 |
| Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan M Daud (HRD). |
BIREUEN, KabarViral79.Com – Banjir besar yang melanda 18 kabupaten/kota di Aceh sejak 26 November 2025 terus menimbulkan dampak serius terhadap konektivitas antarwilayah. Sejumlah akses utama terputus, mobilitas warga terganggu, dan distribusi logistik kian terhambat.
Melihat kondisi tersebut, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan M Daud (HRD), bergerak cepat dengan menghubungi langsung Menteri Pekerjaan Umum (PU) RI, Dody Hanggodo, untuk meminta pembukaan ruas tol Banda Aceh-Sigli bagi kendaraan umum.
HRD menegaskan, Tol Banda Aceh-Sigli, khususnya seksi Seulimum-Padangtiji, sangat penting sebagai jalur alternatif demi menunjang pengiriman bantuan, distribusi logistik, dan kendaraan evakuasi. Hal ini menyusul banyaknya ruas jalan nasional dan provinsi yang rusak dan terendam banjir.
“Tol Seulimum-Padangtiji saat ini sudah bisa dilalui kendaraan bantuan. Namun, kita minta kepada Pak Menteri untuk segera membukanya untuk umum,” ujar HRD, Sabtu, 06 Desember 2025.
Ia menyebut, pemeriksaan kelayakan jalur serta pertimbangan teknis lainnya sedang dilakukan agar pemanfaatan tol dapat dioptimalkan tanpa mengabaikan faktor keselamatan pengguna.
“Yang lebih penting saat ini adalah misi kemanusiaan. Akses cepat sangat dibutuhkan agar penanganan bencana berjalan efektif,” tegasnya.
Dari laporan petugas di lapangan, Tol Sigli-Banda Aceh seksi nomor telah digunakan secara terbatas oleh kendaraan logistik sejak beberapa hari terakhir. Namun pembukaan secara penuh masih menunggu verifikasi teknis oleh pemerintah pusat dan pihak terkait.
Desakan untuk memfungsikan tol secara menyeluruh semakin menguat seiring meningkatnya kebutuhan mobilitas masyarakat dan percepatan penyaluran bantuan ke berbagai wilayah terdampak banjir di Aceh.
HRD berharap pemerintah pusat segera mengambil keputusan, mengingat tahap pemulihan pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat membutuhkan dukungan infrastruktur yang optimal.
“Jangan sampai aktivitas masyarakat dan penanganan darurat lumpuh hanya karena akses yang terhambat,” pungkasnya. (Joniful Bahri)