan mitigasi bencana, seperti ancaman gempa bumi, tsunami, dan aktivitas vulkanik di sekitar kawasan Ujung Kulon, memang harus menjadi perhatian dalam strategi konservasi. Namun, pendekatan mitigasi tidak boleh hanya berorientasi pada pemindahan populasi.


Pemerintah juga harus menjelaskan secara terbuka bagaimana kelayakan ekologis Alas Purwo akan diuji. Apakah ketersediaan pakan alami mencukupi sepanjang tahun? Bagaimana daya dukung habitat dan ketersediaan sumber air? Bagaimana kesesuaian ruang jelajah, tempat berkubang, serta kondisi vegetasi? Bagaimana potensi penyakit, interaksi dengan satwa lain, dan konflik dengan masyarakat sekitar?

Seluruh pertanyaan tersebut harus dijawab berdasarkan penelitian ilmiah, bukan sekadar asumsi bahwa kawasan taman nasional otomatis memiliki kesesuaian sebagai habitat Badak Jawa.


"Jangan sampai pemerintah terlalu fokus menghitung risiko bencana di Ujung Kulon, tetapi justru mengabaikan risiko ekologis di lokasi tujuan. Memindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo bukan berarti persoalan konservasi selesai. Justru pemerintah harus membuktikan bahwa kawasan tersebut benar-benar mampu menopang kehidupan dan reproduksi Badak Jawa secara berkelanjutan," tambahnya.


Kumala Perwakilan Pandeglang berpandangan bahwa persoalan mendasar konservasi Badak Jawa tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab negara dalam menjaga habitat alaminya.


Pemerintah harus memprioritaskan penguatan pengawasan kawasan, pencegahan perburuan liar, pemulihan ekosistem, pemantauan populasi berbasis teknologi, pengendalian spesies invasif, serta peningkatan kapasitas pengelolaan Taman Nasional Ujung Kulon.


Sahrul juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal, akademisi, organisasi lingkungan, pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat sipil dalam setiap proses pengambilan kebijakan yang menyangkut masa depan Badak Jawa.


"Jangan sampai persoalan mendasar di Ujung Kulon belum diselesaikan, tetapi pemerintah justru lebih dahulu berbicara tentang memindahkan badaknya. Kalau memang ancaman bencana menjadi alasan utama, lalu sejauh mana kesiapan pemerintah memperkuat sistem mitigasi, pengawasan, dan perlindungan habitat di Ujung Kulon? Jangan sampai pemindahan menjadi jalan pintas untuk menghindari pekerjaan besar yang seharusnya dilakukan negara," ungkapnya.


Ia menegaskan, keberadaan Badak Jawa juga memiliki nilai ekologis, historis, dan identitas bagi masyarakat Pandeglang. Karena itu, masyarakat daerah tidak boleh hanya ditempatkan sebagai penonton dalam kebijakan konservasi yang menyangkut masa depan kawasan Ujung Kulon.


Kumala Perwakilan Pandeglang memahami bahwa pengembangan habitat kedua merupakan salah satu strategi yang dapat dipertimbangkan untuk mengurangi risiko kepunahan akibat terkonsentrasinya populasi pada satu kawasan. Namun, pengembangan habitat kedua harus dibedakan dari keputusan memindahkan individu Badak Jawa secara tergesa-gesa.


Terlebih, Kementerian Kehutanan melalui siaran pers tertanggal 16 November 2026 menyatakan bahwa penjajakan Alas Purwo masih memerlukan kajian ilmiah menyeluruh dan belum menjadi keputusan teknis pemindahan, baik terkait lokasi, jumlah individu, metode, maupun waktu pelaksanaan.


Atas dasar itu, KUMALA Perwakilan Pandeglang menyampaikan beberapa tuntutan:

Menolak relokasi Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo sebelum terdapat kajian ilmiah independen yang membuktikan kelayakan ekologis dan menjamin keselamatan satwa.


Mendesak Kementerian Kehutanan membuka hasil kajian, dasar pertimbangan, analisis risiko, serta seluruh dokumen perencanaan pengembangan habitat kedua kepada publik.


Mendesak dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap proses translokasi Badak Jawa, khususnya dengan menjadikan kasus kematian Musofa sebagai bahan pembelajaran dan evaluasi.

Memprioritaskan penguatan perlindungan, pengawasan, pemulihan ekosistem, dan peningkatan daya dukung habitat alami Badak Jawa di TNUK.


Melibatkan akademisi, ahli konservasi, masyarakat lokal, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil dalam setiap proses perumusan kebijakan.

Memastikan pengembangan habitat kedua tidak mengurangi komitmen, anggaran, maupun tanggung jawab negara terhadap perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon.

Menutup pernyataannya, Sahrul menegaskan bahwa penyelamatan Badak Jawa harus ditempatkan di atas kepentingan kebijakan yang terburu-buru.


"Ujung Kulon bukan sekadar kawasan konservasi di atas peta. Ia adalah rumah terakhir Badak Jawa di dunia. Jangan sampai kita terlalu sibuk merencanakan rumah baru, sementara rumah terakhirnya belum benar-benar kita selamatkan. Kami tidak menolak inovasi konservasi, tetapi kami menolak kebijakan yang mempertaruhkan keselamatan Badak Jawa tanpa kepastian ilmiah. Menyelamatkan Badak Jawa berarti menyelamatkan habitatnya, bukan sekadar memindahkan keberadaannya," tutup Sahrul Muhtarom.

Husin Muchtar Soroti Pejabat Publik yang Sulit Dihubungi: Jabatan Jangan Jadi Tembok Penghalang Rakyat Mendapatkan Informasi dan Keadilan

By On Selasa, November 17, 2026

LAMPUNG, KabarViral79.Com – Sikap sebagian pejabat publik yang sulit dihubungi ketika masyarakat maupun insan pers membutuhkan informasi dan klarifikasi mendapat perhatian dari Ketua DPD Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Provinsi Lampung sekaligus Pimpinan Koran KPK Group, Husin Muchtar. 

Menurut Husin, sulitnya masyarakat mengakses komunikasi dengan pejabat bukan sekadar persoalan teknis, melainkan juga mencerminkan lemahnya kesadaran terhadap tanggung jawab pelayanan publik. 

Ia mengingatkan bahwa jabatan pemerintahan bukanlah sarana untuk memperoleh penghormatan semata, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab kepada masyarakat. 

"Jangan sampai seorang pejabat begitu mudah ditemui ketika membutuhkan dukungan, menghadiri acara seremonial, atau menyampaikan kepentingan tertentu, tetapi justru sulit dihubungi saat masyarakat membutuhkan jawaban. Pejabat publik tidak boleh hanya hadir ketika membutuhkan rakyat, lalu menghilang ketika rakyat membutuhkan mereka," tegas Husin. 

Ia menilai, keterbukaan komunikasi merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Masyarakat berhak memperoleh informasi, penjelasan, serta pelayanan yang layak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

MEDIA BUKAN MUSUH PEMERINTAH, MELAINKAN MITRA KONTROL SOSIAL

Husin juga mengingatkan agar pejabat tidak memandang media sebagai pihak yang harus dihindari, terlebih menganggap wartawan sebagai ancaman bagi pemerintah.

Menurutnya, konfirmasi jurnalistik merupakan bagian penting dalam proses pemberitaan untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada publik akurat, berimbang, dan tidak hanya bersumber dari satu pihak.

"Ketika wartawan menghubungi pejabat untuk meminta klarifikasi, jangan langsung merasa diserang. Media menjalankan fungsi kontrol sosial sekaligus memberikan ruang kepada pejabat untuk menjelaskan, membantah, meluruskan, atau menyampaikan fakta yang sebenarnya. Kesempatan konfirmasi seperti ini seharusnya dihargai," ujarnya. 

Ia menambahkan, apabila seorang pejabat belum dapat memberikan keterangan, setidaknya perlu ada pemberitahuan atau arahan mengenai pihak yang berwenang memberikan penjelasan. Dengan demikian, masyarakat dan wartawan tidak dibiarkan menunggu tanpa kepastian. 

"Kalau belum bisa menjawab, sampaikan bahwa masih membutuhkan waktu. Jika sedang ada kegiatan, beritahukan kapan dapat dihubungi kembali. Komunikasi yang baik tidak selalu berarti harus memberikan jawaban saat itu juga, tetapi menunjukkan itikad dan tanggung jawab untuk memberikan penjelasan," tambahnya. 

BELAJAR DARI PEMIKIRAN FILSUF DUNIA TENTANG KEKUASAAN DAN KEADILAN

Dalam menyampaikan kritiknya, Husin turut mengaitkan persoalan kepemimpinan dengan pemikiran sejumlah filsuf dunia mengenai kekuasaan, keadilan, dan tanggung jawab terhadap masyarakat. 

Plato, filsuf Yunani kuno, melalui pemikirannya tentang negara dan kepemimpinan, menekankan pentingnya kebijaksanaan serta keadilan dalam menjalankan pemerintahan. Kekuasaan semestinya digunakan untuk mewujudkan kepentingan bersama, bukan demi kepentingan pribadi maupun kelompok. 

Sementara itu, Aristoteles memandang manusia sebagai makhluk yang hidup dalam komunitas politik. Menurut pemikirannya, pemerintahan yang baik harus diarahkan pada pencapaian kebaikan bersama. Artinya, seorang pejabat tidak seharusnya menjauhkan diri dari persoalan masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya. 

Pemikiran John Locke, filsuf Inggris, juga memberikan landasan penting mengenai hubungan antara kekuasaan dan masyarakat. Dalam teorinya tentang pemerintahan, Locke menjelaskan bahwa legitimasi kekuasaan bersumber dari persetujuan masyarakat dan harus digunakan untuk melindungi hak-hak mereka. 

Adapun Jean-Jacques Rousseau melalui gagasan kedaulatan rakyat menegaskan bahwa kekuasaan politik pada dasarnya bersumber dari rakyat. Oleh karena itu, pejabat tidak semestinya bertindak seolah-olah masyarakat berada di bawah kekuasaannya. 

"Jika kita memahami pemikiran para filsuf tersebut, jabatan dan kekuasaan sesungguhnya tidak pernah dimaksudkan untuk menciptakan jarak antara pemimpin dan rakyat. Kekuasaan harus dijalankan demi kepentingan bersama. Pejabat yang menutup diri terhadap kritik dan komunikasi perlu mengevaluasi kembali pemahamannya tentang amanah," ungkap Husin. 

NILAI KEPEMIMPINAN DAN AMANAH DALAM AJARAN AGAMA

Selain mengacu pada pemikiran filsafat, Husin mengingatkan bahwa kepemimpinan juga memiliki dimensi moral dan spiritual. Jabatan bukan hanya menyangkut tanggung jawab di hadapan manusia, tetapi juga pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. 

Dalam Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 58, terdapat perintah agar amanah disampaikan kepada yang berhak menerimanya serta agar setiap keputusan yang menyangkut kepentingan manusia ditetapkan secara adil. 

Pesan tersebut menegaskan bahwa amanah dan keadilan merupakan prinsip mendasar yang harus menjadi pedoman setiap orang dalam menjalankan tanggung jawab, termasuk para penyelenggara pemerintahan. 

Selanjutnya, Surah Al-Ma'idah ayat 8 mengingatkan agar kebencian terhadap suatu kelompok tidak mendorong seseorang berlaku tidak adil. Prinsip ini relevan bagi pejabat ketika menghadapi kritik masyarakat maupun pertanyaan wartawan. Perbedaan pandangan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak masyarakat memperoleh perlakuan yang adil. 

Hal senada juga tercermin dalam hadis riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang menjelaskan bahwa setiap orang merupakan pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. 

Bagi Husin, nilai-nilai tersebut seharusnya menjadi pengingat bahwa jabatan bukan sekadar kedudukan administratif, melainkan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan kejujuran, keadilan, dan kepedulian. 

Ia menilai, pejabat yang menjadikan nilai moral dan agama sebagai pedoman tidak semestinya alergi terhadap kritik. Sebab, masukan yang disampaikan secara bertanggung jawab dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan. 

JANGAN HANYA MENUNTUT KEPATUHAN MASYARAKAT, TETAPI ABAIKAN KEWAJIBAN PELAYANAN

Lebih lanjut, Husin menyoroti sikap sebagian pejabat yang menuntut masyarakat untuk selalu menaati prosedur, mengikuti aturan, dan menghormati institusi, tetapi belum tentu menunjukkan keterbukaan yang sama ketika dimintai penjelasan. 

Menurutnya, hubungan antara pemerintah dan masyarakat harus dibangun atas dasar saling menghormati, keterbukaan, serta tanggung jawab. Pejabat tidak boleh menempatkan dirinya seolah-olah selalu benar, sementara masyarakat hanya berkewajiban menerima setiap keputusan tanpa memperoleh penjelasan. 

"Jangan hanya menuntut masyarakat tertib, sementara pelayanan justru tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jangan meminta rakyat menghormati jabatan, tetapi mengabaikan hak mereka untuk mendapatkan informasi. Kedudukan tinggi tidak menjadikan seseorang kebal terhadap kritik," tegasnya. 

Meski demikian, Husin menekankan bahwa keterbukaan informasi tetap harus memperhatikan batas kewenangan, perlindungan privasi, serta ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan. 

Namun, hal tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari komunikasi. Setiap pejabat tetap dituntut bersikap profesional, responsif, dan bertanggung jawab sesuai tugas serta kewenangannya. 

PESAN TEGAS: JABATAN ADALAH AMANAH, BUKAN ALAT UNTUK MENJAUHI RAKYAT

Menutup pernyataannya, Husin Muchtar mengajak seluruh pejabat dan penyelenggara pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk mengevaluasi pola komunikasi serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 

Ia menegaskan bahwa masyarakat bukan bawahan pejabat. Sebaliknya, pejabat memperoleh mandat untuk menjalankan pemerintahan dan mengabdi demi kepentingan rakyat. 

"Jangan membangun tembok kekuasaan di antara pejabat dan masyarakat. Jangan menjadikan kesibukan sebagai alasan untuk menghindari tanggung jawab. Ketika masyarakat bertanya, berikan penjelasan. Saat media meminta konfirmasi, berikan ruang klarifikasi. Jika ada kritik, jadikan sebagai bahan evaluasi," pesannya. 

Menurut Husin, keberhasilan seorang pejabat tidak semata-mata diukur dari banyaknya kegiatan seremonial yang dihadiri, dokumentasi yang dipublikasikan, atau tingginya kedudukan yang disandang. Ukuran sesungguhnya adalah sejauh mana masyarakat merasakan manfaat kehadiran pemerintah melalui pelayanan yang nyata. 

"Pejabat boleh berganti, masa jabatan bisa berakhir, dan kekuasaan tidak selamanya berada di tangan seseorang. Namun, rekam jejak pelayanan, sikap terhadap masyarakat, serta tanggung jawab moral akan selalu menjadi bagian dari penilaian publik," ujarnya. 

Ia pun menutup pernyataannya dengan sebuah pesan yang ditujukan kepada seluruh penyelenggara pemerintahan: 

"Jabatan adalah amanah, bukan kemewahan. Kekuasaan adalah tanggung jawab, bukan alat untuk menjaga jarak. Pelayanan merupakan kewajiban, bukan sekadar kebaikan hati. Keterbukaan adalah bukti bahwa seorang pejabat masih mengingat kepada siapa amanah itu diberikan." (Rilis/Tim Redaksi)

Warga Temukan Jasad Pria di Muara Cimadur Bayah, Sempat Tak Pulang Sehari

By On Selasa, November 17, 2026

 


LEBAK,Kabarviral79.Com – Sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki ditemukan warga di pesisir Muara Cimadur, Kampung Bayah Tugu, Desa Bayah Barat, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten, Selasa (17/11/2026) pagi.


Kapolsek Bayah, AKP Asep Mulyadi membenarkan peristiwa penemuan jasad tersebut. Ia mengatakan pihak kepolisian menerima laporan dari warga sekitar pukul 07.00 WIB.


Berdasarkan keterangan kepolisian, peristiwa bermula sekitar pukul 06.30 WIB saat dua orang nelayan setempat, Uyat dan Tonoria, hendak menyandarkan perahunya di pesisir Muara Cimadur. Keduanya terkejut melihat jasad seorang pria tergeletak di lokasi tersebut.


"Saksi atas nama Saudara Uyat langsung menginformasikan temuan ini kepada Kepala Desa Bayah Barat dan meneruskannya ke pihak kepolisian," ujar AKP Asep Mulyadi dalam keterangannya.


Petugas yang tiba di lokasi segera mengevakuasi jasad korban ke rumah duka untuk dilakukan pemeriksaan luar oleh tim medis dari Puskesmas Bayah bersama pihak keluarga.


Dari hasil identifikasi, korban diketahui bernama Dian Agus Sudrajat (25), warga Kampung Bayah 1, RT 001/RW 004, Desa Bayah Barat, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. 


Menurut keterangan pihak keluarga, korban diketahui sudah satu hari tidak pulang ke rumah sebelum akhirnya ditemukan meninggal dunia.


"Pihak keluarga menerangkan bahwa korban memiliki riwayat penyakit epilepsi. Keluarga juga telah membuat surat pernyataan penolakan untuk dilakukan autopsi terhadap jenazah korban," pungkas AKP Asep Mulyadi


Data Identitas Korban:

Nama: Dian Agus Sudrajat

Tempat, Tanggal Lahir: Lebak, 28 Agustus 2001

Pekerjaan: Belum bekerja

Alamat: Kampung Bayah 1, RT 001/RW 004, Desa Bayah Barat, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak


(Cup)

GAWAT! Nomor Kontaknya Diduga Masuk Daftar Penyadapan, Ketum PPWI: "Kalau Benar, Ini Ancaman Serius bagi Demokrasi!"

By On Selasa, November 17, 2026

JAKARTA, KabarViral79.Com – Isu dugaan penyadapan yang belakangan menghebohkan ruang publik nasional kembali memunculkan kejutan baru. Nama Wilson Lalengke, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), disebut-sebut masuk dalam daftar ribuan nomor telepon yang diduga menjadi sasaran operasi penyadapan oleh pihak-pihak tertentu. 

Informasi tersebut muncul setelah Wilson Lalengke, pada Senin malam (16/11/2026) menerima pesan WhatsApp dari nomor berkode negara +44 (Inggris). Pesan yang dikirimkan dalam bentuk tangkapan layar (screenshot) itu berisi informasi mengenai dugaan praktik penyadapan yang menurut sumber tersebut menyasar sekitar 6.000 nomor kontak, termasuk sejumlah tokoh nasional, pejabat negara, politisi, pimpinan organisasi masyarakat, aktivis, hingga kalangan media. 

Dalam pesan yang diterimanya, disebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto merupakan salah satu sosok utama yang dikabarkan menjadi target penyadapan. Selain itu, berbagai nama dari kalangan DPR, kementerian, partai politik, LSM, ormas, dan media juga disebut masuk dalam daftar sasaran. 

Merasa penasaran, Wilson Lalengke kemudian secara spontan menanyakan kepada pengirim pesan tersebut apakah dirinya termasuk dalam daftar yang dimaksud. Jawaban yang diterimanya justru mengejutkan. 

"Masuk Tum, karena pimpinan organisasi jurnalistik terkemuka di Indonesia dan internasional, sangat offensive terhadap pati, pamen, pama Polri sejak dahulu. Pasti sudah lama diintai oleh LSP and the genk," demikian isi pesan balasan yang diterima Wilson Lalengke. 

Wilson Lalengke: Mungkin Hoaks, Tapi Jika Benar Harus Diusut Tuntas

Menanggapi informasi tersebut, Wilson Lalengke yang juga merupakan alumnus PPRA-48 Lemhannas RI Tahun 2012 tampak tidak terlalu terkejut. Dengan nada santai, pria yang dikenal aktif menyuarakan berbagai isu publik itu meragukan kebenaran informasi yang diterimanya. 

"Ah, hoaks itu. Mana mungkinlah mereka menyadap nomor kontak saya. Kalaupun iya, isi rekening saya juga hanya seratus ribu rupiah. Pembicaraan saya dengan kawan-kawan juga hanya seputar kegiatan receh-receh saja," ujarnya sambil berseloroh. 

Namun di balik candaan tersebut, Wilson Lalengke menegaskan bahwa persoalan penyadapan tidak boleh dianggap remeh. Menurutnya, apabila benar terdapat penyadapan terhadap ribuan nomor kontak masyarakat, terlebih dilakukan secara ilegal dan tanpa dasar hukum yang sah, maka peristiwa tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak warga negara. 

"Kalau memang benar ada penyadapan terhadap 6.000 nomor, termasuk nomor kontak saya, dan dilakukan secara ilegal, maka kasus ini wajib diusut sampai tuntas. Semua pihak yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban hukum di depan pengadilan," tegasnya. 

Penyadapan dan Ancaman terhadap Kebebasan

Di banyak negara demokratis, penyadapan selalu menjadi isu yang sangat sensitif. Di satu sisi, negara memiliki kewajiban menjaga keamanan nasional. Namun di sisi lain, setiap warga negara memiliki hak atas privasi yang harus dihormati. 

Filsuf Inggris John Locke (1632-1794), yang dikenal sebagai salah satu pelopor pemikiran liberal modern, menegaskan bahwa tujuan utama negara adalah melindungi hak-hak alamiah manusia, termasuk kebebasan dan keamanan pribadi. Ketika kekuasaan melampaui batas yang diberikan hukum, maka legitimasi moralnya mulai dipertanyakan. 

Pemikiran Locke tersebut relevan dengan perdebatan mengenai penyadapan. Sebab, jika kewenangan pengawasan dilakukan tanpa mekanisme kontrol yang jelas, maka ruang privat warga dapat berubah menjadi wilayah yang sewaktu-waktu dapat diterobos oleh kekuasaan. 

Pandangan yang lebih tajam datang dari filsuf Prancis Michel Foucault (1926-1984). Melalui konsep Panopticon, Foucault menjelaskan bagaimana manusia akan mengubah perilakunya ketika merasa terus diawasi. Dalam situasi demikian, kebebasan tidak lagi hilang karena hukuman, melainkan karena rasa takut. 

Masyarakat yang merasa setiap percakapannya dapat disadap sewaktu-waktu akan cenderung berhati-hati secara berlebihan, membatasi kritik, dan mengurangi keberanian untuk menyampaikan pendapat. Akibatnya, demokrasi bisa mengalami kemunduran secara perlahan tanpa disadari. 

Filsuf Jerman Jürgen Habermas (1929-2026) juga mengingatkan pentingnya ruang publik yang bebas dari intimidasi dan pengawasan berlebihan. Menurut Habermas, demokrasi hanya dapat tumbuh apabila warga mampu berkomunikasi secara terbuka tanpa rasa takut terhadap tekanan kekuasaan. 

Menunggu Kebenaran di Balik Dugaan

Hingga saat ini, informasi mengenai dugaan penyadapan terhadap ribuan nomor kontak tersebut masih memerlukan verifikasi dan pembuktian lebih lanjut dari pihak-pihak yang berwenang. Belum terdapat bukti publik yang dapat secara definitif memastikan bahwa nama Wilson Lalengke maupun tokoh-tokoh lain benar-benar termasuk dalam daftar sasaran penyadapan sebagaimana disebutkan dalam pesan yang beredar. 

Namun satu hal yang pasti, isu ini telah memunculkan pertanyaan besar mengenai perlindungan privasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan batas-batas penggunaan teknologi pengawasan di era digital. Bagi Wilson Lalengke, persoalan ini bukan sekadar soal apakah nomornya benar-benar disadap atau tidak. 

Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa hukum berdiri di atas segala kepentingan, dan bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki kewenangan untuk memasuki ruang privat warga negara secara sewenang-wenang. Sebab ketika telepon seseorang dapat didengar tanpa izin hukum yang sah, sesungguhnya yang sedang dipertaruhkan bukan hanya privasi individu, melainkan juga kualitas demokrasi sebuah bangsa. (TIM/Red)

Peringati HUT ke-19 di Bandar Lampung, PPWI Gelar Seminar Internasional dan Serukan Penghentian Perang Global

By On Selasa, November 17, 2026

BANDAR LAMPUNG, KabarViral79.Com – Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) resmi memperingati hari jadinya yang ke-19 melalui perhelatan akbar yang dipusatkan di Hotel Emersia, Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pada Rabu, 11 November 2026. Dengan mengusung tema besar "Meneguhkan Peran Jurnalis Warga untuk Perdamaian, Keadilan dan Kemanusiaan", momentum bersejarah bagi organisasi pewarta warga terbesar di tanah air ini dirangkai dalam tiga agenda utama, yakni Seminar Internasional, Rapat Kerja Nasional (Rakernas), serta Resepsi Ulang Tahun Ke-19 PPWI.

Acara ini menjadi magnet bagi ratusan pegiat jurnalisme warga dari berbagai penjuru nusantara hingga mancanegara. Tidak kurang dari 200 anggota PPWI yang berasal dari pengurus daerah se-Indonesia serta perwakilan luar negeri hadir secara fisik, plus ratusan lainnya mengikuti jalannya kegiatan melalui siaran langsung (live-streaming).

Rombongan pengurus pusat yang berjumlah sekitar 20 personel dipimpin langsung oleh Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke. Sejumlah tokoh penting dalam jajaran PPWI Nasional turut hadir mendampingi, di antaranya penceramah kondang asal Subang, KH. Muryanto Herutomo; Dewan Penasihat PPWI, Brigjen TNI (Purn.) Albiner Sitompul; Wakil Sekretaris Jenderal Julian Caisar; dan Deputi Urusan PPWI Internasional, Abdul Rahman Dabboussi, serta counterpart Hippo Family Jepang di Indonesia, Mr. Ali Syarief.

Kehadiran Delegasi Diplomatik dan Tokoh Internasional

Daya tarik utama dalam perayaan tahunan PPWI kali ini terletak pada tingginya atensi dan kehadiran para diplomat negara sahabat serta tokoh pers internasional sebagai tamu kehormatan (Very-Very Important Persons/VVIP). 

Di jajaran korps diplomatik, tampak hadir Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia, YM Mr. Sergey Gennadievich Tolchenov; Duta Besar Republik Arab Suriah, YM Mr. Abdulmonem Annan; serta perwakilan Duta Besar Kerajaan Maroko yang diwakili oleh Konsuler Urusan Ekonomi dan Budaya, YM Mrs. Tamou Samri. 

Selain para diplomat, forum ini juga dihadiri oleh Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Komite I, Dr. Maya Olivia Rumantir, M.A., Ph.D.; pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Pusat, Big Solon Sihombing; serta jajaran pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung dari unsur pemerintah daerah, TNI, dan Polri. Semarak internasional semakin terasa dengan kehadiran tamu istimewa yang datang langsung dari Suriah, yakni Direktur Pusat Pemberitaan Media Suriah, Mr. Akram Alahmad, dan Direktur Akademi Pers Suriah, Mr. Ibrahim Al-Sharif Al-Darwish. 

Sementara itu, ratusan peserta yang terhubung secara daring juga disapa oleh sejumlah tokoh VVIP global, antara lain Ketua Gerakan Perdamaian Internasional Women Dialogue asal Rusia, Mrs. Elena Gennadievna Semerikova; Ketua Intercontinental Connection of Journalists (ICJ), SaÅ¡a Dobrijević; serta jurnalis senior asal Libya, Faez Mohammed Al-Forjani. 

Pidato Wilson Lalengke: Mengubah Kerugian Perang Menjadi Kemajuan Kemanusiaan

Dalam sesi sambutan, Wilson Lalengke terlebih dahulu memperkenalkan seluruh delegasi tamu VVIP kepada para anggota PPWI, dan sebaliknya memperkenalkan jajaran pewarta warga Indonesia kepada para tamu internasional. Usai sesi perkenalan yang hangat tersebut, alumnus PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu menyampaikan pidato kunci bertajuk "Transforming Global Losses into Opportunities for Human Progress" yang menyoroti krisis kemanusiaan serta kerugian ekonomi akibat berbagai konflik bersenjata di dunia. 

Wilson Lalengke mengajak seluruh hadirin untuk menyampaikan empati mendalam bagi jutaan korban perang di berbagai belahan dunia, mulai dari konflik Rusia-Ukraina, tragedi kemanusiaan di Gaza, ketegangan antara Israel dan Iran, hingga kekerasan yang berkepanjangan di Sudan, Myanmar, dan Yaman. Menurutnya, periode 2022 hingga 2026 telah mencatat kehancuran fisik dan beban ekonomi yang luar biasa besar. 

Mengutip data analisis dalam dokumen rujukan seminar, Wilson Lalengke memaparkan bahwa belanja militer global mencapai sekitar 2,887 triliun dolar Amerika Serikat (AS) pada tahun 2025. Apabila digabungkan antara biaya militer, kerusakan infrastruktur, serta biaya rekonstruksi konflik utama sepanjang 2022–2026, nilainya menembus kisaran 3,5 hingga 4,5 triliun dolar AS. Bahkan, jika memperhitungkan kerugian ekonomi tidak langsung, total kerugian global diperkirakan mencapai 8 hingga 10 triliun dolar AS, atau setara dengan 180 ribu triliun rupiah. 

"Bayangkan apa yang bisa dicapai umat manusia jika dana sebesar itu diinvestasikan untuk pembangunan manusia, bukan untuk perang," tegas Wilson Lalengke di hadapan peserta seminar. "Dana rekonstruksi Ukraina yang diperkirakan mencapai 588 miliar dolar AS sebenarnya cukup untuk membiayai pendidikan ratusan juta anak yang putus sekolah. Begitu pula dana lebih dari 110 miliar dolar AS yang tersedot dalam perang Gaza, yang seharusnya mampu membangun jutaan rumah layak huni bagi keluarga miskin." 

Fenomena ironis ini memicu pertanyaan mendasar dari Ketua Umum PPWI tersebut: mengapa umat manusia memiliki begitu banyak uang untuk kehancuran, namun memiliki begitu sedikit keberanian untuk berinvestasi bagi perdamaian dan kesejahteraan? 

Refleksi Filosofis dan Tanggung Jawab Etis Jurnalis Warga

Lebih jauh, Wilson Lalengke menegaskan bahwa perang bukan sekadar kegagalan politik atau militer, melainkan kegagalan kebijaksanaan moral dan kerja sama internasional. Mengutip pemikiran filsuf besar Jerman, Immanuel Kant, tokoh pers nasional ini mengingatkan bahwa perdamaian abadi (perpetual peace) hanya dapat dibangun melalui kerja sama antarbangsa dan penghormatan terhadap martabat manusia. 

Perdamaian mustahil terwujud apabila negara-negara terus berlomba menumpuk senjata dan menganggap kekuatan militer sebagai satu-satunya jaminan keamanan. Oleh karena itu, ia menyerukan peralihan anggaran militer menjadi anggaran pendidikan, riset ilmiah, kesehatan, dan perlindungan lingkungan. 

Di tengah konflik modern yang juga bertumpu pada perang informasi dan propaganda, Wilson Lalengke menyoroti peran strategis jurnalisme warga melalui kacamata filsafat kontemporer. -Merujuk pada filsuf Prancis Michel Foucault, ia menjelaskan bahwa ketika informasi dimonopoli oleh satu pihak, publik akan menerima gambaran realitas yang timpang dan menyesatkan. Di sinilah jurnalis warga hadir sebagai mata dan telinga kemanusiaan untuk mendokumentasikan penderitaan rakyat biasa yang kerap tersembunyi dari sorotan media arus utama. 

Selanjutnya, dengan mengutip pemikir politik Hannah Arendt, Wilson Lalengke mengingatkan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab personal untuk tidak berdiam diri saat menyaksikan penindasan. Jurnalis yang bertanggung jawab tidak sekadar melaporkan statistik angka korban, melainkan menyuarakan kisah kemanusiaan di balik angka-angka tersebut. 

Sejalan dengan ajaran filsuf Emmanuel Levinas, ia menekankan bahwa tanggung jawab moral manusia bermula ketika ia mampu mengenali wajah kemanusiaan orang lain. Semangat inilah yang harus menjadi kompas bagi setiap anggota PPWI dan jurnalis warga di seluruh dunia. 

Agar tidak terjebak menjadi alat kebencian atau penyebar disinformasi, Wilson Lalengke menekankan bahwa jurnalis warga harus membekali diri dengan pelatihan verifikasi fakta, keamanan digital, kode etik jurnalistik, pemahaman hak asasi manusia (HAM), serta prinsip dasar hukum humaniter internasional. 

Seruan Perdamaian melalui "Deklarasi Bandar Lampung"

Menjelang akhir sambutannya, Wilson Lalengke menegaskan bahwa kejayaan sejati sebuah bangsa tidak diukur dari banyaknya timbunan senjata, melainkan dari kualitas hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Kemenangan terbesar umat manusia bukanlah menaklukkan bangsa lain, melainkan mengalahkan kemiskinan, kebodohan, kelaparan, ketidakadilan, dan kebencian. 

Seluruh gagasan mengenai perdamaian global, keadilan sosial, dan penguatan kapasitas jurnalis warga tersebut dibahas secara mendalam dalam sesi panel Seminar Internasional. Hasil perumusan seminar ini telah melahirkan sebuah kesepakatan bersama bersejarah yang dikukuhkan sebagai Seruap Perdamaian melalui pembacaan bersama "Deklarasi Bandar Lampung". (TIM/Red)

Dr Yudi Nursyapyudin, S.Pd.SD.M.Pd,  Ketua PSTI Kabupaten Tangerang Ucapkan Terima Kasih kepada Keluarga Besar PSTI Pemkab Tangerang dan KONI Atas Dukungannya

By On Selasa, November 17, 2026


TANGERANG, KabarViral79.Com - Suasana penuh kegembiraan menyelimuti Persatuan Sepak Takraw Seluruh Indonesia (PSTI) Kabupaten Tangerang yang berhasil meraih 2 mendali emas di ajang Pekan Olahraga Propinsi Banten (Porprov) ke-VII yang digelar di Tangerang Selatan, Senin, 16 November 2026. 

Pada kesempatan ini Ketua Persatuan Sepak Takraw Seluruh Indonesia (PTSI) Kabupaten Tangerang, Dr.Yudi Nursyapyudinn.S.Pd.SD.M.Pd menyampaikan ucapan terima kasih kepada para Atlet yang sudah bekerja keras mempersembahkan dua mendali emas, dan juga Keluarga Besar PTSI Kabupaten Tangerang, Pemkab Tangerang dan KONI atas dukunganya sehingga bisa memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Tangerang bisa menjadi Juara Umum di Porprov ke-VII Banten Tahun ini. 


"Adapun keberhasilan ini merupakan buah konsentrasi latihan para atlet dan menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi tim Sepak Takraw Pelajar Kabupaten Tangerang. Alhamdulilah ini menjadi sejarah bagi Sepak Takraw Kabupaten Tangerang karena di Porprov ke-VII kali ini berhasil meraih Juara Umum," ujarnya. (RENO)

SE Kemenkop dan UKM, ASN Dilarang Jadi Pengurus KDKMP

By On Selasa, November 17, 2026

Foto ilustrasi. 

PANDEGLANG, KabarViral79.Com - Surat Edaran Menteri Koperasi dan UKM No. 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Merah Putih menyebutkan bahwa pengurus dan pengawas sebaiknya berasal dari unsur masyarakat yang memiliki integritas, bukan dari perangkat desa maupun ASN di desa setempat. 

Namun hal tersebut tidak berlaku dikepengurusan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Desa Perdana, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, Banten. 

Hal ini disampaikan, Adon, warga Kp Kubu, Desa Perdana, Kecamatan Sukaresmi mengatakan pada media bahwa dalam strukturnya KDKMP Desa Perdana periode 2025-2028 menyebutkan Muhamad Iqbal, S.Pd sebagai Ketua KDKMP berstatus Aparatus Sipil Negara (ASN), Yoki Fardiansyah sebagai Wakil Ketua Bidang Usaha berstatus Wiraswasta, Oni Gusroni, S.Pd sebagai Wakil Ketua Bidang Anggota berstatus sebagai P3K, Agung Candra sebagai Sekretaris berstatus Karyawan Swasta dan Maesaroh Setyaningrum, S.Pd, M.Pd sebagai Bendahara berstatus ASN. 

Dari kelima pengurus KDKMP Desa Perdana, hanya Posisi Bendahara yang sudah mundur dari kepengurusan Koperasi Merah Putih yang merupakan Program yang digagas dari Presiden RI Prabowo Subianto. 

Lebih lanjut, menurut warga Desa Perdana, struktur kepengurusan KDKMP Desa Perdana sudah disahkan melalui Notaris pada tahun yang sama pada saat terbentuknya kepengurusan Koperasi merah putih di Desa Perdana. 

Disisi lain, Menurut Adon, sudah tertuang dalam Surat Edaran Kementrian Koperasi dan UKM, bahwa kepengurusan KDKMP dilarang dari unsur Pemerintah Desa hingga ASN, karena dikhawatirkan akan terjadinya Conflict of Interest (benturan kepentingan) dan hal inipun terbukti, dengan sudah dipilihnya pengganti pengurus yang sudah mengundurkan diri tanpa adanya pemberitahuan kepada seluruh pengurus KDKMP. 

Saat dimintai hak jawabnya soal adanya pergantian, Muhamad Iqbal, S.pd berdalih, bahwa hal tersebut dilakukan, karena adanya desakan dan mendadak atas adanya arahan dari Dinas, mungkin menurutnya dari Dinas Koperasi Kabupaten Pandeglang. 

Tetapi, Iqbal (sapaan akrab Kepsek SMP Negeri di wilayah Kabupaten Pandeglang) saat ditanya lebih lanjut, atas desakan dan arahan mendadak dari siapa di Dinas tersebut, Iqbal tidak menjawab lebih dan memilih bungkam. 

Ini membuktikan, bahwa adanya SE dari Kementrian Koperasi dan UKM benar ada fungsinya, bahwa jangan adanya keterlibatan unsur dari ASN sebagai pengurus KDKMP agar tidak terjadi benturan kepentingan. (Kie87)

HRD Minta Pemerintah Serius Atasi Banjir Aceh Utara, Normalisasi Sungai dan Tanggul Jadi Prioritas

By On Selasa, November 17, 2026

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Ruslan M. Daud, S.E., M.A.P. (HRD), meminta pemerintah melakukan penanganan banjir di Kabupaten Aceh Utara. 

ACEH UTARA, KabarViral79.Com – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Ruslan M. Daud, S.E., M.A.P. (HRD), meminta pemerintah melakukan penanganan banjir di Kabupaten Aceh Utara secara terpadu dan berkelanjutan. 

Menurutnya, banjir yang terus berulang tidak cukup diatasi melalui langkah tanggap darurat, tetapi membutuhkan solusi permanen. 

Hal tersebut disampaikan HRD kepada wartawan di Jakarta, Senin, 16 November 2026. 

Ia mengungkapkan, masyarakat di sejumlah desa di Aceh Utara menghadapi ancaman banjir berulang, bahkan dilaporkan terjadi hingga 11 kali dalam setahun. 

"Kondisi ini sangat meresahkan masyarakat. Mereka terus dihantui banjir setiap kali hujan deras mengguyur wilayah hulu. Pemerintah harus hadir dengan penanganan yang benar-benar menyelesaikan akar persoalan," ujar HRD. 

Sebagai bentuk komitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat, HRD mendorong percepatan normalisasi sungai dan pembangunan tanggul pengaman di sepanjang Krueng Pirak Timur, Kecamatan Matangkuli, Aceh Utara. 

Belum lama ini, HRD bersama jajaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Wakil Bupati Aceh Utara, Tarmizi Panyang, meninjau langsung kondisi Krueng Pirak dengan menyusuri aliran sungai menggunakan perahu. 

Dari hasil peninjauan tersebut, ditemukan sejumlah bagian sungai mengalami pendangkalan dan penyempitan. Kondisi itu diperparah dengan keterbatasan tanggul pengaman sehingga air mudah meluap ke permukiman penduduk, areal persawahan, perkebunan, dan peternakan. 

Menurut HRD, persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah karena dampak banjir tidak hanya mengancam keselamatan warga, tetapi juga mengganggu perekonomian masyarakat, khususnya petani, pekebun, dan peternak. 

Ia menilai, normalisasi sungai, pengerukan sedimentasi, serta pembangunan tanggul permanen di titik-titik rawan merupakan langkah penting untuk mengurangi risiko banjir di kawasan tersebut. 

"Kita sudah melihat langsung kondisi di lapangan. Persoalan ini tidak boleh terus berulang dan menjadi beban masyarakat setiap tahun. Harus ada langkah konkret, mulai dari normalisasi sungai hingga pembangunan tanggul yang memadai," tegas HRD. 

HRD berharap Kementerian PU dan pemerintah daerah dapat bersinergi mempercepat program penanganan Krueng Pirak sehingga masyarakat Aceh Utara tidak terus hidup dalam kekhawatiran setiap kali musim hujan tiba. (Joniful Bahri)

Pencarian Berakhir Duka, Balita Korban Longsor di Aceh Tengah Ditemukan Meninggal Dunia

By On Selasa, November 17, 2026

Balita perempuan berusia 2 tahun 7 bulan yang tertimbun material longsor di ruas jalan lintas Takengon–Gayo Lues, Aceh Tengah, Sabtu, 14 November 2026, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu, 15 November 2026. 

ACEH TENGAH, KabarViral79.Com – Pencarian Kayla Faradisa Salsabila, balita perempuan berusia 2 tahun 7 bulan yang tertimbun material longsor di ruas jalan lintas Takengon–Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tengah, berakhir duka. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu, 15 November 2026. 

Jasad Kayla ditemukan tim SAR gabungan sekitar pukul 11.47 WIB di kawasan sungai, sekitar 500 meter dari lokasi kejadian di Kilometer 42, Kampung Uning, Kecamatan Linge. Setelah dievakuasi, jenazah korban dibawa ke Puskesmas Linge, Isaq. 

Kapolres Aceh Tengah, AKBP Teguh Siswoyo melalui Kapolsek Linge Aidil Novrizal mengatakan, proses pencarian hingga evakuasi korban melibatkan kerja sama personel Polsek Linge, Koramil 05/Linge, TRC BPBD, Basarnas, serta masyarakat setempat. 

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang telah bekerja sama dalam operasi pencarian tersebut hingga korban berhasil ditemukan dan dievakuasi. 

Balita perempuan berusia 2 tahun 7 bulan yang tertimbun material longsor di ruas jalan lintas Takengon–Gayo Lues, Aceh Tengah, Sabtu, 14 November 2026, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu, 15 November 2026. 

Peristiwa nahas itu terjadi pada Sabtu, 14 November 2026, sekitar pukul 18.30 WIB. Saat itu, Kayla bersama kedua orang tuanya melintasi jalur tersebut menggunakan sepeda motor dalam perjalanan dari Takengon menuju Kampung Jamat. 

Tiba-tiba, material longsor dari lereng perbukitan menghantam mereka. Kedua orang tua korban berhasil menyelamatkan diri, sementara Kayla tertimbun material tanah longsor. 

Penemuan Kayla mengakhiri pencarian yang berlangsung sejak Sabtu petang. Jenazah korban selanjutnya direncanakan dibawa keluarga ke Kampung Jamat untuk disemayamkan. 

Peristiwa ini menjadi duka mendalam bagi keluarga sekaligus mengingatkan masyarakat akan bahaya longsor yang mengancam pengguna jalan di kawasan perbukitan, terutama saat hujan mengguyur wilayah tersebut. (Joniful Bahri)

Gemilang di Porprov VII 2026, Tim Hoki Tangsel Kawinkan Emas Putra dan Putri

By On Senin, November 16, 2026

 



Tangsel – Kontingen Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menorehkan prestasi gemilang pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Banten 2026. Tim hoki putra dan putri Tangsel sukses mengawinkan medali emas setelah tampil impresif dalam pertandingan cabang olahraga hoki yang berlangsung di GOR Nambo Jaya, Kota Tangerang.


Keberhasilan tersebut sekaligus menegaskan dominasi Tangsel dalam dua nomor pertandingan hoki yang telah diselesaikan. Sementara itu, tim hoki putra dan putri Kota Tangerang harus puas meraih medali perak, sedangkan kontingen Kabupaten Tangerang membawa pulang medali perunggu di kedua nomor tersebut.


Dengan hasil ini, persaingan cabang olahraga hoki Porprov VII Banten 2026 masih menyisakan satu nomor pertandingan, yakni Hoki Five, yang dijadwalkan mulai digelar pada Senin (16/11/2026) di Kota Tangerang Selatan.


Penyerahan medali kepada para juara dilaksanakan pada Senin (16/11/2026) di GOR Nambo Jaya, Kota Tangerang. Prosesi tersebut disaksikan langsung Ketua Federasi Hoki Indonesia (FHI) Provinsi Banten, Dr. H. Ali Hanafiah, SE., SH., M.Si., bersama jajaran pengurus FHI Banten serta sejumlah pejabat Pemerintah Kota Tangerang Selatan selaku tuan rumah Porprov VII Banten 2026.


Ketua FHI Banten, Ali Hanafiah, turut menyerahkan secara langsung medali emas kepada tim hoki putra Kota Tangerang Selatan sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan dan pencapaian para atlet.


Dalam kesempatan tersebut, Ali menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh atlet yang berhasil meraih prestasi. Ia meminta agar kemenangan di Porprov tidak membuat para atlet cepat berpuas diri, melainkan menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar prestasi yang lebih tinggi.


"Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada para juara. Terus tingkatkan prestasi dan jangan cepat berpuas diri. Kita harus mulai mempersiapkan diri menghadapi kompetisi yang lebih tinggi, termasuk PON 2028 yang akan digelar di Nusa Tenggara Barat (NTB)," ujar Ali.


Menurutnya, atlet hoki putra dan putri Banten merupakan aset olahraga daerah yang memiliki potensi besar untuk menjadi andalan dalam berbagai kejuaraan, baik di tingkat nasional maupun internasional.


Ali optimistis, dengan pembinaan yang berkesinambungan, dukungan pemerintah, serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana, Provinsi Banten dapat berkembang menjadi salah satu daerah pencetak atlet hoki terbaik di Indonesia.


"Atlet-atlet hoki Banten memiliki potensi yang luar biasa. Saya yakin ke depan Banten akan menjadi gudangnya atlet hoki. Karena itu, pembinaan harus terus diperkuat dan kesempatan bertanding harus semakin banyak diberikan kepada para atlet," tegasnya.


Ali juga mengungkapkan bahwa Porprov VII Banten 2026 menjadi momentum penting karena merupakan Porprov pertama yang berlangsung sejak dirinya memimpin FHI Banten. Sebelumnya, FHI Banten juga telah sukses menyelenggarakan Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Hoki Indoor di GOR Nambo.


Ia menilai, perkembangan olahraga hoki di Banten saat ini semakin positif. Minat masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap olahraga hoki terus tumbuh. Kondisi tersebut harus diimbangi dengan perhatian dan dukungan lebih besar dari pemerintah daerah.


Salah satu kebutuhan mendesak yang menjadi perhatian FHI Banten adalah ketersediaan fasilitas olahraga, terutama lapangan hoki yang memenuhi standar. Menurut Ali, keterbatasan sarana latihan masih menjadi tantangan dalam mengoptimalkan pembinaan atlet di daerah.


"Kami berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap olahraga hoki. Fasilitas yang tersedia saat ini masih perlu ditingkatkan, terutama lapangan hoki. Ke depan, kami berharap setiap kabupaten dan kota di Banten memiliki fasilitas lapangan hoki yang memadai, baik indoor maupun outdoor," ungkapnya.


Ia menambahkan, keberadaan fasilitas yang representatif akan memberikan dampak besar terhadap peningkatan kualitas latihan, pembinaan atlet usia dini, hingga penyelenggaraan kompetisi secara berkelanjutan.


"Untuk saat ini, pertahankan prestasi yang sudah diraih dan terus kejar prestasi yang lebih tinggi. Saya menargetkan ke depan, dalam setiap ajang nasional, Banten mampu meraih medali emas," tandas Ali.


Porprov VII Banten 2026, Momentum Kebangkitan Olahraga Daerah

Sebagai informasi, Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Banten 2026 resmi dibuka oleh Gubernur Banten Andra Soni di Lapangan Sunburst, kawasan Bumi Serpong Damai (BSD), Kota Tangerang Selatan, Minggu (15/11/2026).


Dalam pembukaan tersebut, Gubernur Andra Soni mengingatkan seluruh pihak agar menjunjung tinggi sportivitas dan mengutamakan keselamatan atlet selama pertandingan berlangsung. "Jaga sportivitas dan utamakan keselamatan atlet," pesan Andra Soni.


Pembukaan Porprov ditandai dengan penekanan tombol sirene oleh Gubernur Banten, didampingi Ketua KONI Provinsi Banten Agus Rasyid, Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie, Ketua Panitia Besar Porprov Pilar Saga Ichsan, serta jajaran kepala daerah se-Provinsi Banten.

Kemudian, prosesi dilanjutkan dengan penyerahan obor Porprov dari Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie kepada Gubernur Banten Andra Soni, yang selanjutnya diserahkan kepada legenda bulu tangkis Indonesia sekaligus juara dunia, Candra Wijaya.


Kemegahan pembukaan juga ditandai dengan atraksi terjun payung yang membawa Bendera Merah Putih, pataka Porprov, KONI, dan Provinsi Banten. Para penerjun bertolak dari Bandara Pondok Cabe dan mendarat di Lapangan Sunburst BSD.


Porprov VII Banten 2026 berlangsung pada 15–23 November 2026, dengan mempertandingkan 60 cabang olahraga yang tersebar di 71 lokasi pertandingan di wilayah Kota Tangerang Selatan.


Ajang olahraga terbesar tingkat provinsi ini menjadi momentum strategis untuk mengukur hasil pembinaan olahraga di seluruh kabupaten dan kota, sekaligus menjaring atlet-atlet potensial yang dipersiapkan untuk memperkuat kontingen Banten pada kejuaraan nasional mendatang.


Keberhasilan tim hoki Tangsel mengawinkan medali emas menjadi salah satu catatan membanggakan dalam penyelenggaraan Porprov VII Banten 2026. Lebih dari sekadar perebutan medali, kompetisi ini diharapkan mampu melahirkan atlet berprestasi, memperkuat persaudaraan antardaerah, serta mendorong kemajuan olahraga Banten di masa mendatang.

DPP PPS MANDÉ MACAN GULING INDONESIA LANTIK PENGURUS BARU DIPIMPIN RATU LILIS KARYAWATI CHASAN SE, DIMERIAHKAN RIBUAN PESERTA JALAN SEHAT

By On Senin, November 16, 2026

 



SERANG, BANTEN – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perguruan Pencak Silat Mandé Macan Guling Indonesia menggelar rangkaian acara besar di Kota Serang, Banten, pada Minggu, 15 November 2026. Acara puncak berupa pelantikan kepengurusan baru di bawah komando Ratu Lilis Karyawati, SE sebagai Ketua Umum terpilih, berlangsung khidmat dan disemarakkan oleh antusiasme ribuan peserta dalam kegiatan jalan santai yang penuh keceriaan.


Suasana Kota Serang pagi itu tampak hidup dan berwarna. Ribuan anggota Mandé Macan Guling dari berbagai cabang, masyarakat umum, serta pecinta bela diri tumpah ruah mengikuti jalur jalan sehat yang telah disiapkan. Keseruan semakin terasa dengan pembagian berbagai macam doorprize dan hadiah menarik yang membuat semangat para peserta tetap tinggi hingga garis finis. Kegiatan ini bukan hanya sekadar olahraga, tetapi juga wujud silaturahmi akbar keluarga besar DPP PPS Mandé Macan Guling Indonesia dengan masyarakat.


Acara pelantikan resmi dihadiri oleh sederet tokoh strategis. Turut hadir memberikan penghormatan perwakilan pemerintahan, perwakilan kepolisian, dan perwakilan militer, serta rekan-rekan paguron silat lainnya di Tanah Jawara. Kehadiran para perwakilan institusi negara dan sesama pendekar ini menegaskan posisi DPP PPS Mandé Macan Guling Indonesia tidak hanya sebagai wadah bela diri, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam menjaga ketahanan sosial, moralitas, dan persatuan bangsa.


Ketua Panitia Pelantikan dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya acara yang memadukan kesakralan tradisi dengan keceriaan komunitas. "Prosesi hari ini adalah momen sakral untuk memperkuat fondasi DPP PPS Mandé Macan Guling Indonesia. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada ribuan peserta jalan sehat yang telah memeriahkan Kota Serang," ujarnya. Ia juga secara khusus menghormati Guru Besar Abah Udin, para sesepuh, dan pendekar, sambil memohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan acara.


Dalam amanat pelantikannya, Ratu Lilis Karyawati, SE menekankan pentingnya integritas, transparansi, dan adab luhur. Ia menyampaikan pesan tegas namun menyejukkan terkait peran perguruan dalam stabilitas negara.


"Filosofi 'Macan Guling' mengajarkan kita untuk memiliki kekuatan seperti macan, namun tetap rendah hati dan fleksibel. Di tengah dinamika bangsa, kami berkomitmen menjadikan DPP PPS Mandé Macan Guling Indonesia sebagai oase ketenangan. Pesan kami jelas: Jaga Kota Serang, Jaga Banten, dan Jaga Kondusifitas Republik Indonesia. Jangan biarkan api perpecahan membakar rumah bersama; justru kitalah yang harus menjadi air penyejuk yang meredam bara," ungkap Ratu Lilis di hadapan ribuan anggota yang hadir.


Ia mengajak seluruh anggota untuk fokus pada pembinaan karakter dan pengabdian nyata. "Ilmu silat tanpa adab adalah bencana; ilmu silat dengan adab adalah cahaya peradaban. Mari kita rapatkan barisan dan luruskan niat demi kejayaan nusa, bangsa, dan agama," tambahnya.


Guru Besar Abah Udin menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan dengan penuh kepercayaan kepada Ratu Lilis Karyawati, SE. Beliau berharap pengurus baru DPP dapat membawa PPS Mandé Macan Guling Indonesia semakin dikenal luas, sambil tetap mempertahankan jati diri sebagai putra-putri Banten yang bermartabat.


Dengan dilantiknya kepengurusan baru periode ini dan suksesnya acara jalan santai, DPP Perguruan Pencak Silat Mandé Macan Guling Indonesia optimis dapat terus berkontribusi positif dalam melestarikan seni bela diri tradisional sekaligus mencetak generasi muda yang tangguh secara fisik, mental, dan spiritual guna mendukung stabilitas nasional. Acara ditutup dengan doa bersama dan sesi foto resmi bersama seluruh tamu kehormatan dan keluarga besar Mandé Macan Guling Indonesia.

Camat Tigaraksa H. Yandri Permana Resmi Tutup MTQ ke-IV Desa Cileies

By On Senin, November 16, 2026

TANGERANG, KabarViral79.Com - Camat Tigaraksa H. Yandri Permana, S.S.T.P, M.H, secara resmi menutup pelaksanaan MTQ ke-IV tingkat Desa Cileies, di lapangan sepak bola Kampung Cilame, Desa Cileies  Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu malam, 15 November 2026. 

Dalam kesempatan itu, Camat Tigaraksa, H. Yandri Permana yang baru saja bertugas di Kecamatan Tigaraksa, sebelumnya bertugas di Kecamatan Jayanti, menyampaikan puji syukur malam ini saya berkesempatan bersilaturahmi dengan masyarakat Desa Cileies dan sekaligus juga menutup Pelaksanan MTQ ke-IV tingkat Desa Cileles Tahun 2026. 

Camat H. Yandri Permana menambahkan, adapun tujuan di laksanakanya MTQ tingkat desa Ini adalah selain untuk bersilaturahmi juga untuk mencari Qori dan Ooriah yang ada di Desa yang untuk selanjutnya nanti bisa mengikuti MTQ tingkat Kecamatan Tigaraksa dan memberikan apresiasi kepada Pemdes Cileies yang sudah melaksanakan MTQ ke-IV Ini dengan sangat meriah serta sukses. 

"Semoga dengan adanya  pelaksanan MTQ ke IV Tingkat Desa Cileles ini bisa mendapatkan para Oori dan Ooriah terbaik Desa Cileies," tutupnya. 

Dalam kesempatan itu juga Camat Tigaraksa H.Yandri Permana turut memberikan doorprize kepada Warga Desa Cileies. (RENO)

Kades Amanta Ucapkan Terima Kasih kepada Warga Desa Cileles Atas Suksesnya Pelaksanaan MTQ ke-IV

By On Senin, November 16, 2026

TANGERANG, KabarViral79.Com - Berakhir sudah pelaksanan MTQ ke-IV Tingkat desa Cileles dan pada kesempatan ini Kades Cileles Amanta menyampaikan ucapkan terima kasih kepada segenap Warga Desa Cileies yang sudah berpartisipasi dan kerja samanya di Pelaksanan MTQ ke-IV tingkat Desa Cileles, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu malam, 15 November 2026. 

Camat Tigaraksa H. Yandri Permana .S.S.T.P .M.H yang hadir pada Penutupan MTQ ke-IV tingkat Desa Cileles memberikan Apresiasi kepada Pemdes Cileles yang sudah melaksanakan kegiatan ini dengan sangat meriah dan semoga dengan telah berakhirnya MTQ ini bisa memberikan dampak yang positif bagi warga desa Cileies selain itu juga nanti para Qori dan Qoriah terbaik desa Cileies bisa terpilih seleksi masuk pada MTQ tingkat kecamatan Tigaraksa, dan pada kesempatan ini juga Camat Tigaraksa H. Yandri Permana turut membagikan tropi kepada para pemenang lomba MTQ ke IV dan juga memberikan doorprize kepada warga Desa Cileles. 

Pada kesempatan ini di sampaikan oleh Kades Cileles, Amanta yang mana Alhamdulilah puji syukur malam ini kita telah melaksanakan penutupan MTQ ke IV Tingkat Desa Cileies yang juga dihadiri oleh Camat Tigaraksa H. Yandri Permana yang mana pelaksanaanya sukses digelar berkat adanya kerja sama yang baik dari semua pihak yang ada di Desa Cileles. 

"Semoga dengan telah berakhirnya MTQ ke-IV tingkat Desa Cileles ini bisa menumbuh kan syiar syiar agama Islam pada masyarakat dalam rangka mewujudkan Generasi Qurani Menuju Desa Cileles Beraklakul Karima," ujar Kades Amanta. 

Dan pada Pelaksanan MTQ ke-IV tingkat Desa Cileles Tahun 2026, Juara Umum kembali diraih RT 002 RW OO5 Bapak Edi Nurhedi. 

Dan pada pelaksanan MTQ ke-IV ini pihak Pemdes Cileles menyediakan berbagai macam doorprize buat warga Desa Cileies di antaranya Sepeda Listrik, Sepeda Gunung, Kompor Gas, Kulkas dan lainnya. (RENO)

HRD Desak Pemerintah Beri Kepastian Hukum Tanah Transmigran

By On Minggu, November 15, 2026

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan M. Daud. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Ruslan M. Daud, mendesak pemerintah segera menyelesaikan persoalan legalitas tanah masyarakat di kawasan transmigrasi, terutama lahan yang masih tumpang tindih dengan kawasan hutan. 

Menurut Ruslan M. Daud yang akrab disapa HRD, kepastian hukum atas tanah menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat transmigran yang telah puluhan tahun bermukim dan mengelola lahan tersebut sebagai tempat tinggal maupun sumber penghidupan. 

Hal itu disampaikannya Ruslan M. Daud kepada wartawan di Jakarta, Minggu, 15 November 2026. 

HRD menegaskan, negara harus hadir memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat transmigrasi. Jangan sampai warga yang telah lama menempati dan mengelola tanah justru terus dibayangi ketidakpastian status kepemilikan. 

“Jangan sampai masyarakat yang sudah puluhan tahun bermukim dan mengelola tanah justru tidak mendapatkan kepastian hukum atas lahan yang mereka tempati. Negara harus hadir memberikan solusi dan melindungi hak-hak masyarakat,” tegas politisi PKB asal Aceh tersebut. 

Untuk menyelesaikan persoalan itu, HRD mendorong sejumlah langkah strategis yang perlu segera dilakukan pemerintah. 

Pertama, menyelesaikan persoalan tumpang tindih lahan transmigrasi dengan kawasan hutan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, khususnya Kementerian Transmigrasi, Kementerian Kehutanan, serta Kementerian ATR/BPN. 

Langkah tersebut perlu diawali dengan pendataan dan verifikasi menyeluruh terhadap lahan-lahan yang bermasalah, sehingga status hukumnya dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 

Kedua, mempercepat pelaksanaan program Trans Tuntas yang menjadi salah satu program prioritas Kementerian Transmigrasi. 

Program tersebut diharapkan mampu mempercepat penyelesaian legalitas tanah sekaligus penerbitan sertifikat hak milik bagi masyarakat transmigran yang selama ini belum memperoleh kepastian hukum. 

“Program Trans Tuntas harus benar-benar memberikan hasil nyata. Jangan hanya menjadi program di atas kertas, tetapi harus mampu menyelesaikan persoalan masyarakat hingga mereka mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum atas tanahnya,” ujarnya. 

Ketiga, HRD mendorong revisi Undang-Undang tentang Ketransmigrasian agar regulasi tersebut lebih adaptif terhadap perkembangan dan persoalan yang dihadapi masyarakat transmigrasi saat ini. 

Menurutnya, pembaruan regulasi diperlukan untuk memperkuat perlindungan hak atas tanah, memberikan kepastian terhadap aset masyarakat transmigran, serta mendorong pemanfaatan lahan secara produktif guna meningkatkan kesejahteraan warga. 

HRD berharap, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat koordinasi dan mengambil langkah konkret agar persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi tidak terus berlarut-larut. 

“Yang paling penting adalah masyarakat mendapatkan kepastian hukum. Mereka sudah puluhan tahun membangun kehidupan di kawasan transmigrasi. Jangan sampai persoalan administrasi dan tumpang tindih kebijakan membuat hak-hak mereka terus terabaikan,” tutupnya. (Joniful Bahri)

FIMS: Birokrasi Pemerintahan Bukan Arena Kontestasi Jabatan, Fokuslah pada Pelayanan Publik

By On Minggu, November 15, 2026

  




Serang — Forum Intelektual Mahasiswa Serang (FIMS) menyoroti berkembangnya pemberitaan dan wacana mengenai pergantian Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang yang belakangan menjadi perhatian publik.


FIMS memandang bahwa dinamika mengenai posisi strategis dalam pemerintahan daerah semestinya tidak menggeser perhatian para pejabat dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Setiap aparatur pemerintahan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan pelayanan publik, pembangunan daerah, dan tata kelola pemerintahan berjalan secara optimal.


Ketua FIMS, M. Roisul Arifin, menegaskan bahwa jabatan dalam birokrasi pemerintahan bukanlah tujuan yang harus diperebutkan, melainkan amanah yang menuntut kapasitas, integritas, dan tanggung jawab.


“Kami ingin mengingatkan bahwa pemerintahan bukan arena kontestasi jabatan. Jangan sampai energi birokrasi justru tersita oleh spekulasi mengenai siapa yang akan menduduki posisi tertentu, sementara persoalan pelayanan publik dan kebutuhan masyarakat masih membutuhkan perhatian serius. Setiap pejabat harus tetap fokus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,” tegas M. Roisul Arifin pada, Sabtu (14/11/2026).


Menurut FIMS, evaluasi terhadap kinerja pejabat merupakan hal yang wajar dalam sistem pemerintahan. Namun, evaluasi tersebut harus dilakukan berdasarkan indikator yang objektif, capaian kerja, integritas, kompetensi, serta dampak nyata bagi masyarakat, bukan berdasarkan opini yang berkembang atau kepentingan kelompok tertentu.


FIMS juga menekankan bahwa proses pengisian jabatan Sekretaris Daerah harus berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip meritokrasi, transparansi, dan profesionalitas. Semua pihak perlu menghormati mekanisme resmi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.


Lebih lanjut, FIMS mengingatkan media massa dan seluruh elemen masyarakat agar tetap mengedepankan pemberitaan yang berimbang, terverifikasi, dan tidak membangun spekulasi yang dapat mengaburkan substansi persoalan pemerintahan.


“Yang harus menjadi perhatian utama bukan siapa yang sedang digadang-gadang untuk menduduki jabatan, melainkan sejauh mana pemerintahan hadir menjawab kebutuhan masyarakat. Kami ingin birokrasi yang bekerja, bukan birokrasi yang sibuk dengan isu jabatan,” tambahnya.


FIMS menyatakan akan terus mendorong budaya intelektual, pengawasan publik, dan partisipasi mahasiswa dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah secara independen, kritis, dan konstruktif.


Bagi FIMS, ukuran keberhasilan pemerintahan bukan terletak pada siapa yang menduduki jabatan, tetapi pada seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat.

Ahli Waris Tanah UPT SDN 207 Sidoraharjo Kesal, Hanya Dijanjikan Ganti Rugi dan Tak Kunjung Ada Kabar

By On Minggu, November 15, 2026

Hanya dijanjikan ganti rugi, Ahli Waris Tanah UPT SDN 207 Sidoraharjo mengaku kesal. 

GRESIK, KabarViral79.Com – Sengketa lahan yang di atasnya berdiri bangunan SDN 207 Sidoraharjo, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur (Jatim), tak kunjung tuntas meski telah berjalan 35 tahun. 

Perkara perdata Nomor 8/Pdt.G/1991/PN Gsk antara Sampet sebagai Penggugat melawan Kepala Desa sebagai Tergugat ini, secara hukum telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde. 

Hal itu diperkuat dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (PN) Gresik yang diterbitkan pada 30 April 2025, ditandatangani Panitera PN Gresik Mohammad Hamidi, S.H., M.H., yang menyatakan perkara tersebut telah diputus dalam sidang terbuka dan telah inkracht. 

Namun, bagi ahli waris pemilik lahan, putusan yang sudah inkracht belum diikuti dengan penyelesaian hak yang konkret. 

Kuasa Hukum Ahli Waris Muslimah, Idham Kholik mengatakan, pihaknya masih menunggu realisasi komitmen dari Pemkab Gresik. 

Diketahui sebelumnya, melalui Bagian Hukum, Pemkab disebut berkomitmen menyelesaikan persoalan ini pada tahun 2026, baik melalui penyediaan tanah pengganti maupun ganti rugi.

“Kami butuh kepastian dan tindakan nyata, bukan hanya janji. Jika tidak ada perkembangan konkret, kami akan mempertimbangkan permohonan eksekusi sesuai amar putusan dan hukum acara perdata,” tegas Idham. 

Ahli Waris Muslimah, Saifudin mengaku kecewa. Tanah sengketa tersebut diperjuangkan sejak orang tuanya masih hidup, namun hingga sang ibu meninggal dunia, belum ada kejelasan. 

“Kami hanya ingin kejelasan dan penyelesaian yang adil. Hak kami terkatung-katung terlalu lama,” ujar Saifudin. 

Senada, Abu Hasan yang mengaku sebagai saksi hidup sejak awal persidangan, berharap pemerintah bersikap adil kepada masyarakat kecil. 

“Jangan sampai hak wong cilik terabaikan. Perkara ini sudah puluhan tahun, harus ada keadilan dan kepastian hukum,” katanya. 

Hingga berita ini ditayangkan, redaksi masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Pemkab Gresik, Bagian Hukum, Dinas Pendidikan, serta PN Gresik terkait perkembangan penyelesaian sengketa lahan SDN 207 Sidoraharjo. (*/red)