![]() |
| Foto ilustrasi. |
PANDEGLANG, KabarViral79.Com - Surat Edaran Menteri Koperasi dan UKM No. 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Merah Putih menyebutkan bahwa pengurus dan pengawas sebaiknya berasal dari unsur masyarakat yang memiliki integritas, bukan dari perangkat desa maupun ASN di desa setempat.
Namun hal tersebut tidak berlaku dikepengurusan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Desa Perdana, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, Banten.
Hal ini disampaikan, Adon, warga Kp Kubu, Desa Perdana, Kecamatan Sukaresmi mengatakan pada media bahwa dalam strukturnya KDKMP Desa Perdana periode 2025-2028 menyebutkan Muhamad Iqbal, S.Pd sebagai Ketua KDKMP berstatus Aparatus Sipil Negara (ASN), Yoki Fardiansyah sebagai Wakil Ketua Bidang Usaha berstatus Wiraswasta, Oni Gusroni, S.Pd sebagai Wakil Ketua Bidang Anggota berstatus sebagai P3K, Agung Candra sebagai Sekretaris berstatus Karyawan Swasta dan Maesaroh Setyaningrum, S.Pd, M.Pd sebagai Bendahara berstatus ASN.
Dari kelima pengurus KDKMP Desa Perdana, hanya Posisi Bendahara yang sudah mundur dari kepengurusan Koperasi Merah Putih yang merupakan Program yang digagas dari Presiden RI Prabowo Subianto.
Lebih lanjut, menurut warga Desa Perdana, struktur kepengurusan KDKMP Desa Perdana sudah disahkan melalui Notaris pada tahun yang sama pada saat terbentuknya kepengurusan Koperasi merah putih di Desa Perdana.
Disisi lain, Menurut Adon, sudah tertuang dalam Surat Edaran Kementrian Koperasi dan UKM, bahwa kepengurusan KDKMP dilarang dari unsur Pemerintah Desa hingga ASN, karena dikhawatirkan akan terjadinya Conflict of Interest (benturan kepentingan) dan hal inipun terbukti, dengan sudah dipilihnya pengganti pengurus yang sudah mengundurkan diri tanpa adanya pemberitahuan kepada seluruh pengurus KDKMP.
Saat dimintai hak jawabnya soal adanya pergantian, Muhamad Iqbal, S.pd berdalih, bahwa hal tersebut dilakukan, karena adanya desakan dan mendadak atas adanya arahan dari Dinas, mungkin menurutnya dari Dinas Koperasi Kabupaten Pandeglang.
Tetapi, Iqbal (sapaan akrab Kepsek SMP Negeri di wilayah Kabupaten Pandeglang) saat ditanya lebih lanjut, atas desakan dan arahan mendadak dari siapa di Dinas tersebut, Iqbal tidak menjawab lebih dan memilih bungkam.
Ini membuktikan, bahwa adanya SE dari Kementrian Koperasi dan UKM benar ada fungsinya, bahwa jangan adanya keterlibatan unsur dari ASN sebagai pengurus KDKMP agar tidak terjadi benturan kepentingan. (Kie87)
