-->
BREAKING NEWS

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

HRD Minta Pemerintah Serius Atasi Banjir Aceh Utara, Normalisasi Sungai dan Tanggul Jadi Prioritas

By On Selasa, November 17, 2026

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Ruslan M. Daud, S.E., M.A.P. (HRD), meminta pemerintah melakukan penanganan banjir di Kabupaten Aceh Utara. 

ACEH UTARA, KabarViral79.Com – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Ruslan M. Daud, S.E., M.A.P. (HRD), meminta pemerintah melakukan penanganan banjir di Kabupaten Aceh Utara secara terpadu dan berkelanjutan. 

Menurutnya, banjir yang terus berulang tidak cukup diatasi melalui langkah tanggap darurat, tetapi membutuhkan solusi permanen. 

Hal tersebut disampaikan HRD kepada wartawan di Jakarta, Senin, 16 November 2026. 

Ia mengungkapkan, masyarakat di sejumlah desa di Aceh Utara menghadapi ancaman banjir berulang, bahkan dilaporkan terjadi hingga 11 kali dalam setahun. 

"Kondisi ini sangat meresahkan masyarakat. Mereka terus dihantui banjir setiap kali hujan deras mengguyur wilayah hulu. Pemerintah harus hadir dengan penanganan yang benar-benar menyelesaikan akar persoalan," ujar HRD. 

Sebagai bentuk komitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat, HRD mendorong percepatan normalisasi sungai dan pembangunan tanggul pengaman di sepanjang Krueng Pirak Timur, Kecamatan Matangkuli, Aceh Utara. 

Belum lama ini, HRD bersama jajaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Wakil Bupati Aceh Utara, Tarmizi Panyang, meninjau langsung kondisi Krueng Pirak dengan menyusuri aliran sungai menggunakan perahu. 

Dari hasil peninjauan tersebut, ditemukan sejumlah bagian sungai mengalami pendangkalan dan penyempitan. Kondisi itu diperparah dengan keterbatasan tanggul pengaman sehingga air mudah meluap ke permukiman penduduk, areal persawahan, perkebunan, dan peternakan. 

Menurut HRD, persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah karena dampak banjir tidak hanya mengancam keselamatan warga, tetapi juga mengganggu perekonomian masyarakat, khususnya petani, pekebun, dan peternak. 

Ia menilai, normalisasi sungai, pengerukan sedimentasi, serta pembangunan tanggul permanen di titik-titik rawan merupakan langkah penting untuk mengurangi risiko banjir di kawasan tersebut. 

"Kita sudah melihat langsung kondisi di lapangan. Persoalan ini tidak boleh terus berulang dan menjadi beban masyarakat setiap tahun. Harus ada langkah konkret, mulai dari normalisasi sungai hingga pembangunan tanggul yang memadai," tegas HRD. 

HRD berharap Kementerian PU dan pemerintah daerah dapat bersinergi mempercepat program penanganan Krueng Pirak sehingga masyarakat Aceh Utara tidak terus hidup dalam kekhawatiran setiap kali musim hujan tiba. (Joniful Bahri)

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »