-->

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Soal Depo Plumpang, Luhut: Jangan Dibalik-balik, Bukan Pertamina Tapi Warga Pindah

By On Kamis, Maret 09, 2023

Menko Marves Luhut Binsar didampingi KSAL Laksamana Muhammad usai meresmikan dan meluncurkan aplikasi e-pipakabel di Markas Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut (Pushidrosal), Jakarta, Senin, 06 Maret 2023. (Dok.Istimewa) 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan seharusnya masyarakat yang tinggal di dekat Depo Plumpang harus dipindahkan.

Hal ini menyangkut kejadian kebakaran Depo atau Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang, Koja, Jakarta Utara, pada Jumat malam lalu, 03 Maret 2023.

Menurut Luhut, masyarakat yang tinggal di buffer zone atau jarak aman TBBM dengan pemukiman warga seharusnya dipindahkan.

Kata dia, seharusnya bukan Depo Plumpang yang dipindahkan, melainkan pemukiman warga di daerah itu yang seharusnya dipindahkan.

Luhut menegaskan, Plumpang itu sudah dibuat di sana, ada daerah kosong atau buffer zone untuk tidak ada kejadian. 

“Ini kalian jangan dibalik-balik. Plumpang itu sudah dibuat di sana, ada daerah kosong atau buffer zone untuk tidak ada kejadian (kebakaran). Jangan ini (Depo Plumpang) yang disuruh pindah, orang yang tidak berhak di situ yang harus disuruh pindah, jangan dibalik-balik,” kata Luhut kepada wartawan usai meresmikan dan meluncurkan aplikasi e-pipakabel di Markas Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut (Pushidrosal), Jakarta, Senin, 06 Maret 2023.

Baca juga: Erick Thohir Sebut Depo Pertamina Plumpang Akan Dipindah ke Tanah Pelindo

Untuk itu, kata Luhut, masyarakat yang dipindahkan pemukimannya dari buffer zone Depo Plumpang akan dipertimbangkan untuk diberikan kompensasi oleh pemerintah.

Ia menegaskan, pemukiman yang dibangun dekat dengan TBBM tidak boleh dibiarkan lagi.

Luhut mengatakan, pihak yang memberikan izin warga untuk membangun pemukiman di buffer zone Depo Plumpang merupakan hal yang tidak patut. Mengingat kejadian ini mengakibatkan hilangnya nyawa masyarakat di daerah itu.

“Orang yang begini, nanti pemerintah akan dikaji memberikan kompensasi atau dibangunkan (tempat tinggal) apa atau bagaimana. Tapi tidak boleh lagi terulang seperti ini. Yang memberikan izin itu saya kira tidak benar. Karena itu tanggung jawab lah nyawa yang hilang berapa orang itu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberi dua opsi solusi bagi permasalahan kebakaran Depo Pertamina Plumpang.

Hal itu diungkapkan Presiden saat kunjungan ke Posko Pengungsian di Ruang Publik Terpadu Rumah Anak (RPTRA) Plumpang, Jakarta Utara, Minggu, 05 Maret 2023.


Adapun dua opsi solusi yang disebut Jokowi antara lain relokasi warga di sekitar Depo Pertamina Plumpang atau memindahkan TBBM Pertamina Plumpang.

“Bisa saja Plumpang-nya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser, direlokasi,” ujarnya.

Jokowi menegaskan, Depo Pertamina merupakan zona berbahaya yang harus jauh dari pemukiman penduduk. Karena itu, seharusnya tidak boleh ada pemukiman warga di dekat depo bahan bakar.

Bila warga yang direlokasi, maka kata Jokowi, wilayah yang ditinggali sekarang akan menjadi buffer zone Depo Pertamina.

Presiden meminta jajarannya untuk membuat keputusan cepat apakah warga yang direlokasi atau Depo Pertamina yang dipindahkan.

“Ini akan segera diputuskan sehari dua hari ini oleh Pertamina dan Gubernur DKI sehingga solusinya menjadi jelas. Tetapi memang zona ini harusnya zona air,” ujarnya.

Jokowi menilai, harus ada fasilitas yang melindungi dari objek vital itu, Pasalnya, barang-barang yang disimpan di situ sangat berbahaya ketika berdekatan dengan masyarakat, apalagi dengan pemukiman penduduk.

Baca juga: Viral Video Detik-detik Depo Pertamina Plumpang Meledak dan Kebakaran

Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan, pemerintah dan PT Pertamina (Persero) sepakat akan merelokasi Depo atau Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Pertamina Plumpang, Jakarta Utara ke tanah milik PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo.

Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Jokowi untuk memberikan solusi terbaik bagi rakyat. 

Keputusan pemindahan Depo BBM Plumpang ke tanah milik Pelindo ini disampaikan setelah Erick melakukan rapat dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Senin, 06 Maret 2023.

“Arahan Pak Presiden, solusi untuk melayani, melindungi rakyat. Karena itu, Pertamina memastikan perlindungan kepada rakyat sekitar kita jaga. Terutama korban-korban yang sudah terkena. Kita akan rawat, akan pastikan ada penyewaan rumah untuk mereka, dan mendorong, membantu kehidupan mereka untuk beberapa bulan ke depan sampai ada kepastian keputusan lainnya,” kata Erick kepada wartawan usai melakukan rapat dengan Direktur Utama Pertamina, Senin, 06 Maret 2023.

“Lalu, kami juga sudah merapatkan bahwa kilang (Depo Plumpang) akan kita pindah ke tanah Pelindo,” ucapnya.

Ia mengatakan, relokasi ke tanah Pelindo ini diperkirakan baru siap dilakukan pada akhir 2024. Lalu, dilanjutkan dengan proses pembangunan selama 2-2,5 tahun. Dengan demikian, diperlukan waktu sekitar 3,5 tahun untuk relokasi Terminal BBM Plumpang ke Tanah Pelindo ini.

“Karena itu, kami memastikan dan kami menginginkan dukungan dari Pemerintah Daerah dan masyarakat, karena ini bagian dari perlindungan masyarakat yang didorong oleh Bapak Presiden dan kami meyakini ini hal yang penting,” tuturnya.

Selain itu, pemerintah dan Pertamina juga sepakat untuk membuat zona aman atau buffer zone, baik di Terminal BBM Plumpang maupun di terminal BBM dan kilang minyak Pertamina lainnya.

Spesifik untuk Terminal BBM Plumpang, dia menyebut buffer zone berjarak 50 meter dari tutup pagar area terminal atau kilang BBM.

“Maka kita akan membuat buffer zone atau wilayah aman di sekitar kilang-kilang Pertamina, tidak hanya, tentu di Plumpang, tapi juga di Balongan, Semarang, tetapi khususnya di Plumpang jaraknya 50 meter dari tutup pagar. Tentu ini menjadi solusi bersama yang kita harapkan dukungan pemerintah daerah dan masyarakat. Keamanan jadi prioritas kita,” tuturnya. (*/red)

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »