PANDEGLANG, KabarViral79.Com – Bantuan Sosial Beras (BSB) dari Kementrian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) yang diperuntukan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) diduga tak berkualitas, dan tidak layak dikonsumsi.
Hasil investigasi Jurnalis Nasional Indonesia (JNI) Kabupaten Pandeglang, KPM merasa kecewa dengan diberinya beras tidak layak konsumsi. Karena, selain warna beras terlihat kekuning-kuningan seperti beras yang sudah lapuk, diketahui pula beras tersebut diduga mengandung kapur.
Baca juga: Solidaritas Timkor dan KPM Tetap Menjaga Protokol Kesehatan
Bahkan, setelah dimasak menurut pengakuan beberapa KPM beras itu setelah menjadi nasi tidak memiliki rasa.
Sejumlah wartawan dari JNI pun sempat mendatangi Kantor Sub Divre Bulog Lebak -Pandeglang yang beralamat di Jalan Raya Pandeglang - Rangkas Bitung tepatnya di wilayah Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak, Banten.
Maksud kedatangan sejumlah awak media tiada lain hendak konfirmasi seputar komoditi beras yang tidak layak kepada pihak Bulog. Namun disesalkan Manager Bulog berinisal MT tidak dapat ditemui lantaran yang bersangkutan temgah melakukan tugas luar.
Wartawan hanya bisa bertemu dengan salah satu staf pegawai Bulog berinisial AG, dan Ia hanya menyarankan wartawan titip pesan yang nantinya akan disampaikannya kepada pimpinan atau managernya MT tersebut.
“Bu MT sedang ke Kota Rangkasbitung Pak. Ada keperluan apa ya. Kalau bisa titip pesan aja, nanti saya sampaikan kepada beliau,” ujar AG.
Diwakili wartawan Buser Kriminal, Kasman dan wartawan Sekilas Indonesia, Andi, sejumlah wartawan JNI menyerahkan bukti hasil temuan berupa satu kantung beras kepada AG seraya meminta AG menyampaikan pesan meminta waktu MT bermaksud konfirmasi seputar beras Bulog yang telah beredar di KPM PKH di Kabupaten Pandeglang.
Baca juga: Tingkatkan Partisipasi Pemilu, KPU di Pandeglang Gandeng PWI
Sementara di tempat terpisah, Koordinator Pendamping Program PKH Kabupaten Pandeglang, Novan didampingi Koordinator Pendamping PKH Wilayah Propinsi Banten, Yusro ketika dikonfirmasi JNI di ruang Sekretariat Pendamping PKH, tepatnya di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang pekan lalu mengatakan, pihaknya mengaku berterima kasih kepada insan pers atas informasinya.
Namun kendati demikian, kata Novan, menyoal keberadaan beras yang diduga tak berkualitas dan telah beredar di kalangan KPM yang harus bertanggung jawab adalah pihak Bulog.
“Jika soal beras, jelas itu tanggung jawab Bulog, karena mereka lah suplier pengadaan yang bekerjasama dengan pihak transportasi sebagai porter atau pengirim barang,” ujar Novan.
Novan menjelaskan, program bantuan BSB ini KPM PKH menerima sebanyak 45 Kg beras yang terbagi dari tiga pengiriman. Dimana setiap penyaluran per KPM menerima beras 15 Kg.
“KPM PKH di Kabupaten Pandeglang sesuai data yang ada sebanyak 76.115 KPM yang harus menerima BSB,” ujar Novan seraya menambahkan, harga pagu beras bantuan dari pemerintah yang diketahuinya senilai Rp.10.500 per Kg dikurangi ongkos pengiriman sebesar Rp.250. per Kg, dan itu diterima pihak transporter atau perusahaan jasa transportasi. (Yockhie)