 |
| Anggota Komisi I DPRD Banten, Encob Sopia. |
SERANG, KabarViral79.Com – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten menilai, masalah update dan keakuratan data yang dimiliki Kota dan Kabupaten di wilayah Banten masih kurang dan lemah.
Padahal, bila dilihat, masalah data ini sangat penting, sebagai informasi bagi masyarakat dan kemajuan suatu daerah juga sebagai kontrol sosial wilayah.
“Masalah data, memang dari Kota dan Kabupaten yang ada di wilayah Banten ini masih lemah. Apapun itu, sehingga kalau kita tanya, Provinsi dalam masalah angka apapun, datanya itu selalu berubah-ubah. Padahal, masalah data ini sangat penting,” ungkap Anggota Komisi I, Fraksi Partai Gerindra, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten, Encob Sopia, Rabu, 01 Juli 2020.
Ia menjelaskan, di tiap Kelurahan, Kota, dan Kabupaten, data-data tersebut seharusnya ada, entah itu data Sekolah data Puskesmas, data Ormas atau pun data lainnya yang ter-update dan akurat.
“Saya heran juga, dalam persoalan data ini masih ada saja dinas yang tidak mau menjadi pusat data. Padahal ini sangat penting, dan ini pemerintah daerah harus memikirkan ini. Misalkan ada salah satu dinas yang menfokuskan masalah data ini. Karena masalah data ini, entah itu masalah data kemiskinan, data gender itu selalu saja kita berpatokan pada kerja kerasnya pusat, dan BPS,” jelasnya.
“Padahal kita sendiri juga punya potensi dan seharusnya bisa punya data-data akurat dan ter-update itu. Kenapa kita tidak memiki data itu. Padahal kita bisa dan mampu untuk melakukan pendataan dan verifikasi data,” imbuhnya.
Encob berharap, dalam masalah pendataan, terkait apapun itu dapat menjadi sesuatu hal yang menjadi poin penting dan diperhatikan oleh setiap Pemerintah Kota dan Kabupaten yang ada di wilayah Banten.
“Mudah-mudahan dalam hal pendataan ini dapat diperhatikan oleh pemimpin di tiap daerah yang ada di Banten. Karena ketidak akuratan masalah data ini banyak sekali efek dan persoalan yang muncul. Seperti saat ini, banyak kekacauan yang terjadi lantaran data yang tidak akurat dan ter-update. Masalah bantuan Covid, masyarakat yang dirugikan,” pungkasnya.
“Sebenarnya, jika mau dan ingin, update data idealnya itu kan cukup dengan satu tahun dua kali yang bisa dianggarkan melalui anggaran murni dan anggaran perubahan, saya kira itu cukup. Setahun dua kali untuk lakukan pendataan. Entah itu data jumlah penduduk, data anak putus sekolah, pengangguran, data pakir miskin, atau pun data-data lainnya,” tutupnya. (Faiz)