 |
| Kajari Bireuen, Munawal Hadi SH, MH didampingi Kasi Intel, Abdi Fikri SH,MH, Kasi Pidsus, Siera Nedy SH, Kasi Datun, Hanita Azrica,S.H.,M.H, Kepala Sub Bagian Pembinaan (Kasubbagbin), Muntasar SH,MH, Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (Kasi PB3R), Al Muhajir SH MH saat konferensi pers di Wakop Adhyaksa Kejari setempat, Kamis, 4 Januari 2024. |
BIREUEN, KabarViral79.Com - Sepanjang Tahun 2023, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen telah menyelesaikan sejumlah target kinerja di sejumlah bidang, selain bidang pembinaan, penyelesaian barang bukti, pengawalan proyek serta penanganan sejumlah kasus.
Disamping hal tersebut, hingga akhir tahun 2023, Kejari Bireuen berhasil melakukan Penyelamatan Keuangan Negara yang telah dilakukan Kejari Bireuen sepanjang Tahun 2023 sebesar Rp 1.104.621.900.
Begitupun terhadap pemulihan keuangan Negara yang telah dilakukan Kejari Bireuen sepanjang Tahun 2023 sebesar Rp 21.418.160.471.
Hal itu dikatakan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bireuen, Munawal Hadi SH, MH didampingi Kasi Intel, Abdi Fikri SH,MH, Kasi Pidsus, Siera Nedy SH, Kasi Datun, Hanita Azrica,S.H.,M.H, Kepala Sub Bagian Pembinaan (Kasubbagbin), Muntasar SH,MH, Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (Kasi PB3R), Al Muhajir SH MH, dalam konferensi pers di Wakop Adhyaksa Kejari setempat, Kamis, 4 Januari 2024.
Menurut Munawal Hadi, hingga sejauh ini berperan aktif melalui fungsi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara telah berhasil mendorong percepatan sertifikat tanah wakaf di Bireuen, yakni 646 dengan bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Bireuen serta Badan Pertanahan Nasional (BPN).
"Dengan keberhasilan ini, Kajari Bireuen menerima penghargaan dari BPN dan Kankemenag Bireuen baru-baru ini," sebutnya.
Untuk hal penyelamatan keuangan negara, sambung Munawal, berhasil menyelamatkan Rp1.104.621.900, yaitu dari setoran pengembalian kasus PNPM Rp746.000.000., dan ikut melaksanakan penyelamatan keuangan Negara sebesar Rp 358.621.900.
Sementara di tahun 2023 lalu, Kejari Bireuen melakukan pemulihan keuangan Negara melalui penagihan tunggakan masyarakat kepada PDAM Bireuen sebesar Rp 59.932.320.
"Ikut melakukan Pemulihan Keuangan Negara melalui penagihan tunggakan Pemkab Bireuen kepada PT. PLN sebesar Rp 20.298.618.857," terangnya.
Begitupun terhadap penagihan tunggakan BPJS Ketenagakerjaan penyelanggara Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu, Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan kepersertaan Tuha Peut sebesar Rp 1.059.609.294.
Sementara itu, bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Bireuen telah berhasil memberikan pemasukan kepada Negara berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang merupakan hasil lelang Barang Rampasan sebesar Rp 12.903.858.733.
Kata Munawal, total keseluruhan Penyelamatan Keuangan Negara yang telah dilakukan Kejari Bireuen sepanjang Tahun 2023 sebesar Rp 1.104.621.900,-.
"Jadi total Pemulihan Keuangan Negara yang telah dilakukan Kejari Bireuen sepanjang Tahun 2023 sebesar Rp 21.418.160.471," ujar Munawal.
Lalu total PNBP yang telah berhasil didapatkan Kejari Bireuen sepanjang Tahun 2023 sebesar Rp 13.152.797.586.
Pada bidang Pembinaan Kejari Bireuen mendapatkan peringkat 2 terbaik se-Aceh dalam hal Penyerapan Anggaran melalui Aplikasi SMART Kemenkeu dan telah menerima penghargaan dari Kajati Aceh pada 13 Desember 2023.
"Kalau untuk bidang pembinaan juga memberikan pemasukan ke Negara berupa PNBP sebesar Rp 189.541.853," imbuhnya.
Di bagian lain, Kajari BIreuen juga memaparkan terhadap kegiatan PPS pengamanan proyek strategis ada 10 kegiatan yang didampingi oleh kejaksaan untuk pengawasannya. Agar proyek berjalan sesuai aturan.
"Kita sangat berharap kedepannya, tidak ada lagi rekanan-rekanan yang megerjakan proyek melewati tahun anggaran, seperti sebelumnya ada yang mengerjakan sampai Februari,” tegasnya.
Sementara yang diawasi adalah proyek pemeliharaan rumput dan pemanfatan alat siram di Stadion Paya Kareung, Kecamatan Peusangan Bireuen.
Untuk Bidang Tindak Pidana Umum ada 318 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan penuntutan 277 perkara dan 311 eksèkusi.
Selanjutnya Bidang Tindak Pidana Khusus ada tiga perkara yang ditangani, perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Gandapura Tahun 2019-2023.
Disusul kasus dugaan Korupsi penyertaan modal pada PT BPRS Kota Juang, BIreuen dan terkait dugaan penyelewengan Dana Desa Gampong Dayah Baro, Kecamatan Jeunieb, Bireuen.
“Kalau untuk tiga perkara ini telah dibuatkan enam sprint. Dua perkara sudah penuntutan, dan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor, Banda Aceh dengan melibatkan lima terdakwa, yaitu perkara PNPM dan BPRS. Untuk kasus dugaan Dana Desa, di Jeunieb, Bireuen masih dalam tahap penyidikan, karena masih terkendala audit di Inspektorat,” papar Munawal Hadi. (Joniful Bahri)