PANDEGLANG, KabarViral79.Com – Ketua Aktivis Tandu Reformasi Keadilan Indonesia (TURKI), Tb Aujani meminta Kepala Desa (Kades) Surianeun, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Banten, buka-bukaan terkait dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun Anggaran (TA) 2022, Senin, 09 Januari 2023.
Hal tersebut lantaran ada dugaan ketidaksesuaian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) antara realisasi dan Berita Acara Musdes penetapan calon KPM.
Tb. Aujani mengatakan, bahwa jika Musdes khusus validasi, finalisasi dan penetapan calon penerima manfaat BLT DD dilaksanakan sebelum akhirnya pencairan.
“Jika dalam pelaksanaanya laporan realisasi tidak sesuai dengan hasil Musdes saat penetapan KPM maka dapat dipastikan adanya penyalahgunaan penyelenggara, yakni Pemerintah Desa (Pemdes), yaitu Kades selaku pihak penyelenggara desa,” terang Tb. Aujani.
Aktivis yang akrab disapa Aujani itu menyampaikan, seharusnya masing-masing KPM menerima BLT DD sebesar Rp.300 ribu per bulannya.
“Dari laporan informasi KPM yang hanya menerima dua kali dalam setahun nominalnya hanya Rp.1.800.000. Patut dicurigai antara laporan realisasi dengan hasil Musdes ada ketidaksesuaian. Untuk itu, kami minta Kades buka LRA-nya,” paparnya.
Lebih lanjut Tb. Aujani mengatakan, dalam PMK 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, Desa wajib menganggarkan BLT DD selama 12 bulan sebesar Rp.300 ribu per bulan.
“Aturan harus ditaati dan dijalankan. Wujud aturan adalah petunjuk, perintah, ketentuan, dan patokan yang ditujukan untuk mengatur. Namun realitanya justru berbanding terbalik seperti halnya dengan KPM BLT DD yang hanya menerima dua kali dalam setahun di 2022,” tuturnya. (Ujang)