SERANG, KabarViral79.Com - Hari ini, Selasa, 04 Oktober 2022, Provinsi Banten tepat berusia 22 Tahun. Usia yang tentunya sudah dewasa. Dalam artian, dewasa dalam pembangunan, baik infrastruktur, pendidikan, SDM, ekonomi dan lainnya.
Di momen Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Banten tahun ini, mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Banten.
Tidak hanya itu, beberapa orang masuk ke dalam Paripurna untuk melakukan protes dengan cara menaburkan kertas rillis yang berisi gambaran umum kondisi Banten saat ini sebagai bentuk kekecawaan para mahasiswa.
Korlap Aksi, Aditya Ramadhan mengatakan, harapannya pisah dengan Jawa Barat adalah untuk mensejahterakan masyarakat Banten, terutama daerah pelosok yang kurang tersentuh perhatian pemerintah.
"Akan tetapi, faktanya selama 22 Tahun Banten berdiri menjadi Provinsi masih banyak masyarakat yang sengsara. Ada beberapa hal yang kami soroti di sini seperti Reformasi Birokrasi, Pendidikan, Pengangguran, Lingkungan dan lainnya," tegas Aditya Ramadhan.
Aditya juga mengatakan, birokrasi merupakan hulu dari pelayanan publik. Carut marutnya birokrasi, maka akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Bisa kita lihat hari ini kasus yang sedang berkembang, yaitu Kredit Macet yang melibatkan antara Bank Banten dengan PT HNM, perihal pemberian atau fasilitas kredit investasi senilai Rp.186 miliar yang sudah jelas sangat merugikan negara," pungkasnya.
Selain itu, kata dia, Bank Banten juga tersangkut kasus penggelapan uang atau TPPU terhadap Koperasi Jasa Sejahtera Baru (KJSB) Bank Banten.
"Ini merupakan bukti dari carut marutnya birokrasi yang ada di Banten dan bentuk kegagalan pengawasan pemerintah. Di dalam Bank Banten ini tersimpan uang rakyat yang selanjutnya akan digunakan untuk pembangunan, maka harus berkordinasi dan diawasi dengan ketat," tegasnya.
"Selain Bank Banten, kemarin kita ketahui bersama mengenai kasus mutasi empat PNS yang dilakukan oleh Pj Sekda Banten secara sembunyi-sembunyi yang sudah jelas melanggar aturan dan tidak mengindahkan asas keterbukaan informasi," imbuhnya.
Meskipun SK sudah dibatalkan, kata dia, harapannya proses hukum tetap berjalan, karena itu bentuk gratifikasi yang dilakukan oleh Pj Sekda Banten.
"Jangan sampai KKN bisa bebas hidup di Banten. Jabatan strategis bukan digunakan untuk mengurusi kepentingan rakyat justru digunakan untuk memperkaya diri dengan cara jual beli jabatan," tegasnya.
Menurutnya, Banten juga masuk dalam Indeks Provinsi paling tidak bahagia di Indonesia, karena banyaknya polemik yang ada dan tak kunjung usai.
"Selain, reformasi birokrasi, pengangguran masih menjadi masalah serius di Banten, seiring dengan tingginya jumlah TPT yang ada di Banten mencapai 9,01 persen atau 563,40 ribu orang. Tingginya angka pengangguran berjalan seimbang seiring banyaknya mafia atau oknum calo tenaga kerja," jelasnya.
Aditya kembali mengatakan, Banten sebagai salah satu daerah industri terbesar di Indonesia, tapi masyarakat Banten masih banyak yang menganggur.
"Bagaimana tidak, untuk masuk menjadi buruh pabrik saja diperlukan uang dengan jumlah yang tidak sedikit. Ada yang sampai 20 juta, bahkan lebih. Masyarakat ini kan kerja mau cari duit, bukan buang duit," tegas Aditya.
Selain itu, kata Aditya, faktor lingkungan menjadi yang tak kalah penting untuk dibahas, seiring dengan besarnya ekploitasi alam yang terjadi, seperti di Kabupaten Lebak. Banyak praktik eksploitasi alam, banyak pertambangan ilegal yang hingga kini masih bebas liar beroperasi tanpa memikirkan dampak lingkungan, sehingga berakibat terjadinya bencana banjir bandang.
"Selain itu, Banten juga merupakan Provinsi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Bagaimana tidak tinggi kemiskinan, mau kerja aja banyak calo, dan harus membayar sekian juta rupiah," tegas Aditya.
"Fasilitas Kesehatan pun tak kalah pentingnya untuk dibahas, karena kita masih sering melihat fenomena Ibu yang melahirkan harus menggunakan tandu terlebih dahulu karena minimnya infratruktur dan fasilitas kesehatan yang tidak memadai," pungkasnya.
"Begitupun dengan segudang polemik yang terjadi, seperti pendidikan, SDM, dan yang lainnya yang hari ini tak kunjung selesai. Oleh karenanya, momentum HUT Banten ke-22 Tahun ini menjadi ajang untuk mengingatkan dan mengkritisi pemerintah, bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan," tutupnya. (*/red)