-->

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

LSM PASSAK BUMI Geruduk Kantor Walikota Terkait Dugaan Bobroknya Kinerja Dinas Kesehatan Kota Serang

By On Rabu, Mei 22, 2024

 


Serang, KabarViral79.Com - Dihalaman Kantor Walikota Serang, Koalisi LSM ( Lembaga Swadaya Masyarakat ) yang di motori oleh LSM PASSAK BUMI yang di ketuai Eki adakan aksi unjuk rasa. Massa aksi menyampaikan beberapa kritikan tentang carut marutnya administrasi di beberapa puskesmas yang terkesan abaikan akan pemeliharaan mobil dinas dan perawatan kantor dinas kesehatan kota Serang. Selasa, (21/5/2024).

Di tambah lagi banyaknya apotek yang diduga tidak berijin dan menduga beredarnya obat – obatan yang sudah kadaluwarsa. Dinas Kesehatan juga di duga tutup mata terkait apotek yang sudah mati perijinannya. Ada lima tuntutan massa aksi yaitu;

1.Mendesak kepada PJ Walikota untuk mengganti kepala dinas kesehatan Kota Serang dari jabatannya jika temuan kami benar adanya.

2.Meminta kepada APH untuk segera menindak tegas Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang yang diduga bermain perijinan Apoteker. 

3.Kami meminta kepada APH untuk memeriksa kasie perijinan apotek dan obat dinas  kesehatan kota Serang yang di duga sudah bermain. 

4.Meminta kepada BPK RI perwakilan Banten untuk menyelidiki terkait anggaran pemeliharaan gedung Dinas Kesehatan Kota Serang di beberapa puskesmas dan Rumah Sakit yang ada di Kota Serang. 

5.Meminta kepada Kejari Serang untuk menyelidiki Dinas Kesehatan Kota Serang secara detail sampai ke akar akarnya.

Menanggapi hal itu PJ Walikota Serang melalui kabid SDMK ( Sumber Daya Manusia Kesehatan) Ana mengatakan di ruang rapat pemerintah Kota Serang, hal mengenai maraknya peredaran obat - obatan yang di duga kadaluwarsa dan banyaknya toko obat tidak berijin akan kami sampaikan ke Pak kadis dalam rapat koordinasi internal kami. Dan Insya Allah ada solusinya, kami mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan kami,” Ucapnya.

Lebih lanjut, Eki Anggara kusuma selaku ketua umum PASAKK Bumi mengatakan, Kita sudah dua kali  mengadakan aksi di pemerintah Kota Serang dengan harapan dapat berdiskusi langsung dengan kepala dinas Kesehatan ataupun PJ Wali Kota Serang untuk mengklarifikasi akan dugaan dan temuan dari rekan lembaga, tapi sangat disayangkan yang dihadirkan hanya kepala Bidang yang menjawab dan tidak sesuai dengan apa yang jadi bahan. Pertanyaan dari  rekan - rekan aksi. Diduga kepala dinas kesehatan memang benar adanya dengan Temuan yang kita dapat di lapangan,” Ungkap Eki. 

Merasa kurang puas dengan hasil pertemuan dengan kabid SDMK perwakilan massa aksi akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan pembahasan tuntutan LSM PASSAK BUMI Dengan Massa yang lebih banyak lagi. 


(Adi achonk )

Sekda Bireuen: Petugas Kesehatan Harus Mampu Jamin Masyarakat Ikut Sehat

By On Sabtu, November 28, 2020

Petugas kesehatan di semua sektor yang ada, baik Puskesmas, Pustu, sampai Poskesdes di desa-desa untuk terus berkerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing, sehingga dapat menjamin masyarakat di Kabupaten Bireuen sehat.
Sekda Bireuen, Zulkifli menyerahkan penghargaan HKN ke-56 tahun 2020 di Aula Setdakab Lama, Sabtu, 28 November 2020. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Petugas kesehatan di semua sektor yang ada, baik  Puskesmas, Pustu, sampai Poskesdes di desa-desa untuk terus berkerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing, sehingga dapat menjamin masyarakat di Kabupaten Bireuen sehat.

Hal itu dikatakan Bupati Bireuen, H. Muzakkar A Gani yang diwakili Sekda Zulkifli saat membuka peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-56 tahun 2020 di Aula Sekdakab Lama,  Bireuen, Sabtu, 28 November 2020.

Baca juga: Mengintip Pesona Wisata Alam, Pante Peusangan Bireuen yang Tersembunyi di Lembah Bukit

“Kita harus terus tetap dan tidak bosan-bosan untuk mensosialisasikan tentang pola hidup sehat, terutama di desa-desa, sehingga masyarakat kita tahu pentingnya menjaga kesehetan, baik diri sendiri dan keluarga, juga lingkungan,” katanya.     

Guna mencapai indek keluarga sehat, sesuai instruksi Bupati Bireuen Nomor 4 Tahun 2020, tentang Gampong Berisehati Menuju Bireuen Kabupaten Sehat 2022, ini tugas dan tanggung jawab bersama dinas terkait, tentu bukan Dinas Kesehatan saja.

Sementara itu, Kadinkes Bireuen, dr Irwan A Gani menjelaskan, dengan kondisi pandemi Covid-19, agenda HKN digelar di ruangan dan tetap mengikuti Protokol Kesehatan.

Menurut Irwan A Gani, saat ini pembangunan kesehatan di Bireuen perlu adanya kerja keras semua pihak, karena ada dua isu penting yang menjadi perhatian nasional, yakni presentase angka stunting anak balita dari data survei mencapai 32,9 persen dan angka kematian ibu 16 orang tahun 2019.

“Menyahuti hal ini, kedua isu penting ini kita telah mengupayakan berbagai langkah stategis dan inovatif, salah satunya kegiatan Me Bu Gateng untuk ibu hamil, penetapan kematian ibu dan bayi sebagai kejadian luar biasa,” katanya.

Disamping itu, sambung Irwan A Gani, Kabupaten Bireuen memiliki tantangan besar terkait indeks keluarga sehat, capaian saat ini baru 0,179 persen dan masih jauh tertinggal dengan kabupaten/kota lainnya di Indonesia dan Aceh.

“Tentunya ini juga menjadi PR kita bersama, mengupayakan agar dapat meningkatkan capaian indeks keluarga sehat serta menuju Bireuen Kabupaten sehat tahun di tahun 2021,” sebutnya.

Ketua Panitia HKN Bireuen, Ners Kafrawi merincikan, penghargaan yang diberikan kepada Khairiah SKM, pegawai berdedikasi tinggi pengendalian Covid-19 di Bireuen. Azhari SKM, ASN berdedikasi tinggi engendalian TB Paru/Kusta, Ema Ratna Furi SKM pegawai berdikasi tinggi dalam penyehatan lingkungan.

Selanjutnya UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Juli 2, terbaik melaksanakan Protokol Kesehatan di masa pandemi Covid-19. Gampong Karieng Peusangan, sebagai Gampong peduli kesehatan di masa pandemi Covid-19, Pinto Rimba Peudada mewakili 30 Gampong yang mendapatkan penghargaan sebagai desa odf/stop buang air besar sembarangan.

Baca juga: Bupati Bireuen Resmikan BUMG di Seneubok Lhong Jeumpa

Lalu Aon Cincau, pemilik sarana produsen makanan yang kooperatif, berkomitmen dalam keamanan pangan. 

Untuk predikat utama Re-Akreditasi tahun 2020 UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Jeumpa dan Puskesmas Peudada Puskesmas.

Seterusnya Ruang Neurologi RSUD dr Fauziah ruang rawat inap dengan kelengkapan dokumen rekam medik terbaik. Ruang mata dan poli mata RSUD dr Fauziah Bireuen, sebagai ruang rawat inap dan ruang rawat jalan dengan tingkat kepuasan pasien terbaik, ruang saraf penerapan PPI terbaik.

“Terakhir Pesantren Ummulqura Indonesia Bireuen yang mendukung upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 kategori pendidikan madrasah atau satuan pendidikan terintegrasi dengan pesantren tingkat nasional tahun 2020,” sebutnya. (Joniful)

Tak Berujung Terjawab, LSM PASAKK BUMI akan Agendakan Aksi Unjuk Rasa Jilid 2

By On Selasa, Mei 14, 2024

 


Kota Serang, KabarViral79.Com – Tak ada keberanian dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang terkesan menghindar dari rekan pendemo yang berlanjut aksi di kantor PJ Wali Kota Serang dengan melanjutkan materi yang sudah dipersiapkan untuk ber Audiensi dengan para kepala bidang dari Dinas Kesehatan Dan Kepala Bidang Dari Dinas Perizinan.

Dalam Audiensi tersebut tak menemukan titik temu dengan materi yang di utarakan yang berlokasi di gedung aula pemerintah kota Serang, amat sangat disayangkan hanya beberapa kabid serta staf yang dapat menemui rekan pendemo.

Ibu Yani, selaku Kabid dari Dinas Kesehatan hanya dapat menjawab beberapa materi terkait perizinan apotek dan tak dapat menjawab akan dana untuk perawatan kendaraan ambulance dan perawatan Puskesmas serta adanya pungli di beberapa Puskesmas yang mengkomersilkan formulir untuk berobat para masyarakat kecil yang tak mampu membayar nominal formulir yang disediakan di Resepsionis.

Menurut Eki Anggara selaku ketua umum dari lembaga swadaya masyarakat PASAKK BUMI mengutarakan kepada seluruh jajaran untuk tetap solid dan menjaga stabilitas keamanan, karna besok Lusa ia akan kembali Aksi dengan massa yang lebih banyak. 

“Kutipan yang kita utarakan yang tertuju kepada PJ Wali Kota Serang adalah meminta dan mencopot jabatan kepala dinas kesehatan dari jabatanya. Karena dugaan kami, beliau tak pantas menduduki jabatan tersebut. Bukan hanya menghindar dari lembaga media untuk dikonfirmasi terkait beberapa materi yang kami dapat dari lapangan,” Ungkap Eki. Selasa, (14/5/2024).

Eki pula mengatakan Aksi ini akan berlanjut ke kantor BPK Perwakilan Banten dan kejaksaan Negeri Kota Serang dan menyerahkan berkas yang sudah mereka persiapkan kepada aparatur penegak Hukum agar segera di tindaklanjuti jika benar adanya Temuan yang mereka dapat terkait beberapa materi tersebut.

Dalam Hal ini, perwakilan dari pemerintah Kota atau dari Dinas Kesehatan Serang pun tak dapat memberikan jawaban. Karena, perwakilan yang di hadirkan untuk ber audiensi bukan tupokasinya sampai dengan berita ini terbit tak ada pihak terkait yang dapat dikonfirmasi.

( Red/Addi achonk )

Sekda Kabupaten Serang: Eliminasi TBC di Tahun 2025

By On Sabtu, November 06, 2021

SERANG, KabarViral79.Com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang, Tubagus Entus Mahmud Sahiri mengatakan, Pemerintah Pusat mempunyai punya program untuk mengeliminasi penyakit Tuberkulis (TBC) pada tahun 2030. Akan tetapi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan mengeliminasi di tahun 2025.

"Kabupaten Serang sebagai bagian Provinsi Banten, berkomitmen juga untuk di Kabupaten Serang kita akan eliminasi TBC di tahun 2025, sesuai dengan program Provinsi Banten,” ujar Entus.

Hal itu disampaikan Entus Mahmud usai menerima kunjungan kerja (Kunker) Asisten Deputi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit mewakili Staff Khusus Mentri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Nancy Dian Angraeni beserta rombongan di Aula KH. Syam’un Setda Kabupaten Serang, Kamis, 04 November 2021.  

Atas upaya tersebut, lanjut Entus, pihaknya juga memerintahkan kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk membuat road map (peta jalan) tentang bagaimana untuk berupaya bisa mengeliminasi TBC tersebut.

“Itu harus dituangkan di dalam rencana kerja Dinas Kesehatan dan OPD-OPD terkait di dalam rencana kerja tahun 2022 sampai 2025,” terangnya.

Entus berharap, dengan upaya yang sungguh-sungguh dari seluruh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), stakeholder termasuk partisipasi masyarakat maka kondisi kesehatan di Kabupaten Serang semakin membaik.

“Khususnya mengenai stunting dan TBC,” ungkapnya.

Bahkan Entus memastikan, Pemkab Serang dalam hal ini Dinas Kesehatan melalui Puskesmas-Puskesmas untuk pelayanan terhadap masyarakat pengidap TBC sudah di atas standar. Hanya saja, terdapat kendala atas sikap masyarakat yang pertama tidak terbuka bahwa dirinya mengidap TBC.

“Kedua kalau sudah diketahui mereka malas meminum obat yang memakan waktu selama enam bulan. Padahal Dinas Kesehatan melalui Puskesmas sudah menyiapkan obatnya,” ucap Entus.

Dalam pertemuan tadi pun, sambung Entus, disampaikan juga dalam penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Serang sudah terus membaik. Bahkan yang dirawat hanya menyisakan satu orang di RSDP Serang.

“Mudah-mudahan vaksinasi segera selesai. Kita juga berharap masyarakat untuk tidak ragu divaksin seperti saya sudah dua kali,” paparnya.

Adapun kunjungan Kemenko PMK, tambah Entus, pada intinya ingin mengetahui tentang bagaimana situasi dan kondisi tentang pembangunan manusia dan kebudayaan di Kabupaten Serang. Maka dihadirkan OPD terkait, diantaranya Dinkes, Dindikbud, Dinsos, Disdukcpail, Bappeda, dan BPBD yang semuanya menyampaikan apa yang ada di Kabupaten Serang dan apa kendala-kendalanya.

“Mereka juga memotret situasi di lapangan terkait stunting dan TBC, yaitu di Kampung Curukcuk, Desa Domas, Kecamatan Pontang. Karena ada sekitar 7 orang yang mengidap TBC,” tutur Entus.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Asda I Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesra, Nanang Supriatna; Kepala Bappeda, Rachmat Maulana; dan perwakilan OPD terkait lainnya.

Asisten Deputi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Nancy Dian Angraeni mengatakan, kedatangannya untuk kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program-program prioritas yang ada keterkaitan juga dengan masalah kemiskinan ekstrim yang ada di Indonesia.

Karena seperti diketahui semua di masa pandemi ini banyak tidak hanya masalah kesehatan tapi ada juga masalah sosial dan ekonomi terdampak karena pandemi.

“Jadi kita melihat apa peran dari pemda yang sudah dilakukan selama ini, kemudian program-program seperti apa yang sudah berjalan, termasuk program yang terkait penanggulangan kemiskinan, stunting, dan TBC, penggerakan untuk solidaritas sosial revolusi mental tentu untuk penguatan ekonomi masyarakat. Jadi kira-kira garis besarnya seperti itu,” ujarnya. 

Sedangkan terkait program Pemerintah Pusat mengeliminasi penyakit TBC pada tahun 2030 dan pengendalian stunting, tentunya setiap Pemda pasti terkendala karena terdampak dari pandemi Covid-19. Akan tetapi, untuk Kabupaten Serang sudah menjalankan program eliminasi TBC di Tahun 2025.

“Jadi hanya tinggal dibuat road map agar bisa tercapai eliminasi TBC di 2025,” ujar Nancy Dian Angraeni. (*/red)

Tingkatkan Kesehatan Ibu dan Anak, Pemprov Banten Lakukan Pemeriksaan ANC

By On Rabu, Agustus 16, 2023


SERANG, KabarViral79.Com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tingkatkan pemeriksaan Antenatal Care (ANC) demi kesehatan ibu dan anak. Tujuannya menekan prevalensi stunting serta kematian ibu dan anak.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Ati Pramudji Hastuti usai membuka Rapat Koordinasi Teknis Kesehatan Masyarakat yang diikuti oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, perwakilan Puskesmas dan dan pihak lainnya.

“Jadi bukan hanya meningkatkan jumlah pemeriksaan ANC, tetapi bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, ANC adalah pelayanan pemeriksaan kesehatan yang ditujukan kepada ibu hamil untuk memastikan bahwa ibu serta janin dalam kondisi sehat selama masa kehamilan.

ANC mencakup identifikasi risiko, pencegahan komplikasi kehamilan, serta edukasi dan promosi.

Ati juga menyampaikan permasalahan kesehatan masyarakat harus menjadi perhatian bersama, sehingga hal itu perlu dilakukan percepatan guna meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama kesehatan ibu dan anak serta seluruh usia produktif hingga lansia.

“Terutama bagaimana menekan angka kematian ibu dan bayi sampai pada prevalensi stunting,” katanya.

Ia mengatakan, saat ini masih menyisakan waktu sekitar satu tahun empat bulan untuk menurunkan angka prevalensi stunting dibawah 14 persen.

Oleh karena itu, kata Ati, rapat koordinasi tersebut juga bertujuan guna menyamakan persepsi dan memberdayakan dari seluruh peran sektoral hingga tingkat Desa.

“Pentingnya pemberdayaan dari seluruh komponen yang ada, semua saling keterkaitan. Oleh karenanya dengan pertemuan rapat teknis ini diharapkan tentu bagaimana dapat menukik langsung pada keluarga untuk kita mengintervensi terhadap kesehatan masyarakat,” tuturnya.

Ati juga menuturkan, saat ini terkait program kesehatan ibu dan anak, pihaknya terus berupaya memberikan kualitas pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

“Kemudian, kita akan mempersiapkan tahun depan program pengenalan keragaman pangan lokal bagi penderita stunting yang memiliki gizi kurang dan gizi buruk,” imbuhnya.

Dengan begitu, kata Ati, diharapkan ke depannya dapat menekan angka kematian ibu dan anak serta menekan prevalensi stunting di Provinsi Banten.

“Harapan ya percepatan nanti di tahun 2024 kesehatan ibu dan anak menjadi lebih baik, angka kematian ibu dan anak menjadi turun dan juga angka prevalensi stunting ini turun,” pungkasnya.

Untuk diketahui, kegiatan tersebut terdapat beberapa materi yang disampaikan diantaranya, Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) pada bayi baru lahir, Sosialisasi Integrasi Layanan Primer serta Penyusunan RTL. (*/red)

Pemprov Banten Targetkan Rumah Sakit Labuan Operasional di Akhir Tahun 2023

By On Sabtu, April 08, 2023

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Ati Pramuji Hastuti. 

CILEGON, KabarViral79.Com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten targetkan Rumah Sakit (RS) Labuan, Kabupaten Pandeglang, operasional di akhir Tahun 2023.

Pembangunan RS Labuan sebagai upaya Pemprov Banten dalam meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah selatan Provinsi Banten.

Baca juga: Pj Gubernur Al Muktabar Tunjuk Deni Hermawan Jadi Plt Kepala Bapenda

“Tahun ini kita doakan Provinsi Banten sudah bisa mengoperasionalkan RS Labuan dengan fasilitas dan tenaga kesehatan yang kita usahakan terus kita lengkapi,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Ati Pramuji Hastuti dalam Temu Media dengan tema “Pencegahan Stunting dan Gizi Buruk” di Kantor Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Banten, Kota Cilegon, Rabu, 05 April 2023. 

Dipaparkan Ati, RS Labuan didukung dengan beberapa fasilitas seperti layanan rawat jalan, instalasi bedah, instalasi gawat darurat, dan instalasi rawat inap dewasa dan anak.

“Sebagai upaya pemerataan pelayanan kami juga terus memaksimalkan fasilitas sebagai layanan penunjang medis,” ungkapnya.

Dengan fasilitas yang lengkap, Ati menyatakan, RS Labuan akan difasilitasi oleh 16 dokter spesialis.

“Kami juga terus meminta untuk kontribusi (Organisasi Profesi) dalam mengoperasikan RS ini sehingga bisa menciptakan pelayanan kesehatan yang memadai,” jelas Ati.

Ati menyatakan, dengan berkontribusinya dokter spesialis di RS Labuan dan Rumah Sakit lainnya di Provinsi Banten bisa menampilkan transformasi pelayanan kesehatan yang bisa menyelesaikan berbagai masalah kesehatan. 

Baca juga: 149 Tahun Kabupaten Pandeglang, Pj Gubernur Al Muktabar: Bersama Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

“Maka transformasi pelayanan ini harus dijadikan sebagai pengoptimalan pelayanan kesehatan dalam berbagai permasalahan kesehatan,” jelasnya.

Dengan pelayanan yang terus bertranformasi, Ati berharap, kolaborasi antar tenaga kesehatan dan Pemerintah mampu memberikan program-program sebagai upaya dalam pemerataan layanan kesehatan

“Pemerintah juga harus hadir dalam melakukan program-program kesehatan. sehingga kita bisa mencapai prestasi pelayanan yang prima,” pungkasnya. (*/red)

24 ASN di Bireuen Ikuti Seleksi Jabatan Tinggi Pratama

By On Senin, April 13, 2020

ASN di Lingkungan Pemkab Bireuen, Aceh mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama di kantor pemerintah setempat, Senin, 13 April 2020. 
BIREUEN, KabarViral79.Com – Sebanyak 24 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen, Aceh, mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama, di kantor pemerintah setempat, Senin, 13 April 2020.

Ini Nama Pejabat Pratama yang Dilantik di Pemkab Bireuen Kemarin

By On Rabu, Juni 10, 2020

Plt Bupati Bireuen, H. Muzakkar A Gani melantik pejabat tinggi pratama, administrator, pejabat pengawas di lingkungan Pemkab Bireuen, di Oproom Kantor Pemerintah Setempat kemarin sore. 
BIREUEN, KabarViral79.Com – Plt Bupati Bireuen, H Muzakkar A Gani melakukan prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat tinggi pratama, administrator, pejabat pengawas di lingkungan Pemkab Bireuen, di Oproom Kantor Pemerintah Setempat kemarin sore.

Beresiko Tinggi Terpapar Covid-19, Wartawan di Pandeglang dapat Bantuan Masker

By On Selasa, November 17, 2020

Wabah pandemi Covid-19 hingga sekarang belum juga selesai. Dalam upaya melakukan pencegahan Covid-19, wartawan yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Pandeglang mendapatkan bantuan 150 masker dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pandeglang, Selasa, 17 November 2020.

PANDEGLANG, KabarViral79.Com – Wabah pandemi Covid-19 hingga sekarang belum juga selesai. Dalam upaya melakukan pencegahan Covid-19, wartawan yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Pandeglang mendapatkan bantuan 150 masker dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pandeglang, Selasa, 17 November 2020. 

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pandeglang, Rd Dewi Setiani mengatakan, pemberian masker tersebut sebagai bentuk kepedulian Dinkes kepada sejumlah wartawan yang melakukan peliputan di wilayah Kabupaten Pandeglang.

“Wartawan termasuk salah satu profesi yang memiliki risiko tinggi terpapar Covid-19. Karena kerap berinteraksi dengan banyak orang. Sehingga wajib menerapkan Protokol Kesehatan, salah satunya dengan selalu menggunakan masker,” ucap Dewi.

Selain itu, kata Dewi, pihaknya berharap agar wartawan ikut serta memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penting menerapkan Protokol Kesehatan. 

“Mari kita bersama-sama untuk selalu saling mengingatkan dengan pentingnya menjaga kesehatan agar kita semua bisa terhindar dari Covid-19. Sebab, sampai sekarang ini Covid-19 belum hilang. Kalau kita menginginkan Covid-19 cepat hilang, kuncinya adalah kita tetap mentaati Protokol Kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan dan juga menjaga jarak,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua PWI Kabupaten Pandeglang, Iman Fathurohman mengatakan, pemberian masker tersebut diharapkan bisa mencegah Wartawan terkena wabah Covid-19. Sebab, dengan menerapkan Protokol Kesehatan, salah satunya dengan memakai masker sebagai upaya menjaga kesehatan.

“Kita menyambut baik dengan kepedulian Dinkes kepada Wartawan. Masker sangat penting untuk mencegah Covid-19. Saya berharap, teman-teman wartawan ikut serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya menerapkan Protokol Kesehatan,” ujarnya. (Yockhie)

Targetkan 200 Ribu Sasaran, Pemprov Banten Gelar Vaksinasi Covid-19 Massal

By On Rabu, Juni 30, 2021

SERANG, KabarViral79.Com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menggelar vaksinasi Covid-19 massal dengan target 200 ribu sasaran. Vaksinasi dilaksanakan secara serentak  di delapan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, Selasa, 29 Juni 2021.

Gerakan vaksinasi Covid-19 yang dipusatkan di Auditorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Kampus Pabuaran, Kabupaten Serang ini juga dihadiri Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono, Rektor Untirta Fatah Sulaiman, Asda I Setda Provinsi Banten Septo Kalnadi, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti, serta Perwakilan Forkopimda Provinsi Banten.

Kepala Dinas Kesehatan Banten, Ati Pramudji Hastuti mengatakan, tujuan vaksinasi untuk menekan jumlah kasus Covid-19 di Provinsi Banten selain dengan 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta membatasi mobilitas) dan penguatan 3T (Tracking, Tracing, Treatment).

“Kami juga melaksanakan berbagai upaya percepatan vaksinasi. Tujuannya untuk menurunkan angka kesakitan dan angka kematian akibat Covid-19,” ujarnya.

“Juga sebagai upaya Pemerintah dalam memulihkan perekonomian Provinsi Banten,” tambah Ati.

Diharapkan, target penerima vaksinasi Covid-19 se-Provinsi Banten mencapai 1,6 juta jiwa segera tercapai.

Dalam kunjungan itu, Wamenkes Dante Saksono sempat memantau dan berdialog dengan para tenaga kesehatan dan administrasi vaksinasi Covid-19 Pemprov Banten.

Dikatakan, saat ini vaksinasi dilaksanakan secara masif di seluruh wilayah Indonesia.

“Semoga vaksinasi kedua juga dilaksanakan secara masif di Provinsi Banten,” pungkasnya.

Masih menurut Wamenkes, persoalan kelangkaan tabung oksigen untuk perawatan pasien kasus Covid-19 kini telah teratasi. Untuk Provinsi Banten, turut dibantu oleh PT Krakatau Steel siap membantu sebanyak 300 ribu tabung oksigen.

Dalam kesempatan itu, Wamenkes Dante Saksono juga melakukan telekonferensi dengan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, Walikota Tangerang Arief R Wismansyah, Bupati Pandeglang Irna Narulita, Wakil Walikota Tangsel Pilar Saga Ichsan, serta perwakilan dari PT Krakatau Bandar Samudera.

Wamenkes juga mengaku bangga dan berterimakasih kepada masyarakat Provinsi Banten bahwa gerakan vaksinasi Covid-19 digelar secara inklusif. Melibatkan banyak pihak.

Berdasarkan data Dinkes Provinsi Banten, vaksinasi Covid-19 massal Kabupaten Lebak dilaksanakan di Pasar Tradisional, Kantor Kecamatan, Gedung Serbaguna, Balai Desa,  Kantor Kepolisian, hingga Puskesmas.

Untuk Kabupaten Pandeglang, vaksinasi Covid-19 massal dilaksanakan di Fasilitas Kesehatan, Pasar Tradisional, serta di Polres Pandeglang.

Untuk Kota Serang, vaksinasi Covid-19 massal dilaksanakan di Fasilitas Kesehatan ditambah GOR Serang, Terminal Cipocok Jaya, dan Polres Kota Serang.

Sedangkan di Kabupaten Serang, vaksinasi Covid-19 massal digelar di Puskesmas, Indonesia Power, Cikande Modern, dan Polres Kabupaten Serang.

Di Kota Tangerang, vaksinasi Covid-19 massal dilaksanakan di Fasilitas Kesehatan, KKP Soekarno-Hatta, Puspemkot Tangerang, dan Polres Kota Tangerang.

Di Kabupaten Tangerang, vaksinasi Covid-19 massal dilaksanakan di Fasilitas Kesehatan, Centra Vaksin, Atma Jaya, QBIG, MAXX BOX, Ciputra, The Spring, Supermall, Suvarna Sutera, STPI Curug, serta Polres Kabupaten Tangerang.

Sedangkan di Kota Tangerang Selatan vaksinasi Covid-19 massal dilaksanakan di  Fasilitas Kesehatan, Teraskota Mall, Sport Center Alam Sutera, Bintaro Exchange Mall, BSD Junction, Universitas Pamulang, Gereja Santo Laurensius, dan Polres Kota Tangerang Selatan.

Di Kota Cilegon, vaksinasi Covid-19 massal dilaksanakan di Puskesmas, Alun-alun Kota Cilegon, GOR Krakatau Ria, Kodim 0623 Cilegon, serta Polres Kota Cilegon. (*/red)

Budi Ilham Pertanyakan Kinerja dan Tanggungjawab Al Muktabar Sebagai Pj Gubernur Banten

By On Sabtu, Agustus 05, 2023



BANTEN, KabarViral79.Com – Selama 2 tahun menjalankan tugasnya sebagai Pj Gubernur Banten, kinerja Al Muktabar mendapatkan sorotan serta kritikan dari Budi Ilham sebagai Pengamat Politik dan Akademisi dari Universitas Bina Bangsa (UNIBA) Banten.

Dikatakan Budi, Muktabar dalam masa kepemimpinannya menjabat sebagai orang nomor satu di Tanah Jawara ini, banyak sekali permasalahan yang terjadi di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten.

“Sebut saja permasalahan yang terjadi di Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Inspektorat Banten, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten serta tidak adanya kepastian mengenai pegawai non Aparatur Sipil Negara atau Tenaga Kerja Sukarela,” katanya, Jum’at (04/08/2023).

Dijelaskan Budi, masalah yang terjadi di Dinas Kesehatan yaitu mengenai adanya dugaan kasus pengadaan masker pada saat masa Pandemi Covid-19 tahun lalu. Sehingga saat ini, kasus tersebut tengah menjadi perhatian publik.

“Bayangkan saja, harta kekayaan yang dimiliki Ati Pramudji Hastuti sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten mencapai Rp 24.5 Miliar,” jelasnya.

Masih kata Budi Ilham, adanya mosi ketidak percayaan terhadap Plt Kepala Inspektorat Provinsi Banten. Dimana menurutnya, Pj Gubernur Banten telah melakukan kesalahan dengan menempatkan sosok yang saya kira tidak layak dan tidak punya karya untuk bekerja.

“Kredibilitas dan top leader sebagai Plt Kepala Inspektorat patut kita dipertanyakan. Apakah sudah layak atau belum,” ucapnya.

Selanjutnya mengenai permasalahan pembangunan Breakwater Cikeusik yang terjadi di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten, diungkapkan Budi Ilham bahwa pada kegiatan dengan pagu anggaran mencapai Rp 14 Milyar bersumber dari APBD, diduga adanya tindak pidana melawan hukum dengan cara melakukan Korupsi berjamaah.

“Pada tahun 2022 kemarin, anggaran yang digelontorkan dari APBD Provinsi Banten untuk kegiatan pembangunan Breakwater Cikeusik mencapai Rp 14 Milyar. Sedangkan untuk kegiatannya saja tidak sesuai dengan progres,” ungkap Budi Ilham dari Pengamat Politik dan Akademisi UNIBA Banten.

Ditambahkan Budi, untuk permasalahan yang terjadi di OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tentu saja terkait adanya isu transaksional pada proses Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPBD) di lingkungan sekolah yang ada di wilayah Provinsi Banten.

“Dimana tanggung jawab ataupun pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan tentang amburadulnya proses PPDB, sehingga menimbulkan adanya kabar transaksional di beberapa sekolah. Tentu saja dengan adanya kabar tersebut, sudah merendahkan marwah dunia pendidikan,” tambahnya.

Dan yang terakhir mengenai adanya masalah ketidakpastian masa depan pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Tenaga Kerja Sukarela (TKS) yang saat ini sedang memanas. Sehingga banyak pertimbangan yang menimbulkan kurangnya dukungan dari pejabat ASN itu sendiri.

“Bahkan menurut informasi, para pegawai akan mengadukan permasalahan ini ke Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri,” imbuhnya.

Dengan adanya beberapa permasalahan yang disebutkan, Budi Ilham mempertanyakan sejauh mana peran dan tanggung jawab Pj Gubernur Banten. Sepertinya Al Muktabar terlihat ketakutan untuk mengambil sikap dan tindakan atas permasalahan yang terjadi dilingkungan Pemerintahan Provinsi Banten.

“Segudang permasalahan di atas akan dijadikan catatan kelam dan indicator kegagalan yang dilakukan Pj Gubernur Banten,” ujarnya.

Atas adanya pergerakan lambat yang dilakukan oleh Al Muktabar sebagai Pj Gubernur Banten dalam mengambil langkah strategis untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi, Budi Ilham akan merencanakan upaya turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi yang sudah terlalu lama diabaikan.

“Langkah turun ke jalan sedang kami siapkan, tunggu saja momentumnya. Pada umumnya masyarakat berharap kepada Al Muktabar agar dapat melakukan perubahan atau reformasi birokrasi menuju Provinsi Banten yang lebih baik,” pungkasnya.

(Jan/Red)

Antrean Warga Ajukan Program Bantuan UMKM ke Dinas di Bireuen Tanpa Protokol Kesehatan

By On Kamis, Oktober 15, 2020

Warga berdesa-desakan tanpa diberlakukan Protokol Kesehatan saat mendaftar program bantuan UMKM di Kantor Dinas Perdagangan, Perindustrian, Perdagangan dan UKM di Cot Gapu Bireuen, Kamis, 15 Oktober 2020. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Antrean warga yang mendaftar program bantuan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memadati Kantor Dinas Perdagangan, Perindustrian, Perdagangan dan UKM di Cot Gapu Bireuen, Aceh, tanpa diberlakukan Protokol Kesehatan, Kamis, 15 Oktober 2020.

Ratusan warga yang mendaftar program yang diberlakukan langsung dan bukan secara online itu berdesak-desakan begitu padat, bahkan antreannya sangat memanjang.

Menurut sejumlah warga, mereka terpaksa harus mengantre hanya untuk mengantar berkas pengajuan ke meja petugas di lantai dua Kantor Dinas Perdagangan, Perindustrian, Perdagangan dan UKM.

Baca juga: Tumpukan Sampah di Ruas Jalan Depan SDN 1 Bireuen Mulai Menebar Bau Busuk

Kandati ada sejumlah pegawai dinas dibantu petugas Satpol PP yang ikut mengatur agar tidak berdesak-desakan, namun warga tetap berdesak-desakan mulai pagi hingga menjelang siang.

“Kami sejak pagi sudah harus antre berdesak-desakan seperti ini, dan tidak mungkin harus menjaga jarak, karena yang membawa berkasnya sangat ramai, karena warga dari dua kecamatan,” ujar Kartini, seorang pelaku usaha dari Kota Juang, Bireuen, yang ikut mendaftar.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Perdagangan dan UKM Bireuen, Alie Basyah kepada media ini mengatakan, syarat utama saat mendaftar warga telah diminta agar tetap mengikuti Protokol Kesehatan.

Kata Alie Basyah, sebagian warga yang datang saat mendaftar tetap memakai masker dengan tetap menjaga jarak saat mengantre. Bahkan antrean juga diberlakukan saf berbeda sesuai kecamatannya.

Baca juga: Hingga September 2020, Kasus Kejadian Kebakaran di Bireuen Dinilai Tinggi

“Tapi kita tetap mensiagakan petugas, baik dari dinas maupun petugas Satpol PP, agar bisa mengarahkan warga yang berdesak-desakan saat mendaftar. Namun yang namanya masyarakat, mana ada yang mengindahkan,” katanya.

Rencana awal, sambung Alie Basyah, pihaknya menyiapkan dan ingin membagi nomor antrean, tapi masyarakatnya tidak mau, sehingga antrean tidak bisa dibendung.

“Namun kita tetap berusaha agar petugas, baik dari dinas dan Satpol PP, tetap mengarahkan warga yang datang saat mendaftar untuk menjaga jarak serta mengikuti Protokol Kesehatan,” sebutnya. (Joniful)

Harta Fantastis 5 Kadis di Banten, Pengamat: Harus Terbuka ke Publik

By On Sabtu, Februari 15, 2025

 


Serang – Banten, KabarViral79.Com — Memiliki harta fantastis, lima Kepala Dinas di Pemerintahan Provinsi Banten didesak untuk menyampaikan sumber pundi-pundi kekayaannya kepada masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk transparansi selaku pejabat publik.

Tanggung jawab ini, menurut Subandi Musbah, Direktur lembaga Visi Nusantara (sebuah lembaga studi dan kajian kebijakan publik) adalah bentuk komitmen pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, bekerja secara profesional dan transparan.

“Memiliki harta fantastis hal yang lumrah. Namun, akan menjadi sorotan apabila dia seorang pejabat publik. Terlebih bila jika ada catatan,” ucapnya kepada wartawan, Sabtu,15 Februari 2025.

Seperti diketahui, berdasarkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam laporan yang disampaikan pada 29 Februari 2024 untuk tahun 2023, Ati Pramudji Hastuti, Kepala Dinas Kesehatan, melaporkan harta kekayaan sebesar Rp 24 miliar tanpa utang. Asetnya terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp 19 miliar, harta bergerak senilai Rp 1,2 miliar, dan kas sebesar Rp 1,4 miliar.

Sementara itu, Arlan Marzan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, memiliki total kekayaan Rp 12 miliar setelah dikurangi utang Rp 147 juta. Asetnya meliputi bangunan dan tanah senilai Rp 10 miliar, serta harta bergerak dan surat berharga.

Rina Dewiyanti, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, tercatat memiliki harta sebesar Rp 8,7 miliar tanpa utang, yang terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp 8,4 miliar, serta harta bergerak dan kas.

Deden Apriandhi Hartawan, Sekretaris DPRD Provinsi Banten, memiliki total harta sebesar Rp 7,7 miliar, dengan aset tanah dan bangunan senilai Rp 3 miliar, serta alat transportasi senilai Rp 3,4 miliar.

Septo Kalnadi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, memiliki total kekayaan Rp 5 miliar setelah dikurangi utang, dengan aset tanah dan bangunan senilai Rp 3,8 miliar serta alat transportasi.

Salah satu kepala dinas yang memiliki kekayaan fantastis yang disorot oleh Subandi adalah Kadinkes Banten, Ati Pramudji Hastuti, karena beredarnya pemberitaan di media massa dugaan terjadinya pungutan liar di Dinas Kesehatan Banten, tetapi sampai saat ini belum ada keterangan maupun klarifikasi ke pihak media.

“Semestinya Dinas Kesehatan Banten merespons pemberitaan tersebut secepat mungkin jika memang hal itu tidak terjadi, tapi nyatanya dibiarkan saja. Hal ini bisa menjadi preseden buruk bagi publik, terlebih jika dikorelasikan dengan kekayaan kepala dinasnya,” katanya.

Dugaan pungli tersebut, lanjut dia, mengemuka ke publik dari pemberitaan adanya warga yang melaporkan ke kanal pengaduan ‘Kanal Lapor Mas Wapres’. “Hingga saat ini, belum ada keterangan maupun klarifikasi dari pihak Dinkes Banten. Padahal yang memuat pemberitaan tersebut tidak hanya satu media, ada beberapa media. Ini jadi tanda tanya besar,” tegasnya.

Oleh karena itu, Subandi mendesak tak hanya Dinkes Banten, tapi juga Badan Kepegawaian Daerah turut terbuka, sehingga publik mengetahui jika dugaan pungli tersebut sudah ditangani, siapa pelaku dan sanksi apa yang telah diberikan.

“Saat ini, publik hanya disodorkan informasi bahwa sepanjang tahun 2024, ada 10 Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang diberhentikan, tujuh karena pelanggaran berat, dan satu diberhentikan dengan hormat, dan dua dipecat karena tindak pidana, tapi tidak dirinci kasus per kasusnya, terutama untuk mereka yang dipecat. Ini juga menandakan BKD tidak transparan,” katanya.

Hingga berita ini ditayangkan, awak media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala Dinkes Banten, Ati Pramudji Hastuti dan ke pihak Badan Kepagawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten.

(*)

Pj Gubernur Al Muktabar Tingkatkan Fasilitas Pelayanan RSUD Malingping

By On Selasa, Februari 06, 2024


LEBAK, KabarViral79.Com – Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar meresmikan sejumlah peningkatan fasilitas layanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Malingping, Senin, 05 Februari 2024.

Peresmian itu dilakukan dalam rangkaian Ekspedisi Reformasi Birokrasi Tematik Berdampak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten di Kabupaten Lebak.

Peresmian dilakukan dengan penekanan sirine dan penandatanganan prasasti oleh Pj Gubernur Banten Al Muktabar.

Turut mendampingi Pj Sekda Provinsi Banten Virgojanti, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti, serta beberapa jajaran Forkopimda dan Kepala OPD Pemprov Banten.

Fasilitas pelayanan yang diresmikan itu meliputi layanan CT Scan, gedung parkir, mushola, kantin serta penataan lingkungan lahan baru di UPTD RSUD Malingping.

Al Muktabar mengatakan, peningkatan layanan itu dipersiapkan kepada masyarakat Malingping dan sekitarnya, sehingga bisa terjangkau dengan peralatan dan fasilitas yang lebih baik.

“Kita ingin layanan dasar masyarakat bisa terpenuhi dengan baik, termasuk juga aksesnya. Baik itu pelayanan dasar kesehatan, pendidikan maupun kesehatan,” kata Al Muktabar. 

Menurut Al Muktabar, peningkatan layanan dasar kesehatan ini bersumber dari anggaran pajak masyarakat yang bayarkan secara rutin kepada pemerintah. Anggaran itu kemudian diformulasikan ke dalam APBD dengan berbagai program perencanaan pembangunan yang disusun berdasarkan usulan dari masyarakat.

“Untuk itu kami berharap ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena ini bersumber dari masyarakat dan untuk masyarakat,” ucapnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Ati Pramudji Hastuti menambahkan, penambahan layanan radiologi CT Scan ini sama seperti yang dilakukan di RSUD Banten. Meskipun RSUD Malingping ini masuknya kategori type C, namun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dilengkapi dengan CT Scan.

“Itu biasanya hanya ada di RS yang type B,” kata Ati.

Ke depan, lanjut Ati, Pemprov Banten tentu akan meningkatkan status RSUD Malingping ini menjadi type B, sejalan dengan peningkatan sejumlah layanan yang terus dilakukan.

“Layanan CT Scan di Lebak ini terus kita maksimalkan. Maka dari itu Pemprov hadir untuk melengkapi fasilitas di RSUD Malingping, sehingga masyarakat bisa lebih mudah untuk mendapatkan akses kesehatan,” ujarnya. 

Selanjutnya, untuk peningkatan status itu juga RSUD Malingping harus ada tambahan jumlah tempat tidur. Apalagi saat ini jumlah tempat tidur yang dibutuhkan masyarakat itu sudah sangat banyak sekali.

“Bed Occupation Rate (BOR) di RSUD Malingping ini selalu penuh bahkan sampai melebihi 90 persen dari angka ideal 80 persen. Bahkan di layanan tertentu bisa mencapai 99 persen,” ucapnya.

Rencananya, lanjut Ati, di tahun 2025 nanti akan ada tambahan ruang rawat inap instalasi bedah sentral ditambah tiga. Lalu layanan ICU dan tempat tidur juga.

“Jika itu sudah terpenuhi maka kita akan naik menjadi type B, sedangkan type C nya tergantikan dengan RSUD Cilograng,” imbuhnya. (*/red)

Mengenaskan Nasib Anak dari Warga Kurang Mampu di Kota Serang Diduga Menderita Tumor Ganas

By On Senin, September 18, 2023



Serang, KabarViral79.Com - Niken Amelsyah (13) anak dari Ibu Maria dan Bapak Iin Sumantri yang tinggal di lingkungan kantin, Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang Banten. Diduga menderita tumor ganas pada bagian kaki sebelah kiri.

Dari kecil Niken sudah ditinggal pergi bapaknya dan di urus Maria dengan keterbatasan penghasilan yang bekerja menjadi asisten rumah tangga di tiap tiap rumah warga setiap harinya.

Saat ditanyai awak media Maria mengatakan, sangat kebingungan atas penyakit yang di derita putrinya, saat ini meranjak Remaja duduk di sekolah dasar.

Diketahui, Niken Amelsyah mengidap penyakit tumor ganas sejak 1 tahun lalu.

“Bukan tidak ingin membawa putri saya ke rumah sakit, dengan keterbatasan seperti ini, saya bingung dengan biaya rumah sakit pasti mahal. Sedangkan saya hanya kuli di rumah warga itupun kalo ada yang nyuruh,” ucap Maria dengan mata berkaca-kaca wajah tulus dan penuh harapan untuk kesembuhan putrinya, saat di tanyai awak media. Senin (18/09/23).

Saat berbincang dengan Team Investigasi dari Forum Barisan Advokai Peduli Perempuan dan Anak & Stunting (BAPPAS) Maria menambahkan, “Dengan penuh harapan agar bisa membawa putri saya untuk mendapatkan pelayanan medis yang baik dan prioritas,” harapnya.

Selaku Ketua Rt setempat sekaligus masuk ke dalam Team Forum BAPPAS, Alan menjelaskan bahwa dirinya menjabat sebagai ketua Rt kurang lebih baru 1 bulan, dirinya mengakui, ia dan warga lainnya tidak mengetahui penyakit yang di derita Niken.

Alan mengatakan dirinya mendapatkan kabar dari anaknya yang kebetulan rekan bermain Niken. Iapun langsung mendatangi rumah Niken untuk melihat langsung keadaannya.

“Awalnya kaget karena bulan-bulan kemaren masih aktif bersekolah, namun memang beberapa minggu ini tidak terlihat. Biasanya bersekolah melewati depan rumah saya, pas saya melihat langsung ke rumahnya sangat miris saya melihat kondisinya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Alan berharap pemerintah pusat, pemerintah kota dan provinsi dapat membantu mencarikan solusi untuk membatu warganya yang tergolong kurang mampu.

“Untuk keluarga semoga mendapatkan bantuan baik secara moril dan materil agar bisa lebih pokus untuk merawat Niken,” tuturnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang Dr. Hasan kebetulan pada saat itu ikut serta menjenguk Niken, ia serasa sangat prihatin dirinya juga mendapatkan informasi penyakit yang di derita Niken dari Forum Lembaga Media.

“Saya turun langsung untuk meninjau dan saya membawa para Dokter dari Dinas Kesehatan untuk mengetahui sekaligus bisa mendiagnosa apa penyakit yang di derita Niken,”katanya.

Masih kata Hasan, semoga penyakit yang di alami Niken dapat segera teratasi.

“Alhamdulillah ternyata Niken terdaftar di Kartu Indonesia Sehat (KIS), yang nantinya bisa membantu dalam proses pengobatan Niken secara gratis. Kami dari Dinas Kesehatan Kota Serang Insya Allah akan bantu mengawal agar Niken mendapatkan pelayanan kesehatan Prioritas,” Pungkasnya.

(Roni)